Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Law and Justice WAJAH HUKUM Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies
Indra Rahmatullah, Indra
Faculty Of Law State Islamic University (UIN) Of Syarif Hidayatullah Of Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.21394

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) is an alternative thought in legal philosophy that can provide a different view of the law. The hallmark of this thinking is that it does not take the laws made by the state taken for granted before the process of critical reasoning struggles against its legal substance. There is a situation of distrust and concern that the laws made by the state cannot bring justice because the process goes through a tug-of-war struggle for political and economic interests, causing the legal product to be vulnerable to imperfections. Neutrality, and impartiality are the keywords that become indicators to purify the law. Therefore, CLS strives to always open the veil of power relations and economic relations which always interfere with the law with its own struggle and logic. 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Anak Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.18956

Abstract

Abstrak:Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak sangat besar terhadap perlindungan anak di Indonesia. Geliat ekonomi dan bisnis yang terpukul dari pandemi ini mengakibatkan banyak sektor industri yang terpaksa melakukan efisiensi perusahaan, pengurangan karyawan, pemotongan gaji bahkan harus gulung tikar sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apalagi sektor informal yang harus bersusah payah bertahan dalam kondisi tak menentu. Situasi ini berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga khususnya level menengah ke bawah yang terhimpit masalah ekonomi sehingga anak terpaksa menjadi pekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum HAM bagi anak. Katakunci: Covid-19, Anak dan Hak Asasi Manusia           Covid 19 hit Indonesia since early 2020 and has huge impact on the child protection in Indonesia. The economic and business activity which was hit by the pandemic has resulted in many industrial sectors being forced to conduct efficiency, reduce employees, and job terminated (PHK). Moreover, the informal sector must struggle to survive in uncertain condition. This situation affects the economic family, especially middle to lower level, which is crushed by economic problem so that children are forced to become workers to help their family's economy. Therefore, protection of human rights law for children is needed. Keywords: Covid-19, Child and Human Rights
Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19 Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1614.988 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15425

Abstract

Abstract:Health guarantee for workers is the human rights that must be fulfilled by employers in the current pandemic situation. This obligation is essential because workers are assets for the company. Work relationship between workers and employers must be harmonious and mutual benefit by means of employers making preventive and reactive efforts in providing health guarantee for workers so that the purpose of labor regulation in Indonesia can be realized properly and humanity.Keywords: Health Guarantee, Human Rights and Pandemic Abstrak:Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pengusaha di tengah-tengah situasi pandemic saat ini. Kewajiban tersebut adalah hal yang esensial karena pekerja adalah aset bagi perusahaan. Hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha harus berjalan harmonis dan saling menguntungkan dengan cara pengusaha melakukan upaya preventif dan reaktif dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja sehingga tujuan dari pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia yang humanis dapat terealisasi dengan baik.Kata Kunci: Hak Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Pandemi 
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811

Abstract

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 4 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.22026

Abstract

The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.
PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA Rizal Habibunnajar; Indra Rahmatullah
Jurnal Legal Reasoning Vol 2 No 2 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2225

Abstract

Financial technology (fintech) berkembang pesat di Indonesia termasuk fintech yang berlandaskan Syariah. Kemunculan fintech Syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Syariah. Namun demikian, fintech berbasis Syariah masih menyisakan beberapa masalah. Untuk menjawab problematika ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, objek penelitian yang dikaji terfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum, dokumen-dokumen, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam aturan fintech peer to peer lending syariah di Indonesia, yakni Pertama, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, Kedua, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada POJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Ketiga, aturan fintech syariah belum mengatur aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, dan Keempat, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana untuk penyelenggara fintech. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukan dalam regulasi khusus fintech syariah, yakni. Pertama, memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah. Kedua, Asas, tujuan dan fungsi. Ketiga, Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan permodalan. Keempat, Jenis dan kegiatan usaha. Kelima, Perizinan. Keenam, Perjanjian atau Dokumen elektronik. Ketujuh, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah. Kedelapan, Pengawasan Kesyariahan, dan terakhir, Aspek penyelesaian sengketa.
Hak Imunitas Pimpinan KPK Indra Rahmatullah; Aisyah Yusriyyah Akhdal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2388

Abstract

Corruption has become the focal point of the Indonesian nation's problems in recent times. The public has been promoting the spirit of eradicating corruption because corruption is the enemy of every nation. This is marked by the emergence of a discourse to protect law enforcers in the Corruption Eradication Commission (KPK) with the right to impunity. With this right, law enforcers at the KPK can work optimally and effectively without criminalization while carrying out their duties. However, the discourse actually contradicts several laws and regulations in Indonesia and legal principles because it creates legal uncertainty and injustice. The reason is that eradicating corruption cannot only rely on the KPK institution, but is also part of the responsibility of the Attorney General's Office and the Indonesian Police.Key words: Corruption, Impunity, And Criminalization Abstrak. Korupsi telah menjadi titik nadir masalah bangsa Indonesia dalam kurun beberapa waktu belakangan ini. Ada semangat pemberantasan korupsi yang digembor-gemborkan oleh khalayak luas karena korupsi merupakan musuh setiap bangsa. Hal ini ditandai dengan munculnya wacana untuk memproteksi penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hak kekebalan hukum. Dengan hak tersebut, penegak hukum di KPK  dapat bekerja dengan optimal dan efektif tanpa gangguan kriminalisasi selama menjalankan tugasnya. Akan tetapi, wacana tersebut nyatanya banyak bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan asas-asas hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pasalnya, pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan oleh institusi KPK saja, tetapi juga merupakan bagian tanggungjawab dari Kejaksaan dan Kepolisian RI.Kata kunci: korupsi, kekebalan hukum, dan kriminalisasi
Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum Indra Rahmatullah; Rizza Zia Agusty
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7856

Abstract

Abstract:The authority of the state is not powered by one person or one institution only, but also it should be a separation of power. The separation pf power from trias politica theory is difficult to be implemented because no other state body that untouchable. That is why the theory of distribution power developed become the check and balances theory. The development of check and balances theory is signed by the amandement UUD 1945. The goal of check and balances system is to maximize the function state body and to limit abuse of power. In fact, there is always conflict between state bodies because of their power and duty.Keywords: Check and balances, state body, and conflict. Abstrak:Kekuasaan negara tidak terpusat pada satu orang atau lembaga saja, tetapi perlu adanya pemisahan kekuasaan (separation of power). Separation of power dari trias politica sebelumnya sulit terlaksana karena satu sama lain lembaga negara tidak mungkin tidak saling bersentuhan, sehingga berkembanglah menjadi teori pembagian kekuasaan (distribution of power) dan berujung dengan lahirnya teori checks and balances. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandeman UUD 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Tujuan checks and balances adalah memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara. Pada kenyataanya, mulai ada ketegangan dan konflik antar lembaga negara yang diakibatkan lembaga negara tersebut merasa memiliki kekuatan yang sama.Kata kunci: Checks and balances, lembaga negara, dan konflik. 
Reformulation of the Monitoring on Political Party Fund System; A Case of Indonesian Political Party System Muhammad Aljabar Putra; Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan; Indra Rahmatullah
Jurnal Cita Hukum Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i2.12141

Abstract

Abstract:A political party is an entry point to affirm the Democratical State. In order to realize the function, political party needs operational fund so that the state-issued Government Regulation Number 1 of 2018 concerning Financial Aid to Political Party which raised financial assistance to political party from 108 rupiahs per valid vote to 1,000 rupiahs per valid vote. However, it became polemic because of increasing political party aid fund without supervision of the management and reporting of aid fund. As a result of the absence of supervision, there is corruption in political party because the supervision of management, reporting of political party fund and sanction have not been done optimally so that political party is not able to accommodate and realize the principles of Good and Clean Governance as mentioned in Law Number 2 Year 2011 concerning Political Party. The purpose of this research is to answer the polemic of increasing political party budget related to the system of monitoring political party fund comprehensively. The method used is juridical-normative with legislation and conceptual approach.Keywords: Political Party, Fund System, DemocracyAbstrak:Partai politik merupakan entry point dalam menegaskan kehidupan Negara Demokrasi. Dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut partai politik membutuhkan dana operasional sehingga negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menaikan bantuan dana partai politik dari Rp.108 per suara sah menjadi Rp.1000 per suara sah. Namun menjadi polemik adalah kenaikan jumlah dana bantuan partai politik tersebut tanpa diimbangi dengan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana tersebut. Akibat tidak adanya pengawasan tersebut rawan terjadinya praktik korupsi dalam partai politik karena selama ini pengawasan pengelolaan, pelaporan dana partai politik dan sanksi belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mengakomodir dan mewujudkan prinsip-prinsip Good and Clean Governance sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab polemik kenaikan anggaran partai politik secara komprehensif terkait sistem pengawasan dana partai politik. Metode penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Kata Kunci: Dana Partai Politik, Demokrasi, dan Good Clean GovernanceАннотация :Политические партии являются отправной точкой в утверждении жизни демократического государства. Чтобы реализовать эту функцию, политическим партиям нужен оперативный фонд. В связи с этим, государство издало Постановление правительства № 1 от 2018 года о финансовой помощи политическим партиям по увеличению фонда политических партий со 108 рупий до 1000 рупий за один действительный голос. Однако, проблемой стало то, что увеличение количества финансовой помощи политическим партиям не было сбалансировано с наблюдением за управлением и отчётностью этих фондов. В результате отсутствия такого наблюдения имеются тенденции к коррупционной деятельности в политических партиях, потому что всё это время наблюдение за управлением, отчётность о фондах политических партий и санкции осуществляются неоптимально. Все вышеперечисленные причины ещё не соответствуют и не реализуют принципы честного и надлежащего управления (Good and Clean Governance), урегулированные в Законе № 2 от 2011 года о Политических партиях. Целью данного исследования является решение вопроса увеличения бюджета политических партий в полном объёме, который связан с системами наблюдения за фондами политических партий. Метод данного исследования - юридическо-нормативный подход, законодательный подход и концептуальный подход.Ключевые Слова: Фонд политических партий, демократия, честное и надлежащее управление
Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1032.803 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.16108

Abstract

Abstract: The Indonesian state law based on Pancasila is a concept that has a special character distinguishing from the original concept of the Rechstaat and Rule of Law developed in western countries. These special characters include; the principle of kinship that prioritizes public interest over individual interest, the law is based on certainty and justice, the state is based on religion but not theocracy and secular systems, the law is the reflection of community culture, the law must be neutral and universal. Therefore, Pancasila is not only a spirit in the state but also a source of all sources of law in Indonesia.Keywords:State Law, Special Character and Pancasila. Abstrak:Negara Hukum Indonesia yang bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus sehingga membedakan dari konsep aslinya yaitu Rechstaat dan Rule of Law yang berkembang di negara-negara barat. Karakter khusus tersebut di antaranya yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.  Kata Kunci: Negara hukum, Karakter Khusus dan Pancasila.
Co-Authors Abdul Alim Mahmud Ahmad Boby Permana Ahmad Farhan Hadad Aisyah Yusriyyah Akhdal Alvan Ridwan Alya Nurfitriyah Ammar Ichsan Andi Faizkha Haditya Dede Abdul Fatah Dwi Anggorowati Eldira Puspa Juwita Euis Amalia Hari Purwadi, Hari Hasanudin Hasanudin Iis Apriyani Iis Priyani Ika Atikah Imas Febrianto M Yasir Mahmud, Abdul Alim Martua Hasibuan, Rezky Panji Perdana Mesraini Mesraini Moslem Briliant Ath Thoriq Muchtasib, Ach. Bakhrul Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Aljabar Putra Muhammad Taufiki Mustafa Zafer Soydan Mustolih Siradj Nabil Adli Rachman Nada Halillah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Putra, Muhammad Aljabar Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan Rizal Habibunnajar Rizza Zia Agusty Sheren Farah Sigit Prayogo Soemodihardjo SOYDAN, Mustafa Zafer suwadi, pujiyono Syahrul Adam Ulya, Rafa'any Darajatanti