Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) IQTISHADIA PALASTREN SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Law and Justice WAJAH HUKUM Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies
Indra Rahmatullah, Indra
Faculty Of Law State Islamic University (UIN) Of Syarif Hidayatullah Of Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Hollit International (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt. Sus-PHI/2018) Iis Priyani; Indra rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14573

Abstract

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan adanya objek putusan yang bervariatif terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang di PHK sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum  mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan hak pekerja yang diPHK. Seperti salah satu kasus PT.Hollit International, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim menolak gugatan seluruhnya hak pekerja, akan tetapi pada tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah Menerapkan Hukum.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang jenis data dan analisa yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengacu pada penerapan hukum yang terdapat dalam suatu putusan dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan tuntutan hak pekerja yang di PHK oleh perusahaan, dengan adanya putusan yang tidak komprehensif dan kurang sinkron antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum  dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.
Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan: Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Sigit Prayogo Soemodihardjo; Syahrul Adam; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.20876

Abstract

This study discusses the application of the use of masks in the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 3 of 2021 concerning The Implementation Regulation of Regional Regulation No. 2 of 2020 on The Prevention of Coronavirus Disease 2019 whether it can run effectively through the realization of the application of health protocols in the handling of coronavirus in DKI Jakarta through the theoretical approach of effectiveness of legislation. This research is field research that describes and describes a situation by reviewing the results of data and interviews obtained through the relevant agencies and then describing and associating with applicable regulations to support research. The method used is qualitative by using the approach of legislation (statue approach). The results of this study showed an analysis of the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 3 of 2021 concerning The Implementation Regulation of Local Regulation No. 2 of 2020 on The Prevention of Coronavirus Disease 2019 is associated with the theory of effectiveness of soerjono Soekanto law, so this regulation looks quite effective by looking at the legal factors itself, law enforcement factors, facilities or facilities that support in law enforcement , the societing factor itself, and the cultural factor.
Pemungutan Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Check Off System) Di PT. Central Mega Kencana Sheren Farah; Muhammad Taufiki; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.16030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Kimia, Emas, dan Pertambangan dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana Jakarta Timur terkait dengan permasalahan permohonan pemungutan iuran anggota serikat pekerja secara check off system. Penelitian ini bertujuan agar setiap hubungan industrial disebuah Perusahaan antara Pengusaha, Pekerja/Buruh maupun Serikat Pekerja/Buruh untuk selalu menjaga komunikasi yang baik sehingga tercapainya hubungan yang harmonisasi dalam menjalankan kerjasama yang baik.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis empiris. yuridis empiris adalah di mana peneliti melakukan wawancara observasi untuk memperoleh data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis kembali dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam substansi Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi ketidaksesuaian cara berpikir dalam menafsirkannya antara Serikat Pekerja dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana.
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Lisan Dalam Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan; Studi Kasus Wisma 48 Nabil Adli Rachman; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.16093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan krayawan yang di PHK secara lisan dan apa landasan hukum dari pemutusan hubungan kerja secara lisan serta untuk mengetahui kekuatan hukum dari pemutusan hubungan kerja secara lisan dalam tinjauan undang undang ketenagakerjaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemutusan hubungan kerja secara lisan dinilai menyalahi aturan hukum dikarenakan, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja yang terbagi atas tiga cara yakni pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh buruh, pengusaha maupun dengan putusan pengadilan, ketiga cara tersebut tidak memperbolehkan adanya pemutusan hubungan kerja secara lisan, hal ini membuat pemutusan hubungan kerja secara lisan batal demi hukum.
Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perkara Kartel Di Indonesia; Studi Putusan Nomor 294k/pdt.sus/2012 dan 163/pdt.g/kppu/2017 Dwi Anggorowati; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i3.13875

Abstract

AbstractThe use of Indirect Evidence in Business Competition Law, especially in handling cases becomes a problem in its own right for the judiciary, both for the KPPU institution, as well as the District Court and the Supreme Court as the highest institution in the judiciary, because there are pros and there are also contra to the use of Indirect evidence. This study uses a normative legal research method using the law approach and case approach. The legislative approach refers to Law Number 5 of 1999 and its implementing regulations, namely the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 4 of 2010 concerning Cartels, while for the case approach based on the Decisions of the Business Competition Supervisory Commission, District Courts and Supreme Court with the aim of exploring and understand the meaning of different truths in cases that have been decided by the Supreme Court against the Decision of the Business Competition Supervisory Commission which has permanent legal force. The results of this study reveal that the power of proof using Indirect Evidence still reaps the pros and cons, where in the use of Indirect Evidence in each case the strength of the evidence is different.Keywords:Indirect evidence, Cartel, KPPU, Supreme Court 
IMPLIKASI PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN NO 13/PDT.SUS-PHI/2018/PN.YYK DAN PUTUSAN NO. 970 K/PDT. SUS-PHI/2018) Eldira Puspa Juwita; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.14615

Abstract

Permasalahan utama dalam skripsi ini adanya putusan yang bervariatif terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang diputus pailit, yang menyebabkan ketidak pastian hukum  mengenai prosedur dan pemenuhan hak – hak normatif dalam pemenuhan hak pekerja pada perusahaan yang diputus pailit. Seperti salah satu kasus PT. Starlight Prime Thermoplast, yang dalam putusan tingkat pertama majelis hakim mengabulkan pembayaran hak pekerja. Tapi, pada tingkat kasasi, majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama, dikarenakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit. Pada kasus lain yaitu pada kasus PT. Henrison Iriana, pada putusan kasasi PT. Henrison Iriana, majelis hakim mengabulkan untuk tim kurator  membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada penggugat yang merupakan salah satu pekerja perusahaan tersebut.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada kasus putusan di Pengadilan Hubungan Industrial No. 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk dan putusan No. 970 K/Pdt. Sus-PHI/2018.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, tuntutan hak pekerja pada perusahaan yang telah dipailitkan adalah dengan cara didaftarkan dan dicocokkan kepada kurator. Dengan adanya aturan yang tidak komprehensif dan kurang sinergis antara Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang Kepailitan, menyebabkan adanya ketidakpastian hukum  dalam proses pemenuhan hak – hak pekerja.
Tinjauan Yuridis Terhadap Over Credit (Pengalihan Utang) Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil di PT Toyota Astra Financial Imas Febrianto; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i5.12184

Abstract

AbstractIn the overcredit agreement under the hand on the vehicle, the car caused a loss both from the leasing party and the parties who took the action. In fact, the leasing financing agreement prohibits the action stated in the clause.This study examines the legality of overcredit within the scope of Civil Law in Indonesia. Then the researcher explained the right stages in overcrediting car vehicles officially according to the SOP (Standard Operating Procedure) on leasing PT. Toyota Astra Financial. In addition, the research study examined the legal consequences of overcrediting under the hands of car vehicles in a philosophical, juridical, and sociological perspective.The results of the study show that due to the law of overcrediting under the hands of car vehicles in terms of philosophical contradiction with the Contracted Justice Theory proposed by John Rawls. The act of overcrediting under the juridical aspect can also have a negative impact by paying compensation to the leasing party in accordance with the Civil Code Article 1243, Article 1266, and Article 1267 due to default (broken promise). Then, overcredit under the hand can also end in court as in the case of Decision Number 10 / Pdt.G / 2017 / PN.Rkb.Keywords: Due to Law, Under Hands, Overcredit, Leasing Agreement
Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Hollit International (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt. Sus-PHI/2018) Iis Apriyani; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16170

Abstract

The problem that will be examined in this research with the object of the ruling is variatively related to the fulfillment of labor rights in the LAYOFFS thus causing the uncertainty of law on the procedure and fulfillment of rights-normative rights in fulfilling the rights of the diPHK workers. Like one case PT. Hollit International, which in the first-level decision of the Tribunal judges rejected the suit of all rights of workers, but at the rate of appeal, the Tribunal cancelled the court of first degree, as the Industrial Relations Tribunal at the Central Jakarta District Court had misapplied the law. This research uses a qualitative research type that is the type of data and the analysis used is narrative, in the form of statements that use reasoning. Using a normative juridical approach, referring to the application of the law contained in a verdict and the law conceptualized as the norm or the rules applicable in society. The results show the demands of the rights of workers in LAYOFFS by the company, with the ruling that is not comprehensive and less synchronous between the manpower law and the ruling in the Industrial relations Court at the Central Jakarta District Court, causing uncertainties in the process of fulfilling the rights of workers. Kata kunci : Hak, Tenaga Kerja, Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja.  
Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Halit International; Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 971 K/P3DT. Sus-PHI/2018 Iis Apriyani; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i4.13906

Abstract

AbstractThis research was conducted because of the varied object of the decision related to the fulfillment of the rights of workers who were dismissed from work, causing legal uncertainty regarding procedures and fulfillment of workers' normative rights. Like one of the cases of PT. Hollit International, who in the first instance verdict of the panel of judges rejected the claim of all workers' rights, but at the cassation level, the panel of judges overturned the first instance because the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court had incorrectly applied the law. This research uses qualitative research that is the type of data and analysis that is used is narrative, in the form of statements that use reasoning. By using a normative juridical approach, referring to the application of the law contained in a decision and the law which is conceptualized as a norm or norm that applies in society. The results of the research show that the court's decision on the claim of workers 'rights which is dismissed by the company is not comprehensive and is not synchronous between the Labor Law and the Decision in the Industrial Relations Court, causing legal uncertainty in the process of fulfilling workers' rights.Keywords: Rights, Labor, Mutation, Termination of Employment
Penegakan Hukum Kelembagaan Ketenagakerjaan Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Kota Tangerang Selatan Alvan Ridwan; Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i1.12005

Abstract

Abstract:This study aims to explain the Law Enforcement of Supervision of Foreign Workers by the Tangerang Regional Supervision Agency 2 Based on Law No. 13 of 2003 concerning Labor in the City of South Tangerang. This study uses qualitative research using an empirical normative research approach. This study conducted a review of the laws and regulations, books, and journals (library research) that are directly related to this research. The researcher also conducts direct field research by observing and interviewing relevant parties, namely the Tangerang Regional Supervision Region 2. The results of the study indicate that there are still foreign workers who violate the applicable provisions stipulated in Article 42 to Article 49 concerning the Use of Foreign Workers Act Number 13 of 2003 concerning Manpower and the insufficient number of supervisors of the Tangerang 2 Regional Supervision Agency to supervise companies in the City of South Tangerang to carry out supervision in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.Keywords: Law Enforcement, Supervision, Foreign Workers
Co-Authors Abdul Alim Mahmud Ahmad Boby Permana Ahmad Farhan Hadad Aisyah Yusriyyah Akhdal Alvan Ridwan Alya Nurfitriyah Ammar Ichsan Andi Faizkha Haditya Dede Abdul Fatah Dwi Anggorowati Eldira Puspa Juwita Euis Amalia Hari Purwadi, Hari Hasanudin Hasanudin Iis Apriyani Iis Priyani Ika Atikah Imas Febrianto M Yasir Mahmud, Abdul Alim Martua Hasibuan, Rezky Panji Perdana Mesraini Mesraini Moslem Briliant Ath Thoriq Muchtasib, Ach. Bakhrul Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Aljabar Putra Muhammad Taufiki Mustafa Zafer Soydan Mustolih Siradj Nabil Adli Rachman Nada Halillah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Putra, Muhammad Aljabar Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan Rizal Habibunnajar Rizza Zia Agusty Sheren Farah Sigit Prayogo Soemodihardjo SOYDAN, Mustafa Zafer suwadi, pujiyono Syahrul Adam Ulya, Rafa'any Darajatanti