Articles
Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia
Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 5, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21395
Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan putusan hakim. Bahkan putusan hakim menjadi motor penggerak dinamika diskursus hukum. Tidak jarang, putusan-putusan hakim ramai untuk dibahas, didiskusikan bahkan untuk dikritisi sehingga menjadi episentrum pembaruan hukum. Adagium judgc made law yang menjadi ciri sistem hukum anglosaxon atau hakim sebagai kreator hukum (legal creator) telah melegitimasi nalar bahwa hakimlah yang berhak untuk membuat hukum, bukan raja atau penguasa karena dengan berhukum kepada sesuatu yang sudah tertulis ternyata belum mampu mendatangkan keadilan akibat proses distorsi antara idealita dan realita. Aliran filsafat realisme hukum membongkar keraguan itu semua dengan menempatkan empirisme dan pragmatisme putusan hakim sebagai jawaban akan ketidakadilan.
Iklan Menyesatkan (Deceptive Advertisement) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (916.283 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8454
Baru-baru ini sebagai konsumen dikagetkan dengan merebaknya berita bahwa ada salah satu produk Susu Kental Manis (SKM) kalengan yang ternyata menurut penyelidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengandung susu murni dan tidak cocok dikonsumsi untuk anak-anak dan balita, melainkan sebagai pelengkap sajian saja. Padahal SKM tersebut merupakan merek terkenal selama puluhan tahun yang sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat ternyata berbeda dengan kandungan isi aslinya yang dipasarkan sebagai SKM murni.
LEGAL OPINION AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) DALAM INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA
indra rahmatullah
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v3i1.6107
To ensure that the sharia capital market keeps value of sharia, legal opinion from Sharia Capital Market Expert (ASPM) is required. ASPM provides legal opinion (sharia) for parties planning to conduct transaction in sharia capital market with 2 (two) stages: filtering from financial aspect and business screening. In financial screening, ASPM will ensure financial company is free from usury while business screening, ASPM will assess the business company activity is not against the sharia. ASPM task is almost same with other supporting professions namely Legal Consultant in the Capital Market (Conventional) which provides legal opinion when there are parties conducting transaction in the capital market. But ASPM has differentiation because legal opinion (sharia) made it must consider the Islamic law (sharia).
MENEROBOS SEKAT ADMINISTRASI PERADILAN
Indra Rahmatullah
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.778 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p117-130
Sebagai bagian dari reformasi peradilan yang sedang dilaksanakan, reformasi manajemen perkara atau administrasi perkara menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus perubahan. Reformasi pada manajemen perkara tidak dapat dinafikan karena untuk mendapatkan hasil proses hukum yang fair dimulai dari manajemen perkara yang baik. Jika manajemen perkara peradilan tidak dibenahi secara serius maka akan banyak celah-celah hukum yang dimanfaat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencoba mengintervensi pada sebuah proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, reformasi administrasi peradilan nampaknya belum menunjukkan hasil yang efektif. Masih ada beberapa contoh kasus korupsi yang memanfaatkan celah administrasi manajemen perkara. Padahal Mahkamah Agung telah melakukan studi banding dengan Federal Court of Australia (FCA) tahun 2013 tentang bagaimana manajemen administrasi perkara yang modern. Untuk itu dibutuhkan terobosan-terobosan program dan gagasan baru baik dari aturannya, SDM dan infrastruktur yang memadai. As a part of the judicial reformation which is being implemented, the reformation of case management or case adminitrastion become significant issue in case of judicial reformation. The reformation of case management should not to be regardless because to get fair judicial process begun with a good case management. If the reformation of case management not to be reformed, there will be many legal loopholes that can be used byocnums to disturb fair judicial process. However, the judicial reformation is still not shows a significant progress and effective. There are still many corruption cases because of many legal loopholes. In the other hand, The Supreme Court had been doing a comparative study how to implement a modern case management with Federal Court of Australia (FCA) in 2013. To reform all problems, we need legal breakthroughs and new ideas as follows rules, human resources and good infrastructures.
Strategic Alliances between Sharia Microfinance Institutions and Financial Technology in Strengthening Small Micro Enterprises (MSEs)
Euis Amalia;
Indra Rahmatullah
Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 13, No 2 (2020): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/iqtishadia.v13i2.7743
Sharia microfinance and financial technology have a very significant role as an effective solution for accessing finance for small and micro-enterprises (MSEs). The research aims to investigate the business model used, type of contracts employed, other legal aspects, and the risk mitigation dimension involved. By utilizing qualitative methods and critically analyzing a specific case study related a business model by the alliances between PT Ammana Fintech Sharia and a sharia microfinance institution, BMT Syahida Ikaluin. In generating the data, interviews with several experts and practitioners. The study found that the business model used was based on crowdfunding, compliant with sharia principles dan has a strong basis both in positive law and Islamic edict (fatwa). The research showed that the strategic alliance between a sharia microfinance institution and financial technology is capable of strengthening access to capital sources for small and micro-enterprises. It also improves community financial literacy and financial inclusion. This research could contribute to the creation of innovative products concerning sharia microfinance and sharia financial technology. Furthermore, it could also become a benchmark in formulating policies to strengthen these strategic institutional alliances.
Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products
Dede Abdul Fatah;
Ach. Bakhrul Muchtasib;
Indra Rahmatullah;
Mustafa Zafer Soydan
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.6 KB)
|
DOI: 10.15408/aiq.v14i1.25620
The study determines whether Islamic bank management understands hybrid contracts in the DSN-MUI funding fatwa and its influence on developing funding products in Islamic banks. The type of research used is normative juridical to examine the application of Islamic legal rules both at the methodological level (uṣul fiqh) and fiqh rules and at the product level (fiqh). The primary data of this study comes from the DSN-MUI fatwa and interviews to explore the understanding of Islamic bank management towards hybrid contracts in the DSN-MUI funding fatwa. This study indicates that from eight fatwas on DSN- MUI funding products, only fatwa No. 86 and 87 containing hybrid contracts. There are several theoretical frameworks, standards, and limitations (ḍawābiṭ) that the DSN-MUI has determined. The study also shows that the management of Islamic banks, generally, has understood the theoretical framework, standards and limitations of hybrid contracts on Islamic bank funding products only in textual concept. The textual understanding can increase the portfolio of funding products. This can be evidenced by the increasing portfolio of muḍārabah savings and income smoothing programs at Islamic banks. Abstrak Penelitian ini mengkaji apakah manajemen bank syariah memahami kontrak hybrid dalam fatwa pendanaan DSN-MUI dan pengaruhnya terhadap pengembangan produk pendanaan di bank syariah. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum Islam baik pada tataran metodologis (ushul fiqh) dan kaidah fikih maupun tataran produk (fikih). Data utama penelitian ini bersumber dari fatwa DSN-MUI dan wawancara untuk menggali pemahaman manajemen bank syariah terhadap multi akad pada fatwa pendanaan DSN-MUI. Penelitian ini menunjukan bahwa dari 8 fatwa produk pendanaan DSN-MUI hanya fatwa No. 86 dan 87 yang terdapat multi akad dengan beberapa kerangka teori, standar, dan batasan-batasan (ḍawābiṭ) yang telah ditentukan oleh DSN-MUI agar tidak terjeurumus pada multi akad yang dilarang. Penelitian ini juga menunjukan bahwa manajemen bank Syariah secara umum sudah memahami kerangka teori, standar dan batasan-batasan multi akad pada produk pendanaan bank Syariah pada konsep tekstual di mana dapat mempengaruhi peningkatan portofolio produk penadanaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya portofolio tabungan mudharabah dan program income smoothing di bank Syariah.
Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)
Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v6i1.26427
Munculnya aliran filsafat positivisme hukum merupakan reaksi dari filsafat hukum alam yang mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas metafisik dan spekulasi teoritis. Tetapi bagi positivisme hukum, hukum tidak lain daripada buatan manusia. Maka dalam kacamata positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang identik dengan undang-undang. Keberadaan undang-undang telah menjamin kepastian hukum karena di luar undang-undang tidak dikategorikan sebagai hukum.
Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
Indra Rahmatullah;
Ika Atikah
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i2.989
The liberalization of economy and technology in globalization cause philosophical problem to the jurisprudence paradigm in Indonesia because of its capitalism ideology which full of capital owners interests and monopolies that harm small and medium enterprises. Meanwhile, liberalization on technology which is considered free from any ideology, is not separable from capitalism which controls technological sophistication that causes the ideological disruption of a nation (new colonialism). The purpose of this study is to analyze the relevance of Pancasila which is the philosophical bases of the jurisprudence paradigm in Indonesia when faced the globalization. To analyze this problem, this article uses normative legal research method with philosophical approach. Pancasila as the guardian of the ideology of the Indonesia state has very strategic and significant role in maintaining the philosophy of law that is constantly evolving in responding the globalization from ontology, epistemology and axiology aspects. The five precepts of Pancasila are dynamic and accommodating ideological-philosophical bases for the development of jurisprudence in facing the current challenges.
SANKSI TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING) PADA SEKTOR JASA PENGANGKUTAN UDARA (Analisis Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019)
Alya Nurfitriyah;
Mustolih Siradj;
Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i6.21595
This study discusses the sanctions imposed by the KPPU in the price fixing agreement and how the Commission Council considers the price fixing agreement. This research uses normative legal research, with the research approach used in this study using a statutory approach and a case approach and the data collection method in this research is library research. The results of this study are that the administrative sanctions imposed on the Reported Parties in this decision are only to notify the Business Competition Supervisory Commission in writing before taking any business actor policies that will affect the business competition map. The reported parties should be subject to administrative sanctions in the form of fines. However, due to the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially Article 48 and also Article 49 concerning additional penalties in this Law, it was removed. Then, according to Article 5 of Government Regulation Number 44 of 2021, especially in paragraph (1) letter c, the Commission Council in deciding this case considered a clear reason, namely the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. So, the Reported Parties in this case were only given administrative sanctions and they were not given. Then, in deciding the case, the Commission Council considered it from the philosophical, sociological and juridical aspects.
Penyalahgunaan Posisi Dominan Market Leader Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
Ammar Ichsan;
Nurhasanah Nurhasanah;
Indra Rahmatullah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jlr.v4i4.21559
This research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. he existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.