Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.171

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA INFOKUM LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Riset Indragiri DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global SASI

Sahat Maruli Tua Situmeang

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Author-ID : 2538585

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Sahat Maruli Tua Situmeang
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Kebijakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Kebijakan kriminal yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana kebijakan kriminal yang diambil dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam prespektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan data Lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila

HUKUM LINGKUNGAN EFFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Sahat Maruli Tua Situmeang
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT Application sanctions for the perpetrators of environmental crime whether committed by individuals and carried out by the corporation can be executed by means of administrative law, civil law or through criminal law. Of some sanctions in its application should be through a thorough and careful assessment in accordance with the characteristics, objectives and benefits of the application of sanctions. In this study, the authors conducted a study on the application of sanctions for perpetrators of environmental crimes, either in the form of administrative sanctions, and sanctions in the form of a court decision which is done through a civil action or criminal sanctions proposed by puitusan court investigator, so they will know particularly the effectiveness of any sanctions to be imposed criminal sanctions against the perpetrators of environmental crimes. The research method used in this research using normative juridical research method, by studying legal norms that exist that can be used as a guide for the implementation of laws that already exist. Through this study, the researcher has an opinion that the sanctions that are considered most effective to be applied to the perpetrators of environmental crime and the enforcement of environmental laws, namely by means of administrative law with the form of sanctions to freeze and / or revoke the business license of each corporation who have committed crimes environment. Keywords: Environmental Crimes, Penalties Law, Environmental Law Enforcement ABSTRAK Penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup telah diatur dalam bentuk sanksi sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapakan sanksi bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang diakukan oleh korporasi dapat dijalankan melalui sarana hukum adminstrasi, hukum perdata maupun melalui hukum pidana. Dari beberapa sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dalam penerapannya haruslah melalui suatu kajian secara seksama dan cermat sesuai dengan karakteristik, tujuan dan manfaat dari penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari suatu sanksi, terlebih sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan hidup melalui metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari norma-norma hukum yang ada yang dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk terlaksananya undang-undang yang telah ada. Melalui penelitian ini, peneliti memiliki suatu pendapat bahwa penerapan sanksi yang dianggap paling effektif untuk diterapkan bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu melalui sarana hukum administrasi dengan bentuk sanksi membekukan dan/atau mencabut ijin usaha setiap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Kata kunci : Kejahatan Lingkungan Hidup, Sanksi Hukum, Penegakan Hukum Lingkungan

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.7166

Criminalization is one of the central problems of criminal law policy. Based on the description of the background above, the problems that arise are, first, how is the legal politics regarding criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system, and second, how is the regulation of criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the criminal law system as a form of political embodiment of criminal law should be formed with the spirit of the 1945 Constitution as a juridical basis. Consequently, the criminal law system must be spelled out concretely in every statutory regulation. Therefore, criminal law must be truly aspirational to the needs of the wider community, both in terms of legal certainty, justice and expediency. However, with the size and punishment guidelines not yet fully regulated, it has the potential to cause criminogenic factors and over-criminalization. In connection with the regulation of criminalization and decriminalization in the legal system in the future, which is with the dynamic nature of the law, where the law must follow developments in society. Therefore, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations as well as a judicial review mechanism as an effort to decriminalize. Based on this, criminal policy through non-penal efforts should be prioritized.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua; Amalina, Ananda Putri Nur
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.9060

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah dalam hukum pidana indonesia mengenai praktik skema piramida. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun aturan lainnya juga diperlukan untuk memperjelas unsur perbuatan dan kriteria skema. Maka, pemerintah seharusnya melakukan upaya legislasi untuk mengurai kejahatan bisnis ini.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA: Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law Aprilianti, Astri; Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11148

Prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak mengalami peningkatan yang siginifikan. Hal ini dikarenakan kurang nya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganilisis kurangnya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah ditinjau dari Hukum Positif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini, kita bisa melihat belum optimal nya perlindungan terhdap anak korban prostitusi anak melalui media sosial, sehingga di perlukan nya optimalisasi dan ketegasan pemerintah dalam menegakan prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak serta implementasi dari UU Perlindungan Anak.

PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.

KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.

EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology Situmeang, Sahat Maruli Tua; Meilan, Krusitha
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15913

Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di era digital telah memunculkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dan penologi modern. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan meluas menjadi kejahatan siber dan transnasional yang kompleks, terorganisir, dan seringkali melintasi yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi konsep pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui rehabilitasi dan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, melalui analisis literatur hukum, regulasi, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masa kini dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan bentuk kejahatan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan pemidanaan yang integratif dan kolaboratif, baik secara nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam menjawab tantangan kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keadilan bagi korban.

Co-Authors Amalina, Ananda Putri Nur Aprilianti, Astri Diah Pudjiastuti Meilan, Krusitha Mendisa, Karlina Mile, Tiara Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Nababan, Sutarjo Pane, Musa Darwin Putri, Latiffa Rojikin Rachim, Rizal Aulia Sihombing, L. Alfies Subagyo Sri Utomo Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tatik Fidowaty Utomo, Subagyo Sri Wahyudi Wahyudi Wuntu, Happy Ferovina Yeni Nuraeni

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Res Nullius Law Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Res Nullius Law Journal