Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Helmi Helmi Helmi
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.1170

Abstract

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) dan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  Berbasis Risiko (PP-PPBBR), merupakan 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) PP sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang cipta kerja. Tulisan ini mengkaji kewenangan daerah dalam perizinan berusaha yang terdapat pada kedua PP tersebut dengan permasalahan dibahas yakni; pertama, ruang lingkup kewenangan daerah dalam perizinan berusaha. Kedua, kewenangan daerah dalam perizinan berusaha tersebut dihubungkan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menggunakan metode yuridis normative, hasil analisis diperoleh kesimpulan. Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi, kabupaten dan kota (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam penyelenggaraan perizinan di daerah berdasarkan undang-undang cipta kerja dan PP-PPBD, PP-PPBBR berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan bersifat konkuren sebagaimana diatur UU-ODA. Kedua, kewenangan perizinan berusaha di daerah dalam PP-PPBBD dan PP-PPBBR bersifat sentralistik dengan mengakomodir ketentuan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dalam UU-ODA. Akibatnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak yang tidak strategis untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumberdaya yang berada di daerah. Kondisi hukum seperti ini jelas bukan ciri otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD 1945.
Penerapan Machine Learning untuk Prediksi Panen dan Mortalitas Ikan Lele pada UMKM Perikanan Pulang Pisau Helmi Helmi; Rahman Rahman; Mustaqiim Pangestu; Febria Helena; Santi Santi
Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/faedah.v4i3.1944

Abstract

Catfish farming is one of the freshwater aquaculture sectors that plays an important role in improving community income and food security in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. However, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the fisheries sector still face several challenges, including difficulties in determining the optimal harvest time, high fish mortality rates, and suboptimal management of water quality and feeding practices. These issues reduce production efficiency and may lead to economic losses for fish farmers. This community service program aimed to implement a Machine Learning-based application called Smart Lele to support decision-making in predicting harvest time and fish mortality. The program adopted a participatory approach consisting of five stages: needs assessment, application development and customization, training and socialization, technology implementation with mentoring, and monitoring and evaluation. The Smart Lele application utilizes cultivation data, including fish age, stocking density, feeding practices, water quality, fish growth, and mortality rates, to generate accurate predictions and management recommendations. The implementation of this application is expected to improve the digital literacy and technological capacity of fisheries MSMEs, support data-driven decision-making, reduce fish mortality, improve feed efficiency, optimize harvest timing, and strengthen the productivity, competitiveness, and sustainability of catfish farming businesses through digital transformation.