Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.645
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) YUSTISI WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Journal Presumption of Law Interdisciplinary Social Studies IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Case Law Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Pahlawan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Binamulia Hukum Rechtsnormen: Journal of Law
Recca Ayu Hapsari
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Juridical Study of Legal Protection at the Digital-Based Crowdfunding Service Agency Riska, Adheliana Shafira; Hapsari, Recca Ayu
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.38

Abstract

Background: The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector, is expected to introduce a more practical, secure and modern financial transaction process. Products that can be categorized into the field of fintech include payment processing (payments), investment, financial planning, financial research, transfers, buying and selling shares, and financing (lending) etc. Aim: This study aims to analyze the legal protection of digitalized crowdfunding agencies. Method: This study uses a normative and empirical legal approach. There are two types of data used: secondary data and primary data. Data collection through library and field surveys. The data analysis used is juridical qualitative. Findings: With regard to consumer protection, violations of criminal acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction is not regulated in the POJK SCF. However, criminal sanctions are regulated in the Capital Market Law concerning Capital Market Crimes. Sanctions for violations of Capital Market Crimes are regulated in Articles 103 to 110 of the Capital Market Law and are also regulated in POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanctions for criminal acts in capital market activities include fines, confinement to imprisonment.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi Ferdianza, Rizki; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4507

Abstract

Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Crissila Wati, Devia; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4508

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana debitor tidak selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perdamaian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perdamaian (homologasi) akibat wanprestasi, serta akibat hukum dari pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU dapat dilakukan apabila debitor terbukti melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari pembatalan perdamaian tersebut adalah berakhirnya masa PKPU dan kembalinya debitor pada status pailit, di mana pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Selain itu, para kreditor kembali memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip pembagian harta pailit yang adil dan proporsional. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang.
Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst Rahmadanti, Shafira; Recca Ayu Hapsari; Aprinisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4509

Abstract

Pailit adalah situasi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utang-utang kepada kreditor. Biasanya, debitor yang tidak sanggup  melunasi utangnya disebabkan oleh penurunan dalam keadaan finansial atau situasi keuangan debitor tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukrisasi atau perdamaian. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis , Penerapan Asas Pembuktian Serderhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela  Oleh Debitor (Studi Putusan  Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Pemohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa penerapan  asas pembuktian sederhana yang diajukan oleh Debitor untuk menyatakan bahwa dirinya layak dipailitkan dapat terbukti sesuai dengan  ketentuan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailatan dan PKPU. Dengan demikian, Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat diketahui  bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah.
LEGAL CONSEQUENCES: DISSOLUTION OF MARRIAGE DUE TO DIVORCE SUITS FROM DIFFERENT RELIGIONS (Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk): AKIBAT HUKUM : BUBARNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN PERCERAIAN YANG BERBEDA AGAMA (Putusan Pengadilan Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk) Recca Ayu Hapsari; Reza Apiat
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.8651

Abstract

Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world can reproduce. Because humans are intelligent creatures, marriage is one of the orderly and sacred cultures that follows the development of human culture in the development of social life. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding the maintenance of children, joint assets and maintenance/expenses for the wife and children. The responsibility of parents who have divorced for the support of minor children is that children who are not yet mumayyiz (12 years old) have the right to receive hadhanah from their mother, unless the mother dies, then her position is replaced by women in a straight line up from the mother. , women in a straight line upwards from the father, sister of the child in question. Implementation of the Divorce Process in the District Court Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN. Tjk is the same as the process is not much different from How to file a divorce suit by a Muslim couple. Non-Muslim couples are required to file a divorce suit at the district court, so that their divorce is valid in the eyes of the law of the nation and state. With supporting reasons for the divorce lawsuit, the divorce lawsuit will be granted by the court.
A CROSS-JURISDICTIONAL COMPARISON OF MSME INSOLVENCY FRAMEWORKS IN INDONESIA AND SINGAPORE Recca Ayu Hapsari; Tata Wijayanta; Irna Nurhayati; Stanislav Vladimirov Mladenov
Indonesia Private Law Review Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v6i2.4564

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are central to Indonesia’s economy but remain highly vulnerable during financial crises, partly due to the absence of a dedicated insolvency regime under Law No. 37 of 2004. This study identifies structural gaps in Indonesia’s bankruptcy framework, particularly its misalignment with MSME characteristics under Law No. 20 of 2008, including unclear legal subject status and weak asset separation that expose owners’ personal assets to bankruptcy risks. Using a socio-legal approach that combines statutory analysis, court decisions, interviews with MSME stakeholders, and bankruptcy data from Indonesia and Singapore, the study finds that Indonesian MSMEs face slow procedures, high costs, limited institutional support, and low awareness of insolvency remedies, leading to underutilization of existing mechanisms. In contrast, Singapore’s simplified insolvency framework demonstrates how tailored, low-cost procedures can support MSME recovery and sustainability. The study argues for reforming Indonesia’s bankruptcy law to improve accessibility, efficiency, and legal certainty for MSMEs, thereby strengthening entrepreneurship and long-term economic stability.
Responsibility of Perpetrators of Murder with Same-Sex Romance Motive (Study of Decision Number: 64/Pid.B/2022/PN. Kot) Recca Ayu Hapsari; Zikri Aldino Z. P
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.517

Abstract

Background. It is hoped that the judge will give a severe criminal verdict against the perpetrators of the crime of murder in order to have a deterrent effect on the perpetrators of the crime. Purpose. Gambling is a prohibited act as stipulated in Article 303 of the Criminal Code, 303 bis of the Criminal Code, and Article 27 paragraph (2) of the Law on information and electronic transactions. In verdict number 233/Pid.B/2022/Pn.Cbd the author found a discrepancy in the application of the article, so the problem in this study is "How is the application of the law of online gambling in verdict number 232/Pid.B/2022/Pn.Cbd?". Method. This research uses normative juridical types contained in laws and court decisions, as well as legal norms that exist in society. Results. The consideration of the judge in the verdict of the murder case with same-sex romance motive considers the criminal elements in the indictment, considers the justification and excuse as the basis for removing criminal liability for the defendant and considers the aggravating and mitigating circumstances by stating that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of participating in premeditated murder as charged in the first alternative primair indictment of the Public Prosecutor and imposing a sentence on the Defendant therefore with imprisonment for 17 (seventeen) years. Conclusion. The conclusion of this research is the accountability of the perpetrator of the crime of murder with the motive of same-sex romance is the ability of the defendant to be accountable for his actions through the mechanism of the criminal justice process to decide the criminal penalty for the defendant.
Consideration of Discerationary Actions by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases (Study at the Directorate of General Criminal Investigation of the Lampung Regional Police) Recca Ayu Hapsari; Nadira Tresya
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.536

Abstract

Background. Domestic violence (hereinafter abbreviated as domestic violence) is one form of violence that occurs in people's lives. The violence is often also referred to as dosmetic violence because it occurs in the domestic sphere, the problem of domestic violence is one of the important things that became a serious concern by the Indonesian government in the reform era. Purpose. How is the consideration of discretionary actions by the Police in the application of restorative justice to the resolution of domestic violence cases and how are efforts to overcome domestic violence crimes carried out by the Police? Method. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Results. Consideration of Discretionary Action by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases is through a restorative justice approach.  Efforts to overcome domestic violence crimes carried out by the police are carried out through several stages, namely pre-emptive, preventive, repressive containment efforts. Conclusion. Consideration of Discretionary Actions by the Police in the Application of Restorative Justice to the Resolution of Domestic Violence Cases is through a restorative justice approach in accordance with procedures to provide legal certainty for victims based on restorative justice requirements in solving domestic violence crimes and additional requirements based on the provisions of Article 3 and Article 5 of the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice Handling of Crimes.
Co-Authors Adheliana Shafira Riska Adheliana Shafira Riska Agatha jessica Putri Apri nisa Aprinisa Aristianto, Kayla Astrida Atri Pala Sapitri Bambang Hartono Crissila Wati, Devia Damayanti, Putri Lidia Deby Resiardina Jania Alfi* Dera Maulinda Desi Ervina Sari Desnia Kasih Eka Gea Erlina B Ersa Marcellina Ersa Marcellina Ferdianza, Rizki Gilang Adivia Ramadan Heru Nugroho Hidayat, Alian Hadi Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Irna Nurhayati Irna Nurhayati Jania Alfi*, Deby Resiardina Kurniawan Suya Negara M Argo Renaldo M Rahman Adinata M. Chairul Rizal Maroni Maroni Marshanda, Annisa Melisa Safitri Muhammad Satria Akbari Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nadira Tresya Nenni Dwi Ariyani Niki Agus Santoso Okta Ainita P, Zikri Aldino Z. Putri Rahma Ramadhani Putri, Rachel Anzani Rahmadanti, Shafira Rapiq, Muhammad Resmi, Mahkota Djati Sinto Reza Apiat Riska, Adheliana Shafira Risti Dwi Ramasari Rizky Reza Pahlevi Shafa Clarissha, Vindria Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Stanislav Vladimirov Mladenov Stanislav Vladimirov Mladenov Tami Rusli Tata Wijayanta Tresya, Nadira Vindria Shafa Clarissha1 Yona Selvia Nada Yulia Eka Hesti Yulia Hesti Zahra, Nabilla Zainab Ompu Jainah Zikri Aldino Z. P Zulfi Diane Zaini