Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review HIMMAH Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Hukum Sasana Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Hukum dan Peradilan Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal KIK-AK ULJLS Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Journal of Law and Security Studies Bhayangkara Law Review AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan
Adi Nur Rohman
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Putrika Ayu Eka Patria; Adi Nur Rohman; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5137

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan cerai terkait nafkah anak di Pengadilan Agama, dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan (wawancara, kuesioner, observasi), yang dianalisis secara kualitatif komprehensif. Fokus penelitian adalah pada pengaturan eksekusi putusan nafkah anak dan upaya hukum pelaksanaannya untuk menjamin pemenuhan hak anak berdasarkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan de jure dan de facto putusan nafkah anak. Mekanisme eksekusi yang bersifat pasif, kualitas amar putusan yang tidak operasional, hambatan dalam pemaksaan kewajiban berkala, serta kesulitan akses dan penelusuran aset menyebabkan putusan sering menjadi sekadar "hak di atas kertas". Hal ini menggerus kepastian hukum bagi penerima nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar amar putusan agar lebih terukur dan mudah diawasi, serta penyederhanaan prosedur pascaputusan yang responsif. Selain mekanisme eksekusi konvensional (aanmaning, sita eksekusi), alternatif dwangsom (uang paksa) dapat dipertimbangkan dengan konstruksi yang aman, proporsional, dan berbasis kelalaian per periode, untuk meningkatkan efektivitas eksekusi dan kepastian hukum.
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemetaan Kadastral Untuk Penguatan Hak Keperdataan Atas Tanah Zainudin; Adi Nur Rohman
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4862

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam pemetaan kadastral sebagai dasar penguatan hak keperdataan atas tanah di Indonesia. Pemetaan kadastral memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum pertanahan karena menjadi fondasi pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak yang berfungsi sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan. Ketidakakuratan pemetaan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan, melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat, serta merugikan pemegang hak meskipun kesalahan bersumber dari administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam pemetaan kadastral mencakup penetapan standar teknis yang baku, penyelenggaraan pemetaan yang akurat dan terintegrasi, serta penyediaan mekanisme koreksi dan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pemetaan. Akurasi pemetaan kadastral berpengaruh langsung terhadap kekuatan pembuktian hak keperdataan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pemegang tanah. Oleh karena itu, negara perlu mendorong penerapan pemetaan kadastral presisi tinggi yang didukung pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi data geospasial nasional agar pemetaan kadastral berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan dan penataan administrasi pertanahan yang berkeadilan.
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global Ronald Frediriek Rivelino Suprapto; Adi Nur Rohman
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.5032

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital menunjukkan pergeseran fundamental dari ekonomi berbasis produk fisik menuju ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan inovasi yang dimediasi oleh platform global. Dalam struktur ekonomi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang menentukan kemampuan pencipta dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempertahankan nilai ekonomi karya serta bersaing di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif peran rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta di tengah dominasi platform digital, serta mengkaji tantangan dan batasan rezim HKI konvensional dalam menghadapi karakter lintas yurisdiksi dan model bisnis digital baru.Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui telaah terhadap instrumen hukum nasional dan internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif rezim HKI di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif lengkap melalui pengaturan hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Namun demikian, dalam praktik ekonomi kreatif digital berbasis platform global, perlindungan tersebut menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan platform, dominasi perjanjian baku, penguasaan data dan algoritma oleh platform, serta kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan hak eksklusif pencipta yang dijamin secara hukum kerap tereduksi dalam praktik ekonomi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap merupakan instrumen penting bagi daya saing ekonomi kreatif, tetapi memerlukan penataan ulang yang lebih adaptif terhadap karakter ekonomi digital dan peran sentral platform global. Penguatan rezim HKI perlu diarahkan tidak hanya pada perlindungan hak substantif, tetapi juga pada pengaturan relasi antara pencipta dan platform, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab tantangan lintas batas dan model bisnis digital baru.
Tinjauan Hukum Mengenai Pinjaman Online (Spinjam) Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Perikatan Islam Dewi Puspita Sari; Adi Nur Rohman; Rabiah Al Adawiah
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/gjn9eb12

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya layanan pinjaman online (fintech lending). Salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman online adalah aplikasi Shopee, yaitu fitur Shopee Pinjam (SPinjam). Namun dalam perspektif perikatan Islam, konsep perjanjian pinjaman online perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, yakni untuk menghindari adanya unsur riba, grarar, maysir, zulm, dharar dan haram dalam akad. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pinjaman online pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang telah terdaftar, memiliki izin, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online fitur SPinjam sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Pinjaman online fitur SPinjam apabila ditinjau dari perikatan Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat perikatan Islam. Namun pada pinjaman online fitur SPinjam terdapat bunga pinjaman. Kedudukan akad pada pinjaman online fitur SPinjam termasuk dalam akad qardh.  Pinjaman online  fitur SPinjam dalam  hukum  Islam  sudah memenuhi rukun dan syarat akad qardh, namun danya bunga pinjaman pada fitur SPinjam ini bertentangan dengan prinsip qardh yang melarang adanya riba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Playing a Role as a Mediator in Resolving Child Disputes Erwin Syahruddin; Sugeng Sugeng; Adi Nur Rohman; Diana Fitriana; Andre Cardenas; Alizah Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 8 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v8i2.19272

Abstract

Sekolah Indonesia Davao (SID) in Mindanao, Philippines, was established in 1985 to provide education for Indonesian children. However, the main challenge faced is conflicts among students and between students and teachers, which are also influenced by family and social dynamics. The lack of knowledge about conflict resolution methods, such as mediation, has become a significant obstacle in creating a conducive learning environment. This activity aims to introduce mediation as a conflict resolution solution through socialization and training for students at Sekolah Indonesia Davao. The methodology used includes initial observation, interviews with teachers and students, problem mapping, the formation of a training team, and the implementation of socialization and training activities using role-playing as mediators. The results of the activity showed an increased understanding of mediation concepts and the ability to practice simple conflict resolution among students. The role-playing method proved to be effective in engaging students, although the limitation of students' proficiency in the Indonesian language was identified as one of the challenges. In conclusion, the introduction of mediation can help create more effective conflict resolution solutions in the school environment. It is recommended that similar activities be continued with a focus on improving students' Indonesian language skills and involving more stakeholders, such as parents and the local community, to broaden the program's impact. Thus, the results of this program can serve as a foundation for developing conflict resolution methods in similar schools.
MODES OF INDEPENDENT MIGRATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN ENTERING AND WORKING IN MALAYSIA THROUGH NON-PROCEDURAL CHANNELS Lisbet Corry; Adi Nur Rohman
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 1 (2025): DECEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v5i1.1510

Abstract

This study examines the modes of independent migration of Indonesian Migrant Workers (PMI) in entering and working in Malaysia through non-procedural pathways. The phenomenon of non-procedural migration has become a significant concern as it increases the risk of rights violations, creates uncertainty in working conditions, and poses challenges for the government in monitoring and protecting migrant workers. This study aims to analyze the modes of independent migration undertaken by PMI, the factors driving non-procedural migration, and its implications for working conditions and legal protection in Malaysia.This research employs a qualitative approach using a case study method, involving in-depth interviews with migrant workers, migration observers, and government representatives, as well as analysis of relevant documents. The findings indicate that independent migration modes involve informal routes and intermediary networks that play a role in job placement, while the driving factors include socio-economic pressures, limited access to official migration mechanisms, and perceptions of bureaucratic delays.The implications of non-procedural migration include wage uncertainty, unsafe working conditions, minimal legal protection, and heightened vulnerability to exploitation and rights violations. The study also finds that the government faces difficulties in monitoring non-procedural migrant workers due to the lack of data, weak cross-sectoral coordination, and the dominance of informal networks. Based on these findings, the study recommends strengthening official migration procedures, increasing outreach and education for prospective migrant workers, enhancing legal protection for PMI in Malaysia, as well as promoting cross-border collaboration and community-based assistance. This study contributes to a deeper understanding of the complexity of independent non-procedural migration and risk mitigation strategies for migrant workers, thereby helping to better protect the rights, safety, and welfare of migrant workers.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Korupsi dan Dugaan Kartel dalam Program Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Indonesia Nadina Putri Octariani; Adi Nur Rohman
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.964

Abstract

Program Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk merespons dampak sosial-ekonomi pandemi. Bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19 merupakan sebuah kebutuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi, dan dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer atau pokok dalam situasi darurat tersebut. Namun, pelaksanaan program ini diwarnai praktik korupsi dan indikasi persekongkolan usaha yang mengarah pada kartel dalam proses pengadaan dan distribusi paket bantuan. Pada Mei - Juni 2020, masyarakat dan lembaga pemantau seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) mulai menerima laporan adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi bansos COVID-19, terutama di wilayah Jabodetabek. Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, yang menjatuhkan sanksi denda lebih dari Rp17,5 miliar kepada 6 (enam) perusahaan, serta ditetapkan oleh KPK ada 5 orang pelaku korupsi, salah satunya Menteri Sosial Indonesia dan pihak swasta yang melakukan suap dan penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi hambatan, baik dari sisi koordinasi antar lembaga penegak hukum maupun lemahnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kasus ini menegaskan pentingnya pembenahan sistem hukum dan penguatan integritas aparatur dalam upaya mencegah praktik kartel dan korupsi di masa krisis.
Handing Over: Sebuah Mekanisme Cepat dan Efektif sebagai Alternatif Ekstradisi dalam Penanganan Buronan Fikri Septianda; Adi Nur Rohman
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i1.972

Abstract

Proses ekstradisi seringkali terhambat oleh birokrasi, prosedur yang kompleks, dan sensitivitas politik yang memperlambat penegakan hukum. Sebagai respons, muncul mekanisme handing over (penyerahan langsung) antar aparat kepolisian dua negara yang lebih cepat dan efisien, meskipun menimbulkan persoalan mendasar terkait hukum dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas handing over sebagai alternatif pemulangan buronan dibandingkan dengan ekstradisi, serta menganalisis peranannya dalam diplomasi kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini membandingkan aspek prosedural, kelebihan, dan kekurangan kedua mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa handing over memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi biaya, dan fleksibilitas prosedural, yang bergantung pada hubungan diplomatik yang kuat, Nota Kesepahaman (MoU) bilateral, dan prinsip timbal balik. Namun, mekanisme ini juga menimbulkan tantangan hukum, seperti perlindungan hak buronan dan potensi pelanggaran prinsip non-refoulement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun handing over merupakan pelengkap yang efektif dan adaptif terhadap ekstradisi, ia tidak dapat menggantikan prosedur ekstradisi formal, melainkan harus dipandang sebagai alat tambahan dalam upaya penegakan hukum internasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL PENEMBAKAN DENGAN UNSUR KETIDAKSENGAJAAN YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA KORBAN Kartini Syukur; Adi Nur Rohman
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/2j2bdq93

Abstract

As a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia, the country has a legal system that regulates various aspects of national and state life, including maintaining public order. The Indonesian National Police has the duty to uphold the law, including handling criminal acts involving firearms. The use of firearms (SENPI) by the police is regulated by laws such as the Indonesian National Police Regulation No. 1 of 2009, which governs the use of force in police operations. Although firearms are intended to maintain order, misuse or negligence in their use can have fatal consequences, resulting in the victim's death. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of shootings caused by negligence leading to the victim's death, as well as the relevance of restorative justice in determining compensation or restitution for the victim's family. The research approach is juridical-normative with a case study, analyzing relevant legal regulations and court decisions. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources to gain a comprehensive understanding of the application of the law in cases of negligence resulting in death. Through a descriptive qualitative approach, this research is expected to provide an understanding of appropriate criminal liability and justice that can be accepted by the victim's family.
Analisis Yuridis Penanganan Strategi Deradikalisasi Digital Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial Muhammad Aris Alsihab; Joko Sriwidodo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4647

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran ideologi radikal serta rekrutmen jaringan terorisme di Indonesia. Fenomena pemanfaatan ruang siber oleh kelompok ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus Bahrun Naim, JAD, dan jaringan ISIS, menunjukkan bahwa propaganda, koordinasi, hingga pendanaan teror dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas batas melalui fitur enkripsi dan akun anonim. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait efektivitas asas legalitas dan kepastian hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan deradikalisasi digital yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri serta menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme berbasis media sosial dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, serta kebijakan operasional Densus 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi digital memiliki urgensi besar dalam menanggulangi propaganda ekstrem, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan terenkripsi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan pemantauan digital, serta mekanisme pencegahan dini yang tetap selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Adjie Akbar Ahmad Baihaki Aidy, Widya Romasindah Alizah Ali Andre Cardenas Annisa Fitria Daniel T Dewi Puspita Sari Diana Fitriana Diana Fitriana Dicky Alfrido Ginting Elfirda Ade Putri Fatiyah Suryani Mile Fikri Septianda Gede Aditya Pratama Harinanto Sugiono Hesti Widyaningrum I Gede Mahardika M Ida Ayu Putu Sri Widnyani Joko Sriwidodo Kartini Syukur Lisbet Corry Lusia Sulastri M.S Tumanggor Martinus Ahmad Mohamad Tapril Muhammad Aris Alsihab Nadina Putri Octariani Neng Widya Millyuner Nursaidah Nursaidah Panti Rahayu Putrika Ayu Eka Patria R Lina Sinaulan Rabiah Al Adawiah Ronald Frediriek Rivelino Suprapto ST Laksanto Utomo St. Laksanto Utomo Sugeng Sugeng Sugeng Sugeng Sugeng Sugeng Sugeng Sugeng Syahruddin, Erwin Yulianto Syahyu Zainudin