Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.467
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Pranata Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Journal of Law and Nation QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Keadilan
Yulia Hesti
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk) Khurniawan, Azis; Siregig, I Ketut; Hesti, Yulia
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 13, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6560

Abstract

Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukanya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 2 (dua) KUHP. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni apakah faktor penyebab pelaku melalui tindak pidana penadahan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui tindak pidana sesuai Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP.
Protection of Micro, Small and Medium Enterprises through Regulations Prohibiting Export and Import Goods (Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Context of Thrift Shopping) Wijaya, Dhea Livia; Hakim, Lukmanul; Hesti, Yulia
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2706

Abstract

Humans are social creatures, which means that in their lives they cannot be separated from other individuals to fulfill their life needs. One of the needs that every human being needs in their life is the need for clothing or clothing. Clothing or what is known as fashion is currently popular with many people, especially among young people. Some people will look for ways to look fashionable by using branded goods but at affordable prices. One way to do this is by buying used clothes or what is now more familiarly called thrift clothes. The presence of thrifting is now familiar to the fashion-loving community. The purpose of this thrifting research is to find out, understand and analyze legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises through Regulations Prohibiting Export and Import Goods Based on Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Context of Thrift Shopping and Factors causing the Used Clothing Trade in Indonesia. The methods used include problem approaches, sources and types of data, data collection and processing procedures and data analysis. The results of this research are that there are still many people who are interested in used imported clothes, from teenagers to adults, but most of those who are interested in used imported clothes have minimal income. For people who have pocket money and minimal income, they can buy used imported clothes at low prices. and also on the part of business actors, they only spend a small amount of capital so they can open a business selling used imported clothing, there are still many people who do not know that used imported clothing is prohibited from being distributed, and the lack of firmness from the government can be seen that up to now there are still imported clothes circulating. used, therefore, the Trade Department should communicate with the provincial government to carry out stricter control regarding the import of used clothing entering the Lampung area, especially Bandar Lampung City, where to carry out strict control and supervision of imported goods entering, one of which is by tightening guarding at ports of entry for imported used clothing. The conclusion of this research is that government supervision is carried out on business actors in meeting quality standards for the production of goods or services, the inclusion of labels or standard clauses, as well as after-sales services for goods and services and the responsibility of business actors towards consumers in the implementation of buying and selling used clothing. states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or losses to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded.
Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla) Baharudin, Baharudin; Hesti, Yulia; Putri, Vania Rachmita
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2137

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.dan Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/ PN Kla, adalah kematian Sarjuni karena kecelakan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan dari pengadilan menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikan akte kematian atas nama Sarjuni sesuai degan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri (Studi Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk) Baharudin, Baharudin; Hesti, Yulia; Vianisya, Fayza Rizki
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2127

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk. telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya danpemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam. Dan Akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk), Pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh anak jatuh Ibu kandungnya, ketiga Penggugat harus memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut’ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram.
Legal Protection for Victims of Domestic Violence (Study Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw) Baharudin Baharudin; Yulia Hesti; Fajaruddin Yusuf
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3461

Abstract

Domestic Violence is defined as any act against an individual, especially women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, or neglect, including threats of such acts, coercion, or unlawful deprivation of freedom within the household context. The issues addressed in this research are the obstacles in providing protection for victims of domestic violence based on decision number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw, and the efforts to ensure legal protection for these victims according to the same decision. The research methodology utilizes a normative juridical approach, which involves examining applicable laws, and an empirical approach, which includes field observations and interviews to address the research problems. Based on the research findings, the obstacles in enforcing the law to protect victims include limited resources such as personnel and facilities. Additionally, victims often hesitate to report incidents due to a desire to maintain relationships with the perpetrators or due to shame related to family honor. Factors such as anxiety and difficulty in reporting incidents, even when they recur, contribute to the challenge. Issues like embarrassment, fear, and trauma hinder effective protection for victims. Protection efforts include police actions to ensure safety and escort victims to safer locations, coordination by the prosecution with police, witness and victim protection agencies, and health institutions to ensure victims receive protection and recovery support. Courts issue protection orders prohibiting perpetrators from approaching or contacting victims and may order separation of living arrangements as an additional protective measure. Recommendations from the author include: Enhancing cooperation among government agencies such as the police, prosecution, courts, health institutions, and witness and victim protection agencies. Good coordination will ensure victims receive comprehensive protection and support. There is a need to improve resources, including personnel, budgets, and facilities for relevant agencies to provide adequate protection for domestic violence victims. Adequate resources will enable maximal protection and support for victims. Law enforcement should broaden public awareness of domestic violence, challenge societal stigma, and emphasize the importance of reporting perpetrators. Victims require ongoing support, including counseling, rehabilitation, and social assistance. Relevant agencies should ensure victims have access to these services for physical and psychological recovery. Law enforcement should also work to enhance legal protection for domestic violence victims and address existing obstacles.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2022/PN.GNS) Zulfi Diane Zaini; Yulia Hesti; Bayu Chandra Wijaya
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14335

Abstract

Among several criminal acts related to assets and objects, there is a crime known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this crime. The problem in this study is what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of embezzlement in his position at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns, What is the criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement in positions at PT. Tunas Baru Lampung based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Gns. The factor that caused the defendant to commit embezzlement was due to economic factors where the defendant wanted to control the goods and then sell them and the money from the sale would be divided into three and the defendant would use the money for daily needs. The defendant is responsible for his actions based on Article 374 of the Criminal Code. In conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, the defendant was sentenced to nine months in prison. Keywords: criminal liability, embezzlement, in office
Co-Authors . Baharudin Adelia Amanda Hidayat Adityo Armanda D. Ramadhan Agnestika Agnestika Ainita, Okta Alika Kristinawati Anggalana angra adinda lara kasih Anita, Okta Antoni Barra Renaldi Appin Purisky Redaputri Aprinisa Ariya Cipta Hendarta Ayu Hapsari, Recca Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Budi Hidayat Dharmawan Triantoro Santoso Dian Rifiansyah Dilla Nandya Oksitania Dora Rinova Erlina Erlina B Erlina B Erlina Erlina Fajaruddin Yusuf Fauzi Fauzi Gilang Adivia Ramadan Hanindyalaila Pienrasmi Hemi Rianto Hemi Rianto Hendri Dunan Heru Andrianto heru andrianto Heru Nugroho I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Made Wisnu Adi Jaya Igo Ilham Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Kenny Septhalia Khurniawan, Azis Kris Chandra Aldyanto Larakasih, Angra Adinda Lintje Anna Marpaung Liza Indah Purnama Lukmanul Hakim Muhammad Farhan Muhammad Ilham Muhammad Syaifudin Amin Nabila, Ajeng Surya Nadira Noning Verawati Nuraini Hasanah Sudrajat Oksitania, Dilla Nandya Okta ainita Pika Sari Pramisela, Oktasari Putri Putri, Tiara Susilo Putri, Vania Rachmita Rafiqo Mauli Novita Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raka Tiza Ratu Chaterine Fajri Recca Ayu Hapsari Risna Intiza Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizki Agip Saputra Saputra, Aditya Rahmad Siregig, I Ketut Soewito Soewito Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Sultan Danang A, Srilegar Fakih Suta Ramadan Tami Rusli Tegar Adiwijaya Vianisya, Fayza Rizki Vindria Shafa Clarissha Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Dhea Livia Zulfi Diane Zaini