Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.226
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Pranata Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Journal of Law and Nation QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Keadilan
Yulia Hesti
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENGUATAN UMKM KOLEKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG NELAYAN CUNGKENG TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG MELAUI PEMBUATAN KERUPUK CUMI Hesti, Yulia; Hapsari, Recca Ayu; Ainita, Okta; Satria, Indah
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.28

Abstract

UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Pemberdayaan perempuan yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dalam satu komunitas untuk melakukan perubahan dalam kemandirian ekonomi, peluang usaha dapat tercipta ketika para perempuan hebat dapat membaca kesempatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang demi kemajuan perekonomian keluarga. Kampung Nelayan Cungkeng, Jalan Teluk Bone, Kota Karang, Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang paling baik untuk pengembangan usaha perikanan salah satunya cumi yang diolah menjadi kerupuk cumi. Dimana laut didaerah tersebut sangat berpotensi dalam penghasil cumi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Upaya Dalam Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi dan Hambatan Dalam Pemasaran Hasil Pembuatan Kerupuk Cumi? Upaya Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi adalah: Memberikan Motivasi guna mendorong dan menumbuhkan gairah dan semangat kerja dalam UMKM dan dapat meningkatkan produktivitas kerja tim UMKM, Pemberian pelatihan dilakukan guna terus memberikan pengetahuan dan keterampilan para tim UMKM agar pengetahuan dan keterampilannya dapat terus meningkat guna kemajuan produk dan pemasaran dari krupuk cumi tersebut. Hambatan dalam pemasaran hasil pembuatan kerupuk cumi yang dihasilkan oleh UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pentingnya tentang kemasan, merek, hasil produk dan target pasar. Saran yang diharapkan kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengolah cumi menjadi kerupuk yang menarik dan di gemari oleh konsumen, serta dapat dipasarkan secara luas tidak hanya konsumen local namun dapat dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar.
PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBUATAN ECOPRINT BAGI IBU RUMAH TANGGA DI KAMPUNG ADIJAYA Noning Verawati; Hanindyalaila Pienrasmi; Yulia Hesti; Dora Rinova; Ratu Chaterine Fajri
DEDICATION: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): 11 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kompetensi pembuatan ecoprint bagi ibu rumah tangga di kampung adijaya dilaksanakan untuk memberdayakan ibu rumah tangga dengan keterampilan baru dalam teknik ecoprint. Teknik ini menggunakan bahan organik seperti daun dan bunga untuk mencetak motif pada kain, menawarkan solusi ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Program pelatihan ini terdiri dari tiga tahap utama: sesi teori, sesi praktik, dan sesi manajemen usaha. Pada sesi teori, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar dan keunggulan ecoprint, serta pentingnya kewirausahaan. Sesi praktik melibatkan demonstrasi dan latihan langsung, di mana peserta diajarkan cara membuat ecoprint pada kain, mulai dari persiapan bahan hingga finishing produk. Sesi manajemen usaha memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran, membantu peserta memahami cara mengelola usaha mereka secara efektif. Selain itu pengenalan media promosi juga menjadi materi pelengkap pada kegiatan ini sebagai Upaya untuk meningkatkan kompetensi pemasaran ibu rumah tangga di Kampung Adijaya. Evaluasi pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta. Program ini berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Adijaya, membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pelatihan ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi komunitas dan menjadi contoh sukses pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kompetensi berbasis pembuatan ecoprint
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN UANG SETORAN DI PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALE CABANG BANDAR LAMPUNG: (Studi Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/PN.Tjk) Nadira; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement is related to the notion of "law enforcement" in the narrow word, and the notion of justice in the broad sense is substantive law, namely the upholding of justice. Criminal prosecution means an effort to make law a guideline, both in a narrow formal sense as well as in a broader substantive sense. The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. the data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data, tersier data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. according to the results of the research and discussion that have been presented, the authors are of the opinion that the imposition of a prison sentence of 1 year and 6 months on the defendant is appropriate using the crime committed by the defendant in such a way as a result of which it can cause a deterrent effect. Of course, when deciding on a case, the judge will consider information such as testimony from witnesses and the accused to state what actually happened, the existence of evidence supporting the judge's consideration in imposing sanctions on the defendant, as well as the existence of aggravating and mitigating factors. element. So, the judge also weighed in accordance with Article 374 of the Criminal Code on the crime of embezzlement of office.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA: (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot) Alika Kristinawati; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2024): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The KBBI defines violence as the actions of a person or group of people that cause physical damage to someone else's property or belongings. Violence is a physical or psychological act committed by a person or group of people intentionally or unintentionally, directly or indirectly, personally or structurally, and often parents commit acts of violence against children with the result that many children experience trauma or could even die. Torture is a violent crime committed on the human body in various forms, resulting in injury or pain to a person's body and even death. In the Criminal Code, the general understanding is that abuse is a criminal act against the human body. This writing is aimed at finding out criminal liability and the factors that cause perpetrators to abuse their biological children which results in their death. The method used in this research is normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews and other sources.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 119/PID.SUS/2023/PN. Tjk. Rafiqo Mauli Novita; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referring to national data in the Online Information System (SIMFONI PPA), cases of sexual violence against children have increased over the past few years, namely in 2019 the number of cases of violence against children was recorded at 11,057 cases and increased by 11,278 in 2020. Then, a significant increase occurred in 2021, which reached 14,517 cases, until 2022 the number of sexual violence reached 16,106 cases. In Lampung Province, data on sexual violence against children in 2021 reached 681 cases, in 2022 it decreased to 600 cases, but in 2023 it again increased, reaching 696 cases. This series of data suggests that Indonesia is known as a polite nation, but the rate of sexual violence in this country is quite high. This situation further strengthens the assumption that Indonesia, especially Lampung Province, is in a state of sexual violence emergency. Currently, cases of sexual violence against children are not only focused on girls, boys are often victims of sexual crimes byperpetrators who have disorders or deviations. sexual. Sexual violence committed against children can be seen from a victimology perspective. Victimology is a complement or refinement of existing theories of criminal etymology according to the actual proportions dimensionally. The aim of this research is to discuss how victimization results in children becoming victims of same-sex sexual violence. Thisresearch uses qualitative methods and case study research type, using the theory put forward by Stephen Schafer, a criminologist and sociologist, where the focus of thetheory that the author uses in this research is victim typology theory, this theoryexplains how victims are consciously or unconsciously contributed to thevictimization he suffered. From this problem, researchers see several aspects that cantrigger victims. Apart from that, the role of the government, community institutionsand parents is needed to combat child predators and provide countermeasures forchild victims of sexual violence.
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN REKTOR YANG DI BERHENTIKAN SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR: (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk) Kris Chandra Aldyanto; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a legal state, which contains all kinds of rules to improve the welfare of society. Indonesian citizens to fulfill their daily living needs by working. The fields of work in Indonesia are very diverse, ranging from farmers, fishermen, factory workers and so on. Recently there was a problem in Indonesia with the outbreak of the Covid-19 disease, which had many impacts on the citizens of the country, one of which was the economy. At that time, there were massive layoffs from entrepreneurs to their workers, giving rise to increased unemployment and poverty in Indonesia. During layoffs, many employees also file a lawsuit against their workplace to obtain justice in terms of severance pay, or work wages. This continues to happen to this day, there are still many entrepreneurs who behave abusively towards their employees so that many employees are fighting against the law.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan/ Mentransmisikan Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Saputra, Aditya Rahmad; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12930

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana mendistribusikan/mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk yang dilihat dari asas kepastian hukum dan kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di penelitian ini, metode yang dipakai dalam menganalisa masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil temuan yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk adalah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan kesusilaan.
The Analysis of Consincing Money Deposits in The State Court As A Form of Accountability of Land Liberation Land Loading In Sumatera Toll Road In Kalianda State Court Oksitania, Dilla Nandya; Erlina B; Yulia Hesti
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.491

Abstract

Land is the most important element for humans to live, this is because land is a place where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia even regulates land ownership through this Land Law so that land use or management can be carried out carefully in the present and in the future. Land issue is a problem that concerns the most basic rights of the people. If the person in possession of the receivable refuses payment from the debtor, then the party owed can make cash payment of the debt by offering a payment made by the bailiff accompanied by 2 (two) witnesses. If the debtor refuses to receive payment, the money is deposited in the cash registrar of the District Court as a deposit / consignment. The offer and safekeeping must be legalized by a judge's order. By carrying out a consignment, it will be freed from the obligation as the debtor, because a consignment can be equated with making payments. However, all this must be done in a manner regulated by statutory regulations. KThe signaling was carried out after the deliberation mechanism which was supposed to be a means of finding a middle way in determining the amount of compensation often failed to reach an agreement. the consignment was carried out so that government projects for the sake of continued progress Keywords: Consignment, Settlement of Land Acquisition Loss, Sumatran Toll Road
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Sultan Danang A, Srilegar Fakih; Hesti, Yulia; Baharudin, Baharudin
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1442

Abstract

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenisi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 8 (delapan) bulan penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.  
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk) Khurniawan, Azis; Siregig, I Ketut; Hesti, Yulia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6560

Abstract

Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukanya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 2 (dua) KUHP. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni apakah faktor penyebab pelaku melalui tindak pidana penadahan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui tindak pidana sesuai Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP.
Co-Authors . Baharudin Adelia Amanda Hidayat Adityo Armanda D. Ramadhan Agnestika Agnestika Alika Kristinawati Anggalana angra adinda lara kasih Anita, Okta Antoni Barra Renaldi Appin Purisky Redaputri Aprinisa Ariya Cipta Hendarta Ayu Hapsari, Recca Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Budi Hidayat Dharmawan Triantoro Santoso Dian Rifiansyah Dilla Nandya Oksitania Dora Rinova Erlina Erlina B Erlina B Erlina Erlina Fajaruddin Yusuf Fauzi Fauzi Gilang Adivia Ramadan Hanindyalaila Pienrasmi Hemi Rianto Hemi Rianto Hendri Dunan Heru Andrianto heru andrianto Heru Nugroho I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Made Wisnu Adi Jaya Igo Ilham Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Kenny Septhalia Khurniawan, Azis Kris Chandra Aldyanto Larakasih, Angra Adinda Lintje Anna Marpaung Liza Indah Purnama Lukmanul Hakim Muhammad Farhan Muhammad Ilham Muhammad Syaifudin Amin Nabila, Ajeng Surya Nadira Noning Verawati Nuraini Hasanah Sudrajat Oksitania, Dilla Nandya Okta Ainita Passa, Rivo Raihanza Pika Sari Pramisela, Oktasari Putri Putri, Tiara Susilo Putri, Vania Rachmita Rafiqo Mauli Novita Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raka Tiza Ratu Chaterine Fajri Recca Ayu Hapsari Risna Intiza Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizki Agip Saputra Saputra, Aditya Rahmad Shafa Clarissha, Vindria Siregig, I Ketut Soewito Soewito Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Sultan Danang A, Srilegar Fakih Suta Ramadan Tami Rusli Tegar Adiwijaya Vianisya, Fayza Rizki Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Dhea Livia Zulfi Diane Zaini