Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.226
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Pranata Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Keadilan
Yulia Hesti
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENGUATAN UMKM KOLEKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG NELAYAN CUNGKENG TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG MELAUI PEMBUATAN KERUPUK CUMI Hesti, Yulia; Hapsari, Recca Ayu; Ainita, Okta; Satria, Indah
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.28

Abstract

UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Pemberdayaan perempuan yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dalam satu komunitas untuk melakukan perubahan dalam kemandirian ekonomi, peluang usaha dapat tercipta ketika para perempuan hebat dapat membaca kesempatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang demi kemajuan perekonomian keluarga. Kampung Nelayan Cungkeng, Jalan Teluk Bone, Kota Karang, Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang paling baik untuk pengembangan usaha perikanan salah satunya cumi yang diolah menjadi kerupuk cumi. Dimana laut didaerah tersebut sangat berpotensi dalam penghasil cumi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Upaya Dalam Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi dan Hambatan Dalam Pemasaran Hasil Pembuatan Kerupuk Cumi? Upaya Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi adalah: Memberikan Motivasi guna mendorong dan menumbuhkan gairah dan semangat kerja dalam UMKM dan dapat meningkatkan produktivitas kerja tim UMKM, Pemberian pelatihan dilakukan guna terus memberikan pengetahuan dan keterampilan para tim UMKM agar pengetahuan dan keterampilannya dapat terus meningkat guna kemajuan produk dan pemasaran dari krupuk cumi tersebut. Hambatan dalam pemasaran hasil pembuatan kerupuk cumi yang dihasilkan oleh UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pentingnya tentang kemasan, merek, hasil produk dan target pasar. Saran yang diharapkan kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengolah cumi menjadi kerupuk yang menarik dan di gemari oleh konsumen, serta dapat dipasarkan secara luas tidak hanya konsumen local namun dapat dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar.
PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBUATAN ECOPRINT BAGI IBU RUMAH TANGGA DI KAMPUNG ADIJAYA Noning Verawati; Hanindyalaila Pienrasmi; Yulia Hesti; Dora Rinova; Ratu Chaterine Fajri
DEDICATION: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): 11 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kompetensi pembuatan ecoprint bagi ibu rumah tangga di kampung adijaya dilaksanakan untuk memberdayakan ibu rumah tangga dengan keterampilan baru dalam teknik ecoprint. Teknik ini menggunakan bahan organik seperti daun dan bunga untuk mencetak motif pada kain, menawarkan solusi ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Program pelatihan ini terdiri dari tiga tahap utama: sesi teori, sesi praktik, dan sesi manajemen usaha. Pada sesi teori, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar dan keunggulan ecoprint, serta pentingnya kewirausahaan. Sesi praktik melibatkan demonstrasi dan latihan langsung, di mana peserta diajarkan cara membuat ecoprint pada kain, mulai dari persiapan bahan hingga finishing produk. Sesi manajemen usaha memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran, membantu peserta memahami cara mengelola usaha mereka secara efektif. Selain itu pengenalan media promosi juga menjadi materi pelengkap pada kegiatan ini sebagai Upaya untuk meningkatkan kompetensi pemasaran ibu rumah tangga di Kampung Adijaya. Evaluasi pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta. Program ini berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Adijaya, membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pelatihan ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi komunitas dan menjadi contoh sukses pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kompetensi berbasis pembuatan ecoprint
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan/ Mentransmisikan Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Saputra, Aditya Rahmad; I Ketut Seregig; Yulia Hesti
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12930

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana mendistribusikan/mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk yang dilihat dari asas kepastian hukum dan kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di penelitian ini, metode yang dipakai dalam menganalisa masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil temuan yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk adalah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan kesusilaan.
The Analysis of Consincing Money Deposits in The State Court As A Form of Accountability of Land Liberation Land Loading In Sumatera Toll Road In Kalianda State Court Oksitania, Dilla Nandya; Erlina B; Yulia Hesti
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.491

Abstract

Land is the most important element for humans to live, this is because land is a place where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia even regulates land ownership through this Land Law so that land use or management can be carried out carefully in the present and in the future. Land issue is a problem that concerns the most basic rights of the people. If the person in possession of the receivable refuses payment from the debtor, then the party owed can make cash payment of the debt by offering a payment made by the bailiff accompanied by 2 (two) witnesses. If the debtor refuses to receive payment, the money is deposited in the cash registrar of the District Court as a deposit / consignment. The offer and safekeeping must be legalized by a judge's order. By carrying out a consignment, it will be freed from the obligation as the debtor, because a consignment can be equated with making payments. However, all this must be done in a manner regulated by statutory regulations. KThe signaling was carried out after the deliberation mechanism which was supposed to be a means of finding a middle way in determining the amount of compensation often failed to reach an agreement. the consignment was carried out so that government projects for the sake of continued progress Keywords: Consignment, Settlement of Land Acquisition Loss, Sumatran Toll Road
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Sultan Danang A, Srilegar Fakih; Hesti, Yulia; Baharudin, Baharudin
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1442

Abstract

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenisi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 8 (delapan) bulan penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.  
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk) Khurniawan, Azis; Siregig, I Ketut; Hesti, Yulia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6560

Abstract

Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukanya dengan tuntutan pidana pada Pasal 480 ke 2 (dua) KUHP. Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni apakah faktor penyebab pelaku melalui tindak pidana penadahan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui tindak pidana sesuai Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri Terdakwa dikarenakan perbuatan penadahan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IK Bin AS korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan turut memberikan rencana atau ide atas terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat ke 2 KUHP.
Protection of Micro, Small and Medium Enterprises through Regulations Prohibiting Export and Import Goods (Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Context of Thrift Shopping) Wijaya, Dhea Livia; Hakim, Lukmanul; Hesti, Yulia
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2706

Abstract

Humans are social creatures, which means that in their lives they cannot be separated from other individuals to fulfill their life needs. One of the needs that every human being needs in their life is the need for clothing or clothing. Clothing or what is known as fashion is currently popular with many people, especially among young people. Some people will look for ways to look fashionable by using branded goods but at affordable prices. One way to do this is by buying used clothes or what is now more familiarly called thrift clothes. The presence of thrifting is now familiar to the fashion-loving community. The purpose of this thrifting research is to find out, understand and analyze legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises through Regulations Prohibiting Export and Import Goods Based on Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Context of Thrift Shopping and Factors causing the Used Clothing Trade in Indonesia. The methods used include problem approaches, sources and types of data, data collection and processing procedures and data analysis. The results of this research are that there are still many people who are interested in used imported clothes, from teenagers to adults, but most of those who are interested in used imported clothes have minimal income. For people who have pocket money and minimal income, they can buy used imported clothes at low prices. and also on the part of business actors, they only spend a small amount of capital so they can open a business selling used imported clothing, there are still many people who do not know that used imported clothing is prohibited from being distributed, and the lack of firmness from the government can be seen that up to now there are still imported clothes circulating. used, therefore, the Trade Department should communicate with the provincial government to carry out stricter control regarding the import of used clothing entering the Lampung area, especially Bandar Lampung City, where to carry out strict control and supervision of imported goods entering, one of which is by tightening guarding at ports of entry for imported used clothing. The conclusion of this research is that government supervision is carried out on business actors in meeting quality standards for the production of goods or services, the inclusion of labels or standard clauses, as well as after-sales services for goods and services and the responsibility of business actors towards consumers in the implementation of buying and selling used clothing. states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or losses to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded.
Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla) Baharudin, Baharudin; Hesti, Yulia; Putri, Vania Rachmita
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2137

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.dan Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/ PN Kla, adalah kematian Sarjuni karena kecelakan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan dari pengadilan menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikan akte kematian atas nama Sarjuni sesuai degan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri (Studi Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk) Baharudin, Baharudin; Hesti, Yulia; Vianisya, Fayza Rizki
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2127

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk. telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya danpemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam. Dan Akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk), Pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh anak jatuh Ibu kandungnya, ketiga Penggugat harus memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut’ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram.
Legal Protection for Victims of Domestic Violence (Study Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw) Baharudin Baharudin; Yulia Hesti; Fajaruddin Yusuf
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3461

Abstract

Domestic Violence is defined as any act against an individual, especially women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, or neglect, including threats of such acts, coercion, or unlawful deprivation of freedom within the household context. The issues addressed in this research are the obstacles in providing protection for victims of domestic violence based on decision number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw, and the efforts to ensure legal protection for these victims according to the same decision. The research methodology utilizes a normative juridical approach, which involves examining applicable laws, and an empirical approach, which includes field observations and interviews to address the research problems. Based on the research findings, the obstacles in enforcing the law to protect victims include limited resources such as personnel and facilities. Additionally, victims often hesitate to report incidents due to a desire to maintain relationships with the perpetrators or due to shame related to family honor. Factors such as anxiety and difficulty in reporting incidents, even when they recur, contribute to the challenge. Issues like embarrassment, fear, and trauma hinder effective protection for victims. Protection efforts include police actions to ensure safety and escort victims to safer locations, coordination by the prosecution with police, witness and victim protection agencies, and health institutions to ensure victims receive protection and recovery support. Courts issue protection orders prohibiting perpetrators from approaching or contacting victims and may order separation of living arrangements as an additional protective measure. Recommendations from the author include: Enhancing cooperation among government agencies such as the police, prosecution, courts, health institutions, and witness and victim protection agencies. Good coordination will ensure victims receive comprehensive protection and support. There is a need to improve resources, including personnel, budgets, and facilities for relevant agencies to provide adequate protection for domestic violence victims. Adequate resources will enable maximal protection and support for victims. Law enforcement should broaden public awareness of domestic violence, challenge societal stigma, and emphasize the importance of reporting perpetrators. Victims require ongoing support, including counseling, rehabilitation, and social assistance. Relevant agencies should ensure victims have access to these services for physical and psychological recovery. Law enforcement should also work to enhance legal protection for domestic violence victims and address existing obstacles.
Co-Authors Adelia Amanda Hidayat Adityo Armanda D. Ramadhan Agnestika Agnestika Alika Kristinawati Anggalana angra adinda lara kasih Anita, Okta Antoni Barra Renaldi Appin Purisky Redaputri Aprinisa Ariya Cipta Hendarta Ayu Hapsari, Recca Baharudin Baharudin Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Budi Hidayat Dharmawan Triantoro Santoso Dian Rifiansyah Dilla Nandya Oksitania Dora Rinova Erlina B Erlina B. Fajaruddin Yusuf Fauzi Fauzi Gilang Adivia Ramadan Hanindyalaila Pienrasmi Hemi Rianto Hemi Rianto Hendri Dunan Heru Andrianto heru andrianto Heru Nugroho I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Made Wisnu Adi Jaya Igo Ilham Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Kenny Septhalia Khurniawan, Azis Kris Chandra Aldyanto Larakasih, Angra Adinda Lintje Anna Marpaung Liza Indah Purnama Lukmanul Hakim Muhammad Farhan Muhammad Ilham Muhammad Syaifudin Amin Nabila, Ajeng Surya Nadira Noning Verawati Nuraini Hasanah Sudrajat Oksitania, Dilla Nandya Okta Ainita Passa, Rivo Raihanza Pika Sari Pramisela, Oktasari Putri Putri, Tiara Susilo Putri, Vania Rachmita Rafiqo Mauli Novita Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raka Tiza Ratu Chaterine Fajri Recca Ayu Hapsari Risna Intiza Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizki Agip Saputra Saputra, Aditya Rahmad Shafa Clarissha, Vindria Siregig, I Ketut Soewito Soewito Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Sultan Danang A, Srilegar Fakih Suta Ramadan Tami Rusli Tegar Adiwijaya Vianisya, Fayza Rizki Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Dhea Livia Zulfi Diane Zaini