Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Konstitusi SOL JUSTICIA Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Konstitusi Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rizka Nurliyantika
Faculty Of Law, Sriwijaya University
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Peran Pengurus OSIS SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati dalam Memberikan Edukasi Undang-Undang ITE dan Kesehatan Mental dalam Mendukung SDGs 03 Meria Utama; Irsan Irsan; Mariana Mariana; Rizka Nurliyantika; M. Syahri Ramadhan; Cynthia Azhara Putri; Santriana Santriana; Biyes Nurul Atika; Raesitha Zildjianda; Titin Purnama Sella
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 2 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i2.1937

Abstract

Rendahnya literasi hukum digital dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi permasalahan yang dihadapi remaja SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus OSIS mengenai UU ITE dan kesehatan mental remaja serta memperkuat peran OSIS sebagai peer support group dan agen edukasi digital di sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 terpusat di SMPIT Zain Al Muttaqin dengan melibatkan 64 pengurus OSIS dari 10 SMP di Kecamatan Kertapati. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan capacity building melalui analisis kebutuhan, penyuluhan interaktif, simulasi kasus (role play), Focus Group Discussion (FGD), pendampingan penyusunan action plan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi yang diberikan meliputi literasi hukum digital, cyberbullying, etika bermedia sosial, dan kesehatan mental remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 52,0 menjadi 82,3 pada post-test dengan peningkatan sebesar 30,3 poin. Sebanyak 89% peserta berada pada kategori peningkatan tinggi. Hasil FGD menunjukkan peserta mulai memahami dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental dan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Luaran kegiatan berupa pembentukan peer support group, kampanye anti-cyberbullying, dan penyusunan action plan OSIS berbasis literasi digital dan kesehatan mental.
The Implementation Challenges Of The Law Concerning Sexual Violence In Indonesia Rizka Nurliyantika; Aisyah Wardatul Jannah
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2775

Abstract

The law concerning the crime of sexual violence came into force on 22 April 2022 as law number 12, the year of 2022 has been waiting by most of the society in Indonesia with the hope that this regulation may reduce or even dispel the crime of sexual violence, which increased currently. However, some argue that some articles in the act contain a provision that contradicted religious norms and social morals even though some consider this act as a form of pure liberalization in Indonesia. The method of this research uses a normative juridical method and is supported by conceptual by analysing the view or concept of the jurist on and statute approach to defending the argumentation on the legal and data materials. The result shows that the act (UU TPKS) has a role as supplementary rules under Indonesian criminal code to settle the cases of sexual violence in Indonesia, and as legal protection to the victim of sexual violence. On the contrary, several challenge might occur in the implementation, such as internal problems from the legal enforcement itself, lack of implementing regulations and arises of the conservatism society which, holds a patriarchal understanding of how the populace considers sexual violence.
Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innoucence dan Contempt Of Court Neisa Angrum Adisti; Isma Nurillah; Rizka Nurliyantika; Alfiyan Mardiyansah; Ponita Ponita; Melani Tania Wijaya
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3877

Abstract

Salah satu teori kebebasan pers adalah teori pers bebas (libertarian theory), yang menganggap bahwa pers itu dapat melaksanakan tugas dengan sebebas-bebasnya, tidak didasari oleh aturan hukum. Dalam penerapannya, teori pers bebas ini sering bertentangan dengan asas dan hukum positif Indonesia. Adapun fokus penelitian ini adalah : teori pers bebas dan kontradiksi nya dengan asas presumption of innoucence, Teori Pers Bebas kaitannya dengan Trial by the press (Pengadilan oleh Pers) dan Contempt of Court. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conseptual Approach). Teori pers bebas bertentangan dengan asas presumption of innoucence dan dapat memicu timbulnya contempt of court. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dilarang, termasuk juga didalam proses persidangan. Namun harus diiringi dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta kode etik jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh teori kebebasan pers yang bertanggung jawab.
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS Alfiyan Mardiansyah; Neisa Angrum Adisti; Iza Rumesten RS; Rizka Nurliyantika; Muhammad Syahri Ramadhan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.596

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah memberikan persetujuan/penolakan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam suatu perkara tindak pidana. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk “menilai” setuju atau menolak” permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi “tidak jelas” pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap “penyelidikan”, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE Muhammad Syahri Ramadhan; Muhammad Syaifuddin; Theta Murty; Neisa Angrum Adisti; M Zainul Arifin; Rizka Nurliyantika; M Ardian Nugraha; Conie Pania Putri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.843

Abstract

Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce meskipun kegiatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun perusahaan tersebut tetap saja membutuhkan anggaran untuk menjamin kelangsungan bisnis tersebut. Perusahaan yang bergerak bidang e – commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan  pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan apabila memanfaatkan pola utang ini, ada kemungkinan perusahaan di bidang e – commerce tersebut akan dapat dipailitkan jika ternyata perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Masalah selanjutnya tentunya mengenai mekanisme penentuan harta kekayaan perusahaan di bidang e-commerce tersebut untuk dijadikan boedel/harta pailit. Hal ini mengingat aset perusahaan di bidang e-commerce selain berupa benda yang berwujud seperti gedung kantor, uang, kendaraan perusahaan dan semcamnya. Di sisi lain perusahaan juga mempunyai aset dalam bentuk yang tidak berwujud yaitu aplikasi sistem e-commerce itu sendiri.
LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA Zainul Arifin; Muhammad Syahri Ramadhan; Rizka Nurliyantika; yunial laili mutiari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1187

Abstract

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL Farhanna Nur Awanis; Javier Edbert; Rizka Nurliyantika; Meria Utama
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366

Abstract

Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Kriteria untuk penggunaan sistem dumping maupun anti-dumping telah diatur pada Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan ataupun perjanjian hukum internasional yang dapat merugikan negara lain. Dispute Settlement Mechanism merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terkait kebijakan anti-dumping melalui WTO menggunakan dispute settlement mechanism menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa yang diduga melemahkan sektor ekspor baja nirkarat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.
Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia Annalisa Y; Murzal Murzal; Rizka Nurliyantika
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 1, January 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss1.974.pp71-85

Abstract

Shipping between domestic ports must be transported by ships with Indonesian flags and operated by national shipping companies, meaning the cabotage principle. The aim is to prevent and reduce dependence on foreign ships carrying out Indonesia's maritime territory. However, in regulating and implementing the cabotage principle, it is not sure that it can be applied absolutely, which can be interpreted as not reflecting legal certainty. This study aims to analyze the legal certainty of implementation of the cabotage principle in Indonesian territorial waters. This research is a normative study that uses legal, historical, interpretation and case approaches. The case and interpretation approaches are used to examine the cabotage principle concept in legislation and several relevant cases brought to Indonesian courts. The results shows that the regulation of the cabotage principle on sea transportation is found in the form of laws, presidential regulations, presidential instructions and ministerial regulations. However, in other various regulations, the cabotage principle does not apply absolutely (semi-protectionist) or inconsequently. On the one hand, this is because it prohibits foreign ships from operating in Indonesian territory to carry passengers and/or goods between islands or ports. On the other hand, foreign ships are allowed for other activities that do not include carrying passengers and/or goods with certain conditions and approval from the government. The application of the cabotage principle based on judges' considerations in cases submitted to the State Administrative, Supreme and the Constitutional Courts has fulfilled legal certainty according to the Shipping Law. However, the protection of national Shipping must be prioritized, and the use of foreign ships should be considerably tightened unless Indonesian-flagged vessels are not insufficiently available.
Co-Authors Ahmad Idris Aisyah Wardatul Jannah Akhmad Idris Alfiyan Mardiansyah Alfiyan Mardiyansah Annalisa Y Biyes Nurul Biyes Nurul Atika CONIE PANIA PUTRI Cynthia Azhara Putri Farhanna Nur Awanis Fatimatuz Zuhro Irsan Irsan Isma Nurillah Iza Rumesten Iza Rumesten RS Javier Edbert M Ardian Nugraha M Zainul Arifin M. Syahri Ramadhan Mariana Mariana Melani Tania Wijaya Meria Utama Meria Utama Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syaifuddin Murzal Murzal Neisa Angrum Adisti Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Ponita Ponita Putri, Cynthia Azhara Raesitha Zildjianda Ricky Saputra Ros Amira bt Mohd Ruslan Santriana Santriana Santriana Tamara Mutiara Ramadani Theta Murty Titin Purnama Sella Yunial Laili Mutiari Zainul Arifin