Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Soni Kurniawan; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muhammad Latif; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Baiq Diana Amalia Murty; Tjahjanulin Domai; Riyanto Riyanto
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.153 KB)

Abstract

Pembangunan di Kecamatan Sembalun dengan potensi di bidang pertanian yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menginisiasi pengembangan program kawasan agropolitan Sembalun melalui Peraturan Daerah No. 2/2012 tentang RTRW hal ini sebagai upaya pemerataan pembangunan. Berdasarkan permasalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan kawasan agropolitan dan mengetahui respon masyarakat terhadap implementasi program Agropolitan di Sembalun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman and Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Pengembangan kawasan agropolitan Sembalun telah memiliki masterplan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai acuan untuk pengembangan, (2) lemahnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim koordinasi sehingga tujuan dan sasaran pengembangan program kurang diketahui oleh anggota tim koordinasi serta belum tersusunnya SOP pengembangan kawasan sehingga masih terlihat egosektoral dalam penentuan program pengembangan, (3) pengembangan kawasan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik yang disebabkan kurangnya sosialisasi program sehingga menyebabkan sikap resisten petani terhadap beberapa program pengembangan, tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program sehingga petani kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengembangan. Agar pengembangan kawasan agropolitan Sembalun dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kecamatan Sembalun perlu dibagun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota tim koordinasi dan petani, sesegera mungkin menyusun SOP pengembangan kawasan, menggalakan sosialisasi program, serta melibatkan petani dalam penyusunan program pengembangan. Kata kunci: Agropolitan, Implementasi program, Sikap implementor 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar) Yogi Hertanto; Tjahjanulin Domai; Fadillah Amin
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1: April 2017
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.616 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v2i1.1424

Abstract

The presence of SIMDA of Finance is expected to be contribute towards the process of financial management, particularly at the stage of financial reporting should be able to running better. The ideal management information system is able providing a support to the process of planning, control and decision making. In addition the effectiveness of financial reporting has to fullfil several criteria, which is reliable, accuracy / accurate, timely and report forms. This study was conducted to analyze the role of SIMDA towards the effectiveness of the financial reporting process, and the factors that influence it. This study uses qualitative data to describe and analyze objectives: Implementation of Regional Management Information System (SIMDA) of Finance toward the Effectiveness of Financial Reporting In Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah of Blitar Distric. Data was collected by using an interview, observation and documentation. Results from this study indicate that the SIMDA of Finance Aplication in the process of financial management, especially the financial reporting work better but still could not said to be fully effective, this is because of the presence of various obstacles are still fundamentally highly influential in the implementation SIMDA of Finance AplicationDOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1424
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Cancio da Costa Sina; Tjahjanulin Domai; Hermawan .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.403 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.108

Abstract

Penelitian ini dengan mengunakan metode kualitattif dan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realitas tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Administraçào Municipio Ainaro, Timor Leste.’ Persoalan yang sungguh mendasar dalam program perencanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terutama di Administraçào Municipio Ainaro, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur agar dalam menjalankan tugas dan tangungjawab sebagai pelayanan pada masyarakat, sebab pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap aparatur atau pegawai negeri sipil, karena dengan adanya program pengembangan sumber daya aparatur maka terlaksana pula kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh Institut Nasional da AdministraçàoPublik (INAP) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk memprogramkan dan serta implementasi kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan amanat peraturan atau Decreto Lei No. 38/2012, tentang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Negara Republik Demokrat de Timor Leste. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di administraçào Municipio Ainaro belum terlaksana secara optimal atau belum efisien dan efektif. Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Pendidikan danPelatihan
IMPLEMENTASI PROYEK PEMBANGUNAN DESENTRALISASI I DAN II UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DI DISTRIK BOBONARO – TIMOR LESTE Martinho Pereira; Agus Suryono; Tjahjanulin Domai
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.327 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.92

Abstract

Implementasi proyek PDD di Distrik Bobonaro untuk memperkuat institusi dan menyediakan insfrastruktur dasar serta peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal di Distrik Bobonaro. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi proyek PDD untuk memperkuat perekonomian di Distrik Bobonaro metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia pelaku implementasi kebijakan yang masih terbatas dan perusahaan sebagai pelaksana proyek yang masih minim sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan material; Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan sudah berjalan maksimal; CDD sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur CDD; Dalam Implementasi proyek PDD ini dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat; Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dalam pelaksanaan proyek PDD ini CDD secara konsisten dengan kesediaan, mendukung dan berkomitmen serta menjunjung tinggi fungsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Keterlambatan pembayaran anggaran proyek menyebabkan implementasi proyek selesai tidak sesuai kalender; koordinasi antara pimpinan CDD dan Para kepala desa kurang maksimal. Untuk itu Perlu menata kembali sistem perencanaan anggaran dan tinjauan lokasi serta memperbaiki sistem koordinasi dalam jajaran CDD. Kata kunci: Perencanaan Pembangunan , Implementasi proyek, dan pembangunan desentralisasi
SOCIAL MAPPING TINGKAT LITERASI INFORMASI MASYARAKAT DESA PASEBAN, KECAMATAN KENCONG, KABUPATEN JEMBER Tjahjanulin Domai; Ratih Nur Pratiwi; Niken Lastiti V; Anita Tri Widiyawati
JPM PAMBUDI Vol 1 No 1 (2017): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.901 KB) | DOI: 10.33503/pambudi.v1i1.8

Abstract

Information literacy includes a person's knowledge relating to information needs and the ability to identify, locate, evaluate, process, and create and use information to solve existing problems effectively. The type of research used is survey research with qualitative approach. The result of research indicate that based on IDM value, Paseban Village is classified as developing village with value 0,603. The information literacy level of Paseban villagers is still moderate, that is 62,25% of people understand information access, information evaluation is 52,875% and information usage is 40 , 87%. Potential Paseban village is quite diverse ranging from agriculture, livestock and tourism. Suggested recommendation is Improvement of information literacy of Paseban villagers through training and development of information center that provides access to information for the community. Meanwhile, based on data on village potential and IDM indicator, several recommendations are improvement of water drainage to Sadar times, normalization of irrigation channels, provision of public toilets for coastal areas, agricultural training and tool assistance, greening of mangrov, training of SMEs, establishing cooperatives for fishermen and farmers and improvements village Road.
PELATIHAN PENGOLAHAN KOLEKSI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA Tjahjanulin Domai; Niken Lastiti V.A.; Anita Tri Widiyawati; Aulia Puspaning Galih
JPM PAMBUDI Vol 2 No 1 (2018): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.845 KB) | DOI: 10.33503/pambudi.v2i1.273

Abstract

Community empowerment through the Village Library is a very important tool in increasing the information literacy of rural communities. In the management of the library, the collection is the main thing and human resources are very important in maintaining the existence of the library itself. Subdistrict Junrejo not yet has people who are able to give responsibility for developing and managing the village. Related to these things this dedication to providing training and assistance in processing library collection. The output targets of this devotion are: a) to enrich and add to the repertoire of concepts and theories about the processing of printed and non-printed materials; 2) developing models and strategies on collection management in the development of a village library; c) subdistrict officials and village offices have knowledge of development and have the ability to carry out library material processing activities; and d) communities with sub-districts that can be used to develop education, reading interest, and information literacy. Training in this task is the employees of village and sub-district offices and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict. The implementation method used is theory and practice. Based on the realization and problem solving that has been implemented shows that the overall activity of this devotion has been run in accordance with the objectives, targets, and benefits that have been planned. So that the employees of the sub-district office, village office, and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict, Batu City get provisions to apply knowledge about community empowerment through village libraries and village library management.
USE BORDA ANALYSIS TO DETERMINE THE PRIORITY OF THE INDONESIAN NAVAL TECHNOLOGY COLLEGE DEVELOPMENT STRATEGY Ayip Rivai Prabowo; Zaenal Fanani; Moeljadi Moeljadi; Tjahjanulin Domai
JOURNAL ASRO Vol 10 No 3 (2019): International Journal of ASRO
Publisher : Indonesian Naval Technology College - Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut - STTAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.445 KB) | DOI: 10.37875/asro.v10i3.147

Abstract

The Indonesia Naval Technology College requires an organizational development strategy in order to produce professional student outcomes and master maritime technology. Based on this, we can choose the priority of development strategies by weighting based on expert choices. The problem in this research is how to determine the priority of strategies that can be implemented in the development of the Indonesian Naval Technology College. The purpose of this research is to weight some strategies in developing the Indonesian Naval Technology College. In this study, the SWOT analyst and Borda Analysis methods are used to determine the assessment of the strategy. The results of the study indicate that to be able to improve the professionalism of soldiers in the fields of science and technology, it is necessary to increase the quantity and quality of complete laboratory infrastructure facilities, publication of lecturer and student research in national and international journals, Changes in the structure of the ideal Indonesian Naval Technology college will be able to support operational education and development of new study programs and the regulation of curriculum changes in each study programs that leads to the field of science and technology in the rank of marine. Keywords: The Indonesian Naval Technology College, SWOT Analysis, Borda Analysis, Development Strategy.
AKUNTABILITAS SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA M. Aminudin; Sumartono Sumartono; Tjahjanulin Domai
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.204 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p1-6

Abstract

Mechanism more relevant to fill structural positions on the value of accountability and meritocracy is open selection. Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus require the completion of High vacant leadership positions using the system, therefore Blora District Government to implement an open selection to fill leadership positions High Primary Regional Secretary. This study aimed to analyze the elements of procedural accountability of leadership positions open selection of Blora District Secretary. The approach used is qualitative descriptive analysis. Methods of data collection using interviews, documentation, correspondence and normative literature. The results showed step by step filling the position through an open selection since the formation of the selection committee, the establishment of standards of competence, the selection of competence, search the track record, the interview, the announcement of the selection results even coordination with the Governor and the Commission ASN has been accountable to fulfill the norms of legislation, namely Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and PERMENPAN RB No. 13 Year 2014 regarding the Procedures Completion of High Leadership Position Openly in Environment Government Agencies.