Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng A. Sudarman Kantao; Azwad Rachmat Hambali; Muh. Rinaldy Bima
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.

Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum Azwad Rachmat Hambali
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang278

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan. The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.

Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pembangunan Daerah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain; Azwad Rachmat Hambali; Nur Fadhillah Mappaseleng
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v2i2.438

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis dan Menjelaskan pengaruh tindak pidana korupsi terhadap pembangunan daerah yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang usahan pemberantasan Korupsi serta mencari upaya penanggulangan daripada tindak pidana korupsi yang mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan doktrinal yang bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam menganalisa faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi terhadap dana pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. 2) Upaya pencegahan dan penangulangan korupsi dilakukan dengan tiga cara yaitu Upaya pre-emtif, preventif, dan represif. The objective of this reserach is to : 1) To Analyze and Explain the influence of criminal acts of corruption on regional development that occurred in Polewali Mandar district, based on Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning efforts to eradicate Corruption and seeking remedies rather than corruption influencing regional development in Polewali Mandar Regency. This research method is an empirical doctrinal approach to legal research. The results showed that : 1) In analyzing the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption against the regional development fund of Polewali Mandar Regency, there are internal factors and external factors. 2) Efforts to prevent and tackle corruption are carried out in three ways, namely Pre-emptive, preventive and repressive measures.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Sutrisno Syarifuddin; Sufirman Rahman; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”. Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”.

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tinak Pidana Perkosaan Wahyuningsih Wahyuningsih; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.219 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan di kota Makassar dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua masalah yang telah diteliti, menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian Visum et Repertum salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pitindak pidana perkosaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah faktor banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil visum et repertum yang dimana tidak semua Rumah Sakit mengratiskan biaya pemeriksaan. The research objective is to analyze the position of visum et repertum in the proving process of rape crime in the city of Makassar and to determine the factors that influence it. This study, the authors use the type of empirical legal research. The results of research that have been carried out on the two problems that have been studied show that the power of proof of visum et repertum in the crime of rape is at the level of investigation, the strength of evidence that Visum et Repertum is one of the evidence that strengthens or can prove that the crime of rape has occurred Factors that affect the strength of proof of visum et repertum in the crime of rape are many factors of victims experiencing trauma or embarrassment in terms of conveying events or information they have experienced and the cost factor in examining the results of visum et repertum where not all hospitals free costs examination.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Hurrya Musdalifah Supardi; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.958 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestabes Makassar. Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai saran Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Dan Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. The research objective to analyze the implementation of legal protection in the investigation of children who are victims of sexual harassment at the Makassar Police Station. The field research was carried out by the Makassar City Police Resort Office. The results of this study illustrate that legal protection for child victims of sexual crimes can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of crime. who have had long-term trauma. Child victims of sexual crimes get legal protection in terms of providing legal assistance, rehabilitation and prevention. As a suggestion, investigators can make cooperation in the mechanism for handling children who are victims of criminal acts of sexual violence against children by opening special services. And Improving the quality of legal protection for children who are victims and witnesses of criminal acts of sexual violence against children so that children get guarantees for their survival and livelihood as part of human rights.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks Maulana Bahrul; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.434 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa hanya 1 tahun 8 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti di persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. The research objective to analyze the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of humiliation. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. The research method uses a normative legal research type. The results showed that the Public Prosecutor gave a criminal charge to the defendant for only 1 year and 8 months in prison, while the Panel of Judges was based on several judges' considerations in examining and making decisions based on the entire case file. Based on the determination of legal provisions by the judge, the judge in his decision stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of humiliation through social media. The judge's consideration in making a decision is based on the indictment of the public prosecutor and what is proven at trial in accordance with the evidence and evidence coupled with the judge's conviction and is based on aggravating and mitigating reasons for the defendant.

RE-EVALUATING THE LAW ENFORCEMENT TO MONEY POLITICAL CRIME IN PEMILUKADA IN BANGGAI REGENCY Hardianto Djanggih; Nasrun Hipan; Azwad Rachmat Hambali
Arena Hukum Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.1

Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana belum berjalan dengan baik, begitupun dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terjadinya tindak politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana politik pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang lama dan prosedur penyidikan yang bertingkat dari Penyidik Kepolisian Resot Banggai, Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Penyidik Badan Reserses Kriminal Polri. Penghentian penyidikan oleh penyidik tidak sah melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Luwuk sehingga memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan lanjutan.Â AbstractLaw enforcement against crime has not run well, as well as with law enforcement money political crime in the implementation of Regional Head Election. The research in this article aims to analyze the occurrence of law enforcement against money political crime in the implementation of the Regional Head Election in Banggai Regency. The research method used is normative juridical research-supported empirical data. The results showed that the law enforcement against crime in implementation of Pemilukada in Banggai Regency had not run well. This is due to a long legal process and procedure of investigation undertaken by investigators at Banggai Regency Police, Central Sulawesi, and finally in Criminal Investigation Agency at INP headquarters. The cessation of investigation by investigators was not legitimately taken through Luwuk District Court Pretrial Verdict, thus they asked the investigators to continue the process of investigation.

Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi Azwad Rachmat Hambali; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Yusnani Besse; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1472

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search