Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Azwad Rachmat Hambali
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep Sri Widayati; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1480

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Penelitian Ini menggunakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep terlaksana kurang efektif termasuk sarana non penal yang meliputi pre-empetif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh hakim Efektifitas dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurangan 1 (satu ) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuhan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksaan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep. The aim of the research is to analyze the effectiveness of imposing decisions in cases of narcotics crimes at the Pangkep District Court. This research using this research is included in the type of normative research. The results of the research show that the imposition of a decision in the Narcotics Crime case at the Pangkep District Court is carried out less effectively including non-penal means which include pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the judge. case register No. 06/Pid.Sus/2018/PN PKJ and the identity of the perpetrator of the case No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ is less effective because based on court decisions there are those who are rehabilitated and sentenced to less than 1 (one) year and 6 months, because in the imposition of a Rehabilitation decision there is a direct assessment from the investigator to be followed up so that the investigator arrived at the prosecutor's office attached a certificate of the results of the assessment so that case No.06/Pid.Sus/2018/PN.PKJ on the decision 6 months rehabilitation, the decision does not have a deterrent effect on users or dealers so that there is no abuse of narcotics for both children and adults in Pangkep Regency.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI MEDIA SOSIAL Syadzafitri Kamila Ridwan; Baharuddin Badaru; Azwad Rachmat Hambali
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this study are 1). to find out how the roles of the police in the investigation process in handling cybercrime crimes on social media, 2). To find out the factors that influence and what are the constraints that affect the handling of cybercrime crime on social media. This study uses a qualitative method that is presented descriptively. The location of this research is Polrestabe Makassar, while in this study using primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the handling of cybercrime crime at the investigation stage is the same as the handling of criminal acts in conventional crimes, but it is distinguished by the slightly complicated arrest process because it has to coordinate with several parties, as for the factors that influence the handling of cyber crime, namely if There is intervention, and other factors, namely if the case becomes public attention, it is stated that sometimes the case cannot be continued but because it has become the public's attention, sometimes the case is forced or does not work as it should. The obstacles faced also vary from a lack of experts, often the perpetrators use anonymous accounts whose information cannot be known, to sometimes devices that are simply removed because search and seizure permits have not been issued.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah (Studi Kasus Putusan No. 81/Pid.sus-TPK/2019/PN.MKS) Ulfa Dian Ushari; Kamri Ahmad; Azwad Rachmat Hambali
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is the root of all national problems and is the main cause of poverty. Corruption can bring down a regime and even torment a nation. In various parts of the world, corruption always gets more attention compared to other criminal acts. Corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of society. Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. Corruption cases are difficult to disclose because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually carried out by more than one person in covert and organized circumstances. In government agencies have an obligation to create good governance in financial management that is accountable, open and responsible, so as an effort to create transparency and accountability is the arrangement of accountability for the use of an accurate and acceptable budget, but sometimes someone has this responsibility. instead abusing his power. One of the things that happened in Makassar City was corruption related to the Grant Funds carried out by the secretary of the General Election Commission (KPU) during the election of the Mayor and Deputy Mayor in 2018.
Menjadi Tua Bukan Berhenti Berkarya: Pemberdayaan Lansia Produktif di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto Azwad Rachmat Hambali; Anggreany Arief; Andi Sri Rezky Wulandari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populasi lanjut usia merupakan aset sosial yang penting dan dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat apabila diberdayakan secara efektif. Namun, di wilayah pedesaan seperti Desa Gunung Silanu, tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan produktif masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan strategi pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lansia, anggota keluarga, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dari rendahnya produktifitas lansia yakni Rendahnya partisipasi lansia dalam kegiatan produktif, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan, akibat lokasi yang terpencil, biaya pelatihan yang tinggi, dan kualitas pelatihan yang rendah serta Minimnya kesadaran hukum dan hak sosial lansia, karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi tentang hak-hak yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Upaya yang direkomendasikan meliputi penyuluhan berbasis komunitas, pengembangan pelatihan daring dan luring, serta program peningkatan kesadaran hukum bagi lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lansia perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang menekankan aspek aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berkelanjutan dan inklusif di pedesaan Indonesia.
Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan KUHP Baru Muhammad Fatur Ridha; Azwad Rachmat Hambali; Hambali Thalib
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e6fd3q70

Abstract

Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru merupakan diskursus fundamental dalam lanskap hukum Indonesia, mengingat urgensi reformasi hukum pidana yang telah berlangsung lebih dari enam dekade untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial yang sarat dengan nilai-nilai imperalisme. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis ekshaustif dan mendalam mengenai konsistensi politik hukum pidana ditinjau dari dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan teleologis, studi ini membedah arsitektur hukum baru tersebut. Temuan penelitian mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan dari retributif murni (daad-strafrecht) menuju keseimbangan monodualistik (daad-dader strafrecht) yang mengintegrasikan nilai-nilai preventif, rehabilitatif, dan restoratif sesuai falsafah Pancasila. Namun, inkonsistensi yang mencolok teridentifikasi dalam implementasi semangat dekolonialisasi yang berbenturan dengan adopsi struktur hukum kontinental, pengaturan delik yang berpotensi merepresi kebebasan berekspresi dan ruang privat warga negara, serta kompleksitas harmonisasi hukum adat (living law) dengan asas legalitas formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP baru, meskipun merupakan lompatan progresif, masih menyisakan residu kolonial dan ketegangan normatif yang memerlukan evaluasi berkelanjutan serta penyempurnaan melalui peraturan pelaksana yang responsif terhadap dinamika masyarakat demokratis.
Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Azwad Rachmat Hambali
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13 No 1 (2019): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.
Legal Pluralism in Bugis-Makassar Society: Negotiating Interfaith Dynamics, Islamic Law, Ammotere Abbaji, and Restorative Justice in Silariang Cases Azwad Rachmat Hambali; Zainuddin; Salle; Muhammad Nur Ikram Fuady; Rafika Nur
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 5 No. 1 (2026): Interfaith Dialogue and the Rule of Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v5i1.49063

Abstract

The enforcement of administrative restrictions on interfaith marriage following Supreme Court Circular (SEMA) No. 2/2023 has triggered a rise in silariang (elopement) cases in South Sulawesi, risking communal conflict due to clashing triadic jurisdictions (state, Islam, and adat). This study aims to conceptualize Ammotere Abbaji as a culturally embedded victim-offender mediation mechanism within Bugis-Makassar customary law and design a model for its integration into the national criminal justice system. Utilizing an empirical legal method within a qualitative socio-legal framework, this study gathered primary data through a series of in-depth interviews with key informants in South Sulawesi (including customary leaders, religious figures, and law enforcement officers), validated through source triangulation and non-participant observation of tudang sipulung communal deliberations. The qualitative analysis was theoretically reinforced by a secondary review of the sociometric mathematical modeling of marital disputes. The results indicate that Ammotere Abbaji substantively merges the ethical values of Siri’ na Pacce and Islamic Ishlah principles to facilitate organic community-level conflict resolution. However, this customary settlement remains impeded by dual-processing at the police level and administrative registration barriers. This study concludes the necessity of designing a three-level (normative, procedural, and rights-protection) 'Restorative Pluralism Framework' (RPF) under the substantive Penal Code (Law No. 1/2023) and the new Criminal Procedure Code (Law No. 20/2025) to guarantee the protection of women's agency and a just interfaith legal diversity governance. 
Co-Authors A. Sudarman Kantao Andi Sri Rezky Wulandari Anggreany Arief Baharuddin Badaru Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain Hambali Thalib Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hurrya Musdalifah Supardi Kamri Ahmad Maulana Bahrul Muhammad Fatur Ridha Muhammad Nur Ikram Fuady Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Nasrun Hipan Nur Fadhillah Mappaseleng Rafika Nur Rizki Ramadani Salle Salle Sri Widayati Sufirman Rahman Sutrisno Syarifuddin Syadzafitri Kamila Ridwan Ulfa Dian Ushari Wahyuningsih Wahyuningsih Yusnani Besse Zainuddin