Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9889

AbstractLaw Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.Keywords: Legal Protection, Intellectual Property RightsAbstrakUndang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI RUMAH DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11680

AbstractThe legal relationship that arises in the sale and purchase utilization of houses between consumers and developers not only takes place due to an agreement (binding sale and purchase agreement), but also arises because of the provisions of the law (legal engagement relationship). The legal relationship takes place at each transaction process/stage, both the pre-transaction stage, the transaction stage and the post/transactional stage. The legal relationship takes place at every transaction process/stage, so that legal protection must also be obtained by each consumer in each transaction stage. Legal protection for consumer rights in the process of buying and selling stages and ownership of residential houses has been regulated and stated in various legal provisions and legislation consisting of the Civil Code, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, and Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. To realize consumer protection is carried out as a joint effort based on the principle of benefits, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and the principle of legal certainty.Keywords: Consumer Protection, Legal Relationship, Sale and Purchase.AbstrakHubungan hukum yang timbul dalam jual beli dan pemanfaatan rumah antara konsumen dan developer tidak hanya berlangsung karena adanya perjanjian (perjanjian pengikatan jual beli) semata, tetapi juga timbul karena ketentuan undang-undang (hubungan hukum perikatan). Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, baik tahap pra transaksi, tahap transaksi maupun tahap purna/pascatransaksi. Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, sehingga perlindungan hukum harus pula diperoleh setiap konsumen dalam setiap tahapan transaksi. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli dan pemilikan rumah tinggal telah diatur dan tercantum dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas kepastian hukum.Kata Kunci : Hubungan Hukum, Jual Beli, Perlindungan Konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (FINTECH) Naurah Aathifah Nursaidi; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22138

AbstractThe lending and borrowing transaction was born because of an agreement between the two parties based on a binding agreement. Along with the development of the era all forms of transactions can be done online, including lending and borrowing transactions through technology-based lending and borrowing services which are commonly referred to as peer to peer lending (p2pl). All forms of convenience obtained through online-based lending and borrowing transactions are inseparable from the risks that will be faced when using it later, one of which is the existence of several clauses in the lending and borrowing agreement that are contrary to the principles of a good and fair agreement. The type of research used is a qualitative description that refers to books and other written results (library research) using the juridical normative research method. Then the data collection method used is secondary data in the form of data analyzed through library research and premiere data in the form of deciphering material in the form of opinion concepts from legal experts to various related books and mass media and can be used as a research reference. The data processing method used is the content analysis technique. Based on the results of this study, it is concluded that the practice of online lending and borrowing according to Islamic Economic Law is allowed to be implemented by complying with Islamic law. Furthermore, in the perspective of positive law, lending and borrowing are regulated in OJK Regulation Number 77 / POJK.07 / 2016 concerning Information Technology-Based Loan Services which regulates all forms of activities of parties involved in peer to peer lending institutions. Then there are forms of violations committed by all parties involved are required to provide a report to the OJK in order to immediately receive legal protection.Keywords: Borrowing, Legal Protection, Online Loans, Sharia Economic Law.AbstrakTransaksi pinjam meminjam lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan oleh perjanjian yang mengikat. Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk transaksi mampu dilakukan secara online termasuk transaksi pinjam meminjam melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan peer to peer lending (p2pl). Segala bentuk kemudahan yang diperoleh melalui transaksi pinjam meminjam berbasis online tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi saat menggunakannya nanti salah satunya adalah adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang merujuk pada buku serta hasil tulis lainnya (Library research) dengan menggunakan metode peneltian normatif yuridis. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang dianalisa melalui riset kepustakaan serta data premier yang berupa penguraian materi yang berupa konsep opini dari para ahli hukum hingga beragam buku dan media massa yang berkaitan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek pinjam meminjam secara online menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam. Selanjutnya dalam perspektif Hukum Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang segala bentuk aktifitas pihak yang terlibat dalam lembaga peer to peer lending. Kemudian adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pihak OJK agar segera mendapat perlindungan hukum.Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Pinjam Meminjam.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT Kadaruddin Kadaruddin; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071

AbstrakMasyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat terkhusus masyarakat Desa Bissoloro yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para petani desa lazimnya melakukan perjanjian sewa-menyewa ini dengan pemilik tanah atau lahan yang kosong untuk kebutuhan bercocok tanam seperti, tanam padi dan jagung. Namun masyarakat Desa Bissoloro memiliki kebiasaan lain, yaitu menyewa tanah yang masih kosong untuk ditanami dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen. Alasan memilih judul skripsi penelitian ini, karena pada masyarakat desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sering terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, seperti jagung dan padi yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan berapa besaran harga sewa dan juga belum ditentukan pola bagi hasilanya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Sewa-menyewa AbstractThe people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers the village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. The land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined.Keywords: Customary law, Islamic Law, Rent

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR Ratna Dewi Haris; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44154

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan Parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Metode Penelitian yang digunakan oleh punulis termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objeknyayaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi kerpustakaan yang relaven dengan permasalahan yang inigini diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad muzara‟ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu kebiasaan masyarakat indonesia khususnya kabupaten takalar dengan hal ini para pemilik bisnis rumah makan ataupun yang lainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir. Abstract The main problem in this thesis is how to review Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant. Then it can be formulated in sub-problems, namely 1), How is the practice of cooperation for the management of parking areas at Saung D'luna Takalar Restaurant? What is the view of Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant? The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which the main data is explored through observation and field data sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out with the literature using library references that are relevant to the problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of previous research. The results of this study indicate that the concept of profit sharing in the management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant according to Islamic law is permissible in accordance with the muzara'ah contract and the scholars argue that the muzara'ah contract is permissible as long as it does not harm either party. The implications of this research are: 1. It is hoped that the application of profit sharing in the management of parking lots will be preserved where this system is a habit of Indonesian people, especially Takalar district, in this case restaurant business owners or others. 2. It is hoped that the government will provide an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations.. Keywords:Islamic Law, Profit Sharing, Parking.

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI GAGAL KLAIM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH A. Wulandari Azzahra; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.48972

Abstrak Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap nasabah asuransi yang gagal klaim. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dua tujuan utama: (1) Syarat dan Ketentuan Klaim Asuransi, yang berasal dari Hukum Asuransi dan Hukum Ekonomi Syariah; dan (2) tindakan hukum yang dapat dilakukan pelanggan untuk melindungi diri mereka sendiri jika klaim mereka ditolak.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologi syar’i, dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Al-Qur'an dan dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokan data untuk memilih, mencari dan menemukan pola kemudian menemukan hal pokok, sehingga bisa diputuskan mengenai apa yang disampaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pengguna asuransi gagal klaim berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sudah optimal. Hal itu karena (1) Syarat dan ketentuan klaim asuransi tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Asuransi, namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara jelas tentang ketentuan klaim asuransi yang tercantum dalam polis. sedangkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah syarat dan ketentuan klaim disesuaikan menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. (2) Badan Mediasi Perasuransian Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pengadilan negeri dan niaga merupakan badan hukum yang dapat dilakukan upaya hukum apabila klaim asuransi ditolak.Implikasi hasil dari penelitian ini (1) Sebaiknya syarat dan ketentuan klaim asuransi dijelaskan secara jelas dalam peraturan otoritas jasa keuangan. (2) Penyedia asuransi dan otoritas pengawas sebaiknya bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang asuransi agar mereka dapat memanfaatkan produk asuransi dengan lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Klaim Asuransi, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract This research discusses consumer protection for insurance customers who fail to claim. This research intends to describe two main objectives: (1) Terms and Conditions for Insurance Claims, which originate from Insurance Law and Sharia Economic Law; and (2) legal actions customers can take to protect themselves if their claims are denied. This research is library research, the approach used in this research is a normative juridical approach and a sharia theological approach, where the data collection method is carried out by reading literature, scientific works, research results, the 1945 Constitution, Legislation, the Al-Qur 'ans and documents or books related to research. The collected data is then grouped to select, search and find patterns and then find the main thing, so that a decision can be made about what is being conveyed. The research results show that consumer protection for insurance users who fail to claim based on a sharia economic law perspective is optimal. This is because (1) The terms and conditions for insurance claims are not explained in detail in the Insurance Law, but the Financial Services Authority Regulations clearly regulate the provisions for insurance claims stated in the policy. Meanwhile, according to the principles of sharia economic law, the terms and conditions of claims are adjusted according to the principles of sharia economic law. (2) The Indonesian Insurance Mediation Agency, alternative dispute resolution institutions, as well as district and commercial courts are legal entities that can take legal action if an insurance claim is rejected. Implications of the results of this research (1) It is recommended that the terms and conditions of insurance claims be clearly explained in the financial services authority regulations. (2) Insurance providers and supervisory authorities should work together to increase understanding of insurance so that they can utilize insurance products more effectively. Keywords: Consumer protection, Insurance claims, Sharia economic law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH KEPADA GURU MENGAJI DI KELURAHAN DAWI-DAWI, KEC.POMALAA, KAB. KOLAKA Ashar Sinilele; Atika Mulidya Rahman
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v1i1 Juni.57674

Abstrak Pokok masalah pe.ne.litian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Pokok masalah te.rse.but diuraikan ke.dalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Je.nis pe.ne.litian ini te.rgolong kualitatif de.ngan pe.nde.katan pe.ne.litian yang digunakan adalah: pe.nde.katan Hukum Islam dan empiris. Adapun sumbe.r data pe.ne.litian ini bersumber dari Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Kepala Rt, Tokoh Agama, Pemberi Zakat dan Guru Mengaji. Se.lanjutnya me.tode. pe.ngumpulan data yang digunakan adalah obse.rvasi, wawancara, dokume.ntasi. Hasil pe.ne.litian ini me.nujukkan bahwa Pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka telah dilakukan secara turun temurun dan masyarakat di kelurahan tersebut lebih mengutamakan guru mengaji sebagai penerima zakat daripada asnaf lainnya seperti fakir miskin. Padahal guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Kelurahan Dawi-dawi dilakukan dengan cara datang langsung ke TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an). Waktu pemberian zakat fitrah di Kelurahan dawi-dawi adalah pada saat awal bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri sedangkan jenis yang di berikan untuk membayar zakat fitrah adalah beras dan juga uang tunai. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surah at- Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak mentikberatkan pada salah satu asnaf; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya. Kata Kunci: Guru Mengaji, Hukum Islam, Zakat Fitrah. Abstract The main problem of this research is how Islamic law views the distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? The main problem is described into sub-problems, namely: 1) How is the distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-Dawi sub-district, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) What is the view of Islamic law regarding the distribution of zakat fitrah to Koran recitation teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used being: Islamic Law and empirical approaches. The research data sources come from sub-district staff, community leaders, neighborhood heads, religious figures, zakat givers and Koran teachers. Next, method. The data collection used was observation, interviews, documentation. The results of this research show that the distribution of zakat fitrah in Dawi-dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency has been carried out for generations and the people in this subdistrict prioritize Koran teachers as zakat recipients rather than other asnaf such as the poor. Even though the Koran teachers in Dawi-dawi Village are quite capable. The distribution of zakat fitrah by muzakki to mustahik in Dawi-dawi Village is carried out by coming directly to the TPQ (Al-Qur'an Education Park). The time for giving zakat fitrah in Dawi-dawi Village is at the beginning of the month of Ramadan until before the Eid al-Fitr prayers are held, while the types given to pay zakat fitrah are rice and cash. The view of Islamic Law regarding the tradition of distributing zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village is contrary to Islamic law for the reasons: First, it is contrary to the explanation of Surah At-Taubah verse 60 in the Tafsir Ahkam which states that the distribution of zakat must be equitable in the sense that it does not focus on one of asnaf; secondly, it contradicts the main purpose of zakat, namely providing assistance to the poor and people who really need other assistance. Keywords: Koran teacher, Islamic Law, Zakat Fitrah.

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : El-Iqtishady

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady