Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA Irham Aswandi; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27557

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanah Bengkok Kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok dan Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hukum sewa menyewa tanah bengkok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah dalam transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini karenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat, maka sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati. Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok. Abstract This study discusses the Review of Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village, Gowa Regency, with the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about the review of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. the law of renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa is in the transaction of whether ijarah is permissible, this is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social life. With the ijarah, humans can benefit each other and both parties can benefit from each other, so renting crooked land in Tanete Village, KabupatenGowa is in accordance with the pillars and terms of the lease, which consists of two people who have a contract who are adults, the object of the contract is clear, an explanation of the time, and an explanation of the benefits, the consent and the agreed rental price. Keywords: Crooked Land, Islamic Law, Management

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI KABUPATEN MAROS Mita; Ashar Sinilele; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28839

Abstrak Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang, dan Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan pendekatan muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan praktek utang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, tetapi memiliki bunga uang. Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pajukukang. sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (fiqh muamalah) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130). Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Utang-Piutang. Abstract Terminologically, debts and receivables are giving assets to people who will use them and return them in exchange at a later date. buying and selling, borrowing and borrowing are part of economic activity. The main problem of this research is how the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village, and how is the review of Islamic law on the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical, sociological approach and muamalah approach. The results of this study indicate that the practice of debt that occurs in the fishing community in Pajukukang Village is a muamalah practice which is carried out orally with a mutual trust system, there is no black and white agreement, even the guarantee is not there, but it has money interest. The factors behind the practice of debt and receivables that occur are because of the convenience compared to making loans to financial institutions. If viewed from the perspective of Islamic law, the practice of debt and credit carried out by the Pajukukang Village community. has fulfilled the pillars and conditions which are a condition for the validity of a contract. Even though this practice of debt and credit has fulfilled the pillars and conditions, there is a discrepancy with Islamic law (fiqh muamalah) because of the additions in accounts payable including usury and the law is haram, which is mentioned in (Q.S Ali-imran: 130). Keywords: Debts, Islamic Law, Society.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN E-WALLET SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA Irsan Taufik; Muhammad Anis; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.30379

Abstract The development of E-wallet grows in tandem with the emergence of E-commerce and Marketplaces. Payment instruments for products/services that consumers want to buy can be done anywhere and anytime using their smartphone with top up on E-wallet. The key to the success of the two technology products above is the ease of transactions and the top-up system. Based on BI regulations, E-wallet is an electronic service for storing data and other payment instruments using cards and electronic money that accommodates funds that can be used for transactions. Islam views E-wallet as a treasure (tsaman) by the community, whether it consists of metal, printed paper or from any material, then issued by an authorized financial institution. However, E-wallet also has a gharar nature in that contracts that occur between companies are not clear and do not follow sharia principles so that the rights and obligations of the parties are unclear. E-wallet as a payment method that appeared later, basically if we search in the Qur'an and hadith, we will find it difficult to find the arguments that specifically regulate it. The possibility of Gharar elements in the use of E-wallet attracts researchers to raise issues related to the use of E-wallet among students of the Sharia Economics Law Study Program, Uin Alauddin Makassar. Keywords: Islamic law, use of E-wallet, electronic-based payments

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DI KOTA PALOPO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ashar Sinilele; Suriyadi; Muhammad Fachrul Rahman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43093

Abstrak Sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali bagi pelaku usaha mikro, akan tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan sertifikasi halal terhadap produknya khususnya di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang minim pengetahuan tentang jaminan produk halal sedangkan pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan halal. Implementasi kewajiban sertfikasi halal juga didorong oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun tidak secara detail menyebutkan sanksi terhadap tidak dilakukannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang hanya menyebutkan bahwa diancam dengan sanksi administratif. Jaminan produk halal akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara para pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama. Kata Kunci: Halal, Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen Abstract Halal certification is an obligation stipulated in the laws and regulations, not least for micro-business actors, but the fact is that there are still many micro-business actors who do not carry out halal certification of their products, especially in Palopo City. The research method used in this research is empirical normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The implementation of the halal certification obligations of micro-business actors in Palopo City has not been fully carried out due to the large number of micro-business actors who have minimal knowledge about halal product guarantees while the government provides convenience for halal certification for micro-business actors in the form of halal statements. The implementation of halal certification obligations is also driven by the fact that sanctions have not been imposed on business actors even though the laws and regulations regulate sanctions for violations of halal product guarantees, one of which is not carrying out halal certification obligations even though they do not specifically mention sanctions for not carrying out halal certification by business actors, which only mention that they are threatened with administrative sanctions. Halal product guarantees will run optimally if there is synergy between related parties such as the government, business actors and consumers that this program is a shared responsibility and task. Keywords: Halal, Micro Business, Consumer Protection

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI TANAH SECARA LISAN DI KELURAHAN KARATUANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG Samsidar; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47874

Abstrak Jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti secara tertulis. Dimana secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian yang sempurna. Permasalahan dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai yang disepakati antar kedua belah pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, 2.) bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, dan 3.) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar’i) dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai kelurahan serta masyarakat Kelurahan Karatuang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu: pemeriksaan data (editing), dan sistemating. Penelitian di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian atau akad secara jelas dengan membahas objek dan harga yang diperjual belikan, waktu pembayaran serta sistem pembayarannya apakah ingin melakukan pembayaran secara kontan atau angsuran. Jual beli di Kelurahan Karatuang masih dilakukan secara lisan, mengakibatkan banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak adanya bukti dari pelaksanaan jual beli tersebut. Para pihak menempuh secara non litigasi melalui negosiasi untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan. Dimana dalam Islam jika perjanjian lisan itu telah memenuhi syarat maka sah secara hukum, namun sangat beresiko terjadi sengketa karena tidak ada alat bukti yang menjadi dasar pembuktian dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tanah, Lisan Abstract Buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency is still carried out verbally without any written evidence. Where in theory, oral agreements do not have strong legal force in terms of perfect proof. Problems start when one party does not carry out the agreement as agreed between the two parties. The main problems in this research are: 1.) How is the verbal sale and purchase of land carried out in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency?, 2.) What is the form of dispute resolution resulting from default in the land sale and purchase carried out orally in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? , and 3.) What is the view of Islamic law regarding verbal buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely a normative theological approach (Syar'i) and an empirical approach. The data sources for this research are subdistrict employees and the people of Karatuang Subdistrict. Furthermore, the data collection methods used in this research were observation, interviews and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out in two stages, namely: data checking (editing) and systematizing. Research in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency shows that sellers and buyers meet directly to make clear agreements or contracts by discussing the objects and prices being bought and sold, payment times and payment systems whether they want to make payments in cash or in installments. Buying and selling in Karatuang Village is still done verbally, resulting in many problems occurring due to the lack of evidence of the implementation of the buying and selling. The parties took non-litigation through negotiations to resolve the dispute resulting from the land sale and purchase default which was carried out orally. Whereas in Islam, if an oral agreement meets the requirements, it is legally valid, but there is a very high risk of disputes because there is no evidence to prove the agreement, so the agreement should be made in writing. Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Land, Oral

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR Ratna Dewi Haris; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44154

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan Parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Metode Penelitian yang digunakan oleh punulis termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objeknyayaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi kerpustakaan yang relaven dengan permasalahan yang inigini diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad muzara‟ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu kebiasaan masyarakat indonesia khususnya kabupaten takalar dengan hal ini para pemilik bisnis rumah makan ataupun yang lainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir. Abstract The main problem in this thesis is how to review Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant. Then it can be formulated in sub-problems, namely 1), How is the practice of cooperation for the management of parking areas at Saung D'luna Takalar Restaurant? What is the view of Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant? The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which the main data is explored through observation and field data sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out with the literature using library references that are relevant to the problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of previous research. The results of this study indicate that the concept of profit sharing in the management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant according to Islamic law is permissible in accordance with the muzara'ah contract and the scholars argue that the muzara'ah contract is permissible as long as it does not harm either party. The implications of this research are: 1. It is hoped that the application of profit sharing in the management of parking lots will be preserved where this system is a habit of Indonesian people, especially Takalar district, in this case restaurant business owners or others. 2. It is hoped that the government will provide an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations.. Keywords:Islamic Law, Profit Sharing, Parking.

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI GAGAL KLAIM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH A. Wulandari Azzahra; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.48972

Abstrak Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap nasabah asuransi yang gagal klaim. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dua tujuan utama: (1) Syarat dan Ketentuan Klaim Asuransi, yang berasal dari Hukum Asuransi dan Hukum Ekonomi Syariah; dan (2) tindakan hukum yang dapat dilakukan pelanggan untuk melindungi diri mereka sendiri jika klaim mereka ditolak.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologi syar’i, dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Al-Qur'an dan dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokan data untuk memilih, mencari dan menemukan pola kemudian menemukan hal pokok, sehingga bisa diputuskan mengenai apa yang disampaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pengguna asuransi gagal klaim berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sudah optimal. Hal itu karena (1) Syarat dan ketentuan klaim asuransi tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Asuransi, namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara jelas tentang ketentuan klaim asuransi yang tercantum dalam polis. sedangkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah syarat dan ketentuan klaim disesuaikan menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. (2) Badan Mediasi Perasuransian Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pengadilan negeri dan niaga merupakan badan hukum yang dapat dilakukan upaya hukum apabila klaim asuransi ditolak.Implikasi hasil dari penelitian ini (1) Sebaiknya syarat dan ketentuan klaim asuransi dijelaskan secara jelas dalam peraturan otoritas jasa keuangan. (2) Penyedia asuransi dan otoritas pengawas sebaiknya bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang asuransi agar mereka dapat memanfaatkan produk asuransi dengan lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Klaim Asuransi, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract This research discusses consumer protection for insurance customers who fail to claim. This research intends to describe two main objectives: (1) Terms and Conditions for Insurance Claims, which originate from Insurance Law and Sharia Economic Law; and (2) legal actions customers can take to protect themselves if their claims are denied. This research is library research, the approach used in this research is a normative juridical approach and a sharia theological approach, where the data collection method is carried out by reading literature, scientific works, research results, the 1945 Constitution, Legislation, the Al-Qur 'ans and documents or books related to research. The collected data is then grouped to select, search and find patterns and then find the main thing, so that a decision can be made about what is being conveyed. The research results show that consumer protection for insurance users who fail to claim based on a sharia economic law perspective is optimal. This is because (1) The terms and conditions for insurance claims are not explained in detail in the Insurance Law, but the Financial Services Authority Regulations clearly regulate the provisions for insurance claims stated in the policy. Meanwhile, according to the principles of sharia economic law, the terms and conditions of claims are adjusted according to the principles of sharia economic law. (2) The Indonesian Insurance Mediation Agency, alternative dispute resolution institutions, as well as district and commercial courts are legal entities that can take legal action if an insurance claim is rejected. Implications of the results of this research (1) It is recommended that the terms and conditions of insurance claims be clearly explained in the financial services authority regulations. (2) Insurance providers and supervisory authorities should work together to increase understanding of insurance so that they can utilize insurance products more effectively. Keywords: Consumer protection, Insurance claims, Sharia economic law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI ISTRUMEN INVESTASI Semmawi, Al Munawwar; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.50104

Abstrak Pokok Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data hukum primer dan data hukum sekunder.Data ini diperoleh melalui Observasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana investasi dengan mekanisme transaksinya dilakukan di pasar yang berupa bursa kripto yang transaksinya dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari tanpa hari libur, dengan objek jual beli adalah aset crypto yang berbasis blockchain dan mempunyai nilai yang naik turun (fluktuatif) sehingga masyarakat bisa mendapat keuntungan jika harga belinya rendah daripada harga jual. Perdagangan crypto diawasi dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia.Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang disamping itu juga bisa digunakan sebagai sarana investasi. Penggunaan aset kripto sebagai sarana investasi menurut pendapat penulis sejauh ini mengikuti pendapat yang mengharamkan karena unsur ghararnya sangat tinggi dimana pada umumnya aset crypto tidak mempunyai underlying. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Diharapkan agar cryptocurrency yang diperdagangkan di Indonesia bisa dipersyaratkan untuk mempunyai underlying sehingga unsur gharar dari aset cryptocurrency bisa dikurangi. 2) Apabila tidak semuanya bisa mempunyai underlying setidaknya bisa dibagi antara pasar cryptocurrency konvensional dan pasar cryptocurrency syariah yang telah diuji oleh lembaga yang kompeten sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat. Kata Kunci: Crypto, Investasi, Hukum islam. Abstract The main problem in this research is how Islamic law reviews cryptocurrency (Ethereum case study) as an investment instrument. The type of research used is Field Research or descriptive field research. The approaches used in this research are the normative juridical approach and the syar'i approach. The data used in this research are primary legal data and secondary legal data. This data was obtained through observation and then data processing and analysis was carried out. The results of this research show that the use of cryptocurrency is widely used by the public as a means of investment with the transaction mechanism being carried out on the market in the form of a crypto exchange where transactions can be carried out at any time 24 hours a day without holidays, with the object of buying and selling being blockchain-based crypto assets and having values that go up and down (fluctuate) so that people can make a profit if the buying price is lower than the selling price. Crypto trading is supervised and regulated by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) as an institution that has authority in commodity futures trading in Indonesia. Cryptocurrency can be used as currency besides that it can also be used as an investment vehicle. According to the author's opinion, the use of crypto assets as an investment tool has so far followed a prohibitive opinion because the element of gharar is very high, where in general crypto assets do not have an underlying. The implications of this research are 1) It is hoped that cryptocurrency traded in Indonesia will be required to have an underlying so that the gharar element of cryptocurrency assets can be reduced. 2) If not everything can have an underlying, at least it can be divided between the conventional cryptocurrency market and the sharia cryptocurrency market which has been tested by competent institutions so as to provide choices for the public. Keywords: Crypto, Investment, Islamic law

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KABUPATEN LUWU Ashar Sinilele; Nur Afni Alim; Auliah Puspita Sari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.51730

Abstrak Zakat adalah ibadah ma’liah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (habluminallah). Dalam pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan Baznas Luwu mengikuti aturan perundang-undangan terkait Baznas yang berlaku diseluruh wilayah indonesia, dan kami melaksanakan beberapa program zakat seperti Zmart, Zfoto (Bengkel), dan Zkopi. Program Zmart bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat muslim dengan memberikan dana zakat kepada mereka yang sudah punya usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri. Pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Luwu harus menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Hal ini penting karena berdasarkan kejujuran dan kebenaran, BAZNAS kabupaten Luwu tetap bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitranya hingga sekarang. Kata Kunci : Baznas, Pengelolaan Dana, Zakat. Abstract Zakat is a ma'liah ijtima'iyyah worship that has a strategic and decisive position for the development of the welfare of the people. Zakat does not only function as a vertical worship to Allah (habluminallah). In the management of zakat at Baznas, it includes 3 things, namely collection, distribution and utilization. Where in the implementation of zakat carried out by Baznas Luwu, it follows the laws and regulations related to Baznas that apply throughout Indonesia, and we implement several zakat programs such as Zmart, Zfoto (Bengkel), and Zkopi. The Zmart program aims to encourage the economy of the Muslim community by providing zakat funds to those who already have businesses, so that they can develop their own businesses. Distribution of productive zakat, BAZNAS Luwu Regency must demonstrate integrity and honesty in every action. This is important because based on honesty and truth, BAZNAS Luwu Regency has survived and gained the trust of its partners until now. Keywords: Baznas, Fund Management, Zakat.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS) Saleh, Muhammad Fikrul Maâ€™arif; Muh. Saleh Ridwan; Ashar Sinilele; Hasbi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54210

Seiring berkembangnya zaman yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, tentu ekonomi syariah tidak lepas dari pada permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya. Permaslahan ini menjadi sebuah sengketa yang harus diselesaikan Salah satu yang sangat penting yaitu penyelesaian sengketa dengan menerapkan maqashid syari’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengkaji penerapan maqasyid syariah pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kab. Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie.ld re.se.arch) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normative. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah hakim yang telah berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syari’ah dan panitra yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros terbagi menjadi dua yakni penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dan penyelesaian sengkta ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana. Penerapan maqashid Syari’ah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pe.ngadilan Agama kabupaten Maros telah memenuhi prinsip prinsip utama maqashid Syariah yaitu yaitu hifz al-Din (perlindungan Agama), hifz ad- nafs (perlindungan jiwa), Hifz al- mal (perlindungan harta), Hifz al-nasl ( perlindungan ke.turunan), dan Hifzh al-‘aql (perlindungan akal). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan maqashid syari’ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia, khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Implementasi, Maqashid Syari’ah, Sengketa Ekonomi Syariah.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search