Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Analisis: Jurnal Studi Keislaman IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Pendidikan Islam Al-Mustashfa FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al-'Adl Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Dustur Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Asy-Syariah Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Iqtishady Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Mu'asyarah Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum PESHUM Journal Discrimination and Injustice Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Relit Nur Edi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Legitimacy of Video Call Marriages: Perspectives from Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama and Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung Edi, Relit Nur; AS, Susiadi; Muslim
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 1 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/3v4e1k44

Abstract

The current development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including the conduct of marriages. One phenomenon that has emerged is the marriage contract via video call, which allows couples separated by distance to conduct their marriage without having to meet face-to-face. However, this convenience has led to differing opinions regarding the validity of such marriage contracts. Therefore, this study aims to analyze the legitimacy of marriage ceremonies conducted via video call from the perspectives of Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) and Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung. This study employs a qualitative approach using a descriptive analytical comparative method. Data was collected through interviews as primary data and document analysis as secondary data. Data processing was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings indicate that the Bahtsul Masa’il NU Lampung committee considers marriage contracts conducted via video call to be invalid, as they are deemed not to meet the primary requirement of the physical presence of the parties involved. Conversely, the Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung committee provides a more flexible assessment, stating that marriage contracts conducted via video call can be valid if they meet the applicable requirements and conditions of marriage. These findings reflect the dynamics in the interpretation of Islamic law, which can adapt to technological developments while maintaining the fundamental principles of marriage contracts.
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Muin, Fathul; Triono, Triono; Santoso, Rudi; Edi, Relit Nur; Fikri, Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.33625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena perkawinan beda agama sering meninggalkan polemik di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi hukum. Penelitian menggunakan metode pustaka, sifatnya deskriptif analitis menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder. Riset ini menyimpulkan bahwa SEMA menjadi petunjuk bagi hakim sekaligus untuk memutus polemik di kalangan hakim dan masyarakat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga berperan dalam pencegahan pernikahan beda agama dan sejalan dengan ajaran agama yang sesungguhnya memerintahkan setiap pemeluknya menikah dengan pria maupun wanita yang seagama. Oleh sebab itu ketika marak terjadinya penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari peradilan sesungguhnya hal itu bisa diakhiri dengan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara perkawinan terlebih dahulu menggunakan asas formal yakni hukum perkawinan, bukan menggunakan hukum lain yakni hukum administrasi kependudukan.
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS AYAT-AYAT KAUNIYAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA/MA DI PROPINSI LAMPUNG Umi Hijriyah; Edi, Relit Nur
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 04 (2024): Volume 09 No. 04 Desember 2024 Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to know the feasibility and response of learning strategies Tafakur Ayat Kauniyah students grade X SMA/MA Strategy oriented tafakur verse kauniyah which means biology learning needs to rest on tafakur activities, namely brooding, thinking, and considering something seriously about the universe. This research so that students have an understanding with the kauniyah verse has the meaning of the embodiment of the majesty of Allah SWT in the form of a universe with study materials in Biology that hold wisdom for those who study it. Using borg and gall development methods. After being tested obtaining a category very worthy of use in SMA /Madrasah Aliyah modified with Kauniyah Verses and can make students more motivated to understand and apply in daily life change the habits and character of students to be better and response educators with very category.
Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call Dalam Pandangan Bahtsul Masa’il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung Edi, Relit Nur; Susiadi AS, Susiadi; Muslim, Muslim
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2024): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v3i1.4908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung tentang akad nikah melalui visualisasi media komunikasi online video call. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Inti dari masalah ini sebenanrnya ialah salah satu syarat sah akad nikah ialah ittiha Al-Majlis atau bersatunya majelis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Pengurus Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama Lampung berpandangan bahwa menggunakan media komunikasi online video call dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat ittihad al-majlis tidak terpenuhi. Sedangkan Menurut pendapat pengurus Majelis Tarjih Muhamadiyah berpendapat menggunakan media telekomunikasi termasuk di dalamnya menggunakan online video call pada akad nikah hukumnya sah, karena konsep ittihad al-majelis dianggap terpenuhi karena walaupun berada berbeda lokasi namun pada waktu yang berkesinambungan Adapun persamaan tentang penggunaan media komunikasi pada perkawinan adalah kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur’an dan Al Hadist, keduanya marujuk pada empat ulama mazhab besar pada ilmu fikih dan keduanya sepakat atas syarat ittihad al-majlis pada akad nikah, perbedaannya, menggunakan metode qiyas menerima ijma’ ulama’ terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat secara kolektif. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada Mazhab Hanafi, tidak sepakat dengan penggunaan metode qiyas, tidak menerima ijma’ ulama’ terdahulu, dan fatwa bersifat kolektif.
Memilih Pasangan yang Sekufu dalam Ormas Keagamaan Perspektif Istihsᾱn Mukhlisin; Abdul Qodir Zaelani; Relit Nur Edi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 4 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i4.2327

Abstract

The concept of kafā’ah (compatibility) in selecting a life partner is one of the fundamental principles in Islamic law, encompassing parity in aspects of religion, social status, economy, and others. In the context of religious organizations, kafā’ah has a more specific dimension, namely equality in terms of beliefs, commitment, and involvement in a particular religious organization. Religious organizations often serve as a medium for shaping an individual's religious identity, making it important to choose a partner from the same organizational background as a factor for maintaining harmony and alignment in family life.In modern times, numerous religious organizations are followed by Muslims. The diversity of these religious organizations affects practices of worship, views on local traditions, and even involvement in social and political issues. Thus, the research problem formulated by the author is: How does choosing a partner with the same religious organization affiliation impact family harmony, and what is the perspective of istihsān regarding marriage between individuals of the same religious organization? The author employs a qualitative research method through a case study approach to produce descriptive and analytical data. The research also uses a normative and sociological approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation.Based on field findings, the conclusion of this research is that choosing a partner from the same religious organization does impact family harmony. The harmony within a marriage between partners from the same religious organization can be observed through several indicators: First, there is a balance of rights between husband and wife. Second, there is cooperation in raising and educating children. Third, there is positive interaction with the extended family and society. Fourth, there is mutual support in enhancing spirituality. From the perspective of istihsān, choosing a partner from the same religious organization is preferable for practical application. Istihsān, as a method of istinbāth (derivation of legal rulings), is capable of aligning Islamic law with contemporary issues by selecting the most beneficial option among the good ones. In general principles, the religious criterion in the concept of kafā’ah focuses on a person’s piety and character. However, due to differences in views on piety and character between religious organizations, from the perspective of istihsān, selecting a partner from the same religious organization is prioritized as it is considered more beneficial.
Critical Analysis of the Judge's Considerations in the Mesuji Religious Court Decision No. 7/Pdt.P/2023/PA.Msj Dinisa, Daffa Ul-Haq; Edi, Relit Nur; Putra, Muhammad Haidir Syah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2643

Abstract

This research is a critical study of the process and decision of the Mesuji Religious Court regarding the application for the determination of guardianship rights for a minor child named Abid Fariyanto bin Abdul Gani. The application was filed by Kabul Wakidi bin Rasiman and Sumarni binti Sutariyo on March 21, 2023. The panel of judges granted the application, appointed both applicants as responsible guardians, and imposed court costs of Rp 520,000. The judge's considerations were based on the facts of the child’s parents’ divorce, the absence of the father whose whereabouts are unknown since 2013, and the death of the biological mother in January 2023. The certificate of unknown whereabouts issued by the Village Head does not have the same force as a court order regarding supernatural status. Revocation of guardianship rights is a serious decision that must be made by a court decision, considering various factors in the best interests of the child, such as neglect, abuse of authority, and other dangerous conditions.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG Aisah; Relit Nur Edi; Pramudya Wisesha
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62348

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji praktik potongan dalam penarikan tabungan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tabungan nonformal yang dikelola sejak 2020 ini menggunakan akad Ijarah dengan potongan standar 4% (Rp40.000) dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai imbalan jasa pengelolaan. Namun, ditemukan variasi potongan sebesar 2,5% (Rp25.000) dan 3,5% (Rp35.000) untuk sebagian penabung yang diduga dipengaruhi kedekatan personal dengan pengelola. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad Ijarah yang digunakan sah menurut syariah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, terutama keadilan (al-'adl), keterbukaan, kerelaan (taradhi), dan bebas dari ketidakjelasan (gharar). Perbedaan potongan yang tidak diinformasikan secara terbuka menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang menekankan kejelasan upah (ujrah) sejak awal akad. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem tabungan tersebut perlu direformasi agar lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip syariah, sehingga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masyarakat. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Potongan Tabungan, Akad Ijarah, Keadilan, Transparansi, Pasar Tradisional   Abstract This study examines the deduction practices in savings withdrawal at Pasar Panjang, Panjang District, Bandar Lampung City, from an Islamic economic law perspective. This informal savings scheme, managed since 2020, employs an Ijarah contract with a standard 4% deduction (Rp40,000) from every Rp1,000,000 withdrawal as a management service fee. However, variations in deduction rates of 2.5% (Rp25,000) and 3.5% (Rp35,000) were found for certain savers, allegedly influenced by personal closeness to the manager. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through observation, interviews, and documentation. Results indicate that although the Ijarah contract used is valid according to sharia, its implementation does not fully reflect Islamic economic principles, particularly justice (al-'adl), transparency, mutual consent (taradhi), and freedom from uncertainty (gharar). The undisclosed differential deductions demonstrate injustice and contradict DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah Financing, which emphasizes clear wage (ujrah) specification from the contract's inception. The study concludes that the savings system requires reform to become more equitable, transparent, and consistent with sharia principles, thereby reflecting values of honesty, justice, and responsibility in community financial management. Keywords: Islamic Economic Law, Savings Deductions, Ijarah Contract, Justice, Transparency, Traditional Market.
Critical Analysis of the Judge's Considerations in the Mesuji Religious Court Decision No. 7/Pdt.P/2023/PA.Msj Dinisa, Daffa Ul-Haq; Edi, Relit Nur; Putra, Muhammad Haidir Syah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2643

Abstract

This research is a critical study of the process and decision of the Mesuji Religious Court regarding the application for the determination of guardianship rights for a minor child named Abid Fariyanto bin Abdul Gani. The application was filed by Kabul Wakidi bin Rasiman and Sumarni binti Sutariyo on March 21, 2023. The panel of judges granted the application, appointed both applicants as responsible guardians, and imposed court costs of Rp 520,000. The judge's considerations were based on the facts of the child’s parents’ divorce, the absence of the father whose whereabouts are unknown since 2013, and the death of the biological mother in January 2023. The certificate of unknown whereabouts issued by the Village Head does not have the same force as a court order regarding supernatural status. Revocation of guardianship rights is a serious decision that must be made by a court decision, considering various factors in the best interests of the child, such as neglect, abuse of authority, and other dangerous conditions.
Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Polres Way Kanan Sari, Sindi Novita; Furqon, Ahmad Fauzi; Edi, Relit Nur
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4493

Abstract

Implementation of Article 13 of Way Kanan Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Control of Alcoholic Drinks, with a focus on controlling alcoholic drinks in preventing an increase in criminal acts in the Way Kanan Resort Police area. Alcoholic drinks have been proven to be one of the main triggering factors in acts of violence, as well as other law violations, which have an impact on the crime rate in an area. In this research, a qualitative approach was carried out using interview methods with police officers and the surrounding community. The research results show that although there have been control efforts through regulatory policies and routine operations, there are still challenges in suppressing excessive alcohol consumption, especially among teenagers. The main contributing factors include a lack of public awareness about the negative impacts of alcohol and a lack of strict law enforcement against related offences. Therefore, a more effective control strategy is needed involving various parties, including educational institutions, community organizations, and the police, to increase public understanding and create a safer and more orderly environment. It is hoped that this research can provide recommendations for the authorities in formulating more targeted policies to tackle criminal acts related to alcohol consumption in the Way Kanan Police area
Reconstructing the Concept of Mahar through the Mubādalah Framework from a Gender Justice Perspective: Implications for Contemporary Islamic Family Law Reform Fathul Mu'in; Relit Nur Edi; Diah Mukminatul Hasimi; Muhammad Jayus; Ikhwan Fikri
Journal Discrimination and Injustice Vol. 1 No. 2 December (2025)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/qv5p9248

Abstract

This article examines mahar practices in contemporary marriage as a form of structural gender injustice embedded within Islamic family law. Extreme mahar practices whether involving excessively low or excessively high amounts not only deviate from the normative objectives of sharīʿa but also restrict women’s access to marriage, weaken their bargaining position and negotiating capacity, and perpetuate discriminatory and unjust practices within spousal relations. In this context, mahar frequently functions as a symbolic instrument of power relations that positions women in a subordinate role, rather than recognizing them as equal subjects within the marital contract. This study aims to identify the underlying roots of gender injustice in mahar practices and to formulate a conceptual reconstruction grounded in justice and reciprocity through the perspective of mubādalah. The research employs a qualitative normative library-based methodology, utilizing content, comparative, and contextual analyses. Primary sources include the Qur’an, ḥadīth, classical fiqh texts of the four Sunni schools, the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law, while secondary sources consist of scholarly books and peer-reviewed journal articles. The findings indicate that mahar in classical fiqh is inherently flexible and intended to honor and dignify women. A mubādalah-based mahar model reconceptualizes mahar as a symbol of reciprocity and partnership, and demonstrates potential as an instrument for Islamic family law reform aimed at preventing structural injustice and promoting family welfare through gender-responsive policies. This article therefore recommends the adoption of more gender-responsive state policies through the strengthening of family law regulations and the standardization of premarital education.
Co-Authors Aan Suhendri Abdul Qodir Zaelani Abidin Latua Abidin Latua Agung Romadon Agus Setiawan Ahmad Boby Ghifari Cahyana AHMAD BURHANUDDIN Ahmad Dani Ahmad Fauzan Aisah Aisyah Dhini Mulitian Alamsyah Raden Bangsaratu Alan Yati Anis Sofiana Ardian Nurhuda Aris Maisa Awalia, Silvia Ayu Azima Amalia Cahya Alifya Nazwa Davil Oswan, Fakhri Muhammad Destianingsi Destianingsi Dheswita Septia Anggraini Diah Mukminatul Hasimi Diah Mukminatul Hasimi Dinisa, Daffa Ul-Haq Dwi Rozalia Eko Hidayat Erike Anggraeni Erlina Erlina Erlina Erlina Faisal Faisal Fathul Fathul Muin Fathul Mu’in Ferdy Kurniansyah Fikri, Arif Furqon Ahmad Fauzi Gandhi Liyorba Indra Guntur Cahaya Kesuma Helma Maraliza Helma Maraliza Hendriyadi Hervin Yoki Pradikta Hesti Ratna Murni Idrus Alghiffary Iip Nuruul Topani Ikhwan Fikri Irwan Lesmana Isharyanto Isharyanto Juhratul Khulwah Khavid Normasyhuri Khulwah, Juhratul Liky Faizal M. Anwar Nawawi M. Iqbal Riansyah Iqbal Maskana Qurrota Ayyun Mu'in, Fathul Muhammad Akbar Hidayatullah Muhammad Alif Gibralthar Muhammad Jayus Muhammad Panji Hidayat Muhammad Ravi Al-Muntashir Muslim Muslim Muslim Muslim Nabilla Marlianti Nita Oktaviani Normasyhuri, Khavid Nur Rahmah Nur Rahmah Nurasari Nurasari Pramudya Wisesha Putra, Muhammad Haidir Syah Putri Novita Sari Ramadan Rifandy Ritonga Rita Zahara Rita Zahara, Rita Rizki Erlangga Rudi Santoso Rudi Santoso Rudi Santoso, Rudi Sahara, Hertina Said, Syakirah Apriliahana Sari, Sindi Novita Sa’ad Ibrahim Khodr, Tamer Silvia Ayu Awalia Sisca Novalia Sofie Mutiara Rahmadona SUAIDAH Sulastri Sulastri Susi Nur Kholidah Susi Nur Kholidah Susiadi Susiadi AS, Susiadi Tamer Sa’ad Ibrahim Khodr Tiara Indina Triono Triono Umi Hijriyah Vega, Nadia Ratu Pratiwi Vita Aprilia Yusika Sumanto