Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Analisis: Jurnal Studi Keislaman IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Pendidikan Islam FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Al-Dustur Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Mu'asyarah Journal Discrimination and Injustice
Relit Nur Edi
Universtitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province faisal, faisal; Mu'in, Fathul; Edi, Relit Nur; Santoso, Rudi
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.21796

Abstract

This research aims to determine and analyze the handling of the COVID-19 pandemic in Lampung Province and West Java from the perspective of maqāshid sharīa. Given that the pandemic has a wide impact on society, its handling must be comprehensive. This research method uses a qualitative method with an ethnographic approach. The data was obtained from the Lampung and West Java Provincial Governments, namely from the Regional Secretary and members of the DPRD. The data analysis uses interactive analysis and concept analysis. This study found that to handle the COVID-19 pandemic, the Lampung and West Java Provincial Governments have made several policies, including regional and gubernatorial regulations. The policy is intended to limit the worship and economic activities of the community. From the perspective of maqāshid sharia, restrictions on worship and economic activities are part of protecting the human soul (hifdz al-nafs) as the highest protection or value before wealth (hifdz al-māl) and even religion (hifdz al-dīn). With this handling, the rate of the virus spread can be prevented so that more human lives can be saved
The Legitimacy of Video Call Marriages: Perspectives from Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama and Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung Edi, Relit Nur; AS, Susiadi; Muslim
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 1 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/3v4e1k44

Abstract

The current development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including the conduct of marriages. One phenomenon that has emerged is the marriage contract via video call, which allows couples separated by distance to conduct their marriage without having to meet face-to-face. However, this convenience has led to differing opinions regarding the validity of such marriage contracts. Therefore, this study aims to analyze the legitimacy of marriage ceremonies conducted via video call from the perspectives of Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) and Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung. This study employs a qualitative approach using a descriptive analytical comparative method. Data was collected through interviews as primary data and document analysis as secondary data. Data processing was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings indicate that the Bahtsul Masa’il NU Lampung committee considers marriage contracts conducted via video call to be invalid, as they are deemed not to meet the primary requirement of the physical presence of the parties involved. Conversely, the Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung committee provides a more flexible assessment, stating that marriage contracts conducted via video call can be valid if they meet the applicable requirements and conditions of marriage. These findings reflect the dynamics in the interpretation of Islamic law, which can adapt to technological developments while maintaining the fundamental principles of marriage contracts.
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Muin, Fathul; Triono, Triono; Santoso, Rudi; Edi, Relit Nur; Fikri, Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.33625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena perkawinan beda agama sering meninggalkan polemik di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi hukum. Penelitian menggunakan metode pustaka, sifatnya deskriptif analitis menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder. Riset ini menyimpulkan bahwa SEMA menjadi petunjuk bagi hakim sekaligus untuk memutus polemik di kalangan hakim dan masyarakat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga berperan dalam pencegahan pernikahan beda agama dan sejalan dengan ajaran agama yang sesungguhnya memerintahkan setiap pemeluknya menikah dengan pria maupun wanita yang seagama. Oleh sebab itu ketika marak terjadinya penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari peradilan sesungguhnya hal itu bisa diakhiri dengan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara perkawinan terlebih dahulu menggunakan asas formal yakni hukum perkawinan, bukan menggunakan hukum lain yakni hukum administrasi kependudukan.
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS AYAT-AYAT KAUNIYAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA/MA DI PROPINSI LAMPUNG Umi Hijriyah; Edi, Relit Nur
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 04 (2024): Volume 09 No. 04 Desember 2024 Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to know the feasibility and response of learning strategies Tafakur Ayat Kauniyah students grade X SMA/MA Strategy oriented tafakur verse kauniyah which means biology learning needs to rest on tafakur activities, namely brooding, thinking, and considering something seriously about the universe. This research so that students have an understanding with the kauniyah verse has the meaning of the embodiment of the majesty of Allah SWT in the form of a universe with study materials in Biology that hold wisdom for those who study it. Using borg and gall development methods. After being tested obtaining a category very worthy of use in SMA /Madrasah Aliyah modified with Kauniyah Verses and can make students more motivated to understand and apply in daily life change the habits and character of students to be better and response educators with very category.
Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call Dalam Pandangan Bahtsul Masa’il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung Edi, Relit Nur; Susiadi AS, Susiadi; Muslim, Muslim
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2024): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v3i1.4908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung tentang akad nikah melalui visualisasi media komunikasi online video call. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Inti dari masalah ini sebenanrnya ialah salah satu syarat sah akad nikah ialah ittiha Al-Majlis atau bersatunya majelis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Pengurus Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama Lampung berpandangan bahwa menggunakan media komunikasi online video call dalam akad nikah hukumnya tidak sah, karena akad nikah dengan cara seperti itu dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga syarat ittihad al-majlis tidak terpenuhi. Sedangkan Menurut pendapat pengurus Majelis Tarjih Muhamadiyah berpendapat menggunakan media telekomunikasi termasuk di dalamnya menggunakan online video call pada akad nikah hukumnya sah, karena konsep ittihad al-majelis dianggap terpenuhi karena walaupun berada berbeda lokasi namun pada waktu yang berkesinambungan Adapun persamaan tentang penggunaan media komunikasi pada perkawinan adalah kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur’an dan Al Hadist, keduanya marujuk pada empat ulama mazhab besar pada ilmu fikih dan keduanya sepakat atas syarat ittihad al-majlis pada akad nikah, perbedaannya, menggunakan metode qiyas menerima ijma’ ulama’ terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat secara kolektif. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada Mazhab Hanafi, tidak sepakat dengan penggunaan metode qiyas, tidak menerima ijma’ ulama’ terdahulu, dan fatwa bersifat kolektif.
Critical Analysis of the Judge's Considerations in the Mesuji Religious Court Decision No. 7/Pdt.P/2023/PA.Msj Dinisa, Daffa Ul-Haq; Edi, Relit Nur; Putra, Muhammad Haidir Syah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2643

Abstract

This research is a critical study of the process and decision of the Mesuji Religious Court regarding the application for the determination of guardianship rights for a minor child named Abid Fariyanto bin Abdul Gani. The application was filed by Kabul Wakidi bin Rasiman and Sumarni binti Sutariyo on March 21, 2023. The panel of judges granted the application, appointed both applicants as responsible guardians, and imposed court costs of Rp 520,000. The judge's considerations were based on the facts of the child’s parents’ divorce, the absence of the father whose whereabouts are unknown since 2013, and the death of the biological mother in January 2023. The certificate of unknown whereabouts issued by the Village Head does not have the same force as a court order regarding supernatural status. Revocation of guardianship rights is a serious decision that must be made by a court decision, considering various factors in the best interests of the child, such as neglect, abuse of authority, and other dangerous conditions.
Critical Analysis of the Judge's Considerations in the Mesuji Religious Court Decision No. 7/Pdt.P/2023/PA.Msj Dinisa, Daffa Ul-Haq; Edi, Relit Nur; Putra, Muhammad Haidir Syah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2643

Abstract

This research is a critical study of the process and decision of the Mesuji Religious Court regarding the application for the determination of guardianship rights for a minor child named Abid Fariyanto bin Abdul Gani. The application was filed by Kabul Wakidi bin Rasiman and Sumarni binti Sutariyo on March 21, 2023. The panel of judges granted the application, appointed both applicants as responsible guardians, and imposed court costs of Rp 520,000. The judge's considerations were based on the facts of the child’s parents’ divorce, the absence of the father whose whereabouts are unknown since 2013, and the death of the biological mother in January 2023. The certificate of unknown whereabouts issued by the Village Head does not have the same force as a court order regarding supernatural status. Revocation of guardianship rights is a serious decision that must be made by a court decision, considering various factors in the best interests of the child, such as neglect, abuse of authority, and other dangerous conditions.
Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Polres Way Kanan Sari, Sindi Novita; Furqon, Ahmad Fauzi; Edi, Relit Nur
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4493

Abstract

Implementation of Article 13 of Way Kanan Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Control of Alcoholic Drinks, with a focus on controlling alcoholic drinks in preventing an increase in criminal acts in the Way Kanan Resort Police area. Alcoholic drinks have been proven to be one of the main triggering factors in acts of violence, as well as other law violations, which have an impact on the crime rate in an area. In this research, a qualitative approach was carried out using interview methods with police officers and the surrounding community. The research results show that although there have been control efforts through regulatory policies and routine operations, there are still challenges in suppressing excessive alcohol consumption, especially among teenagers. The main contributing factors include a lack of public awareness about the negative impacts of alcohol and a lack of strict law enforcement against related offences. Therefore, a more effective control strategy is needed involving various parties, including educational institutions, community organizations, and the police, to increase public understanding and create a safer and more orderly environment. It is hoped that this research can provide recommendations for the authorities in formulating more targeted policies to tackle criminal acts related to alcohol consumption in the Way Kanan Police area
Reconstructing the Concept of Mahar through the Mubādalah Framework from a Gender Justice Perspective: Implications for Contemporary Islamic Family Law Reform Fathul Mu'in; Relit Nur Edi; Diah Mukminatul Hasimi; Muhammad Jayus; Ikhwan Fikri
Journal Discrimination and Injustice Vol. 1 No. 2 December (2025)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/qv5p9248

Abstract

This article examines mahar practices in contemporary marriage as a form of structural gender injustice embedded within Islamic family law. Extreme mahar practices whether involving excessively low or excessively high amounts not only deviate from the normative objectives of sharīʿa but also restrict women’s access to marriage, weaken their bargaining position and negotiating capacity, and perpetuate discriminatory and unjust practices within spousal relations. In this context, mahar frequently functions as a symbolic instrument of power relations that positions women in a subordinate role, rather than recognizing them as equal subjects within the marital contract. This study aims to identify the underlying roots of gender injustice in mahar practices and to formulate a conceptual reconstruction grounded in justice and reciprocity through the perspective of mubādalah. The research employs a qualitative normative library-based methodology, utilizing content, comparative, and contextual analyses. Primary sources include the Qur’an, ḥadīth, classical fiqh texts of the four Sunni schools, the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law, while secondary sources consist of scholarly books and peer-reviewed journal articles. The findings indicate that mahar in classical fiqh is inherently flexible and intended to honor and dignify women. A mubādalah-based mahar model reconceptualizes mahar as a symbol of reciprocity and partnership, and demonstrates potential as an instrument for Islamic family law reform aimed at preventing structural injustice and promoting family welfare through gender-responsive policies. This article therefore recommends the adoption of more gender-responsive state policies through the strengthening of family law regulations and the standardization of premarital education.
Tema Hukum Islam Hesti Ratna Murni; Relit Nur Edi; Hendriyadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.2196

Abstract

The main focus of this research is to analyze the implementation of law enforcement against the practice of vote buying in elections and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyyah (executive political governance). This study employs a qualitative approach with a juridical-empirical research method, in which data were collected through interviews, observations, and documentation conducted in Ulu Danau Village, Sindang Danau District, South OKU Regency. The findings indicate that vote-buying practices remain prevalent during elections due to weak supervision and the low level of public legal awareness. Although Article 515 of Law Number 7 of 2017 provides for criminal sanctions, its implementation has not been optimal because of difficulties in proving violations and the lack of firmness among law enforcement officers. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, vote buying constitutes an act that contradicts the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. Therefore, law enforcement should not only be carried out juridically but also through strengthening the moral and spiritual values of society to realize fair and integrity-based elections. Keywords: Law enforcement, Money politics, Election, Siyasah Tanfidziyyah
Co-Authors Aan Suhendri Agus Setiawan Ahmad Fauzi Furqon Aprilia, Vita Davil Oswan, Fakhri Muhammad Destianingsi Destianingsi Diah Mukminatul Hasimi Dinisa, Daffa Ul-Haq Eko Hidayat Erike Anggraeni Erlina Erlina Faisal Faisal Fathul Muin Fathul Mu’in Fikri, Arif Guntur Cahaya Kesuma Helma Maraliza Hendriyadi Hervin Yoki Pradikta Hesti Ratna Murni Ikhwan Fikri Isharyanto Isharyanto Khavid Normasyhuri Khodr, Tamer Sa’ad Ibrahim Liky Faizal M. Anwar Nawawi M. Iqbal Riansyah Iqbal Mu'in, Fathul Muhammad Jayus Muslim Muslim Muslim Normasyhuri, Khavid Nurasari Putra, Muhammad Haidir Syah Putri Novita Sari Rifandy Ritonga Rita Zahara, Rita Rudi Santoso, Rudi Sari, Sindi Novita Sa’ad Ibrahim Khodr, Tamer Sulastri Sulastri Susi Nur Kholidah Susiadi AS, Susiadi Triono Triono Umi Hijriyah