Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Reconstructing the Concept of Mahar through the Mubādalah Framework from a Gender Justice Perspective: Implications for Contemporary Islamic Family Law Reform Fathul Mu'in; Relit Nur Edi; Diah Mukminatul Hasimi; Muhammad Jayus; Ikhwan Fikri
Journal Discrimination and Injustice Vol. 1 No. 2 December (2025)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/qv5p9248

Abstract

This article examines mahar practices in contemporary marriage as a form of structural gender injustice embedded within Islamic family law. Extreme mahar practices whether involving excessively low or excessively high amounts not only deviate from the normative objectives of sharīʿa but also restrict women’s access to marriage, weaken their bargaining position and negotiating capacity, and perpetuate discriminatory and unjust practices within spousal relations. In this context, mahar frequently functions as a symbolic instrument of power relations that positions women in a subordinate role, rather than recognizing them as equal subjects within the marital contract. This study aims to identify the underlying roots of gender injustice in mahar practices and to formulate a conceptual reconstruction grounded in justice and reciprocity through the perspective of mubādalah. The research employs a qualitative normative library-based methodology, utilizing content, comparative, and contextual analyses. Primary sources include the Qur’an, ḥadīth, classical fiqh texts of the four Sunni schools, the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law, while secondary sources consist of scholarly books and peer-reviewed journal articles. The findings indicate that mahar in classical fiqh is inherently flexible and intended to honor and dignify women. A mubādalah-based mahar model reconceptualizes mahar as a symbol of reciprocity and partnership, and demonstrates potential as an instrument for Islamic family law reform aimed at preventing structural injustice and promoting family welfare through gender-responsive policies. This article therefore recommends the adoption of more gender-responsive state policies through the strengthening of family law regulations and the standardization of premarital education.
Tema Hukum Islam Hesti Ratna Murni; Relit Nur Edi; Hendriyadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.2196

Abstract

The main focus of this research is to analyze the implementation of law enforcement against the practice of vote buying in elections and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyyah (executive political governance). This study employs a qualitative approach with a juridical-empirical research method, in which data were collected through interviews, observations, and documentation conducted in Ulu Danau Village, Sindang Danau District, South OKU Regency. The findings indicate that vote-buying practices remain prevalent during elections due to weak supervision and the low level of public legal awareness. Although Article 515 of Law Number 7 of 2017 provides for criminal sanctions, its implementation has not been optimal because of difficulties in proving violations and the lack of firmness among law enforcement officers. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, vote buying constitutes an act that contradicts the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. Therefore, law enforcement should not only be carried out juridically but also through strengthening the moral and spiritual values of society to realize fair and integrity-based elections. Keywords: Law enforcement, Money politics, Election, Siyasah Tanfidziyyah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH PEKERJA PEMBERSIH IKAN TERI: (Studi di Desa Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) Aprilia, Vita; Edi, Relit Nur; Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik upah mengupah pekerja pembersih ikan teri di masyarakat Desa Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, serta mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam fiqh muamalat. Studi ini menerapkan metodologi kualitatif, dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara mendalam dengan pekerja dan pengusaha, serta pengumpulan dokumen terkait akad lisan. Studi menunjukkan bahwa pengupahan berlangsung berdasarkan borongan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, diorganisir melalui kesepakatan lisan antara juragan dan pekerja setempat. Selain sistem upah standar Rp3.000 per kg untuk 5 kg ikan teri Jengki, terdapat tambahan ketentuan pengurangan upah jika berat bersih kurang akibat sisa kotoran atau ikan hancur karena kondisi bahan baku buruk (basi/tercemar), sebagai bentuk penyesuaian operasional. Pengurangan ini tidak mengevaluasi tanggung jawab majikan atas kualitas pasokan secara tertentu. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianalisis dengan mempertimbangkan landasan Al-Quran, hadis (seperti "Berikan upah sebelum keringat kering"), serta prinsip fiqh terkait rukun ijarah (ujrah ma'lum) yang tidak boleh menimbulkan gharar atau ketidakadilan, di mana majikan seharusnya bertanggung jawab atas bahan baku cacat. Temuan studi ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih baik pada pengelolaan upah mengupah yang menghargai tradisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada keadilan ekonomi pekerja secara adil dan sesuai ajaran Islam.
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA : (Studi di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) Sari, Putri Novita; Edi, Relit Nur; Maraliza, Helma
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dari sudut pandang fikih muamalah. Umumnya, kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga muncul berbagai masalah, seperti perbedaan dalam pembagian hasil, ketidakseimbangan dalam beban kerja, serta ketidakjelasan tentang tanggung jawab terhadap biaya operasional dan risiko kerugian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi di lapangan, dan pengumpulan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep akad musaqah serta prinsip dasar fikih muamalah seperti keadilan, kerelaan, dan kepastian akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran  memiliki unsur tolong-menolong dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah karena adanya ketidakjelasan dalam akad, pembagian hasil yang tidak konsisten, serta penentuan tanggung jawab terhadap risiko yang tidak tegas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlu adanya perbaikan dalam praktik kerja sama melalui penegasan akad musaqah, penentuan pembagian hasil yang adil dan disepakati sejak awal, serta penjelasan tanggung jawab secara jelas agar kerja sama pengelolaan kebun kelapa dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam fikih muamalah.