Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Irman Puansah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search
Journal : JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora

 1   2 
Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Irman Puansah; Soritua Ritonga
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.257 KB) | DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.44-54

Abstract

Abstrak Dengan otonomi desa saat ini, sesungguhnya mengarahkan agar desa-desa yang berada di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan juga Pemerintah Kota. Akan tetapai mampu menjalakan aktifitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Untuk mewujudkan otonomi desa tersebut, sesungguhnya telah dibarengai dengan turunnya dana desa yang dikeluarkan dari APBN dengan besaran tergantung desa yang bersangkutan, yang pengelolaannya dibebaskan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi desa sesungguhnya belum dapat dipahami secara baik oleh Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kata lain penyelenggara Pemerintahan Desa belum paham akan tugas dan fungsinya masing-masing, struktur organisasinya sesungguhnya telah jelas akan tetapi bagaimana aplikasi dari struktur tersebut tidak jalan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan otonomi desa dan untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan aparatur Pemerintah desa Kata Kunci : Otonomi Desa, Pemberdayaan Aparatur, Pemerintah Desa
Eksistensi Dalihan Natolu Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan Soritua Ritonga; Irman Puansah; Darman Syah Pulungan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.88-94

Abstract

Abstrak Salah satu kearifan lokal masyarakat Batak Mandailing (Angkola) adalah dalihan natolu yang dimana saat ini eksistensinya mulai pudar akibat budaya luar terutama pada kalangan remaja. Terlihat dari masih minimnya remaja yang tidak mengenal partuturan dan sistem kekerabatan dalam dalihan natolu sebagaimana yang terjadi pada remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja dan apa saja yang menjadi penyebab pudarnya eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan sumber informasi berasal dari informan penelitian, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara serta observasi langsung serta beberapa literasi terkait dengan penelitian yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang eksistensinya semakin punah akibat adanya budaya luar, kesadaran remaja terhadap dalihan natolu, kurangnya perhatian dan pengetahuan yang diberikan orangtua untuk mengajarkan anaknya serta kebiasaan di acara pernikahan yang ingin instan menggunakan jasa katering sehingga dalihan natolu diabaikan. Kata Kunci : Eksistensi, Remaja, Dalihan Natolu 
Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Irman Puansah; Ali Sahbana; Effan Zulfiqar; Darmansyah Pulungan; Ismi Alwi Nasution
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.601-607

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyepakati perencaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan . Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kamampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.Kata kunci: Peranan, Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan 
Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Irman Puansah; Natalia Parapat; Darmansyah Pulungan; Yessi Siregar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.255-260

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukaan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan telah berjalan, terdapat masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan terdapat masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun hambatan yang hambatan dalam melakukan pelayanan antara lain kurangnya kesadaran pelayan publik dalam menjalankan tugasnya, minimnya pengawasan dan evalusi serta kurangnya inovasi pada pelayanan publik.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PAGARAN GALA-GALA KECAMATAN PANYABUNGAN SEALATAN Irman Puansah; Darman Syah Pulungan; Yola Nurpaisah; Dita Wahyuni; Ahmad Wahyudi Gultom; Lia Ramadhani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.532-537

Abstract

AbstractThe results of the author's observations show that the government policy of Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, Mandailing Natal Regency for stunting prevention has not been optimal. The purpose of this study was to find out how the village government's policy towards stunting prevention in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, and to find out what are the obstacles in preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive model data analysis through the process of data collection, data condensation, data presentation, then verification and drawing conclusions. The informants in this study were village government officials and the community. The results showed that the village government's policy on preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village was not optimal, this was due to the lack of strategy and systematic action in preventing stunting. Furthermore, obstacles in preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, include the Covid 19 disaster that hit Indonesia, including Mandailing Natal, the lack of stunting prevention policies, and the lack of public awareness in maintaining cleanliness and a healthy lifestyle. Keywords: Policy, Prevention, Stunting.
Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Puansah, Irman; Parapat, Natalia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1405-1415

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah elemen penting demokrasi Indonesia di tingkat daerah, yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah secara langsung dan mencerminkan partisipasi politik. Namun, Pilkada sering dirusak oleh kampanye hitam yang menyebarkan informasi palsu dan merusak citra lawan politik, melanggar etika, dan menimbulkan polarisasi. Di era digital, kampanye hitam semakin sulit dikendalikan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan kelemahan peraturan dan penegakan hukum, serta mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini mengkaji kampanye hitam dalam Pilkada, motif, metode, dampak, dan upaya penanggulangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Kampanye hitam adalah taktik tidak etis yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan lawan dan merusak integritas pemilu. Dampak kampanye hitam pada pilkada termasuk pembunuhan karakter, penyebaran informasi palsu, penurunan elektabilitas, serta mengurangi partisipasi dan kepercayaan pemilih. Mengatasi kampanye hitam diperlukan beberapa cara: (1) Regulasi ketat dan transparansi dana, (2) Pendidikan literasi media, (3) Pemantauan dan sanksi tegas, (4) Mendorong kampanye etis, (5) Pengecekan fakta dan kerjasama penegakan hukum.Kata kunci: Demokrasi, Kampanye Hitam, Kepala Daerah
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Sibolga Pulungan, Darman Syah; Ritonga, Soritua; Puansah, Irman; Nasution, Khoiruddin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.365-368

Abstract

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selalu mendapat kritikan dari masyarakat karena belum maksimal. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masih banyak terjadi penumpukan sampah dipersimpangan jalan terutama yang terjadi di Pasar Sibolga dan di Jalan Sudirman yang lokasinya dekat dengan TPA Perbukitan Parombunan, sehingga menimbulkan bau tak sedap, kotor, kumuh dan banyak lalat. Padahal selama ini setiap bulannya warga ataupun badan usaha selalu membayar uang retribusi pelayanan persampahan kepada petugas. Lalu adanya program daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat. Dengan seringnya menumpuk sampah tersebut banyak masyarakat ataupun pengendara yang melintas sering mencium bau tak sedap dan merusak keindahan.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan mengambil responden penelitian yaitu Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab TPA Parombunan, pedagang dan masyarakat. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara menggunakan gerobak pengangkut sampah dan motor pengangkut sampah ataupun beko untuk diangkut kembali ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan barang barang berguna seperti tas, botol dan sandal.Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan kompos.Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sampah
Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Puansah, Irman; Sukmana, Oman; D Soedarwo, Vina Salviana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.2006-2014

Abstract

Kebijakan Dana Desa bertujuan memperkuat pembangunan melalui pendanaan dari pemerintah pusat. Meski bertujuan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya menghadapi tantangan terkait distribusi manfaat, partisipasi, dan transparansi. Keadilan sosial menekankan distribusi yang setara untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan. Namun, ketimpangan tetap terjadi, dimana kelompok rentan kurang diuntungkan. Minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya literasi dan akses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan sosial diimplementasikan dalam kebijakan Dana Desa, bagaimana bentuk dan faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian.  Studi literatur ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan Dana Desa penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Ketidakadilan dalam implementasi sering muncul akibat dominasi kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidak merataan alokasi. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan interpretasi kebijakan, fokus pada pembangunan fisik, rendahnya partisipasi dan transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini menghambat distribusi dana dan menciptakan ketegangan sosial, mengurangi efektivitas kebijakan dan keadilan di desa. 
Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah; Sahbana, Ali
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.340-348

Abstract

Identity politics is one of the strategies of village head candidates in gaining votes in general election contests in villages. Identity politics has become a tool of struggle for a group of people who want to win in the village head election. Even though identity politics can actually damage democratic values in Indonesia, identity politics in village head elections still often occurs. Of course, if identity politics continues to occur in village head elections, it is feared that dominant groups will suppress minority groups. Identity politics can also divide society because different identities are always emphasized. Based on this, this paper aims to find out what identity politics really is in village head elections, what forms of identity politics occur in villages, and what the impact of identity politics is in villages. The method used in this paper is literature study, collecting information by understanding and studying theories from various literature related to the research. The research results show that identity politics is a tool of struggle and a tool for gaining votes, so it is difficult to avoid. Forms of identity politics include religious identity, ethnicity, clan culture, gender and territorial differences. Identity politics has a negative impact on the sustainability of democracy.Key words: Identity, Village Head Election, Politics.
Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia puansah, irman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.708-717

Abstract

Money politics in regional elections (Pilkada) in Indonesia reflects the complexity of issues involving various social, economic, and legal aspects. Addressing this problem requires a comprehensive approach, including enhancing public political education, reforming law enforcement, and efforts to reduce political costs. By doing so, it is hoped that money politics practices can be minimized, and regional elections can be conducted in a cleaner and more democratic manner, resulting in leaders truly committed to serving the public interest. This study aims to gain a deeper understanding of the patterns, causes, and impacts of money politics practices. The research method used is a literature study, collecting information by understanding and studying theories from various related literature. The results of the study show that money politics in Indonesia harms elections, violates democratic principles, and is difficult to prosecute legally. Electoral system reforms are needed to tackle money politics and strengthen the integrity of democracy and public trust. Money politics is influenced by economic factors, low political education, cultural norms, political power, and weaknesses in oversight. The practice of money politics in Indonesia undermines democracy by fostering corruption, injustice, and reducing public trust. The high cost of elections reinforces political corruption, reduces fair representation, and increases the risk of clientelism, which undermines moral values and the quality of democracy.
Co-Authors Ahmad Wahyudi Gultom Ahmad Yamin Hasibuan Ali Sahbana Anto Hutagalung, Uli Anwar Sulaiman Nasution Aruan, Vernando Maruli Azizah Lubis, Jalilah D Soedarwo, Vina Salviana Darmansyah Pulungan Dedy Suhendra Dita Wahyuni Effan Zulfiqar Fatma Suryani Harahap Fitranita, Vika Fitri Agustina Lubis Gultom, Ahmad Wahyudi Harahap, Rahmat HarisSaputra Hasayangan, Angkasa Putra Indra Hadinata Ismi Alwi Nasution Jalilah Azizah Lubis Khoiruddin Nasution Lia Ramadhani Muhammad Afif Muksana Pasaribu Mukti Simamora Mutiara Lubis Nasution, Irwan Syah Nasution, Ismi Alwi Natalia Parapat Nikmah Sari Hasibuan Nurpaisah, Yola Oman Sukmana Parapat, Natalia Pratiwi, Puji Pulungan, Darmansyah Putri, Ratih Astiakurnia Ramadhani, Lia Ritonga, Soritua Robinson robinson Safran Efendi Pasaribu Sahbana, Ali Simamora, Mukti Simatupang, Nuratika Siregar, Adek Kholijah Siregar, Yessi Soritua Ritonga Soritua Ritonga Soritua Ritonga Sutan Siregar Telaumbanua, Anita Triputrajaya, Andi Ihsan Uli Anto hutagalung Wahyuni, Dita Yessi Siregar Yola Nurpaisah Zulfiqar, Effan