Claim Missing Document
Check
Articles

Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Muhamad Samsudin; Margo Hadi Pura
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4500

Abstract

Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Muhammad Ihsanul Amal; Rani Apriani; Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718

Abstract

Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan Ahmad Hamdani; Audry Salsabila Pasaribu; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhammad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.462

Abstract

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.
Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam Audry Salsabila Pasaribu; Ahmad Hamdani; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhamad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Puti Priyana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.498

Abstract

The abuse of shell companies in Money Laundering Crimes (TPPU) based on natural resource crimes represents an organized white-collar crime modus operandi that exploits corporate legal fiction to sever the chain of criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of shell companies as strategic instruments for concealing the origin of illicit assets and to examine the construction of proving criminal liability against the actors controlling them. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that shell companies serve as artificial legal shields devoid of economic substance, facilitating the layering and integration phases through capital legality engineering, nominee agreements, and import-export transaction manipulations to conceal the identity of the Beneficial Owner. Proving criminal liability against corporate controllers requires disregarding the legal fiction of separate personality through the doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego theory. Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering jo. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, criminal sanctions can be applied cumulatively to both the controlling individuals and the shell corporations.