Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.824
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Al-Adl : Jurnal Hukum Legal Spirit JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Science and Education Journal
Margo Hadi Pura
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Muhamad Samsudin; Margo Hadi Pura
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4500

Abstract

Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Muhammad Ihsanul Amal; Rani Apriani; Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718

Abstract

Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan Ahmad Hamdani; Audry Salsabila Pasaribu; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhammad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.462

Abstract

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.
Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam Audry Salsabila Pasaribu; Ahmad Hamdani; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhamad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Puti Priyana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.498

Abstract

The abuse of shell companies in Money Laundering Crimes (TPPU) based on natural resource crimes represents an organized white-collar crime modus operandi that exploits corporate legal fiction to sever the chain of criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of shell companies as strategic instruments for concealing the origin of illicit assets and to examine the construction of proving criminal liability against the actors controlling them. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that shell companies serve as artificial legal shields devoid of economic substance, facilitating the layering and integration phases through capital legality engineering, nominee agreements, and import-export transaction manipulations to conceal the identity of the Beneficial Owner. Proving criminal liability against corporate controllers requires disregarding the legal fiction of separate personality through the doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego theory. Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering jo. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, criminal sanctions can be applied cumulatively to both the controlling individuals and the shell corporations.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Rasionalitas Pemidanaan dalam Perspektif KUHP Nasional: Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr Esa Brilian Madina; Margo Hadi Pura; Hana Faridah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.806

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan rasionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr. Fokus kajian diarahkan pada pembuktian unsur Pasal 365 KUHP, kedudukan tindakan menodong korban sebagai bentuk ancaman kekerasan, serta pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi karena ancaman kekerasan digunakan untuk mempermudah penguasaan barang milik korban. Namun, aspek pemidanaan perlu dikritisi karena terdapat jarak signifikan antara tuntutan pidana sembilan tahun dan putusan pidana satu tahun enam bulan. Uang damai sebesar Rp2.500.000,00 dapat dipertimbangkan sebagai faktor peringan, tetapi tidak boleh meniadakan proporsionalitas pemidanaan terhadap kejahatan yang menyerang harta benda dan rasa aman korban.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN MAKANAN TANPA LABEL Rika Rika; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.28-37

Abstract

AbstrakPerlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk menyeimbangi perkembangan ekonomi dalam menghaislkan barang dan jasa di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya yang akhirnya membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi, misalnya dalam mencantuman label dalam produk makanan yang diedarkan. Adapun hasil dari penelitiannya adalah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur beberapa kewajiban bagi pelaku usaha salah satunya bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dijualnya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa bahan atau komposisi yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label baik di dalam maupun di kemasan, selain itu dalam pencantuman label harus memuat keterangan atau informasi yang benar serta tidak menyesatkan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTEK KECURANGAN ARGOMETER PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KAWASAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN Irene Fata Sari; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.650-656

Abstract

Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu kekayaan tersebut berupa minyak. Minyak dan bahan produksi turunannya memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam kegiatan transportasi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, maka permintaan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar minyak masih ditemukan permasalahan yang muncul,  Salah satu masalah yang timbul yakni, keluhan para konsumen terhadap takaran pada saat pengisian bensin. Hal ini terbukti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sehingga konsumen mengalami kerugian . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan terhadap kasus. Dalam kasus perlindungan konsumen ini terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yang pertama perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua perlindungan hukum secara represif.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG Vybianca Nurmalita; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2518-2531

Abstract

Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online, pertanggungjawaban pengelola situs belanja terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce.
TINDAKAN PREVENTIF MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2020 Dicky Maulana Nurdin; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3022-3029

Abstract

Maraknya Aksi Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas. Tingginyc minat pendatang untuk tinggal di Karawang tidak sedikit menimbulkan berbagai polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian yang tidak terserap oleh perusahaan. Menjadi salah satu sebab maraknya tinulakur aksi pencurian kendaraan bermotor baik secara kekerasan maupun saat ada kesempatan pemilik kendaraan lengah saat menyimpan kendaraannya. Adanya sebab terjadinya Tindakan Pecurian kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, agar medapat titik temu guna menjadi Tindakan preventif supaya Tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak kembali terulang. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dicapai dengan menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan standar hukum yang relevan dengan pembuktian perkara pidana..
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr) Wirayanto Natanegara Aswadi; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1326-1333

Abstract

Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Salah satu hal yang dimuat dalam peraturan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya pada perkara yang terjadi dalam Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr di mana perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian melalui debt collector. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tanggung jawab yuridis perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum terhadap konsumen yang didasarkan Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr?. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengaplikasikan bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa perusahaan pembiayaan patut bertanggung jawab kepada konsumen atas tindakannya berupa penarikan barang yang merupakan perbuatan melawan hukum.
Co-Authors Abinezier Pebrian Edison Ahmad Hamdani Angel Amalia Anggitha Putri Larasati Aris Santoso Audry Salsabila Pasaribu Dani Septian Nugroho David Mallisa Allorante Dicky Maulana Nurdin Donni Briando Limbong Esa Brilian Madina Eza Mahendra Farah Nabila putri Setia Firdhan Raeyzandika Purnomo Gavindo Firdaus Bram Batistuta Hana Faridah Hasna Mardhiyah Irene Fata Sari Kartika, Raden Yulia Kevin Collins Kevin Jordan Arimatea Kevin Triadi Lastri Maryani Luthfi Ramadhan Luthfi Ramadhan M. Rusli Arafat Maharani Nurdin Mega Sri Rahayu Megan Fahlevi Monica Atma Negara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhamad Rifki Nurrasman Muhamad Samsudin Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Hilman Muhammad Ihsanul Amal Muhammad Rifki Nurrasman Mujana Mujana Nadia Ayu Apriani NENG ARUM ERMAWATI Nicolas Pahlevi Nurul Hajjan Oci Senjaya Puti Priyana Rani Apriani Rendi Ardiansyah Resta Safira Reza Silvia Ricky Destian Rika Rika Robbi Fahmi Satria Adhi Prana Sulis Tiawati Supandi Darmawan Taryani Kesumawardani Teguh Ernawan Azis Viriya Dhika Vybianca Nurmalita Wirayanto Natanegara Aswadi Wiwin Triyunarti Zaldi Aryana