Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Al-Adl : Jurnal Hukum Legal Spirit JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Margo Hadi Pura
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PRESVEKTIF VIKTIMOLOGI Margo Hadi Pura
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 6 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i6.2130-2136

Abstract

Makhluk-makhluk yang menarik yang lingkungan normalnya telah menyusahkan karena populasinya praktis musnah, telah menyebabkan otoritas publik untuk menegakkan peraturan dan pedoman untuk keamanan makhluk-makhluk yang terancam punah dari pemusnahan. Kegiatan para pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Aset Biasa Organik dan Lingkungannya. Mencermati akibat dari tinjauan ini, disadari bahwa pengaturan pengaturan pidana terhadap tindak pidana unjuk rasa berganda sehubungan dengan pengaturan persetujuan pidana untuk demonstrasi penyalahgunaan makhluk yang dilindungi benar-benar telah diarahkan oleh pengaturan Indonesia. Kode Penipu. Bagaimanapun juga, setelah perintah Peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengawetan Aset Organik dan Lingkungannya. Kemudian pelaksanaan penertiban pidana terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia diamati bahwa pemolisian yang berkesinambungan sesuai dengan siklus dan aturan peraturan dan pedoman yang relevan dan mengelolanya mulai dari interaksi pemeriksaan hingga pilihan otoritas yang ditunjuk. Penjaminan yang sah terhadap satwa liar yang dilindungi dari segi hukum pelestarian kekayaan alam dan sistem hayati melalui upaya preventif dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi dan lingkungannya serta secara tegas melalui penuntutan dan penertiban pelaku pelanggaran tersebut.
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Satria Adhi Prana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.897 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3413-3418

Abstract

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satu klaster yang menjadi perhatian ialah ketenagakerjaan terutama PKWT. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah perubahan dan penghapusan sebagian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja PKWT.
Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Muhamad Samsudin; Margo Hadi Pura
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4500

Abstract

Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Muhammad Ihsanul Amal; Rani Apriani; Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718

Abstract

Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
Co-Authors Abinezier Pebrian Edison Angel Amalia Anggitha Putri Larasati Aris Santoso Dani Septian Nugroho Dicky Maulana Nurdin Donni Briando Limbong Eza Mahendra Farah Nabila putri Setia Gavindo Firdaus Bram Batistuta Hana Faridah Hasna Mardhiyah Irene Fata Sari Kartika, Raden Yulia Kevin Collins Kevin Jordan Arimatea Kevin Triadi Lastri Maryani Luthfi Ramadhan Luthfi Ramadhan Maharani Nurdin Mega Sri Rahayu Megan Fahlevi Muhamad Samsudin Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Ihsanul Amal Mujana Mujana Nadia Ayu Apriani NENG ARUM ERMAWATI Nicolas Pahlevi Nurul Hajjan Oci Senjaya Rani Apriani Rendi Ardiansyah Resta Safira Reza Silvia Ricky Destian Rika Rika Robbi Fahmi Satria Adhi Prana Sulis Tiawati Supandi Darmawan Teguh Ernawan Azis Viriya Dhika Vybianca Nurmalita Wirayanto Natanegara Aswadi Zaldi Aryana