Claim Missing Document
Check
Articles

Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Muhamad Samsudin; Margo Hadi Pura
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4500

Abstract

Products of criminalization in Indonesia can be seen in article 284 of the Criminal Code, the adultery provisions in the Criminal Code that are currently in effect aim to criminalize perpetrators of extramarital affairs where one or both of the perpetrators of intercourse are people who are already bound by previous marriage ties. In addition, Article 284 of the Criminal Code is an absolute criminal offense which does not allow the act to be punished. If no one complains from the aggrieved party (the husband or wife who betrayed their partner) and as long as the case has not been examined before the court, the complaint can always be withdrawn. It can be concluded that the designer of the article criminalized this crime of adultery on the grounds of maintaining the sanctity of the marriage bond for people who are married. The method used in this research is normative legal research method. In this method, law is conceptualized as what is written in a statutory regulation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is used as a benchmark for human behavior so that it is considered appropriate. Normative legal research is carried out on secondary data such as scientific journals, books, previous research, and laws and regulations related to the object of research. Regulations on the crime of adultery in the future should pay attention to harmony with central socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values that can facilitate an act committed by an unmarried person or both of whom are not bound by a marriage. In formulating these regulations, one must look at the objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Muhammad Ihsanul Amal; Rani Apriani; Margo Hadi Pura
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718

Abstract

Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.