Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.448

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Al-Adl : Jurnal Hukum Legal Spirit JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan

Margo Hadi Pura

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2584976

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Resta Safira; Margo Hadi Pura
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v14i1.4564

In Indonesia, it seems that not every legal protection policy for displaced children applied so far is based on a deep understanding of the problem. The policy of legal protection of displaced children applied so far tends to be patchy only, if not to be said contradictions. This is because the law that is supposed to protect the basic rights of displaced children is actually struggling with its own problems this social problem that plagues the city of Karawang is becoming a duty and responsibility to displaced children This research method is used normative juridical that focuses on the facts in a society and the main data obtained through observation and interview and by conducting a decscriptive approach of legal interpretation, namely the study of libraries or documents while in addition to juridical has been regulated in its implementation there are still obstacles or obstacles and some steps taken by the district government of Karawang, namely Din as Social is an important key to solving this problems.

KEPUTUSAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM MENCIPTAKAN SANKSI KASUS TINDAK PIDANA ADAT Eza Mahendra; Margo Hadi Pura; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21219

Membahas Indonesia sebagai negara hukum, maka perangkat hukum yang ada akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan khusus negara tersebut. Karena budaya dan masyarakat Indonesia yang beragam, orang terkadang menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan, meskipun faktanya negara tersebut telah memiliki perangkat hukumnya sendiri. Tulisan ini menjelaskan hubungan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, serta bagaimana hukum pidana adat menghukum mereka yang ada di masyarakat. Teknik penelitian yang digunakan adalah pendekatan regulasi hukum, yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi penelitian. Karena merupakan hukum adat yang pluralistik, membahas realitas evolusi hukum adat ke dalam Rancangan KUHP atau reformasi hukum nasional tidaklah mudah karena merupakan subjek yang kompleks. Pengenalan berbagai hukuman pidana bagi masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bentuk reformasi berdasarkan model Indonesia, di mana masyarakat adat Indonesia berharap memiliki kerangka perilaku yang memperhitungkan berbagai jenis tindakan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat atau sebagai pelanggaran adat. pelanggaran. Dalam penyelesaian sengketa komunal, hukum adat Indonesia pada dasarnya mengikuti struktur yang sama. Setiap kelompok adat memiliki lembaga adat untuk memantau perilaku individu dan memberikan hukuman jika hukum adat dilanggar. Kepala Suku Ainan, misalnya, akan membuat tim dalam kasus pemerkosaan di kalangan suku Nusa Tenggara Timur, jika ada pemerkosaan, berdasarkan pengaduan korban, untuk memeriksa pengakuan korban. Ketika dinilai bersalah oleh pelaku, pelaku memiliki dua pilihan: bertanggung jawab dan menikahi orang yang bersangkutan atau menerima hukuman yang akan diputuskan oleh tim pemimpin adat.

UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KDRT TERHADAP ANAKNYA Supandi Darmawan; Margo Hadi Pura; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.24598

Penelitian ini bertujuan upaya hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana. This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG Vybianca Nurmalita; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online, pertanggungjawaban pengelola situs belanja terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce.

TINDAKAN PREVENTIF MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2020 Dicky Maulana Nurdin; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Maraknya Aksi Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas. Tingginyc minat pendatang untuk tinggal di Karawang tidak sedikit menimbulkan berbagai polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian yang tidak terserap oleh perusahaan. Menjadi salah satu sebab maraknya tinulakur aksi pencurian kendaraan bermotor baik secara kekerasan maupun saat ada kesempatan pemilik kendaraan lengah saat menyimpan kendaraannya. Adanya sebab terjadinya Tindakan Pecurian kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, agar medapat titik temu guna menjadi Tindakan preventif supaya Tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak kembali terulang. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dicapai dengan menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan standar hukum yang relevan dengan pembuktian perkara pidana..

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KRIMINALITAS CURIAN MOTOR DI KARAWANG DI MASA PANDEMI COVID-19 Viriya Dhika; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Karawang merupakan kota yang berkembang untuk maju, yang dimana mempunyai banyak sektor seperti perdagangan, perumahan, perikanan, kelautan, wisata, dan sektor industri. Karena sektor industri yang sebelumnya karawang mempunyai sebutan kota lumbung padi menjadi kota industri. Dengan maraknya di saat pandemic covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia, jadi terpengaruh terhadap ekonomi yang ada di kota Karawang. Banyak Industri dan perdagangan tutup di pada saat Covid-19. pada karena itu banyak orang-orang melakukan kriminalitas terutama di karawang. Kriminaltias artinya perilaku yang menyimpang yang melanggar Undang-Undang menggunakan adanya unsur kesengajaan yang dialami oleh warga . Kriminalitas yang tak jarang terjadi yaitu pencurian, secara aturan pencurian yang diatur pada pasal 362 KUHP (kitab Undang-Undang aturan Pidana) yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menggunakan maksud buat dimiliki secara melawan hukum, diancam menggunakan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana hukuman paling banyak 900.000.00,-“.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Zaldi Aryana; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pertukaran jual beli berbasis web telah mengubah pertukaran jual beli biasa, yang di mana pertukaran jual beli antara penjual dan pembeli yang baru-baru ini dilakukan secara langsung menjadi pertukaran bundaran. Salah satu bursa jual beli berbasis online yang sedang mengisi di Indonesia adalah Shoppe. Pemerintah dan Pengelola situs Shoppe telah memastikan hak pembeli melalui undang-undang dan melalui perjanjian elektronik, namun masih banyak contoh pembeli yang terhalang dalam pertukaran elektronik ini. Masalah yang diteliti adalah mengenai pedoman mengenai keamanan pembelanja di bursa elektronik di Indonesia, Perlindungan Hukum bagi pembeli yang terhalang dalam melakukan transaksi jual beli bursa di halaman web belanja online shoppe, kewajiban pengurus website belanja Shoppe atas musibah yang dialami oleh pelanggan saat melakukan pertukaran jual beli melalui tujuan belanja online shoppe. Teknik pengumpulan informasi adalah informasi dari berbagai sumber pemahaman, seperti undang-undang, buku, buku harian logis, dan web yang nilainya dapat diterapkan pada masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh, menunjukkan bahwa pedoman mengenai keamanan pembeli di bursa elektronik di Indonesia telah diwajibkan sebagaimana mestinya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakui melalui jaminan individu nasabah. informasi, kebutuhan yang sah untuk pertukaran bisnis berbasis web, ketentuan standar, dan rencana sehubungan dengan objek pertukaran bisnis internet.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN Megan Fahlevi; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Indonesia sebagai Negara kesatuan wilayahnya dibagi menjadi provinsi-provinsi yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa kabupaten atau kota. Kekuasaan tertinggi berada di Pemerintah Pusat, Kedudukan yang sentralistik tersebut pada pokoknya tidak membawa kepuasan bagi masyarakat yang ada di Daerah. Pemerintah Daerah hanya berperan sebagai pelaksana program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat tanpa memiliki peranan penting. Pada akhirnya kekuasaan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kemudian dibatasi oleh hukum dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya membagi urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

PENERAPAN SANKSI ADAT DAN HUKUM POSITIF TERKAIT KEJAHATAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN, KELOD, TEMBUKU, BANGLI) Kevin Jordan Arimatea; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penyusunan ini didorong oleh adanya pengulangan pelanggaran gamia gamana di Desa Undisan Kelod Pakraman sehingga menimbulkan ketidakberesan yang memerlukan peninjauan kembali keadaan kota konvensional. Untuk situasi ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan persetujuan baku terkait dengan pelanggaran terhadap gamia gamana konvensional di Desa Undisan Kelod Pakraman dan bagaimana upaya Desa Undisan Kelod Pakraman dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Bertekad untuk mengetahui dan melihat lebih jauh tentang pemanfaatan persetujuan baku terhadap kasus penganiayaan seksual terhadap keturunan Gamia Gamana yang terjadi di Desa Undisan Kelod Pakraman. Penyusunan ini menggunakan strategi eksperimental dengan cara menangani awig-awig dan cara menangani kasus. Pembicaraan tersebut membahas tentang pedoman pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan persetujuan untuk situasi yang terjadi pada Mei 2017 serta upaya yang dilakukan oleh kota-kota konvensional mengenai antisipasi.

PERAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Lastri Maryani; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila 1 dalam Pancasila. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis sehingga menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga itu sendiri dan mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dampak langsung dari Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) ialah bagi anggota keluarga yakni anak- anak yang akan menganggu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih mengedepankan penyelesaian secara damai dalam hal menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keluarga maka dari itu upaya mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cocok karena dirasa lebih tepat memenuhi rasa keadialan masyarakat dibandingkan melalui jalur litigasi dan juga mengadopsi dari konsep keadilan restoratif bagi para pihak dimana tujuan nya untuk mencapai kembali kondisi yang mapan sebelum terjadinya tindak kejahatan baik pada korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Co-Authors Abinezier Pebrian Edison Angel Amalia Anggitha Putri Larasati Aris Santoso Dani Septian Nugroho Dicky Maulana Nurdin Donni Briando Limbong Eza Mahendra Farah Nabila putri Setia Gavindo Firdaus Bram Batistuta Hana Faridah Hasna Mardhiyah Irene Fata Sari Kartika, Raden Yulia Kevin Collins Kevin Jordan Arimatea Kevin Triadi Lastri Maryani Luthfi Ramadhan Luthfi Ramadhan Maharani Nurdin Mega Sri Rahayu Megan Fahlevi Muhamad Samsudin Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Ihsanul Amal Mujana Mujana Nadia Ayu Apriani NENG ARUM ERMAWATI Nicolas Pahlevi Nurul Hajjan Oci Senjaya Rani Apriani Rendi Ardiansyah Resta Safira Reza Silvia Ricky Destian Rika Rika Robbi Fahmi Satria Adhi Prana Sulis Tiawati Supandi Darmawan Teguh Ernawan Azis Viriya Dhika Vybianca Nurmalita Wirayanto Natanegara Aswadi Zaldi Aryana

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search