Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Wacana Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Al-Adl : Jurnal Hukum Legal Spirit JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Margo Hadi Pura
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP JUVENUEL DELIQUENSI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kwg) Kevin Collins; Margo Hadi Pura; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.679 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1849-1858

Abstract

Fenomena kenakalan anak muda ataupun dalam istiah teori ialah Juvenile delinquency merupakan permasalahan yang sangat sosial yang sangat berarti yang hingga dikala ini belum bisa diatasi secara tuntas sebab seorang yang namanya anak muda yang ialah bagian dari generasi muda merupakan peninggalan Nasional serta ialah tumpuhan harapan untuk masa depan bangsa serta negeri dan agama. Juvenile delinquency yakni prilaku jahat ataupun kejahatan ataupun kenakalan kanak- kanak muda yang ialah indikasi sakit ataupun patologis secara sosial pada kanak- kanak serta anak muda yang diakibatkan oleh wujud pengabaian sosial, sehingga mereka itu meningkatkan wujud tingkah laku yang menyimpang.Dalam riset ini pula ditemui kalau kenakalan dipengaruhi oleh sahabat sebaya. Demikian pula kelekatan serta komitmen anak mempengaruhi pada kenakalan anak. Kedudukan pelakon diiringi dengan posisi korban dan pengaruh area buat terbentuknya kekerasan intim. Pelakon hendak jadi wujud seseorang manusia yang kandas mengatur emosi serta naluri seksualnya secara normal, sedangkan korban ( dalam permasalahan yang terjalin di Desa Cariu, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat), pula berfungsi selaku aspek kriminogen, maksudnya selaku pendorong langsung ataupun tidak langsung terhadap terbentuknya kekerasan intim tersebut, begitu pula posisi pelakon dengan korban didukung oleh kedudukan area.
Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal Sulis Tiawati; Margo Hadi Pura
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.2930

Abstract

The advancement of science and technology increases over time. National development activities also make aspects of life in the community significantly improved. Similarly, in the fields of science, art, and literature that are closely related to Intellectual Property Rights. The increase in innovation technology and the development of the science sector should be supported by public awareness and market participants in understanding the importance of protecting intellectual property rights for an original product produced by a person. However, piracy of books that is still today indicates a lack of enforcement of copyright in Indonesia that harms the creator. This type of research is empirical juridical. The method of data collection used in the dissemination of questionnaires and literature studies is to study secondary legal materials related to the policy of Law No. 28 of 2014 On Copyright.The thing that affects the rise of piracy as well as from the people who become consumers, economic factors are the most chosen reason. Therefore the legal protection for copyright holders is governed by sections 99 and 113 of Law No. 28 of 2014 On Copyright, so that this piracy phenomenon can be overcome. Keywords: Law; Protection; Copyright; Electronic; Books.
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS NARCOTIC ABUSE AND ITS RULE OF LAW Anggitha Putri Larasati; Margo Hadi Pura
Wacana Hukum Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2021.27.1.4555

Abstract

The drug problem in Indonesia is still urgent and complex. In the past decade, this problem has become rampant. This is proven by the significant increase in the number of drug abusers or addicts, along with the increasing disclosure of cases of drug crimes with more diverse patterns and more massive syndicate networks. The Indonesian people, even the world community, in general are currently faced with a very worrying situation due to the rampant use of various types of illegal drugs. Narcotics crimes are no longer committed individually, but involve many well-organized people with a wide network and an increasingly sophisticated mode. The Narcotics Law Number 35 of 2009 was enacted to overcome this condition.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PERSENGKONGKOLAN DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018) [Criminal Law Liability in Unfair Business Competition (Case Study of Decision Number 03/ KPPU-L/ 2018)] Margo Hadi Pura; Hana Faridah
Law Review Volume XX, No. 1 - July 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i1.2428

Abstract

Abstract The concept of criminal liability is when a person is legally responsible for certain actions that are subject to a sanction, because the act itself makes people responsible. According to Law No. 5 of 1999, three indicators determine unfair business competition, namely: 1. Business competition that is done dishonestly. 2. Business competition carried out by means of violating the law. 3. Business competition carried out by inhibiting competition among business actors. Factors that make the cause of unhealthy business competition in decision number 03 / KPPU-L / 2018 There are similarities in the Implementation Method Similarity in Bidding Documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. There are similarities in writing / typing errors in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III and Reported Party IV. There are similarities in the value of the Analysis Unit of Work Unit Price Quantity (Coefficient) in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. belonging to Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV There are similarities in IP Address of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV Commission Council Analysis. Criminal Law Liability Collusion in unfair business competition case study of decision number 03 / KPPU-L / 2018 that reported I, II, III, accounted for criminal law for their actions through the KPPU judge's decision to impose sanctions or fines according to KPPU regulations.Keywords: Criminal Law Liability, Business Competition AbstrakKonsep pertanggung jawab hukum pidana seseorang bertanggung jawab secara hukum atau perbuatan tertentu bahwa dikenakan suatu sanksi, karena perbuatan sendiri yang membuat orang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum,dan 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis denganmenggunakan metode normatif kualitatif. Faktor yang menjadikan penyebab persaingan uasaha tidak sehat dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 adalanya adanya kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Pertanggungjawaban hukum pidana persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 bahwa Terlapor I, II, III bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya melalui putusan hakim KPPU dan dikenakan sanksi atau pidana denda yang sesuai dalam peraturan KPPU.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Persaingan Usaha
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ADVOKAT MAGANG YANG BERACARA DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PROFESI ADVOKAT Margo Hadi Pura
Law Review Volume XVIII, No. 3 - March 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i3.1449

Abstract

Kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak, dasar dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut.Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaan terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dua hal yang menjadi fokus artikel ini adalah mengenaipertanggungjawaban advokat magang yang sudah beracara kaitannya dengan profesi advokat.
RELEVANSI SPIRITUALITAS DENGAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM MASYARAKAT ADAT Gavindo Firdaus Bram Batistuta; Margo Hadi Pura; Teguh Ernawan Azis
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21179

Abstract

Evolusi umat manusia yang terjadi di seluruh belantara bumi, menyebabkan berkembangnya pola pikir dan hidup manusia itu sendiri. Berbagai aliran-aliran kepercayaan tertentu yang dianut oleh umat manusia telah menjadi sebuah dogma dan norma-norma sendiri bagi masyarakat daerah tersebut. Animisme dan dinamisme merupakan sebuah contoh nyata evolusi awal kepercayaan umat manusia. Lambat laun evolusi pun terjadi, berbagai kepercayaan muncul dan mulai diikuti oleh masyarakat modern. Sejatinya, evolusi umat manusia sangat dipengaruhi oleh budaya dan spiritualitas masyarakat tertentu, begitu pula dengan penegakan sosial masyarakat yang kemudian disebut sebagai penegakkan hukum bagi keseluruhan masyarakat daerah tersebut. Berbeda dengan manusia modern yang menjadikan hukum positif sebagai metode pelaksanaan hukum, masyarakat daerah setempat (adat) indigeneous people hingga saat ini masih teguh menjadikan dogma budaya dan keyakinan mereka masing-masing sebagai hukumnya. Indonesia merupakan suatu bukti perbedaan hukum dalam satu bangsa dapat terjadi tanpa mengurangi serta menjamin hak-hak masyarakat adat setempat.
POSISI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI HUKUM ADAT Luthfi Ramadhan; Nurul Hajjan; Margo Hadi Pura
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21173

Abstract

Proses hukum pidana bertujuan untuk melihat kebenaran yang bermanfaat supaya hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat tidak timbul konflik yang berkelanjutan. Kasus-kasus pidana sudah lama dan sering terjadi di Indonesia karena Indonesia mengenalnya dalam hukum adat. Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk memperingan pidana dan/atau memperberat pidana. Dalam masyarakat adat Batak Karo jika ada perselisihan, penyelesaiannya menggunakan Purpur Sage. Purpur Sage akan dilakukan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana ataupun kasus lainnya. Tata Cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu, pernyataan ini desepakati oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga yang sedang ada perselisihan. The criminal law process aims to see the useful truth so that the relationship between victims, perpetrators and society does not arise ongoing conflict. Criminal cases have been long and often in Indonesia because Indonesia knows it in customary law. Customary Law can be the value of positive legal sources in the sense that customary criminal law can be a reference law in judicial proceedings in court and can also be a source of negative law i.e. provisions in customary law can be a reason for criminal disclosure and / or aggravation of criminal. In the Batak Karo indigenous people if there is a dispute, the settlement uses Purpur Sage. Purpur Sage will be done as a settlement of criminal cases or other cases. The procedure is done by the information of concern from Anak Beru to Kalimbubu who is in a certain dispute issue, this statement is agreed by both parties or both families who are in dispute.
KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT Donni Briando Limbong; Margo Hadi Pura; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.20896

Abstract

Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan adat. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Bali sendiri merupakan salah satu wilayah, dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat, termasuk bentuk sanksinya. Penjatuhan sanksi adat di Bali dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara agama Hindu yang dianut dengan hukum adat, saat penjatuhan sanksi adat di bali ada yang disebut awig-awig dimana bukan hanya didasari pada aturan-aturan hukum adatnya, namun lebih banyak dikaitakan dengan ritual keagamaan. Penyelesaian kasus dibali tidak hanya mengedepankan hukum adat saja, tapi bisa melalui pengadilan, namun biasanya masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat, Jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan Angel Amalia; Margo Hadi Pura
Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i2.2368

Abstract

This study aims to see how legal protection for consumers for the existence of advertisements that causes mistakes and the for responsibility given by business actors. The existence of misleding or inappropriate advertisements is detrimental to consumers, causing problems between consumer who demand their rights from business actors who advertise their products. The problem raised is about how the legal protection for consumers related to misleading advertisements in the perspective of consumer protection and how the responsibility of business actors to consumers related to advertisements that cause errors. This study uses a normative juridical method, which is studied by means of an invitation. With the existence of Law Number 8 of 1999 concering Consumer Protection (UUPK) and the Indonesian Advertising Code of Ethics for consumers who are disadvantaged by business actors over advertisements that cause errors, they can obtain protection from business actor fraud. In addition, advertising business actors must be responsible in accordance with Article 20 of the UUPK.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik Nicolas Pahlevi; Margo Hadi Pura
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i1.2827

Abstract

Semakin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan informasi, menyebabkan semakin banyak permasalahan hukum baru yang timbul, modus operandi, alat dan media yang digunakan untuk tindak kejahatan semakin beragam. Tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik dengan cara baru membuat adanya celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya lantaran belum ada hukum yang secara lebih rinci dan spesifik mengatur hal tersebut. Permasalahan yang timbul akan berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku kejahatan. Kekosongan hukum yang ada menyebabkan pelaku sulit dijerat oleh aturan hukum. Hukum yang ada dinilai belum mampu mengakomodir kepentingan hukum. Permasalahan selanjutnya timbul karena masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hipnotis, yang paling menonjol adalah Faktor kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat pada umumnya sungkan untuk melaporkan kasus yang menimpanya karena sebagian masyarakat beranggapan tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nomonal yang relatif sedikit. mereka khawatir mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kerugian yang dialami jika dibawa ke ranah pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik belum optimal, sebab penerapan pemidanaan terbentur aturan hukum yang sudah tertinggal jauh dari apa yang diaturnya.
Co-Authors Abinezier Pebrian Edison Angel Amalia Anggitha Putri Larasati Aris Santoso Dani Septian Nugroho Dicky Maulana Nurdin Donni Briando Limbong Eza Mahendra Farah Nabila putri Setia Gavindo Firdaus Bram Batistuta Hana Faridah Hasna Mardhiyah Irene Fata Sari Kartika, Raden Yulia Kevin Collins Kevin Jordan Arimatea Kevin Triadi Lastri Maryani Luthfi Ramadhan Luthfi Ramadhan Maharani Nurdin Mega Sri Rahayu Megan Fahlevi Muhamad Samsudin Muhamad Tanto Mulyana Muhammad Ihsanul Amal Mujana Mujana Nadia Ayu Apriani NENG ARUM ERMAWATI Nicolas Pahlevi Nurul Hajjan Oci Senjaya Rani Apriani Rendi Ardiansyah Resta Safira Reza Silvia Ricky Destian Rika Rika Robbi Fahmi Satria Adhi Prana Sulis Tiawati Supandi Darmawan Teguh Ernawan Azis Viriya Dhika Vybianca Nurmalita Wirayanto Natanegara Aswadi Zaldi Aryana