Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Pencurian di Kota Bima Uzifatur Rizkiyah Mahendra; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13716

This study aims to juridically analyze the implementation of restorative justice for juveniles as perpetrators of theft crimes in Bima City. The background of this research is grounded in the continued dominance of retributive approaches within the juvenile criminal justice system, which may adversely affect children’s development and contradict the principles of child protection and the best interests of the child as mandated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The urgency of this study lies in the need to evaluate the effectiveness and consistency of restorative justice implementation by law enforcement authorities, particularly in handling juvenile theft cases at the investigation stage. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches, supported by an analysis of legislation, legal doctrines, and the practical application of restorative justice in Bima City. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the conformity between restorative justice practices and positive legal norms as well as substantive justice values within the local context of Bima City. The findings indicate that restorative justice has been applied to juvenile theft cases in Bima City; however, its implementation remains suboptimal due to structural, cultural, and procedural constraints. Therefore, strengthening the understanding of law enforcement officers and harmonizing policies are necessary to ensure the protection of children’s rights and the sustainable realization of restorative justice.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih dominannya pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana anak, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Urgensi penulisan tesis ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks penanganan perkara pencurian yang melibatkan anak di tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan restorative justice di Kota Bima. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kesesuaian praktik restorative justice dengan norma hukum positif dan nilai keadilan substantif, khususnya pada konteks lokal Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak pelaku pencurian di Kota Bima telah dilakukan, namun belum optimal karena masih ditemui kendala struktural, kultural, dan prosedural, sehingga diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum serta harmonisasi kebijakan untuk menjamin perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan restoratif secara berkelanjutan.

Efektivitas Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Mohamad Ikhwannudin; Januardo Sihombing; Ani Triwati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13737

This study analyzes the effectiveness of legal protection and restitution for victims of sexual violence in Islamic boarding schools within Indonesia’s criminal justice system. Previous studies have primarily examined sexual violence in Islamic boarding schools from theological, educational, and gender perspectives, while research specifically evaluating the implementation of restitution and victim protection in judicial practice remains limited. This research addresses that gap by examining the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and related regulations through concrete court decisions. This study employs a normative-empirical legal method with statutory, case, conceptual, and sociological approaches, focusing on Mungkid District Court Decisions Number 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd and Number 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. The findings indicate that although the legal framework concerning victim protection and restitution is normatively progressive, its implementation remains ineffective due to institutional weaknesses, limited inter-agency coordination, difficulties in enforcing restitution, and hierarchical legal culture within Islamic boarding schools. This study concludes that victim protection in judicial practice remains procedural and has not fully achieved restorative justice. The scientific contribution of this research lies in integrating victimology, legal effectiveness theory, and restorative justice through empirical analysis of restitution implementation in Islamic boarding school cases. Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas kekerasan seksual di pesantren dari perspektif teologis, pendidikan, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi restitusi dan perlindungan korban dalam praktik peradilan masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait melalui putusan pengadilan konkret. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sosiologis melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum dan restitusi telah diatur secara progresif, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya kelembagaan, terbatasnya koordinasi antarlembaga, kesulitan pelaksanaan restitusi, serta budaya hukum hierarkis di lingkungan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban dalam praktik peradilan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan restoratif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan viktimologi, teori efektivitas hukum, dan keadilan restoratif melalui analisis empiris penerapan restitusi dalam perkara kekerasan seksual di pesantren.

Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau Terry Rangga Nugraha; Kadi Sukarna; Ani Triwati; Aji Mulyana
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14041

This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi. Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.

Nilai Keadilan Pemberian Keringanan Sanksi Pidana Bagi Saksi Pelaku Tindak Pidana Kumala Wahyu Paldina; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14349

This study aims to examine the substantive justice of sentence reductions granted to justice collaborators and their implications for victims within the Indonesian criminal justice system. Although previous studies have predominantly addressed the legal status, protection, and certainty of justice collaborators, limited attention has been given to the proportional balance between rewards for offender cooperation and the rights and interests of victims. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis examines the legal framework governing justice collaborators and the judicial reasoning in Decision No. 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI and Decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan through Aristotelian distributive and commutative justice, Gustav Radbruch’s theory of legal values, and Pancasila justice. The findings demonstrate that sentence reductions can be justified as substantive justice when they proportionally recognize a justice collaborator’s contribution to uncovering material truth and identifying principal offenders without eliminating criminal responsibility. However, excessive or insufficiently structured reductions may undermine victims’ sense of justice when punishment is disproportionate to the harm caused. The novelty of this study lies in developing a dual-subject substantive justice framework that simultaneously evaluates the justice collaborator’s contribution and the victim’s entitlement to justice, rather than treating sentence reduction solely as an incentive for offender cooperation. The study recommends clear and measurable proportionality criteria based on the collaborator’s contribution, degree of culpability, impact of the crime, and fulfillment of victims’ rights to truth, recovery, and justice. Penelitian ini bertujuan mengkaji keadilan substantif dalam pemberian keringanan pidana kepada justice collaborator serta implikasinya terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kedudukan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum justice collaborator, sedangkan kajian mengenai keseimbangan proporsional antara penghargaan atas kontribusi pelaku dan hak serta kepentingan korban masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap pengaturan justice collaborator serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan dengan menggunakan perspektif keadilan distributif dan komutatif Aristoteles, teori nilai hukum Gustav Radbruch, dan keadilan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringanan pidana dapat dibenarkan sebagai bentuk keadilan substantif apabila diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi justice collaborator dalam mengungkap kebenaran materiil dan pelaku utama tanpa menghapus pertanggungjawaban pidananya. Namun, keringanan yang tidak memiliki parameter proporsionalitas yang jelas berpotensi mengurangi rasa keadilan korban apabila pidana tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka keadilan substantif yang menempatkan justice collaborator dan korban sebagai dua subjek yang kepentingannya harus dipertimbangkan secara simultan dalam pemidanaan. Penelitian merekomendasikan parameter keringanan pidana yang terukur berdasarkan kontribusi pelaku, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta pemenuhan hak korban atas kebenaran, pemulihan, dan keadilan.

Implementasi Diversi pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak: Diversion Practices in Child Assault Cases at the Investigation Stage Fathkur Rokhim; Kadi Sukarna; Ani Triwati; Rima Saputri
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.11412

This study aims to analyze the implementation of diversion as a legal mechanism at the investigation stage in handling assault cases committed by children at the Demak Police Resort (Polres Demak). Diversion, as regulated in Law No. 11 of 2012, serves as an alternative dispute-resolution mechanism outside the formal judicial process through a restorative justice approach, thereby requiring the active involvement of offenders, victims, their families, the community, and law enforcement authorities. Employing an empirical juridical method and a case-study approach within the Child and Women Protection Unit (Unit PPA) of Polres Demak, data were collected through interviews and literature review, and qualitatively analyzed using the treatment theory of punishment, restorative justice theory, and Friedman’s legal system theory. The findings reveal that the sentencing framework under the Juvenile Criminal Justice System Law aligns with the treatment theory by prioritizing rehabilitation over retribution. The implementation of diversion by Unit PPA generally reflects restorative justice principles, particularly in terms of objectives and procedural stages. However, at the outcome stage, diversion agreements frequently involve transactional compensation practices that may impose undue burdens on child offenders. The main obstacles stem from societal legal culture, including persistent retributive mindsets, limited public understanding of diversion, and disproportionate compensation demands. This study recommends strengthening legal education and enhancing collaboration between the police, community leaders, and social institutions to improve the effectiveness of diversion. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi upaya hukum diversi pada tingkat penyidikan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polres Demak. Diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga memerlukan sinergi antara pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kasus pada Unit PPA Polres Demak, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan telaah pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pemidanaan treatment, teori keadilan restoratif, dan teori sistem hukum Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam UU SPPA telah sejalan dengan teori pemidanaan treatment karena menekankan pembinaan daripada pembalasan. Implementasi diversi oleh Unit PPA Polres Demak sebagian besar telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam aspek tujuan dan proses. Namun, pada tahap hasil kesepakatan diversi, masih ditemukan praktik ganti rugi yang bersifat transaksional dan berpotensi memberatkan pelaku. Kendala utama berasal dari aspek budaya hukum masyarakat yang masih berpola pikir retributif, kurangnya pemahaman mengenai diversi, dan tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional. Penelitian ini menawarkan rekomendasi peningkatan edukasi hukum dan penguatan sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial guna mengoptimalkan penerapan diversi.

PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA Ani Triwati; Doddy Kridasaksana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3787

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlunya upaya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memenuhi hak anak yang berkonflik dengan hukum, menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan stigmatisasi. Diversi tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan tindak pidana. Urgensi penelitian ini karena penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan di antaranya dari aspek substansi hukum yaitu tidak dapat diupayakan dalam pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara anak, sehingga sudah semestinya penyelesaian dapat diupayakan terlebih dahulu di luar proses peradilan pidana termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana perlu diupayakan diversi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak, dengan memberikan kesempatan diupayakan diversi secara kasuistik dengan persyaratan, sehingga pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana lebih memberikan nilai keadilan dan manfaat bagi anak.

Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Sukimin Sukimin; Heru Nuswanto; Ani Triwati
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5859

The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundangundangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bawasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaaanya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum

Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Arsya Yustisia Zahra; Ani Triwati; Muhammad Iftar Aryaputra; Feri Abraham
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6758

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Muhammad Nahdhodin; Kukuh Sudarmanto; Ani Triwati; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8791

The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence. The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.

Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nabila Setya Laksana; Zaenal Arifin; Ani Triwati; Soegianto Soegianto; Ahmad Samudra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.10093

This study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author's economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik remake film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remake film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik remake film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search