Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

STUDI KEPUASAN PESERTA TERHADAP PENYELENGGARAAN HONDA BIKERS DAY 2025: FAKTOR FASILITAS, AKTIVITAS DAN KEBERSAMAAN de Keizer, Hendriady; Fauzany, Riffka; Haryono, Rakhmat; Gunardi, Gunardi
JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA) Vol 5 No 1 (2026): JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA)
Publisher : PUBLISHER ABISATYA DINAMIKA ISWARA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58268/eb.v5i1.266

Abstract

This study aims to analyze participants’ satisfaction with the organization of Honda Bikers Day 2025, focusing on three main factors: facilities, activities, and togetherness. The event is part of a community engagement strategy organized by PT Astra Honda Motor to strengthen loyalty and solidarity among Honda bikers in Indonesia. This research employed a descriptive qualitative approach supported by simple quantitative data collected through questionnaires distributed to 93 participants. Data analysis was conducted descriptively using frequency distribution and thematic analysis of open-ended responses. The findings indicate that overall participant satisfaction falls within the fairly satisfied to satisfied category. The activity and togetherness factors were the most influential in shaping satisfaction, particularly through touring activities, music performances, and inter-community interactions that enhanced solidarity. However, the facilities aspect still requires improvement, especially regarding toilet cleanliness, rest areas, and venue management. It can be concluded that the success of Honda Bikers Day 2025 is more strongly influenced by the value of togetherness and social experience than by technical facility aspects alone. Keywords: participant satisfaction, community event, facilities, activities, togetherness, Honda Bikers Day
PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN IKLIM USAHA YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA Hutahaean, Elyana; Gunardi, Gunardi; Framesthi, Dyah Bayu
JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA) Vol 5 No 1 (2026): JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA)
Publisher : PUBLISHER ABISATYA DINAMIKA ISWARA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58268/eb.v5i1.268

Abstract

Business law is a set of legal norms and regulations that govern economic activities and legal relationships among business actors. The existence of business law is essential in creating legal certainty, protecting business actors and consumers, and supporting the development of a healthy and sustainable business environment. This study aims to analyze the role of business law in regulating economic activities and its contribution to creating legal certainty and improving the investment climate in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research data were obtained through library research, including legislation, academic books, and relevant scholarly literature related to business law. The results indicate that business law plays a significant role as an instrument for regulating business activities, providing legal protection for business actors and consumers, and offering mechanisms for resolving disputes in economic activities. Furthermore, the implementation of business law principles such as transparency, accountability, and legal certainty can enhance investor confidence and promote national economic growth. However, the rapid development of the digital economy requires regulatory adaptation so that business law can accommodate the dynamics of modern economic activities. Therefore, strengthening regulations and effective law enforcement are crucial in creating a fair, stable, and sustainable business environment in Indonesia.
Status Hukum dan Perlindungan Pekerja Platform Digital: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura Vincent; Gunardi Lie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5204

Abstract

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah melahirkan model kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana pekerja platform digital berada dalam zona abu-abu hukum antara kategori “pekerja” dan “kontraktor independen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi status hukum pekerja platform serta membandingkan kerangka perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, status hukum pekerja platform masih didominasi oleh konsep “kemitraan” yang cenderung semu, di mana pekerja memiliki posisi tawar rendah dan perlindungan jaminan sosial yang belum memadai. Sebaliknya, Singapura telah melakukan langkah progresif melalui Platform Workers Act yang memberikan pengakuan hukum khusus bagi pekerja platform, mencakup perlindungan kecelakaan kerja dan kontribusi dana pensiun (CPF) tanpa harus menyematkan status karyawan penuh. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang lebih spesifik guna menciptakan keadilan bagi pekerja platform. Kesimpulan dari studi ini merekomendasikan perlunya kategori hukum ketiga (sui generis) dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk mengakomodasi karakteristik unik pekerja platform yang memiliki subordinasi ekonomi namun memiliki fleksibilitas kerja, guna menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan mereka di masa depan demi tegaknya keadilan sosial.
Ketidakpatuhan Perusahaan dalam Pembayaran Upah Lembur : Studi Kasus PT SAI Apparel Industries Charisse Evania Tansir; Gunardi Lie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5332

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi praktik ketidakpatuhan dari perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab mereka dalam pembayaran upah lembur melalui analisis kasus pada PT SAI Apparel Industries. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki jenis-jenis pelanggaran dalam konteks hukum ketenagakerjaan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan para pekerja dan hubungan industrial yang terjadi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kajian akademis, dan sumber hukum lainnya, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan dalam pembayaran upah lembur merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat mengikat, yang berdampak signifikan pada pengurangan pendapatan, motivasi kerja, serta kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Selain itu, situasi ini dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam hubungan industrial. Studi ini juga menunjukkan bahwa pekerja memiliki beberapa opsi penyelesaian, mulai dari perundingan bipartit hingga mengajukan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial, meskipun pelaksanaannya sering terkendala oleh kurangnya akses dan posisi tawar yang lemah dari pekerja. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dan memperkuat pengawasan dari pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja secara efektif.