Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Arena Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Kesehatan: Jurnal Ilmu- Ilmu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi dan Analis Kesehatan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Interdisciplinary Social Studies Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Rechtsnormen Journal of Law Journal Of Law Sciences (Legisci) Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Tina Marlina
Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IJAZAH NYA DIJADIKAN JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBERI KERJA (STUDI PENELITIAN DI DISNAKER KOTA CIREBON) RIZKY NAAFI ADITYA; TINA MARLINA
Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5022

Abstract

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk dapat bekerja pada perusahaan, seseorang menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa dirinya telah selesai menempuh pendidikan. Pada beberapa perusahaan ada yang menerapkan sistem penahanan terhadap ijazah asli pekerja. Peraturan perusahaan itu dibuat secara sepihak oleh pengusaha secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait boleh atau tidaknya dilakukan penahanan ijazah. Kekosongan hukum yang terjadi terhadap penahanan ijazah asli pekerja perlu adanya pengaturan terkait sehingga dapat menjadi payung hukum demi melindungi hak dan kepentingan pekerja maupun pengusaha agar sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan dalam melaksanakan hubungan kerja. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang ijazah nya dijadikan jaminan oleh perusahaan dan Bagaimanakah peran dan upaya disnaker terhadap ijazah tenaga kerja yang dijaminkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum adanya aturan atau regulasi hukum yang mengatur tentang permasalah jaminan ijazah dan disnaker dalam hal ini berperan sebagai mediator terhadap perselisihan antara tenaga kerja/pekerja dengan perusahaan pemberi kerja dengan adanya proses mediasi disnaker dapat melihat permasalahan yang sebenarnya. Dan perlu adanya aturan yang jelas mengenai penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan, karena pada saat ini tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang itu. Dan juga Dinas tenaga kerja perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan penahanan ijazah karena itu merupakan pelanggaran HAM dan tidak ada dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON) Sintia Dwi Jayanti; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5051

Abstract

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah regular. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangny asarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah regular. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluasluasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.
KEKUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) ATAS TANAH DALAM PROSES MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Yeni Puspita Dewi; Tina Marlina; Irma Maulida
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5014

Abstract

Tanah.merupakan.salah.satu.sumber.penghidupan bagi masyarakat dan menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah. Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa adanya kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah harus menyelenggarakan pendaftaran atas tanah guna membuktikan tanda kepemilikan, hal ini dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban atas pemanfaatan tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah ini adalah Bagaimana kekuatan akta jual beli (AJB) dalam pensertipikatan tanah dan Bagaimana proses akta jual beli (AJB) menjadi sertipikat hak milik (SHM). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang memiliki maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian munuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Hasil penelitian dan merupakan sebagai tujuan akhir dari pembuatan akta tanah yaitu untuk mendapatkan sertipikat sebagai. Penjaminan hak atas tanah tersebut yaitu dikarenakan adanya sertipikat atas tanah karena yang telah dilengkapi dengan surat ukur mengenai batas-batas tanah secara pasti sehingga dapat menjamin kepastian objeknya.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Gusti Yosi Andri; Annisarahmah Utami Susanto; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8722

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Andri, Gusti Yosi; Susanto, Annisarahmah Utami; Marlina, Tina
Hukum Responsif Vol 14 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8722

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
LEGAL PROTECTION FOR WORKERS ON OCCUPATIONAL SAFETY AT PT. MEGA RAYA PROPERTY Kaenama Muhammad, Yunan; Marlina, Tina; Maulida, Irma
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9535

Abstract

The implementation of occupational safety has the primary goal of improving and maintaining all workers' physical, mental, and social welfare in all types of work, preventing health problems caused by work, and avoiding accidents during work. Cirebon is one area famous for its significant progress in industrial development, one of which is in the construction sector. These jobs have a high risk of work accidents during the construction process of construction projects because work safety standards are still inadequate. This is evidence of the lack of attention to the importance of occupational safety in construction work. In this study, a normative juridical approach method is used, namely literature law research, which is carried out by researching library materials or secondary data. Then, it continued with the collection of primary material data through direct interviews and observations as well as secondary materials obtained from literature studies in the form of law books, legal journals, and other literacy associated with the core of this research. The study results show that: (1) The form of legal protection in PT. Mega Raya Property uses a form of preventive legal protection because the company uses its policies in the employment agreement in the form of an oral agreement, so the form of legal protection for workers is not optimal because workers do not get their rights optimally and clearly if something happens. (2) The efforts to resolve work accident cases experienced by workers have been carried out based on the policy of PT. Mega Raya Property is per Government Regulation Number 82 of 2019 concerning the Implementation of Work Accident Insurance and Death Insurance Programs, and the final results are determined based on mutual agreement.
IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS FOR HEALTH WORKERS IN PRIVATE HOSPITALS Fahri Alpalah, Oka; Marlina, Tina; Yosi Andri, Gusti
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9536

Abstract

The company's activities are essentially a joint effort between employers and workers to grow the company and improve workers' welfare. This research was conducted based on the author's interest in finding out the implementation of the work agreement between midwives and Dera As-Syifa Hospital, where, based on the secondary data that the author obtained, the work agreement form is PKWT. The Manpower Law has stipulated that PKWT is only for jobs that are not permanent or core business. The problem in this study is :P First, we will discuss implementing the work agreement between Dera As-Syifa Hospital and Health Workers. Second, what are the legal consequences if the minimum wage paid is not by the UMP/UMK Brebes? This study uses a normative research method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data. Then, it continued with the collection of primary material data through direct interviews and observations as well as secondary materials obtained from literature studies in the form of law books, legal journals, and other literacy associated with the core of this research. The results of the study showed that PKWT used in the working relationship between midwives and Dera As-Syifa Hospital based on Permenkes 1199 of 2004, which regulates the employment relationship for health workers can be held with PKWT so that it is an exception to the provisions regulated in the Manpower Law along with the Job Creation Law and PP 35/2021. However, the implementation of PKWT at Dera As-Syifa Hospital is still not appropriate because there is still a probationary period of 4 months with salary deductions, so during the probationary period, the salary is not by the provisions of the minimum wage applicable in Brebes Regency. According to relevant regulations, companies that provide salaries below the minimum wage can be subject to sanctions and automatically change PKWT to PKWTT. However, such conditions do not affect the company; workers still receive such treatment.
LEGAL PROTECTION FOR LOSS OF MOTORBIKES IN THE PARKING LOT OF THE TOURISM CENTER OF CIREBON REGENCY BASED ON REGIONAL REGULATION NO.11 OF 2019 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF PARKING: (Case study in Bukit Cinta – Mundu, Cirebon Regency) Andita Alfarisy, Panji; Marlina, Tina; Maulida, Irma
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9550

Abstract

Chapter 18, paragraph (1) of the Consumer Protection Law is included and regulated regarding the provisions for the Inclusion of Standard Clauses, where "Business actors in offering goods and or services intended for trading are prohibited from making or incorporating standard clauses on every document and or agreement when stating the transfer of responsibility of business actors", Chapter 18 paragraph (2) of the Consumer Protection Law states that "Business actors are prohibited from including standard clauses whose disclosure is difficult to understand". Chapter 32 of Cirebon Regency Regional Regulation No. 11 of 2019 which states that "Getting a sense of security for the use of Parking Space Units (SRP)". This type of research is Normative Law, which analyzes laws, regulations, and other legal materials. The problem in this study is how to provide legal protection for consumers who lose their motorbikes in the parking lot of the Bukit Cinta Tourism Center, Cirebon Regency and how to resolve disputes in the event of losses on the part of consumers who are parked in the parking lot of the Bukit Cinta Tourism Center, Cirebon Regency.Legal protection for consumers in the parking of motor vehicle tourism objects in Cirebon does not yet exist because of the standard clause on ticket parking related to the transfer of responsibility for the parking manager. This is clearly contrary to Chapter 18, paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Including a standard clause with the transfer of responsibility has violated the freedom of contract in the Civil Code. Efforts to resolve disputes if there is a loss to the owner of the vehicle parked at the tourist attraction, then to divide or transfer the burden of responsibility, the parking manager can collaborate with the insurance company to provide parking insurance for each consumer. To protect consumers legally, several options of legal remedies can be pursued by litigation or non-litigation, such as mediation, mediation at the Directorate of Consumer Protection, the Dispute Resolution Agency (BPSK), and the District Court
KUNINGAN REGENCY GOVERNMENT POLICY ON THE CIRCULATION OF EXPIRED FOOD Malik Fidale, Faisal; Marlina, Tina; Harmono
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9569

Abstract

Consumer Protection is any effort that guarantees legal certainty to protect consumers against expired food. This study aims to explore policies and legal protections for consumers related to expired foods, as well as the efforts that consumers can take in dealing with them. In this study, the author uses a normative juridical approach, which is a method of literature law research which is carried out by researching library materials or secondary data. Then it was continued with the collection of data on secondary legal materials obtained from literature studies in the form of law books, legal journals, and other literacy associated with the core of this research. Verification of tertiary legal materials obtained from law dictionaries, Indonesian Language dictionaries, and other dictionaries. This research can provide new insights for legal practitioners and judges in developing civil law. In addition, the study also promotes a better understanding of the role of the local government in Kuningan Regency in improving consumer protection and overcoming barriers such as public mindset, buyer negligence, lack of knowledge about expired food, and inadequate legal supervision.
Co-Authors 'Aisy, Radya Rahadatul Adzikri, Muhamad Wildan Andita Alfarisy, Panji Andri, Gusti Yosi Annisa Tya Zavira Annisarahmah Utami Susanto Aprilianti, Viona Aufiya, Zelfi Ghaffar Aulia, Dhea Wardah budiyanti, setia Dudung Hidayat Fahri Alpalah, Oka ferdi ardiansyah, ferdi Fitriani, Andriana Aulia Gumilang, Iwan G Gumilang, Iwan G. Gusti Yosi Andri Handiriono, Raden Handiriono, Rd. Harmono Harun, Nurhidayati Ika Putri, Dessy Irma Maulida Irwany Indriyanti, Diah Ismayana Ismayana Istikomah, Umi Kaenama Muhammad, Yunan Kamil, Insan Kirana, Cindy Asya Kiren, Bilqis Fetmy Kumala, Dora Kartika Lazuardy, Moch Syahren Malik Fidale, Faisal Maulana Malik Afif Nasuha Maulida, Irma Maulinda, Irma Mega Puspa Mandiri Milyanti, Mia Nisa, Qoirun Permana, Choerul Gilang Pradila, Yudhistira Adi Purwanto, Erix Putri, Dessy Ika Rachmawati, Maya Rahman, Hanfi Pauzia Ramdhani, Susan Sintia RIZKY NAAFI ADITYA Shonia, Ana Naela Sintia Dwi Jayanti Siti Maria Ulfah, Siti Maria Solichin Solichin Solichin Solichin Susanto, Annisarahmah Utami Tantowijaya, Bibit Umar, Jaenudin Wahyudin, Hafidz Waluyadi Yaman, Rico Yulio Yasir, Nazib Mohamad Yeni Puspita Dewi Yosi Andri, Gusti Yuniarsih Genuni, Rianda