Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Menggunakan Sistem Agroforestri Alvi Syahrin; Dahlia Kusuma Dewi; Nur Asiah; Peni Patriani; Andrio Bukit
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8617

Abstract

Indonesia, especially Binjai City, uses an agroforestry system by utilizing the land of the residents of Binjai City by planting several cultivated plants, especially horticultural annuals and forest trees. The goal is to reduce the use of chemical pesticides and get the yield of land planted with horticultural crops in a relatively fast time, compared to forest crops whose productivity is relatively long. The sad thing is that the land will cause soil damage and will not become one of the providers of oxygen sources (O2) on Earth due to the reduced number of trees planted. There are also several other disadvantages, namely the competition between trees and horticultural crops in terms of fighting for nutrients and sunlight and the last weakness is the increasing labor costs, especially the role of women. The problem raised in this study is the role of women in environmental conservation using the Agroforestry system. The method carried out in this study is an observation method using a qualitative descriptive method that analyzes the problem under study. The result of her research is that the Government must conduct counseling or presentation of material about the Agroforestry system to women directly so that it is easier to understand
Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Aben Bintang Manondang Situmorang; Alvi Syahrin; Sunarmi Sunarmi; M. Ekaputra
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.8713

Abstract

Penelitian ini terkait dengan adanya kasus perusakan lingkungan hidup oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus/2016. Putusan tersebut mengadili Terdakwa “JH” selaku Direktur Utama PT GDS atas perbuatannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, buku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Dalam amar putusan tersebut ada hal yang menarik terkait pidana tambahan perbaikan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dari membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT GDS. Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini terdapat makna “tanaman keras” yang tidak dijelaskan oleh majelis hakim. Istilah tanaman keras ini tidak diatur sama sekali mengenai definisi tanaman keras yang sesungguhnya. Permasalahan penelitian ini, yaitu: pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pidana tambahan terhadap putusan tindak pidana lingkungan hidup; kekuatan eksekutorial jaksa dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Putusan pengadilan sebagai data sekunder didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Dengan menggunakan analisis kualitatif, maka hasil penelitian, bahwasanya masih terdapat kekosongan hukum dalam eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup; dan tidak adanya upaya paksa dari Kejaksaan Negeri Pangururan dalam melaksanakan eksekusi Putusan MA.RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016. Sebab, tidak ada sanksi tindakan tata tertib yang dikenakan kepada PT. GDS apabila tidak melaksanakan pidana tambahan tersebut.
The Problematics of Turning on The Main Light Lettings For Two-Wheeled Motor Vehicle Under The Laws Number 22 Year 2009 on Traffic And Road Transport Juliani Prihartini; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Marlina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

For two-wheeled vehicles, it is expressly required by Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation to switch on the primary lights during the day. A requirement for vehicle eligibility on the road is the regulation of this obligation. The provisions in the UULLAJ do not yet control the ATPM's accountability for vehicle requirements that ensure the headlights stay on and the availability of an automatic device as a warning when the headlights are damaged. This has ramifications for traffic-related duties performed by the National Police in the area of law enforcement. Only drivers who fail to fulfil their requirements to ensure the specifications of their primary lights throughout the day without touching the ATPM are the targets of law enforcement. Because there was no legal framework for the Police to take action against the ATPM, this law enforcement was not carried out. In reality, considerations of legal certainty, justice, and advantages must be given while establishing a legal norm. Data were collected using interviews as main sources and library research as secondary sources. This study employs a qualitative research methodology and is a descriptive analysis.