Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Abdi Ilmu Ilmu Hukum Prima Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Jurnal Pencerah Bangsa Journal Publicuho Mahadi : Indonesia Journal of Law
Alvi Syahrin
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Peran BPKP Dan Inspektorat Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pns Daerah (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2247. K/Pid.sus-K/2013) Novita Polina Sitompul; Alvi Syahrin; M Ekaputra; Faisal Akbar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah dalam perspektif otonomi daerah politik anggaran adalah  kebijakan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber- sumber pendapatan dan/atau penerimaan daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan anggaran yang dimaksud adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik bukan kebijakan yang melindungi kepentingan kelompok apalagi pribadi, anggaran negara/ daerah adalah milik rakyat yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Dalam prinsip negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, Konsep yang baik untuk mengelola keuangan Negara adalah Good Financial Governance (GFG).Spirit dari politik anggaran yang harus dilakukan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) adalah GFG. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Pembahasan dari penelitian ini, BPKP dan Inspektorat sebagai audit publik harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal dan pengalaman professionalnya dari seorang auditor akan saling melengkapi satu sama lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Dalam prakteknya BPKP hanya menggunakan alat bukti ataupun petunjuk yang disediakan oleh kejaksaan, pada dasarnya BPKP dan Inspektorat sebagai Pengawas Intern harus memiliki SDM Auditor, Auditor yang berfungsi melakukan audit forensik atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.Fungsi Preventif BPKP dan Inspektorat Daerah, Tindak Pidana Korupsi, PNS
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Kegiatan Investasi Uang Virtual (Cryptocurrency) Nada Indah Fitrahhani; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Detania Sukarja
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan kegiatan investasi yang menggunakan uang virtual (cryptocurrency) tentunya akan mampu menghilangkan jejak pencucian uang. Pengidentifikasian tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi yang menggunakan uang virtual (cryptocurrency) dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang berorientasi untuk menyembunyikan asal mula uang selanjutnya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi uang yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering), dapat dikaji melalui penerapan teori identifikasi yang merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena memberikan kemungkinan kemudahan dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut.
Criminal Liability of Perpetrators of Unauthorized Management of Medical B3 Waste Without License: (Study of Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/PID.B/LH/2020/PT Smg) Anaria Br Ginting; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.113

Abstract

Criminal responsibility leads to the perpetrator with the intention of determining whether the defendant or suspect can be held accountable for a criminal offense that occurs. Solid Medical Hazardous Waste is goods or materials left over from activities that are not reused which have the potential to be contaminated by infectious substances. The Indonesian Ombudsman in 2021 noted that there were at least 138 million tons of medical waste that were not properly managed, so it is necessary to deal with the management of medical B3 waste in Indonesia. This research uses normative juridical legal research because it wants to examine laws and regulations and judges' decisions relating to the management of B3 waste without a license. The approach in this research uses a case approach by examining the case in Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/Pid.B/LH/2020/PT Smg which have permanent legal force. The conclusion in the study shows that in Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/Pid.B/LH/2020/PT Smg is that the criminal liability of the perpetrators of medical B3 waste management at Salatiga Regional Hospital is not correct regarding the application of the law, this is because the judge in deciding this case did not pay attention to changes in the rules related to the article charged had been deleted by the Job Creation Law before the judge made a decision. The defendant should have been acquitted of the criminal charges.
Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan Ridho Mubarak; Alvi Syahrin
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.8298

Abstract

Artikel bertujuan untuk membahas tentang Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. Masalah difokuskan pada bagaimana penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan dan bagaimana efektivitas hukum pidana tambahan terhadap pemulihan lingkungan hidup. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan diatur didalam Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; Perbaikan akibat tindak pidana; Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Efektivitas pidana tambahan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Sanksi pidana tambahan berupa tindakan itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu berdampingan dengan sanksi pidana pokok.
Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter Dalam Transplantasi Organ-Jaringan Pada Tubuh Manusia Henry Joni Rambe; Alvi Syahrin; M. Hamdan; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transplantasi organ-jaringan tubuh manusia merupakan suatu tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi organ tubuh yang rusak berat. Gangguan fungsi organ tubuh yang rusak dalam arti organ tersebut memang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan keadaan ini dapat mengganggu sistem metabolisme dan kelangsungan hidup orang tersebut. Transplantasi berasal dari kata transplant yaitu to take up and plant to another atau mengambil dan menanamkan organ-jaringan ke tempat lain di dalam tubuhnya atau tubuh orang lain dengan tujuan pengobatan. Menurut kamus Oxfortd transplant adalah take one organ from one person, animal, part of the body and put it in to or on to another yang artinya mengambil organ dari seseorang, hewan atau bagian tubuh dan memindahkannya pada tubuh kita atau tubuh orang lain. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan secara tegas tentang pengertian dari transpalntasi, namun pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I ketentuan Pasal 1 ayat (5) ada memberikan definisi secara jelas tentang transplantasi yaitu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan organ atau alat-alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah metode penelitian normatif atau legal research sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi pidana praktik dokter pada transplantasi organ-jaringan manusia setelah memenuhi unsur berupa Informed Consent berupa perbuatan dengan kesalahan yang disengaja ataupun kelalaian, yang telah melawan hukum serta telah berakibat pada pasien dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda disamping sanksi administratif dan sanksi perdata.
Guru Dan Perspektif Pendidikan Islam Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Henry Joni Rambe; Alvi Syahrin; M. Hamdan; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidik harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik secara spiritual, intelektual, serta moral. Pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan jamani dan rohaninya peserta didik. Islam telah mengatur dengan terperinci bagaimana yang dikatakan sebagai pendidik, bagaimana Pendidikan itu, dan bagaimana cara mendidik anak usia dini. Sebagai seorang tenaga pendidik cukup apa yang telah diajarkan oleh islam saja yang menjadi pedoman utama kita. Menjadi seorang guru yang sabar, tawadhu, berakhlak mulia, menyebarkan ilmunya dengan baik, sehingga mampu mencerdaskan generasi bangsa. Menjadi seorang guru tidak sulit, namun menjalankan tanggung jawab seorang guru yang sulit. Maka dari itu niat kan bekerja karena Allah SWT
Penerapan Ketentuan Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg Lingkungan Hidup) Gilbeth Abiet Nego Sitindaon; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembakaran lahan diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tidak optimal karena menjatuhkan sanksi di bawah pidana yang minimal. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembakaran lahan dinilai telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Adanya landasan dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan dengan pidana minimum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang menganalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak memenuhi rasa keadilan . Putusan majelis hakim dalam perkara ini dan tuntutan yang diajukan jaksa bahkan kurang dari 1/3 sanksi pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan
Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan Imanuel Sembiring; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.156

Abstract

Perseroan dalam menjalankan usahanya sering melakukan perbuatan pidana baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian karena berfokus pada keuntungan seperti salah satunya melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kesalahan direksi dalam mengurus perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dalam tindak pidana tersebut seharusnya perseroan terbatas dan direksi secara bersama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan direksi dalam mengurus perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitin ditemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan masih belum terdapat keharmonisan dalam penentuan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan, seharusnya Perseroan Terbatas dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan perseroan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dengan Short Massage Service (SMS) (Study Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr) Joy Ananda Putra Sianipar; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Dalam putusan tersebut, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang bernama Azril Sopandi berupa penghinaan terhadap korban melalui Short Massage Service (SMS). Oleh karena itu, perlu dikaji aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong melalui SMS, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran berita bohong (hoax) melalui SMS terkait dengan Kabupaten Selayar Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Slr dan alasan penghapusan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui penyebaran hoaks melalui SMS dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/ Pid.Sus/2017/PN.Slr.
Penerapan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati Dahlia Kesuma Dewi; Alvi Syahrin; suhaidi suhaidi; Mohammad Ekaputra; Mahmud Mulyadi; Edi Yunara; Mohd Din; Dahris Siregar; Jamaluddin Mahasari; Andrio Bukit
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v2i1.560

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kualitas sumber daya alam Indonesia juga semakin memburuk. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada sumber daya alam. Permintaan manusia yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pasti akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang penting harus dijadikan legislasi untuk menangani masalah lingkungan terkait dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hukum pengendalian masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip Ultimum Remedium yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai penyebab belum optimalnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena belum adanya kepolisian yang menerapkan prinsip koreksi akhir. Asas ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku apabila sanksi administratif tidak maksimal.
Co-Authors Aben Bintang Manondang Situmorang amelia alsa Anaria Br Ginting Andrio Bukit andrio Bukit Andrio Bukit Antonius Bangun Silitonga B.A.S. Faomasi Jaya Laia Budi Prakarsa Ketaren Dahlia K Dewi Dahlia Kesuma Dewi dahlia kusuma dewi Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang Dewi Ervina Suryani Dina Eriza Valentine Purba Edi Yunara Ekaputra, Mohammad Faisal Akbar Fatmawati Fatmawati Febby Farizky Siregar Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Henry Joni Rambe Imanuel Sembiring Jamaluddin Mahasari Jelly Leviza Joy Ananda Putra Sianipar Juliani Prihartini Libert Hamonangan Habeahan M Eka Putra M Ekaputra M Hamdan M. Eka Putra M. Ekaputra M. Hamdan Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marlina Martuasah Tobing Moch. Ekaputra Mohd Din Nada Indah Fitrahhani Novita Polina Sitompul Nur Asiah Peni Patriani Restu Y.S Zendrato Ridho Mubarak Roi Baringin Tambunan Rudy Haposan Siahaan Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Yefta Nikoyas Tarigan