Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.071
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Ners JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) INFOKUM Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ekonomi Innovative: Journal Of Social Science Research
Redyanto Sidi
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektifitas dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Alprindo Sembiring; Redyanto Sidi
Jurnal Ners Vol. 8 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v8i1.17937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi hak dan kewajiban rumah sakit serta pasien dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, serta bagaimana efektifitas dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum terhadap peserta BPJS kesehatan studi rumah sakit umum sembiring deli tua. Hasil penelitian yaitu Hak dan kewajiban rumah sakit serta pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan, telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan dan Undang-Undang di Indonesia. Pasien umum dan peserta BPJS memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Namun, peserta BPJS memiliki kewajiban membayar iuran dan harus mengikuti sistem rujukan yang ditetapkan. Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua beroperasi sesuai dengan berbagai peraturan dan Undang-Undang, termasuk sistem rujukan pelayanan kesehatan. Selama periode Juli, RSU Sembiring berhasil melayani 8318 pasien BPJS. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan di lapangan tetap ada dan memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan. RSU Sembiring secara umum berhasil dalam melayani peserta BPJS Kesehatan dengan efektif dan mematuhi hukum. RSU Sembiring merupakan contoh bagaimana fasilitas kesehatan harus terus beradaptasi dan bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap tantangan yang ada, demi memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan perlindungan hukum bagi peserta BPJS.
PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM Redyanto Sidi; Andika Putra
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 03 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i03.4275

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi siapapun, tentu sehat adalah sebuah anugerah yang amat sangat tinggi nilainya, terlebih ada satu sisi dimana orang-orang banyak berupaya untuk tetap sehat atau bahkan mengharapkan kesembuhan dengan mengonsumsi obat-obatan, mulai dari obat yang tergolong biasa, hingga sampai obat yang tergolong keras, mulai dari obat yang bebas di beli dimanapun hingga sampai obat yang wajib mengantongi resep dokter. Hal itulah yang menjadi locus penelitian kami. Bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban hukum akan peredaran obat keras yang diperjual belikan atau dikonsumsi dengan tanpa resep dokter. Dengan metode penelitian yuridis normati kami berharap dapat memaksimalkan tema ini untuk dibahas hingga nantinya mendapatkan klimaks atau kesimpulan yang dapat menjadi acuan para akademisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian kami setelah membaca berbagai regulasi dan undang-undang didapati bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan obat keras yang sudah ditentukan tanpa mengantongi resep dokter, buruknya pengaruh terhadap pendidikan Islam. Seperti yang diatur pada pasal 196 sampai pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman 10 tahun atau denda 1 miliar, begitupun dengan konsumen sebagai pengguna dapat dijerat undang-undang narkotika apabila obat keras dimaksud mengandung psikotropika, Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Co-Authors Abdi Kurniawan Purba Ahmad Akbar Hasibuan Alprindo Sembiring Meliala Andika Putra Andika Putra Bambang Fitrianto Bambang Fitriyanto Beni Satria Beni Satria Cashtry Meher Dessy Listiawati M Firman Halawa Hasan Basri Helminur Iskandar Sinaga Henry Aspan Henry Jimmy Gultom Hetty Okamona Rumahorbo Hutri Ayu Dwisartika Irda Rienta Maela Irhamuddin Irhamuddin Irman Halawa Irsyam Risdawati Khaliluddin Khaliluddin Laurentus Hermanuel Lbn. Gaol M Fachrurozy Mahzul Harahap Muhammad Abrar Ali Muhammad Ari Syahputra Muhammad Arif Sahlepi Nini Deritana Nirmayana Sinaga Purwoko, Agus Reza Fazri Prasetyo Riski Darwaman Rizky Ayu Ronnie Juliandri Rudi Rahmadsyah Sastra Wirawan Sumarno Syaiful Asmi Hasibuan Tengku Keizerina Devi Azwar Tengku Riza Zarzani N Yasmirah Mandasari Saragih Yohnly Boelian Dachban Yohny Anwar