Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.926
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dinamika Jurnal Komunikasi Hukum Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Constitutional Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal HAM Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI TAHKIM Jurnal Yudisial Al-Maslahah Al Ahkam Jurnal Simbur Cahaya Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Istinbath : Jurnal Hukum TASAMUH: Jurnal Studi Islam Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu) In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurnal Konstitusi Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Unisia Al-Bayyinah Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Faiq Tobroni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGENALAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SISWA DI PERBATASAN : PENGABDIAN MASYARAKAT DI PULAU SEBATIK Tobroni, Faiq
Empowerment Vol. 3 No. 01 (2020): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v3i01.2876

Abstract

Human Rights Study does not only serve to introduce the freedom that everyone has. This study is also appropriate to be used as a media to strengthen nationalism. The purpose of service is to provide an understanding of the important role of the state in respecting, protecting and fulfilling human rights, this understanding will strengthen the spirit of love of every citizen of his country (nationalism). Utilizing this relationship, the author innovates service through the introduction of human rights to students in border areas to strengthen their nationalism. This service method is carried out with several activities, namely telling stories, singing and playing guesses related to the theme of human rights. The choice of some of these activities is intended to adjust the service goals, namely elementary school students. Paying attention to the psychology of their age, the introduction of human rights is done in such a way that is in a language that is easily understood by children of primary school age. The result of dedication is that even with simple language and fun techniques, this service has succeeded in introducing human rights to elementary school students while at the same time strengthening their nationalism by connecting the concept of the struggle for human rights with the struggle for Indonesian independence.Keywords: Human Rights, Independence, Nationalism and Students. AbstrakKajian Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berfungsi mengenalkan kebebasan yang dimiliki setiap orang. Kajian ini juga layak digunakan sebagai media penguatan nasionalisme. Tujuan pengabdian adalah memberikan pemahaman pentingnya peran negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, pemahaman ini akan memperkuat semangat kecintaan setiap warga negara kepada negaranya (nasionalisme). Memanfaatkan hubungan tersebut, penulis menginovasi pengabdian melalui pengenalan HAM kepada siswa di wilayah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme mereka.  Metode pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yakni bercerita, bernyanyi dan bermain tebak-tebakan berkaitan dengan tema HAM. Pilihan beberapa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan sasaran pengabdian, yakni siswa sekolah dasar. Memperhatikan psikologi usia mereka, pengenalan HAM dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak usia sekolah dasar. Hasil pengabdian yaitu walaupun dngan bahasa yang sederhana dan teknik yang menyenangkan, pegabdian ini berhasil memperkenalkan HAM kepada siswa sekolah dasar sekaligus memmperkuat nasionalisme mereka dengan cara menghubungkan konsep perjuangan HAM dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kemerdekaan, Nasionalisme dan Siswa.
PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19 Tobroni, Faiq
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28062

Abstract

Kebebasan beragama adalah salah satu HAM yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19, Indonesia terpaksa membuat kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan untuk memutus penyebaran virus tersebut. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana konsep pembatasan keagamaan dalam hukum HAM? dan bagaimana pembatasan keagaman dalam penanganan Covid-19 di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum HAM? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpukan sebagai berikut. Menuurt instrumen HAM internasional, kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan harus memperhatikan kategori kebebasan yang terbatasi dan ketentuan penafsiran dalam menggunakan instrumen HAM internasional untuk merumuskan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan hanya diperbolehkan pada kegiatan keagamaan kategori kebebasan forum eksternal. Sementara, ketentuan penafsiran yang harus diperhatikan adalah kejelasan rumusan tujuan pembatasan, tidak diskriminatif, tidak berimplikasi meniadakan hak, adanya kesebandingan antara tujuan dan mekanisme pembatasan, dan langkah objektif dalam perumusan pembatasan. Dalam menangani Covid-19, Pemerintah Indonesia telah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang salah satu implikasinya adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Rumusan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut terdokumentasi dalam rangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis. Semua kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut telah memenuhi beberapa ketentuan dalam instrumen HAM internasional
Rethinking Posisi Mahram Pria Dalam Fiqih Safar Perempuan (Membendung Feminisasi Pengangguran Dengan Analisis Hukum Kritis) Tobroni, Faiq
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 9 No. 1 (2010)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2010.91.41-61

Abstract

According to a hadits three main factors making a man to become a "mahram" for women are: direct kinship, marriage and breastfeding. The concept of "mahram" doesn't only effect the provisions of marriage, according to some opinions, but also effects woman's chance of working in public. It is here where the dispute about woman's permissibility to go far away (safar) without her "mahram" arising. Those who only conclude the hadits literally forbid woman to travel without "mahram". Those conclude contextually as well as essentially tend to permit woman to go far away whitout "mahram". According to latter, the role of "mahram" in protecting woman can be substituted to the state. This paper doesn't only explore the substantial advice of concept of "mahram" but also analyzes it in the perspective of critical legal studies. I think this analysis is very important to produce an "ijtihad" siding with woman, appreciating the development of society and regulating the progressive law (regulatingnot only a obligation "wujUb" and a prohibition "tahnm" but also a recommendatian "nadb", mere permissibility "ibahah" and abomination "karahah").
Kesetaraan Gender: Panggilan Nurani Membebaskan "Manusia yang Dianggap Kelas Dua" Tobroni, Faiq
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 9 No. 2 (2010)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2010.92.297-304

Abstract

Judul Buku : Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus KekerasanEditor : Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS.Penerbit : PT Refika Aditama Kata BandungTahun terbit: Maret 2010Volume : 136 + X halaman.
Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel Tobroni, Faiq -
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38835

Abstract

Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscyaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertjuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumpahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.
Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel Tobroni, Faiq -
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38835

Abstract

Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscyaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertjuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumpahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.
Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tobroni, Faiq
Jurnal Konstitusi Vol 12, No 3 (2015)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.821 KB) | DOI: 10.31078/jk1239

Abstract

This paper has three key issues. The first issue discusses the arguments constructed by applicant of judicial review (JR) to assess the constitutional rights’ violations caused by the application of Article 2 (1) UUP. The second issue discusses on how the Constitutional Court (MK) seated position of state associated marital affairs in the rejection of JR. The third issue discusses model of freedom of ijtihad (legal thought) on interfaith marriage as the impact of MK’s Decision. Based on    the discussion, regarding to the first issue, the applicant of JR assess the application of Article 2 (1) UUP has legitimized the state as the sole interpreters of religious teachings for a requirement validity of the marriage. According to the applicant,  the role is used by the state (The Office for Religious Affairs/KUA) to not accept interfaith marriage. This refusal led to the violation of some other constitutional rights. Furthermore, as the findings of the second issue, MK’s decision has placed   the real position of state not as interpreters of religious teachings, but merely to accommodate the results of religious scholars’s ijtihad regarding marriage into the state law. Thus, it is not true that the state has violated the constitutional right to more intervene the religious life of citizens. Last findings as the third issue, MK’s decision has affected the model of ijtihad freedom on interfaith marriage. Actually interfaith marriage can still be served through the Civil Registry Office (KCS). KCS could be an alternative way to facilitate the interfaith marriages for all religions in Indonesia. Special for KUA, the institution reject to record interfaith marriage.   In this way, it only accommodates freedom of ijtihad within the limits of ijtihad jama’i. KUA just accomodates ijtihad by institutions such as the Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and other similar institutions that reject interfaith marriage. Special for marriage in muslim community, ijtihad jama’i is better than ijtihad fardiy because the second could trigger the liberalization of marriage laws (temporary marriages, polygamy more than four, underage marriages and denial of recording).
Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 2 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.049 KB) | DOI: 10.31078/jk927

Abstract

This paper aims to criticize the contradictions of Rights of Coastal Management (HP-3) against the 1945 Constitution and the spirit of community empowerment. HP-3 became norm of the procedures for permitting management of Coastal and Small Islands Resources (SDP-PPK) as regulated in Law Number 27 Year  2007.    The recent study collects data through literature approach and analyzes them through qualitative methods. The findings are as follows. HP-3 is contrary to the 1945 Constitution. Unconstitutionality of HP-3 is caused by changing  SDP-PPK  from being common property right to be property right and ignoring alignments    to vulnerable populations (indigenous and traditional fisherman). The principle of empowerment that has significant power to revive the spirit of the constitution in HP-3 is improvement of capabilities and power for vulnerable people. These steps must be taken by creating articles that contain affirmative action for vulnerable people.
Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.584 KB) | DOI: 10.31078/jk1035

Abstract

If the Government is always consistent to ensure the rights of indigenous  people over ulayat forest, of course there will be no legislation which is contrary to the constitution, because the constitution had always guaranteed it. The Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 which declares that Article 1 point 6, Article 4  paragraph  (3),  article  5  paragraph  (1),  paragraph  (2), paragraph (3) of Law 41/1999 on Forestry unconstitutional shows  that  there is inconsistency in regulating indigenous forest. In the perspective of human rights, the articles have a spirit of protection of  indigenous  peoples’  rights over ulayat forest which is repressive derogable in nature. Meanwhile, the Constitutional Court decision has the spirit of progressive derogable protection. The first spirit means that because the state could derogate the recognition of ulayat forest if it is incompatible with the development of society and contrary to the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, then the ulayat forest should be seen as the state forest. In the contrary, the next spirit means that although the state could derogate the recognition based on the preceeding requirements, the ulayat forest should be defined as ulayat forests. The first spirit   is a repressive one because it aims at subordinating ulayat forests in the name of state forests. Meanwhile, the progressive spirit has the character of liberation and empowerment, it aims at removing the term of ulayat forests from state forests.
Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965) Faiq Tobroni
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 6 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.61 KB) | DOI: 10.31078/jk764

Abstract

A theory having been known in the discourse of civil and political rights is a state has to act by omission (by not to do anything that can limit to as well as oppress these rights). It is this theory that was used as argument to petition for judicial review of law No.1/PNPS/Th.1965. This law was regarded having limited freedom of conscience and religion, that are parts of civil and political    rights.After the implementation of freedom of conscience and religion have been evaluated, this should not be absolute because it will cause instability of harmony of religious community. The uncontrolled freedom, in fact, will encourage the deviation. The deviation that often happens is the mistaken interpretation.It caused the misuse or desecretion of religion.The state as organizer of people life, therefore, has the responsibility  for controling the implementation of religious freedom in the light of harmony, and for preventing it from the misuse or desecretion. It is in  this moment that Law No.1/PNPS/Th.1965 has been regulated to control the religious freedom in the light of harmony.
Co-Authors Abroor Zuhri, A. Nawfal Ahmad Multazam, Ahmad Aktar, Md Nadim Alfianita Atiq Junaelis Subarkah Amilia, Fatma Annisa Fitri Arum Apriandi, Mada Bagis Syarof Basuki, Udiyo Enggar Wijayanto Fatimatuz Zuhro Fatma Amilia Fatma Amilia, Fatma Hamam Burhanuddin Iswantoro Iswantoro Iswantoro Iswantoro, Iswantoro Izzatin Kamala Izzatin Kamala, Izzatin Murdoko Nasrudin, Muhamad Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Nyimas Olivia Padri Irwandi Prayitno, Farrel Izham Rafiq Arifianto Raninda Ulya Faiza Salwa, Hana Zaida Tahir, Ach Wahidul Halim