Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-Ulum YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam I-Finance Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURNAL PENELITIAN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Penelitian el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking Journal of Religious Policy Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Bisnis Digital
Agus Fakhrina
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Norm of Rate Fixing of Islamic Banks Based on Conventional Bank Rates: Evidence from Indonesia Fakhrina, Agus; Islahuddin
Jurnal Hukum Islam Vol 21 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi_v21i2_05

Abstract

Interest rate fixing is a monetary tool used to control the money supply and hence inflation by the central bank. However, it cannot be applied to Islamic banks due to the prohibition of interest in Islam. This paper examines whether the central bank may implement rate fixing for Islamic banks, given that interest is forbidden, and the fixing of prices by the government is also generally prohibited, according to Hadith and the consensus of Islamic jurists. A documentation study was conducted to comprehend the viewpoints of classical and contemporary Islamic jurists and the National Shariah Board−Indonesian Ulama Council's fatwa. The analysis used Islamic law methodology (uşūl fiqh), which included combining the opinions of classical and contemporary Islamic jurists through the al-jam’u and the legal maxim approach, "al-‘ādah muhakkamah" approach to the custom practiced by Islamic banks, and the maqāşid approach. The research findings illustrate that Islamic banks have been using rates to calculate profits as the National Shariah Board−Indonesian Ulama Council accepts the notion of the time value of money, provided it is not utilized in loan transactions. This condition could enable the central bank to set the rates for Islamic banks, which is an effective tool for controlling the money supply and achieving economic stability, thus contributing to the realization of community welfare (maslahah 'ammah). 
Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia Fakhrina, Agus; Hamid, Abdul
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.40879

Abstract

This study explores the complex interplay between religion and economic rationality in the legitimization of Indonesia’s Islamic banking industry. Focusing on the legal authority of the National Sharia Board–Indonesian Ulama Council (DSN–MUI), the research critically examines how fatwas and regulatory accommodations enable Islamic banks to replicate conventional banking practices in pursuit of accelerated growth. Using a qualitative documentary analysis of DSN–MUI fatwas and Indonesia’s banking regulations, the study finds that the DSN–MUI increasingly adopts an accommodative stance by employing istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (juristic preference based on custom and public interest) to legitimize practices favorable to Islamic banks. While this approach facilitates rapid institutional development, it also raises concerns over the convergence between Islamic and conventional banking models, potentially diluting the normative distinctiveness of Islamic finance. These findings contribute to the broader discourse on Sharia governance, regulatory pragmatism, and the political economy of Islamic finance in Muslim-majority contexts.AbstrakStudi ini menganalisis keterkaitan antara dimensi keagamaan dan rasionalitas ekonomi dalam proses legitimasi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada peran otoritatif Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), penelitian ini mengevaluasi secara kritis bagaimana fatwa dan kebijakan regulator digunakan untuk membenarkan praktik-praktik perbankan syariah yang menyerupai sistem konvensional demi mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Melalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatan akomodatif dengan menggunakan istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (preferensi hukum berdasarkan kebiasaan dan kemaslahatan) sebagai dasar legitimasi syariah terhadap kebijakan yang mendukung kepentingan bank syariah. Pendekatan ini memang mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan ini memperkaya wacana kontemporer mengenai tata kelola syariah, kompromi regulatif, dan ekonomi politik keuangan Islam di negara mayoritas Muslim
Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan Pramono, Sigit; Fakhrina, Agus
Jurnal Ilmiah Bisnis Digital Vol. 1 No. 1 (2024): Nopember 2024
Publisher : CV.RIZANIA MEDIA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69533/8bmbhz43

Abstract

Keberadaan investasi syariah sangat penting tidak hanya karena kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga semakin relevan dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan global. Kehadiran inovasi syariah di pasar modal diyakini akan membuat instrumen keuangan syariah semakin diminati dan dipercaya investor. Selain itu, melalui penerapan prinsip syariah pada perbankan dan operasional investasi, inovasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode library research, di mana berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, buku, laporan industri, dan artikel lainnya dikaji secara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu inovasi digital yang termasuk penggunaan Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah, Equity Crowdfunding Syariah, aplikasi Robo-Advisor untuk Investasi Syariah, regulasi Sandbox untuk Fintech Syariah, penerbitan Sukuk berbasis Blockchain, dan penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah secara signifikan cara operasional dan interaksi dalam pasar modal syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inovasi digital dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, yang pada akhirnya dapat memperluas basis investor dan meningkatkan kepercayaan dalam pasar modal syariah. Dengan terus mengembangkan inovasi dalam aktivitas investasi di pasar modal syariah, diharapkan industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Analisis Media Monitoring Shopee Barokah pada Bulan April - Mei 2024 Menggunakan Analysis Tools Brand24 Augasta Eka Rasa Putra; Agus Fakhrina
Jurnal Ilmiah Bisnis Digital Vol. 1 No. 1 (2024): Nopember 2024
Publisher : CV.RIZANIA MEDIA PRATAMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69533/yt3k9b71

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi persepsi dan respons publik terhadap layanan Shopee Barokah menggunakan alat pemantauan media sosial Brand24 selama periode 29 April hingga 29 Mei 2024. Analisis mencakup penyebutan, jangkauan, dan sentimen di berbagai platform media sosial. Terdapat 119 penyebutan dengan jangkauan 952.843 audiens, terutama di Twitter dan Instagram. Akun resmi Shopee Barokah adalah yang paling aktif, sementara @discountfest memiliki jangkauan terbesar. Konten di Instagram beragam, termasuk kuis, giveaway, ulasan, ajakan beribadah, informasi diskon, dan tips belanja dengan nilai-nilai Islami. Analisis sentimen menunjukkan 10 sentimen positif dan 35 negatif, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaktersediaan fitur tertentu di Shopee Barokah. Penelitian ini memberikan gambaran upaya Shopee Barokah dalam mempromosikan belanja online syariah dan tanggapan beragam masyarakat, termasuk apresiasi terhadap kemampuannya dalam mencegah perilaku konsumtif berlebihan.
Contesting the Boundaries of Sharia Compliance: Legalizing Income Smoothing in Indonesian Islamic Banking Fakhrina, Agus; Arwani, Agus; Hamid, Abdul; Adeel, Nazia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i1.1502

Abstract

Economic pressures have prompted Islamic banks to implement income smoothing techniques when distributing returns on third-party funds, raising questions about the legitimacy of these practices from an Islamic legal perspective. This paper aims to examine the income smoothing guidelines issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and their impact on the distribution of third-party fund returns by Islamic banks. The primary data source for this research is a fatwa from the National Sharia Council, accessible on its official website. Employing Islamic legal discourse, this study finds that the income smoothing method for distributing third-party fund returns is approved by the National Sharia Council as a form of ḥīlah (a legal stratagem used to provide solutions and alleviate difficulties) to regulate profit recognition and reporting. This approval is grounded in istiḥsān (legal preference), which considers customary law (al-‘urf) and public interest (maṣlaḥah) as key justifications. Practically, this approval enables Islamic banks to remain competitive with conventional banks while also raising public awareness that there is little difference between Islamic and conventional banking.
Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia Fakhrina, Agus; Hamid, Abdul
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.40879

Abstract

This study explores the complex interplay between religion and economic rationality in the legitimization of Indonesia’s Islamic banking industry. Focusing on the legal authority of the National Sharia Board–Indonesian Ulama Council (DSN–MUI), the research critically examines how fatwas and regulatory accommodations enable Islamic banks to replicate conventional banking practices in pursuit of accelerated growth. Using a qualitative documentary analysis of DSN–MUI fatwas and Indonesia’s banking regulations, the study finds that the DSN–MUI increasingly adopts an accommodative stance by employing istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (juristic preference based on custom and public interest) to legitimize practices favorable to Islamic banks. While this approach facilitates rapid institutional development, it also raises concerns over the convergence between Islamic and conventional banking models, potentially diluting the normative distinctiveness of Islamic finance. These findings contribute to the broader discourse on Sharia governance, regulatory pragmatism, and the political economy of Islamic finance in Muslim-majority contexts. Abstrak Studi ini menganalisis keterkaitan antara dimensi keagamaan dan rasionalitas ekonomi dalam proses legitimasi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada peran otoritatif Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), penelitian ini mengevaluasi secara kritis bagaimana fatwa dan kebijakan regulator digunakan untuk membenarkan praktik-praktik perbankan syariah yang menyerupai sistem konvensional demi mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Melalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatan akomodatif dengan menggunakan istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (preferensi hukum berdasarkan kebiasaan dan kemaslahatan) sebagai dasar legitimasi syariah terhadap kebijakan yang mendukung kepentingan bank syariah. Pendekatan ini memang mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan ini memperkaya wacana kontemporer mengenai tata kelola syariah, kompromi regulatif, dan ekonomi politik keuangan Islam di negara mayoritas Muslim.
BAI’ ‘ĪNAH DALAM KONSTRUKSI PEMIKIRAN SYĀFI’Ī Agus Fakhrina
Jurnal Hukum Islam Vol 13 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v13i1.493

Abstract

This study aims at analysing further and deeper on the concept of baiinah in Syafii thought construction. There were two research questions to be answered in this study: (1) whether or not Syafii allows the existence of hilah in trading; and (2) whether there are different concepts in which bai nah in hilah is allowed. To answer these questions, hermeneutikadilthey approach was employed in this research. Within this approach, the external and historical factors of a figure's historical life were taken into account. The result of the study indicated that there has been a misconception of how Syafii allowed baiinah. He actually allows the practice of qiyas and was against ulama who did not allow bai nah. The bai nah concept which was allowed by Syafii was not the trading in which contains dual trading intents; rather it was two trading which stand by themselves and did not relate with each other; thus avoiding misunderstanding within the trading process.
Misconception about Halal Certification Placement on Non-Food Commodities: State Coercion over the Territory of Ijtihad Hamid, Abdul; Fakhrina, Agus; Aziz, Fathul Aminudin; Mursid, Mansur Chadi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 2 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i2.14064

Abstract

The obligation of halal certification for commodity products has created many dilemmas, one of which is the placement of the halal label on non-consumer goods. This is evidenced by the use of halal labels on several animal food products and non-food products. Even halal certification is also placed in the service sector, which is included in the supply chain management activities category. This study examines the government mandate for halal certification of commodity products and highlights the resulting public misunderstandings about the application of halal labels. Data were gathered from various online platforms, including news outlets, pet food websites, and sites unrelated to consumer goods that discuss halal certification. These sources were examined using descriptive analysis. The findings reveal that, on the one hand, the government helps consumers choose halal products; on the other, making the State the sole authority on what's halal and what's haram has confused halal labels and imposed legal pressure on matters that rightly belong in the domain of ijtihad. The mandatory halal certification imposes the formalism of religious language, leading people to feel that their economic activities are being dictated in the name of the common good, while disregarding alternative perspectives in assessing a product's halal or haram status. This finding underscores the need for additional follow-up measures to determine the extent of the benefits achievable through this mandatory halal certification requirement.
PARADOX OF CONSUMPTION IN ISLAMIC ECONOMICS: BETWEEN ANTI-ISRAF PRINCIPLE AND FINANCIAL POLICIES Insyirahti Salsabilla, Dewi; Fakhrina, Agus
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i2.117

Abstract

Islamic economic principles emphasize the prohibition of israf (excessive consumption) as a fundamental ethical guideline in financial management. However, government economic policies that promote expanded access to financing may create tensions with this principle. This study examines the alignment between the anti-israf principle in Islamic finance and several government economic policies, namely the Financial System Stability (SSK) Regulation No. 2/KSSK/Pers/2025, the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No. 35 of 2021 concerning Housing Financing Facilities and Assistance for Low-Income Communities, and the regulation of Buy Now Pay Later (BNPL) schemes. This research employs a literature review method with a normative-critical approach to assess the consistency of financing policies with Islamic ethical principles, particularly within Indonesia’s dual banking system. The findings indicate that policy orientations toward increasing consumer financing have not been adequately accompanied by mechanisms that encourage prudent financial behavior. In the absence of sufficient financial literacy, such policies risk fostering consumptive behavior that contradicts the anti-israf principle in Islamic finance. Therefore, the study argues for the integration of financing regulations with value-based financial literacy rooted in Islamic ethics, so that economic policies not only support financial system stability and economic growth but also uphold moderation and justice as core values of Islamic economics.
Co-Authors A. Rosyid Abdul Azis Abdul Azis Abdul Aziz Abdul Aziz Abdul Hamid Abdul Nasir bin Hj. Abdul Rani Adeel, Nazia Agus Arwani Ahmad Rosyid AM. M. Hafidz MS. Augasta Eka Rasa Putra Damayanti, Elok Dewi, Miftah Rosiana Fathul Aminudin Aziz, Fathul Aminudin Iman Fadhilah Insyirahti Salsabilla, Dewi Islahuddin Iwan Zaenul Fuad Iwan Zaenul Fuad Lina Kushidayati M. Khoirul Fikri Maghfur Ahmad Maghfur Ahmad Mansur Chadi Mursid Miftahul Huda Muhammad, Adib Mushoffa Basyir Nor Fatmah Rahmawati Nur Fitriana Qiptiyah, Mariatul Rizky Andrean Rosyad, Sabilal Sigit Pramono Solly Aryza Susminingsih