Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurisprudentie FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Selat Melayunesia Law Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Riau Law Journal Indonesian Research Journal on Education JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN

Rezmia Febrina

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Author-ID : 265408

Religion Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha Rezmia Febrina
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

How is business competition in the digital era according to the perspective of business competition law. How is the process of marketing goods and services in the face of business competition in the current digital era. This type of research is a sociological legal research. In terms of mergers and acquisitions (M&A), a creative start-up concept may have huge economic advantages. Although the turnover generated by this startup is minimal, it is considered quite attractive for investors (acquirers). In order to be able to assess this type of M&A transaction, the task of notifying the competition authority is no longer limited to a set of thresholds, but must also include a high transaction value. Parties in Internet-Based Sale and Purchase Transactions Electronic buying and selling transactions are identical to traditional buying and selling transactions carried out in the real world, except that the parties do not meet in person but communicate via the Internet. Abstrak Bagaimana persaingan usaha pada era digital menurut persepektif hukum persaingan usaha. Bagaimana proses pemasaran produk barang dan jasa dalam menghadapi persaingan usaha pada era digital sekarang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Hal merger dan akuisisi (M&A), konsep bisnis rintisan yang kreatif mungkin memiliki keuntungan ekonomi yang besar. Meski omset yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan ini sangat minim, hal ini dinilai cukup menarik bagi investor (acquirer). Untuk dapat menilai jenis transaksi M&A ini, tugas untuk memberi tahu otoritas persaingan tidak lagi terbatas pada serangkaian ambang batas, tetapi juga harus mencakup nilai transaksi yang tinggi. Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Internet Transaksi jual beli elektronik identik dengan transaksi jual beli tradisional yang dilakukan di dunia nyata, kecuali para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan berkomunikasi melalui Internet..

Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Rezmia Febrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5685

The position of KPPU in carrying out its functions of authority becomes a very important matter to be discussed. Given Law No. 5 of 1999 has given KPPU a very large authority resembles the authority of the Judicial Institution (quasi judicial). The authority of the commission that resembles the judiciary is the authority of the commission to carry out the function of investigating, examining, deciding and ultimately imposing administrative punishment on the case he terminates. Likewise, the authority to impose a sanction of compensation or a fine to the reporting business actor. The type of this research is normative juridical research, which is a descriptive documentary study. This legal research is done by examining the library materials or secondary data only, which is also called legal research literature. The effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an Independent institution established by the government for the settlement of cases of business competition practices has been known in Indonesia since 1999, this can be seen with the issuance of Law Number 5 Year 1999. With so many cases of business competition demanding KPPU that has the duty and authority to work hard to solve the case of the business competition. A decision of KPPU is deemed to have permanent legal power, if The business actor does not object to the KPPU's decision within the stipulated timeframe (Article 44 paragraph (3) and Article 46 paragraph (1) of the Antimonopoly Law; The reasons for the objection to KPPU's Decision shall be rejected by the District Court and within the stipulated period of time the business actor has not filed an appeal to the Supreme Court (Article 45 paragraph (3) of the Antimonopoly Law, and; The reasons for appeal filed by a business actor (reported) are rejected by the Supreme Court.

Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau Hasnati, Hasnati; Yalid, Yalid; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.

Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Iriansyah; Irfansyah; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7226

Bagaimanakah kewenangan PPATK menerobos rahasia Bank menurut UU Nomor pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Di dalam Undang-undang tersebut peranan PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasian Bank khususnya seluruh data dan informasi, dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang_undang Nomor 8 Tahun 2010, kerahasian bank menjadi tidak berarti

Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Syari’ah Febrina, Rezmia
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i01.9955

Bagaimana penerapan teori hukum dalam konteks pembaharuan hukum persaingan usaha berbasis syariah, metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif, Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Rahmadayani Rahmadayani; Rezmia Febrina; Yetti Yetti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i4.3356

Business activities that are now widely carried out by business actors are not free from competition. This competition sometimes leads to breaking the law in order to achieve maximum profits. They even carry out unfair competition/unhealthy competition. This unhealthy business competition will harm the public interest. This competition is now widespread in business activities in Indonesia and other countries in general. Although before the issuance of Law no. 5 of 1999, in fact the regulations regarding unfair business competition are based on article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and article 382 bis of the Criminal Code.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak E-Commerce Dalam Ruang Lingkup Business To Costumer Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Febrina, Rezmia; Iriansyah, Iriansyah; Irfansyah, Irfansyah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6900

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.” Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tdak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan sepesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualan dari pertanggungjwaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak

Investasi Asing di Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Konsep Ekonomi Konstitusi di Indonesia Febrina, Rezmia; AD. Minastasia, Yonna
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1822

Pembangunan harus terus dilakukan agar terciptanya pemerataan, pembangunan yang dilakukan hari ini bertujuan untuk menopang kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jika kita merasakan dampak pembangunan hari ini, berarti pendahulu kita berhasil melakukan pengelolaan terhadap negara. Maka segala upaya pembangunan yang dilakukan hari ini adalah demi kesejahteraan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan,. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara melewatkan proses dan mekanisme yang lengkap, terlihat eksekutif yang paling dominan dalam proses pemindahan ibu kota. Pemindahan yang ditetapkan bersamaan dengan penanggulangan covid-19 menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kemudian mekanisme investasi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan sistem ekonomi konstitusi sebab pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat.

CORRELATION BETWEEN TRADITIONAL LAW AND POSITIVISM IN INDONESIA AND MALAYSIA Iriansyah, Iriansyah; Irfansyah, Irfansyah; Febrina, Rezmia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.1908

This article aims to analyze the correlation between customary law and positivism law in Indonesia and Malaysia. This research uses a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Based on the research results, customary law is unwritten with positivism law which is written. And positive law in Indonesia or the law that is expected to be present in the future in Indonesia, must be seen from the aspect of culture or customary law that grows and develops in the environment of indigenous peoples. Given the purpose of the form of a regulation or law is to meet human needs in social life. So the people who enjoy the law are the people. Whereas in Malaysia customary law is still recognized as long as it grows and develops in the community and does not conflict with the religion of Islam and has been promulgated, it can be said that there is the same thing as the distribution of assets gono gini or joint assets with Spencerian assets in Malaysia.

Co-Authors AD. Minastasia, Yonna Hasnati, Hasnati Irfansyah Irfansyah Irfansyah Irfansyah Irfansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Irriansyah Irriansyah Johar, Olivia Anggie Lisnawita Lisnawita Nabella Puspa Rani Rahmadayani Rahmadayani Yalid Yalid Yetti Yetti

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search