Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Hukum Acara Perdata Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Indonesian Journal of Law and Policy Studies Borobudur Law Review IBLAM Law Review Jurnal Bina Desa Annual Review of Legal Studies SASI Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Abdimas Journal of Private and Commercial Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Law Research Review Quarterly Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Nurul Fibrianti
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : jurnal hukum acara perdata

 1 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR LITIGASI Fibrianti, Nurul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.6

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) mengatur bahwasannya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen menggunakan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Dalam praktik penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di mana putusan hakim telah menyatakan menerima gugatan konsumen namun apabila pihak yang dikalahkan/tergugat/pelaku usaha tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang dimenangkan/penggugat/konsumen harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dengan disertai data tentang objek eksekusinya. Dengan demikian, pihak yang dimenangkan/penggugat (konsumen) yang harus aktif mencari keberadaan harta benda pihak yang dikalahkan/tergugat (pelaku usaha) guna dilakukan eksekusi oleh pengadilan selaku lembaga eksekutorial. Proses eksekusi yang demikian mengakibatkan penggugat terciderai haknya sebagai konsumen karena apabila penggugat (konsumen) tidak mampu mencari keberadaan harta benda pihak tergugat (pelaku usaha) maka hak konsumen berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian yang diatur di Pasal 4 huruf h UUPK tidak akan terpenuhi. Akhirnya konsumen selaku penggugat hanya akan mendapatkan surat putusan yang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita. Benturan ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hukum Acara Perdata dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti yang diagung-agungkan dalam UUPK. UUPK yang seharusnya menjadi umbrella act dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha hanya seperti macan tak bertaring. Perlukah pembaharuan aturan hukum acara perdata terkait eksekusi? ataukah revisi UUPK harus segera direalisasikan?Kata kunci: perlindungan konsumen, sengketa konsumen, litigasi
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Adiyatma, Septhian Eka Ahmad Habib Al Fikry Al Farouq, Alamul Fikri Ananta, Bintang Rafli Anindya Ardiansari Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Aprila Niravita, Aprila Aprilia Sefi Widayanti Arif Hidayat Arif Hidayat Atha Difa Saputri Baiquni, Muhammad Iqbal Belva, Edgina Benny Riyanto Chatila Maharani DAHLAN, TRI ANDARI Darodji Dian Latifiani DIMAS WICAKSONO Dwi Budi Santoso Ezzerouali, Souad Ahmed Fakhis, Adinda Zeranica Putri Fakhrullah, Mohammad Raziq Fiorentina, Prita Herawan, Sunu Hilmi, Asa Faradiba Indraswara, Dede Intan Nurul Fitriana Irawaty Irawaty Irghi Ahmad Kurniawan Isnani Isnani Julianto, Riki Kamal, Ubaidilah Karsinah - Laryea, Emmanual Laryea, Emmanuel Luthfiah Ramadhani Maharani, Anggun Meinanda Maylia Pramono Sari Misrinah, Misrinah Mohammad Raziq Fakhrullah Muhammad Iqbal Baiquni Musfika, Bella Ningsih, Ayup Suran Paramita, Niken Diah Prasetya, Rizky Andeza Putra, Tegar Islami Rahayu, Sang Ayu Putu Ratih Damayanti Ridwan Arifin Riki Julianto Rindyawati, Yuli Rini Fidiyani Riyanto, R Benny Rofi Wahanisa Rofi Wahanisa Rohmat Rohmat Sagala, Ermiyani Sang Ayu Putu Rahayu Saputri, Atha Difa Sarhan, Adnan Ibrahim Septhian Eka Adiyatma Setyowati, Ro'fah Setyowati, Ro’fah Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Suhadi Suhadi Suhadi Suhadi Sulaksmi, Galih Niken Anggoto Sunyoto Sunyoto Suprapti, Duhita Driyah Syahputra, Bearlly Deo Syarifah, Dian Farah Tegar Islami Putra Viana, Anisa Okta Windiahsari, Windiahsari Yuliarto Setiadi, Fathur Yusuf , Fiki Elfanda Zainurohmah, Zainurohmah