Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Meminimalisir Pencemaran Udara melalui Pengolahan Sampah Daun Kering di Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Widyastuti, Hilmania; Purboningrum, Cahya Rini; Abimanyu, Arvi Anggito; Jasmine, Rizkya; Fidiyani, Rini
Jurnal Bina Desa Vol 6, No 2 (2024): Juni
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jbd.v6i2.49608

Abstract

Abstrak: Aktivitas pembakaran sampah berpotensi menimbulkan pencemaran udara, yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara. Pengolahan sampah daun kering menjadi pupuk merupakan salah satu solusi untuk mengurangi bahaya pencemaran udara yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran. Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat Desa Kenteng terhadap pengolahan sampah daun kering menjadi pupuk. Program dilaksanakan dalam tiga kegiatan, yaitu penyampaian materi dan diskusi, pelatihan pembuatan pupuk, dan pembagian angket. Berdasarkan interpretasi hasil angket pre-test dan post-test yang dibagikan sebelum dan setelah kegiatan edukasi dan pelatihan menampilkan persepsi, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Tingkat persepsi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah daun kering mencapai 91,8% dari persentase awal sebesar 69,3%. Secara umum, hasil program edukasi dan pelatihan pengolahan sampah daun kering menjadi pupuk yang diselenggarakan oleh Tim UNNES GIAT 6 mampu mengubah serta meningkatkan persepsi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak.Abstract: Waste burning activity has the potential to cause air pollution, which affects on reducing air quality. Processing dry leaf waste into fertilizer is one solution to reduce the danger of air pollution caused by burning activities. The purpose of research to analyzing perceptions, knowledge, and experiences of Kenteng communities against dry leaf waste processing into fertilizer. The program is implemented in three activities, namely transfer of material and discussions, training in making fertilizer, and distribution of questionnaires. Based on the interpretation of the results of the pre-test and post-test questionnaires distributed before and after educational and training activities, they show different perceptions, knowledge, and experiences. The level of community perception, knowledge, and experience regarding the processing of dry leaf waste into fertilizer reached 91.8% from the initial percentage of 69.3%. In general, the results of the education and training program for processing dry leaf waste into fertilizer carried out by the UNNES GIAT 6 Team were able to change and increase people's perceptions, knowledge, and experience in managing and utilizing the environment wisely.Keywords: Air Pollution; Compost Fertilizer; Dried Leaves
Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia Haidarrani, Ananda; Hairani, Justika; Marthalia, Sherly Niken; Mubarokah, Wakhidatul; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.204

Abstract

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini menjadi rintangan dalam membangun masyarakat yang harmonis, karena dapat memicu prasangka dan diskriminasi, khususnya terkait agama. Dugaan yang berkembang menjadi diskriminasi dan kekerasan dapat memperburuk konflik sosial, apalagi di tengah krisis kompleks yang sedang dihadapi Indonesia. Diskriminasi mengacu pada tindakan perlakuan yang tidak adil dan tidak sama terhadap seseorang atau kelompok, yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, umumnya berkaitan dengan kategori atau atribut khusus seperti ras, etnis, agama, dan kelas sosial. Penyebab timbulnya diskriminasi adalah adanya prasangka terhadap usaha penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh kelompok agama yang jumlahnya lebih kecil, serta keberadaan aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dianggap membatasi peluang, kebebasan, dan dukungan terhadap kelompok agama minoritas di ruang publik. Demokrasi yang bermartabat seharusnya menghormati kelompok minoritas dan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri. Meskipun tidak ada cara instan untuk mewujudkan demokrasi semacam itu, diperlukan sebuah kampanye strategis jangka panjang yang fokus pada pendidikan warga negara untuk menghargai perbedaan, menghormati keberagaman, serta mengatasi kecenderungan diskriminasi terhadap hak-hak minoritas di Indonesia.
Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku Fidiyani, Rini; Nuzulia, Siti; Mukminto, Eko; Riyatno, Riyatno; Paramita, Hilma; Hanum, Holy Latifah; Putri, Debby Annisa; Wardana, Sefian Dwi Sukma; Warayuda, Tirsa Mayfira Evelyne
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.214

Abstract

Negara Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya terdapat dalam Pasal 28 huruf A sampai J. Akibat dari negara hukum merefleksikan adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara indonesia dan negara yang dibentuk untuk oleh hukum negara. Salah satu sasaran jaminan hak asasi manusia yang bersasaran salah satunya penyandang disabilitas mental. Tujuan penelitian pertama memetakan dan menganalisis bentuk hak hak mendasar bagi pemenuhan disabilitas mental, kedua menganalisis upaya pemenuhan disabiltas mental sebagai jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpusat pada perilaku, tindakan, ekspresi pihak informan. Jenis penelitian yang digunakan sosial legal reasearch dengan mengoperasikan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengolah data empirik yang aktual.Hasil yang dicapai menggunakan teori yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat, pertama menemukan formula hak- hak mendasar bagi penyandang disabilitas mental kedua, menganilis upaya pemenuhan hak-hak mendasar penyandang disabilitas mental, sebagai jamiman hak asasi menurut hukum yang berlaku.
Meredam Konflik Struktural Dengan Menyediakan Ruang Partisipasi Publik Pada Perencanaan Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Nugraheni, Prasasti Dyah; Aryanda, Avilla Deva; Prameswari, Larasati; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.261

Abstract

Candi Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dibangun pada zaman Dinasti Syailendra, Candi Borobudur menjadi simbol kejayaan masa lampau Kerajaan Mataram Kuno, tempat perayaan budaya, dan ibadah masyarakat beragama Budha. Candi Borobudur juga menjadi tempat daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai tempat wisata, masyarakat asli Borobudur juga mengambil manfaat untuk dapat mencari pendapatan dengan cara mengasong jualan makanan dan minuman, jualan cinderamata dari kerajinan, dan banyak lainnya. Pemerintah Indonesia pada zaman presiden Joko Widodo melakukan pemugaran dan renovasi Candi Borobudur dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Tujuannya adalah memperelok kawasan Candi Borobudur untuk menambah daya tarik wisatawan. Namun kebijakan pembangunan KSPN Borobudur oleh pemerintah ternyata menimbulkan dampak bagi masyarakat. Terjadi konflik struktural antara pemerintah dan masyarakat atas relokasi pedagang sampai pengklaiman tanah masyarakat. Hal ini menjadi catatan kurang elok di balik megahnya wisata Candi Borobudur yang ternyata menyimpan cerita duka masyarakat sekitar. Kiranya perlu dilihat apakah kebijakan pembangunan KSPN Borobudur minim partisipasi publik dan banyak melakukan pelanggaran atas hak masyarakat.
Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Fauzan, Moh. Mustakim; Wardhani, Putri Kusuma; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.262

Abstract

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan. Kepala desa memegang peran strategis, tidak hanya secara administratif tetapi juga moral, dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum dalam kepemimpinan desa, yang menjadi panduan moral dan kerangka hukum untuk memastikan akuntabilitas. Etika membangun kepercayaan masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran. Kendati demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan pengawasan, dan budaya lokal yang menghambat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dalam meningkatkan integritas kepala desa. Penegakan etika dan hukum yang kuat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia Musafa’, Alief Qurratul Ain; Alkhair, Rayyan; Mukti, Wisnu Ali; Fidiyani, Rini; Sastroatmojo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM). Regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa manusia, dan disertai langkah peringatan yang jelas. Namun, penerapan norma ini tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kasus-kasus penggunaan senjata api secara eksesif, termasuk pembunuhan siswa SMK di Semarang oleh seorang anggota polisi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang melanggar prinsip negara hukum dan mencederai harkat martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat kepolisian harus tunduk pada supremasi hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdampak negatif secara sosiologis, termasuk merusak citra institusi kepolisian, dan menimbulkan urgensi penegakan hukum yang lebih kritis terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian dan penegakan hukum kritisnya dalam kasus extrajudicial killing. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data tersier. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan extrajudicial killing dapat diatasi dengan penegakan hukum kritis yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum.
Increasing Understanding of the Urgency of Trade Secrets for Business to Gen Z at SMAN 1 Semarang Irawaty, Irawaty; Fidiyani, Rini; Mukminto, Eko; Widhiyanto, Widhiyanto; Hanum, Holy Latifah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.75083

Abstract

Trade secrets are one of Intellectual Property forms that is considered most valuable in business. However, result of research shows that trade secrets are not as famous as patents, copyrights, and trademarks. In Indonesia, trade secrets Act has been established by the government since 2000. Following the fact that trade secrets are still not commonly understood by societies, thus it is important to educate societies about trade secrets. This community service selected to educate gen Z in SMAN 1 Semarang since knowledge to trade secrets should be understood as early as possible. Nevertheless, it is worth to note that there are some reasons to conduct the community service in the school, two of them are SMAN 1 Semarang is one of the best high schools in the city and some students have achieved some prestigious awards in research. The methods in carrying the community service were by delivering important points on trade secrets, discussion session, and post-test. Based on the post-test answers, almost all students understood the urgency of trade secrets for business and stated that the event was useful.
Efforts to Improve Education to Protect Children from Sexual Violence Fidiyani, Rini; Kamal, Ubaidillah; Ningsih, Ayup Suran; Prasetyo, Kresna Adi; Lestari, Lilis Eka
Jurnal Abdimas Vol. 29 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v29i2.35924

Abstract

The phenomenon of child victims of sexual violence increased during COVID-19 from 2021 to 2022. This indicates that COVID-19 is a vulnerable and dangerous situation because children live near their families and interact with social environments outside of school. Child victims of sexual violence are often difficult to obtain information about the legal incidents that befell them. This is due to the limited vocabulary of children and their vulnerability to threats from perpetrators, which can result in psychological trauma for the victims. The objectives of this community service program are: first, to map the types of violence affecting child victims; second, to prevent and address child victims of sexual violence. The community service methods used include: a pre survey of the locations and situations that will be the target of community service; second, observation and interviews with neighborhood and local residents' association officials who include young families with children; and third, offline community service and discussions with young families with children. The results obtained include a diversity of types of violence against child victims, and, fundamentally, children's mental and physical development can be affected in the future. Efforts to prevent and handle child victims of sexual violence require obtaining statements from child victims in a language that children understand and involving parties who are trusted and competent in addressing the basic needs of child victims of sexual violence.
Excellent Service Quality of Land Administration in Response to The Community A Comparative Study of Kendal Regency and Semarang City Salma, Lina; Fidiyani, Rini
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.50225

Abstract

This study aims to analyze the quality of excellent land administration services based on community response in two regions with different characteristics, namely Kendal Regency and Semarang City. The main issue examined focuses on differences in community perceptions and experiences of public services in the land sector, particularly regarding the aspects of speed, transparency, and professionalism of officials. The approach used is qualitative with a comparative case study design, which allows researchers to explore social phenomena in depth in a local context. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation studies, with participants selected using purposive and snowball sampling. The results of the study identified three main themes, namely: (1) public perceptions of excellent service, (2) responsiveness and professionalism of officials, and (3) transparency and certainty of services. The Kendal community considers the friendliness of officials to be a key aspect of service, but still faces obstacles in terms of certainty of time and cost. Meanwhile, the people of Semarang consider the efficiency and openness of the digital system to be the main advantages, despite the challenge of the digital literacy gap. These findings reinforce the SERVQUAL theory by adding the dimensions of socio-cultural context and service digitalization. Theoretically, this study contributes to the development of adaptive service-based public administration studies, while practically providing recommendations for improving the capacity of officials and integrating inclusive digital service systems. Further research is recommended to explore the aspects of inclusiveness and digital literacy in public services in semi-rural areas.
Co-Authors Abimanyu, Arvi Anggito Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Alkhair, Rayyan Allecya Nor Malita Sari Andry Setiawan, Andry APHA, Journal Manager Aryanda, Avilla Deva Channiago, Erin Damayanti, Ditta Dwi Dani Muhtada Dewi Sulistianingsih Dominikus Rato Emy Handayani Fadilla Elza Aida Putri Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Gusti Muzainah Haidarrani, Ananda Hairani, Justika Hanum, Holy Latifah hilma paramita Irawaty Irawaty Jasmine, Rizkya Kevin Fausta Zahran Khoirina, Nisa Khomariyah, Maulida Nurul Lestari, Lilis Eka Marthalia, Sherly Niken Marthin, Marthin MHS, Wazir Arwani Mubarokah, Wakhidatul Muchammad Shidqon Prabowo Muhsen, Jamaluddin Jamal Muhsin Aseri, Muhsin Mukminto, Eko Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa’, Alief Qurratul Ain Musbikhatil Khasanah, Shofiyani Ningsih, Ayup Suran Nugraheni, Prasasti Dyah Nur Aida, Nur Nurwijayanti Pawana, Sekhar Chandra Prameswari, Larasati Prasetyo, Kresna Adi Pujiono Pujiono Purboningrum, Cahya Rini Purwoko, Agus Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura Putri, Debby Annisa Qoiri, Mutmainah Nur Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ratna Laniati Retnani, Diyah Satya Rindia Fanny Kusumaningtyas Riyatno Riyatno Rofi Wahanisa Rosnidar Sembiring Salma, Lina Sarfitri, Destika Santi Putri Sastroatmojo, Sudijono Siti Nuzulia, Siti Sri Warjiyati Sudijono Sastroatmodjo, Sudijono SUGIARTO, LAGA Suprapto Suprapto Syukron Salam, Syukron Ubaidillah Kamal W, Widhiyanto Wahidah Wahidah Warayuda, Tirsa Mayfira Evelyne Wardana, Sefian Dwi Sukma Wardhani, Harumsari Puspa Wardhani, Putri Kusuma Widyastuti, Hilmania Winarsih Winarsih Yudistira, Ivan Bhakti Yuli Prasetyo Adhi Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad