Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Jurnal Dinamika Hukum Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) PAMALI: Pattimura Magister Law Review AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Journal of Law, Poliitic and Humanities Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Annual Review of Legal Studies Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Law Research Review Quarterly
Rini Fidiyani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Salam, Syukron; Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Sastroatmodjo, Sudijono; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42124

Abstract

Usaha Kecil Mikro Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. UMKM ini menjadi bentuk usaha yang cukup besar di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang belum sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKMnya. Adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang dan merek bagi produk UMKM. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang merupakan suatu keharusan karena pentingnya pemahaman mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi produk UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang sebagai bentuk payung hukum yang juga menjaga nilai ekonomi dari suatu produk UMKM yang akan membantu meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang yang mana diharapkan dapat sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKM sebagai penunjang peningkatan nilai ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam mengatasi persoalan mengenai kurang sadarnya masyarakat Desa Lerep Kabupaten Semarang akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terkhususkan pada Merek dan Rahasia Dagang terhadap produk UMKM mereka adalah melalui pembinaan atau sosialisasi pengenalan Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Rahasia Dagang sebagaimana merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai definisi dari merek dan rahasia dagang, bagaimana pentingnya suatu produk dilindungi Merek dan Rahasia Dagangnya secara legal, bagaimana prosedur mendaftarkan perlindungan Merek dan Rahasia Dagang suatu produk, siapa yang berhak mendaftarkan produk ke dalam perlindungan Merek dan Rahasia Dagang, serta perbuatan apa saja yang dapat menghilangkan hak atas perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi suatu produk.
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi Adhi, Yuli Prasetyo; Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Abstract

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Masa Depan Antropologi Hukum Rini Fidiyani
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 28 No. 1 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11590.712 KB)

Abstract

Masa Depan Antropologi Hukum
Masa Depan Antropologi Hukum Rini Fidiyani
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 27 No. 1 (2009)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10937.971 KB)

Abstract

Masa Depan Antropologi Hukum
PENJABARAN HUKUM ALAM MENURUT PIKIRAN ORANG JAWA BERDASARKAN PRANATA MANGSA Rini Fidiyani; Ubaidillah Kamal
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.117

Abstract

Pranara mangsa is a local knowledge on the management of agricultural land for the Javanese people. This study aimed to determine the ability of Jawva to read the laws of nature and the existence of pranata mangsa on people Banyumas today. What is there in nature is a manifestation of God’s eternal law that by Him manifested in signs of nature. How to interpret the laws of nature by which Java is used as a benchmark in managing land called pranata mangsa.Pranata mangsa are dynamic institution, especially with the uncertain climate change. For farmers Banyumas, pranata mangsa remains a benchmark, but as the development of science and technology, pranata mangsa becoming obsolete. This is a threat to the existence of pranata mangsa as national heritage. Key words: pranata mangsa, anthropology of law, natural law, the Javanese 
PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM (Dari Kurikulum Inti dan Institusional ke Kurikulum Berbasis Kompetensi) Rini Fidiyani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 3 (2010)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2010.10.3.95

Abstract

The change of era and labor markets creates demand for graduates college of law must have the necessary competency, whereas the high law education system does not prepare graduates to have competencies that are expected. Therefore, a change from the old curriculum to the Competency Based Curriculum (CBC) needs to be done to address these problems. In CBC, competency mapping, teaching paradigm is also shifting from Teacher-Centered Learning (TCL) to the Student-Learning Center (SCL). Loads lecture materials are also change from the original emphasis on technical expertise (academic/hardskills) to the non-technical skills (softskills) are balanced. Expectation with the implementation of CBC on the law of science study program, graduates who can compete and have generated competitiveness in the job market.Keyword: Competency Based Curriculum, Student-Learning Center, Teacher-Centered Learning, hardskills, softskills.
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas) Rini Fidiyani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 3 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.3.256

Abstract

Appropriate wage Law must base on labour regulation and labour acts, fulfil substantive justice criteria related with continuous work relationship, peaceful and harmony with business owner, and also had rights and proper wage. The idea to formulate regulation in wage sector transparently by wage method, survey mechanism, structured, and scaled as well as surveillance/supervision. Besides that, encourage Labour Organization/Worker Association to implement their obligation to protect and to defence the rights and interest of their members. Result of wage law reformulation hopefully could foster Indonesia’s labour legal system which had equal values universally. Keywords: System, undertaking, worker, substantive justice. 
Implications of Perhutani's CANOPY Brand Use for Nature Tourism After Trademark Registration Rejection by DGIP Ratna Laniati; Dewi Sulistianingsih; Rini Fidiyani
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 6 No. 4 (2024): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v6i4.14037

Abstract

Perum Perhutani has experienced an increase in tourism, necessitating standardization through the "Canopy" certification as a management guideline. This is regulated under the Decree of the President Director of Perhutani Number 2026/KPTS/DIR/2017 concerning the Standardization of Nature Tourism Management for Perum Perhutani, aimed at improving product and service quality, preserving forest sustainability, and benefiting the community. However, the "Canopy" service mark proposed by Perhutani was rejected by DJKI. The rejection was based on the similarity in pronunciation and type of goods with the registered mark "The Canopy." In fact, the two marks operate in different fields: "Canopy" for tourism services (class 39) and "The Canopy" for stationery (class 16). Thus, their products do not directly compete. The rejection of the "Canopy" mark is considered inconsistent with Article 21 of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The absence of legal action from Perhutani has resulted in the inability to use the mark, as it risks violating Article 100 paragraphs (1) and (2) of the same law. This research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that Perhutani has complied with Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 27 of 2014 concerning Recreational Park Business Standards through the "Canopy" certification. This has provided ecological, social, and economic benefits, as well as improved facilities and services. The rejection of the "Canopy" mark has caused financial losses at several tourist locations. Rebranding cannot proceed without a replacement name, causing the standardization program for nature tourism management to halt. The researcher recommends that Perhutani promptly create a replacement name for the certification so that the standardization program can continue and be applied to other Perhutani tourist destinations.
Penguatan Disiplin positif melalui Pelatihan Guru dalam Implementasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Tunggul 2, Kabupaten Sragen Rasdi, Rasdi; Ningsih, Ayup Suran; Fidiyani, Rini; Hanum, Holy Latifah; Khomariyah, Maulida Nurul; Putri, Fadilla Elza Aida; Wardhani, Harumsari Puspa
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): DECEMBER 2024
Publisher : Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v4i3.388

Abstract

The Merdeka Curriculum has diverse extracurricular learning in which content will be more optimal, giving students enough time to explore concepts and strengthen competencies. Teachers can choose various teaching tools to tailor learning to students’ needs and interests. In conducting teacher learning, of course, teachers encounter multiple characteristics of students. Disciplinary practice is carried out to achieve the learning objectives, but in the observation of the proposal team, many teachers still practice discipline that hurts students. Students feel punished for causing trauma and isolated effects, which, of course, hurts the growth of elementary school students. Teachers of Tunggul 2 Elementary School need an increased understanding of disciplinary patterns based on the Merdeka Curriculum and the school's conditions that require improved infrastructure as a better teaching tool. Positive discipline is interpreted as an act of consciousness and responsibility, as a form of respect for oneself and others around it. The method of service is to provide education through socialization and learning practices.
Melindungi Anak dari Predator Seksual: Sinergi Keluarga, Komunitas, dan Hukum untuk Keadilan Sosial Fauzi, Agvin; MHS, Wazir Arwani; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.265

Abstract

Perlindungan anak dari predator seksual menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian menyeluruh. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teknologi, serta lemahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam melindungi anak melalui sinergitas berbagai elemen sosial demi mewujudkan keadilan sosial.Penelitian ini mengkaji peran keluarga sebagai pelindung utama, komunitas sebagai jaringan pengawas sosial, serta pemerintah melalui penerapan regulasi yang tegas. Analisis dilakukan terhadap dinamika sosial, efektivitas regulasi hukum, dan langkah- langkah preventif yang diterapkan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan dan intervensi sosial. Jenis penelitian ini berupa yuridis empiris, mengkaji efektivitas hukum dan kontribusi sinergitas dalam melindungi anak dari predator seksual. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur hukum, dokumen kebijakan, serta laporan resmi terkait perlindungan anak. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan sinergitas antara keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi Allecya Nor Malita Sari Andry Setiawan, Andry APHA, Journal Manager Azka, Syahna Hanani Channiago, Erin Damayanti, Ditta Dwi Dani Muhtada Dewi Sulistianingsih Dominikus Rato Emy Handayani Eni Setyo Susilowati Fauzi, Agvin Gusti Muzainah Haerudin Hanum, Holy Latifah Kevin Fausta Zahran Khoirina, Nisa Khomariyah, Maulida Nurul Marthin, Marthin MHS, Wazir Arwani Muchammad Shidqon Prabowo Muhsen, Jamaluddin Jamal Muhsin Aseri, Muhsin Musbikhatil Khasanah, Shofiyani Ningsih, Ayup Suran Nur Aida, Nur Nurul Fibrianti Pawana, Sekhar Chandra Prasetya, Rizky Andeza Pujiono Pujiono Purwoko, Agus Putra, Tegar Islami Putri, Debby Annisa Putri, Fadilla Elza Aida Putri, Sabila Rizki Mahadewi Qoiri, Mutmainah Nur Rahayu, Sang Ayu Putu Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Damayanti Ratna Laniati Rindia Fanny Kusumaningtyas Riyatno Riyatno, Riyatno Rofi Wahanisa Rosnidar Sembiring Salsabila, Zahra Rani Sarfitri, Destika Santi Putri Siti Nuzulia, Siti Sri Warjiyati Sudijono Sastroatmodjo, Sudijono SUGIARTO, LAGA Suhadi Suprapto Suprapto Suwandoko Syukron Salam, Syukron Ubaidillah Kamal Ummu Salamah Musaddad Wahidah Wahidah Wardana, Sefian Dwi Sukma Wardhani, Harumsari Puspa Winarsih Winarsih Yudistira, Ivan Bhakti Yuli Prasetyo Adhi Yusticia Dewi Maharani Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad