Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

KINERJA TENAGA PENADAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MUARA PASIR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tri Yanur Lestari; Hamdi, Muchlis; W.K, Megandaru
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan desa di Kabupaten Paser belum optimal Khususnya di Kecamatan Tanah Grogot Desa Muara Pasir yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun rendah di Kecamatan Tanah Grogot. Di Kabupaten Paser sendiri jumlah pendamping desa saat ini belum memenuhi standar karena dari 139 Desa di Kabupaten Paser hanya didampingi oleh 35 petugas Pendamping Desa (PD) dan 33 Pendamping Lokal Desa (PLD),Idealnya satu pendamping satu desa tetapi kenyataanya, satu petugas melakukan pendampingan untuk dua atau tiga desa sehingga perannya kurang efektif karena tidak fokus pada satu desa saja dan banyak petugas yang berdomisili di luar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa, faktor penghambat dan strategi Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa.Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualiatatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Semistruktur, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Tenaga Pendamping Desa belum maksimal sehingga pembangunan desa belum optimal dan ada yang tidak terealisasi keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga pendamping desa, yaitu komunikasi, Sumber daya manusia rendah, pelatihan bagi pendamping dan akses desa yang sulit dijangkau. Strategi yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT setelah itu dievaluasi menggunakan perangkat Tes Litmus yaitu Perbaikan peraturan dan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa,biaya operasional pendamping desa, Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih terarah dan kontinyu. Kata Kunci : Kinerja, Tenaga Pendamping Desa, Pembangunan Desa, Muara Pasir
IMPLEMENTATION OF ROCK MINING POLICY AFTER LAW NUMBER 23 OF 2014 (STUDY OF ROCK MINING PERMIT IN SUBANG DISTRICT WEST JAVA PROVINCE) Suyasa, Gede; Hamdi, Muchlis; Teguh, Prio; Megandaru, Megandaru
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v5i2.318

Abstract

The purpose of this study is to analyze and study the process of rock mining permit including the effectiveness and benefit from policy implementation related to the abolition of the authority of regency/city government in the rock mining activity after the enactment of Law Number 23 of 2014 in Subang Regency. The method used in this study is a qualitative method by interviewing parties related and literature review. The results of the study indicate that there are differences in the duration of the permit for rock mining due to differences in the process of issuing rock mining permits before and after the authority of the management of rock mining by the province. The social impact of the transfer of authority over the management of rock mining does not affect the surrounding community. This is due to the coordination and written agreements between the entrepreneur and the community related to the social responsibility management of the entrepreneur to the community. 
ADAPTIVE-COMPREHENSIVE POLICY: LEVERS OF LONG-TERM HUMAN DEVELOPMENT IN LOCAL GOVERNMENT Rahmah, Mutia; Riska Amelia; Muchlis Hamdi; Amy Yayuk Sri Rahayu
Natapraja Vol. 13 No. 2 (2025): Transforming Local Governance
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/natapraja.v13i2.85660

Abstract

The trend of increasing HDI in Indonesia for the last few decades does not exceed 2% annually. In fact, human development is a critical factor in increasing the nation’s quality of life. Although a bunch of studies have been done dealing with its determining factors, there is no available generalized conclusion on such determinants. This article aims to find out the empirical factors determining human development in Indonesia. The regression data panel analyzed data from 34 provinces between 2010 and 2024, sourced from the Ministry of Finance and Statistics Indonesia, utilizing STATA 17.0. The results showed that there were seven factors that influenced the success of human development in Indonesia by 85.31%. This finding also indicates that each factor has different strengths and directions of influence simultaneously or partially, implying the need to increase HDI with selective action in the form of determining policy priorities. Such policies can be a lever for the success of long-term human development, and in turn, become the foundation for the development of adaptive and comprehensive policies in local governments. The future study that needs to be carried out on the Gini ratio, which represents inequality, should have implications for HDI and local spending anomalies as a continuation of the findings of this study.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PRINGSEWU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK Wijaya, Andi; Hamdi, Muchlis; Kawuryan, Megandaru Widhi; Pudjianto, Widodo Sigit
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1122

Abstract

Penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaaan kebijakan yang diberikan sehingga dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang terdapat di dalam SPM RS dan instrumen SNARS dengan kesesuaiannya.. Pada dimensi 1) produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan belum mecapai ambang batas baku mutu SPM RS, 2) linieritas, penyusunan SOP RS belum linier dengan SPM RS, kesesuaian pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM, 2001 masih ditemukan pelayanan yang tidak adil, 3) efisiensi, pencapaian BOR sangat rendah yaitu 29% sedangkan indikator efisiensi lainnya menurun dan dibawah standar, 4) PCC, dan 5) SPGDT merupakan dimensi temuan yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pelayanan PMKP. Sedangkan faktor dalam implementasi kebijakan adalah 1) substansi kebijakan, penyusunan isi kebijakan belum selaras, 2) perilaku petugas pelaksana, belum semua petugas pelaksana konsisten melaksanakan tugasnya, 3) interaksi jejaring kerja, hubungan kerja sama lintas sektor belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, 4) partisipasi kelompok sasaran, tingkat kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya keselamatan pasien, dan, 7) kepemimpinan merupakan faktor lain yang ditemukan peneliti sebagai faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan di rumah sakit.