Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA)
I Dewa Gede Herman Yudiawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN JASA PENYIARAN BERBASIS INTERNET I Dewa Gede Herman Yudiawan; Made Sugi Hartono; Ni Luh Wayan Yasmiati
Ganesha Law Review Vol. 5 No. 1 (2023): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v5i1.2809

Abstract

Broadcasts broadcast via television broadcasts have developed rapidly by presenting internet-based broadcasts or broadcasts. Looking at what currently exists in Indonesia, one of them is Vidio.com. Indonesia itself strongly adheres to the norms of politeness in social life, where internet-based broadcasting often displays scenes or words that are not in accordance with the norms of politeness that Indonesia currently adheres to. Article 13 paragraph (2) of Law No. 32 of 2022 regulates broadcasting services in Indonesia consisting of radio broadcasting services and television broadcasting services. Here it can be seen that the KPI does not have the authority to carry out supervision regarding internet-based broadcasting services. The authority possessed by KPI is attribution authority which originates from the law in carrying out broadcasting supervision in Indonesia. provisions of Bill C-11 and Law no. 32 of 2002 both regulate Broadcasting, but there are differences between these two provisions, Indonesia is limited to Radio and Television Broadcasting Services, while Bill C-11 Broadcast which has been revised, supervision covers Radio Broadcasting Services, Television, Providers Telecommunications and Internet Services. The internet in this case in Bill C-11 includes online streaming services. The supervision carried out by the CRTC is actually similar to that carried out by the KPI.
Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online Komang Derin Rediasa; Ni Ketut Sari Adnyani; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online, serta (2) mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama pihak ketiga meliputi perlindungan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; (2) tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum positif Indonesia agar pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sesuai dengan regulasi Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan jasa rekening bersama yang dijalankan secara informal, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.
Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Usaha Jasa Laundry di Kota Singaraja Ketut Nugraha Aditya Pramanda; Si Ngurah Ardhya; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4310

Abstract

Praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa laundry masih sering ditemukan, termasuk di Kota Singaraja. Klausula tersebut pada umumnya memuat pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi tertentu dan menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik usaha jasa laundry di Kota Singaraja serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Akibat hukum berupa batal demi hukumnya klausula eksonerasi dan kewajiban ganti rugi belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan.
Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Kadek Ferdian Dwi Arsa; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3541

Abstract

Perkembangan media sosial memperluas ruang ekspresi publik sekaligus menghadirkan tantangan dalam perlindungan reputasi di ranah digital. Penelitian ini mengkaji batas kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis rumusan delik dan praktik penegakan hukum terkait pencemaran nama baik elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan pasal tersebut masih bersifat overbroad dan multiinterpretatif sehingga berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah. Ketidakpastian hukum ini dapat menekan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas, penilaian niat jahat, serta pengutamaan mekanisme non-pidana untuk mewujudkan ruang digital yang demokratis dan berkeadilan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Luqman Guntur Ridhwani; Muhamad Jodi Setianto; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji implikasi tidak dilaksanakannya eksekusi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh anak yang sah. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan terkait pengasuhan anak yang berdampak langsung pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak belum diatur secara jelas dan operasional dalam hukum acara perdata, sehingga pengadilan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari eksekusi paksa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah. Di sisi lain, tidak dilaksanakannya eksekusi juga sering dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak dari dampak psikologis akibat eksekusi paksa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas, humanis, dan progresif agar putusan hak asuh anak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.
Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) Atas Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Devi, Wayan Zenitia; Si Ngurah Ardhya; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4570

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) atas kerugian konsumen akibat pemadaman listrik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Tenaga listrik merupakan pelayanan publik yang bersifat vital dan strategis, namun dalam praktiknya pemadaman listrik, baik terencana maupun tidak terencana, masih kerap terjadi dan menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tenaga listrik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pertanggungjawaban PT. PLN (Persero), khususnya melalui Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menjamin hak konsumen atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian penyedia tenaga listrik. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pembatasan bentuk kompensasi dan penggunaan alasan force majeure. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konsistensi penegakan hukum dan pengawasan pemerintah guna menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara efektif.
Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah William G. Lumbantoruan; Ratna Arta Windari; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4939

Abstract

Perkawinan nonformal yang tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, seperti perkawinan siri maupun hubungan di luar ikatan pernikahan secara resmi, sering memunculkan persoalan hukum terkait status anak dari hubungan itu. Praktik hukum di Indonesia menyatakan bahwa anak dari hubungan non-marital masih sering diperlakukan berbeda dengan anak sah, terlebih mengenai hak waris, pengakuan ayah kandung, dan akses dokumen identitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata seorang anak dan ayah biologis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum mendesak dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap anak akibat status perkawinan orang tua. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, dan Belanda menunjukkan bahwa sistem hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Oleh sebab itu, negara harus segera merumuskan reformasi regulasi dan memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif demi mendapatkan keadilan bagi seluruh anak.
EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS William G. Lumbantoruan; Ratna Arta Windari; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 3 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wzm5wn40

Abstract

Dalam dunia bisnis yang semakin digital dan terhubung secara global, konflik antar pelaku bisnis hampir selalu terjadi, terutama karena perbedaan kepentingan, interpretasi yang salah terhadap isi perjanjian, atau pelanggaran komitmen kerja sama. Arbitrase muncul sebagai salah satu solusi alternatif yang banyak dipertimbangkan saat kebutuhan akan mekanisme penyelesaian konflik yang efisien, cepat, dan rahasia meningkat. Ini terutama karena arbitrase mampu memberikan fleksibilitas dan kerahasiaan yang tidak dapat diberikan oleh mekanisme litigasi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dalam ranah bisnis. Studi ini berfokus pada mengevaluasi manfaat dan kekurangan sistem ini dibandingkan dengan jalur pengadilan formal, serta menentukan seberapa relevan sistem ini dalam praktik bisnis lintas yurisdiksi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Metode ini memfokuskan penelitian pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin dalam literatur akademik, dan preseden dari putusan arbitrase sebelumnya. serangkaian keuntungan, termasuk kecepatan proses, penghematan biaya dalam jangka panjang, dan perlindungan reputasi dan kerahasiaan bisnis kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini menemukan beberapa masalah, seperti tingginya biaya awal, terbatasnya hak banding atas keputusan, dan masalah pembuktian digital yang sering terjadi dalam sengketa e-commerce. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat arbitrase, reformasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan literasi hukum pelaku usaha diperlukan.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Devi, Wayan Zenitia I Komang Trisna Adi Putra I Putu Dwika Ariestu I Wayan Parsa Kadek Ferdian Dwi Arsa Kadek Sarna Ketut Nugraha Aditya Pramanda Komang Derin Rediasa Komang Febrinayanti Dantes Luqman Guntur Ridhwani Made Sugi Hartono Muhamad Jodi Setianto Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Wayan Yasmiati Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi, Putu Riski Ananda Kusuma Putu Sinta Dewi Ratna Arta Windari Safira Shizuoka Suardana William G. Lumbantoruan