Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Dynamic Governance Melalui Whistleblowing System Sebagai Pengendali Gratifikasi Didesa Kauman Sofitasari; Ahmad Taufiq; Cahya Lukito
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai bagian dari Whistleblowing System di Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro, yang diluncurkan pada September 2023. Sistem ini diperkenalkan sebagai mekanisme pengendalian gratifikasi dan pencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan kontribusi UPG terhadap aspek tata kelola transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa, mengurangi kemungkinan terjadinya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Akan sangat efektif juga dalam partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik gratifikasi untuk memperkuat sistem pengendalian di desa. Namun, tantangan resistensi budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu whistleblowing belum dapat diatasi. Kesimpulannya adalah UPG memang menunjukkan janji sebagai instrumen yang efektif dalam memantau gratifikasi dan dapat direplikasi di desa lain untuk tata kelola yang lebih baik yang bersih dan akuntabel.
Feminine Leadership Style in Disaster Management at BPBD Bojonegoro Widyaningsih, Alvira; Taufiq, Ahmad; Musta'ana, Musta'ana
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 11, Issue 2, 2024
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v11i2.4677

Abstract

This study uses a feminine leadership approach to analyze women's leadership in disaster management at BPBD Bojonegoro. Men often dominate leadership in disaster management, but BPBD Bojonegoro is currently led by women, which raises questions about women's leadership in disaster management at BPBD Bojonegoro through a feminine leadership perspective. The elements of feminine leadership in this article include charismatic, team-oriented, and self-protective. The method used in the studty is descriptive with a qualitative approach. Data were obtained based on field studies through interviews, observations, and documentation with interactive analysis. This study aims to determine women's leadership in the public sector, especially in the context of leadership in disaster management. The results of this study indicate that women's leadership not only increases women's participation in disaster management but also provides a holistic and inclusive perspective in disaster mitigation and response strategies, creating a collaborative and harmonious work environment by aligning common goals for the benefit of the community in crises. The novelty of this research lies in the analysis from a feminine leadership perspective regarding female learders in disaster mangement at BPBD Bojonegoro, where most of the literatur on disaster management focuse on technical and procedural aspects, without considering women’s involment in dicision-making. The involvement of women in emergencies can help the pre-disaster process to post-disaster recovery through an inclusive approach carried out to the community. The conclusion of this study emphasizes the importance of empowering women in leadership positions to improve the quality of disaster management in Indonesia.
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Himpunan Petani Pemakai Air Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Aurellia, Emily; Taufiq, Ahmad; Kasiami, Sri
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.20897

Abstract

The purpose of this study is to determine the cooperation beetwen stakeholders under the leadership of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) in Gedongarum village, Kanor district, Bojonegoro local government. The study uses a descriptive method with a qualitative focus. This theory used in this research is according to Ansell & Gash (2008) with main indicator, namely : starting condition, institutional planning, enabling leadership and collaboration processes. This result of research show that the collaboration carried out in the management of the Water User Farmers Assosiation (HIPPA) is very well established and stakeholders can build a sense of competitive trust and have strong commintment to developing each program owned by each actor in accordance with goals of the collaboration. Which has been mutually agreed upon.
Reinventing Government Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro dalam Pengembangan Pariwisata Desy Alya Putri Rahmasari; Taufiq, Achmad; Junadi
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 3 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i3.5908

Abstract

This study aims to find out how reinventing government in tourism development as an increase in local revenue. Reinventing Government is a government effort to change the type of services to be provided to the public with implementing a new system by transforming the public sector into entrepreneurship. The methode used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through interview, observation, and documentation. The focus of this research is how the tourism development effort of the Bojonegoro Regency Culture and Tourism office in the concept of reinventing government. The results of this study indicate that the Bojonegoro Regency Culture and Tourism office has implemented 9 of the 10 principles of reinventing government. The principle that has not been implemented is the principle of anticipatory government which is caused by involving many parties so that it requires a long procces. Even though it has implemented 9 of the 10 principles of reinventing government, it does not guarantee that the Disbudpar bojonegoro is able to achieve PAD target beacause there is still a lack of maximum implementation of each principle that has been implemented by the Regency Culture and Tourism office so that it has not been able to achive the predetermined local revenue target.
MOTIF PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS MELIBATKAN MITRA LOKAL DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Ahmad Taufik; Rupiarsieh; Ida Swasanti
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1576

Abstract

Penelitian bertujuan mendalami sejauhmana motif perusahaan minyak dan gas melibatkan mitra lokal, termasuk dalam hal ini NGO, dalam pengelolaan CSR di Kabupaten Bojonegoro. Metode kualitatif melalui studi kasus Yin dan Cresswell digunakan dalam studi ini. Data diperoleh dari subyek penelitian yang meliputi media massa, NGO, perwakilan perusahaan migas, pemerintahan desa dan kabupaten, serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan, motif EMCL atau because of motive melibatkan mitra lokal dalam pelaksanaan program CSR ada empat. Yakni, motif ekonomi bisnis perusahaan, meliputi kelancaran bisnis perusahaan, dan pembawa misi perusahaan; motif komunikasi perusahaan, yakni sebagai saluran baru komunikasi perusahaan ke masyarakat, memudahkan komunikasi ke pemerintah); motif politik, yakni sebagai bentuk mencari dukungan dan legitimasi dari masyarakat luas, NGO punya akses politik, tekanan pemerintah ke perusahaan); dan motif sosiologis, yakni upaya pemberdayaan perusahaan, wujud komitmen perusahaan kepada aktor lokal, NGO ingin terlibat langsung, kedekatan dengan sumber migas, dan peredam gejolak sosial). Sedangkan tujuan (in order to motive) dari pelibatan mitra lokal dalam pengelolaan program-program CSR mencakup bertujuan untuk distribusi sumber daya ekonomi dan manusia, serta agar program CSR tepat sasaran, dan konflik sosial minim.
Manajemen Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus SIAP-LAPOR di Kabupaten Bojonegoro Afifatur Rohmah; Ahmad Taufiq; Rupiarsieh Rupiarsieh
JURNAL ADMINISTRASI & MANAJEMEN Vol 16, No 2 (2026): Jurnal Administrasi dan Manajemen
Publisher : Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jam.v16i2.7963

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini membedah bagaimana manajemen pengaduan pelayanan publik berbasis e-government berjalan lewat SIAP-Lapor di Kabupaten Bojonegoro. Desain/metodologi/pendekatan : penelitian ini pakai pendekatan studi kasus kualitatif, dengan triangulasi data wawancara lima informan dari Dinas PU, Pendidikan, admin SIAP-Lapor, serta masyarakat, plus data sekunder dari log sistem 2021-2024. Temuan : menelusuri lima indikator SPBE: penerimaan laporan (95% sudah daring, skor rata-rata 4,2 dari 5), verifikasi (70% laporan terbukti akurat), responsivitas (cuma 55% yang tepat waktu), resolusi (72% masalah selesai), dan kepuasan pengguna (skor 3,2 dari 5). Dengan analisis tematik lewat NVivo, peneliti menemukan akses awal SIAP-Lapor sudah bagus, tapi koordinasi antar-SKPD masih lemah. Penyebabnya? Data masih tersimpan sendiri-sendiri (silo) dan pelatihan juga minim. Implikasi Praktis : Temuan ini selaras dengan teori SPBE dan e-participation Bertot dkk. (2010), tapi bertabrakan dengan benchmark nasional LAPOR! (IKM 3,1) karena ada jurang antara desain sistem dan realitas di daerah. Peneliti simpulkan, SIAP-Lapor memang efektif, tapi belum sepenuhnya. Supaya efektivitasnya bisa tembus 80%, perlu integrasi API, penerapan SLA, dan sistem feedback wajib. Studi ini juga menawarkan model replikasi e-government lokal di Indonesia. Originalitas/Nilai : Studi internasional oleh (Bertot et al., 2010) mengingatkan soal kesenjangan digital di negara berkembang yang belum tuntas. Laporan LKPP (2023) untuk SIAP-Lapor memang mencatat kesuksesan parsial di lebih dari 200 daerah, namun analisis manajemen di tingkat kabupaten masih kurang. Gap penelitiannya jelas belum banyak studi kasus mendalam soal integrasi aspirasi publik dalam konteks lokal seperti Bojonegoro. Kata Kunci : :SIAP-Lapor, e-government, pengaduan pelayanan publik, manajemen SPBE, Kabupaten Bojonegoro, kepuasan pengguna
Community Based Tourism pada Wisata Puthuk Kreweng, Gayam, Bojonegoro Indah Nur Rohmah; Ahmad Taufiq; Ida Swasanti
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i3.3642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Puthuk Kreweng, mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik dari pengembangan wisata terhadap kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di Desa Mojodelik, kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan teori Suansuri, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep (CBT) Community Based Toutrism di Wisata Puthuk Kreweng jika dilihat dari kelima aspek yaitu, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik telah diimplementasikan oleh Pokdarwis dan masyarakat setempat . Namun, terdapat beberapa penghambat khususnya dalam aspek ekonomi dan lingkungan seperti kurang luasnya akses usaha pada Wisata Puthuk Kreweng, minimnya promosi wisata dan terjadinya tanah longsor. Hal ini menjadi tantangan bagi Pokdarwis dan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata.
Evaluation of the Quality Services at the Kapas Bojonegoro Community Health Center Based on Public Criticism: A SERVQUAL Study on Waiting Times and Staff Communication Miftakhur Rohmah; Ahmad Taufiq; Junadi Junadi
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5197

Abstract

This study aims to evaluate the quality of service at the Kapas Bojonegoro Community Health Center based on public criticism using the SERVQUAL approach, particularly in terms of responsiveness and empathy. Public criticism arising from digital reviews often highlights issues such as waiting times, service flow, and staff communication. This study used a descriptive quantitative method with accidental sampling techniques on 110 respondents who had received services at the Kapas Community Health Center General Clinic. The research instrument was a SERVQUAL questionnaire with a 1-5 Likert scale used to compare perceptions and expectations. The results showed that all items in the questionnaire were valid and reliable, with a Cronbach’s alpha value of 0.920 for perceptions and 0.798 for expectations. Gap analysis showed that the responsiveness aspect had a gap value of -0.39, meaning that the speed of service and clarity of information did not meet expectations. The empathy dimension obtained a gap value of 0.11, which means that the friendly attitude and attention of the staff were rated well by patients. The overall suitability level of 99% indicates that the service is close to patient expectations, although improvements are still needed in terms of waiting time. This study also shows that public criticism can be a useful source of information for continuously evaluating the quality of health center services.
Efektivitas Pelayanan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Buana Bojonegoro dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Bojonegoro Divanya Syazura; Junadi Junadi; Ahmad Taufiq
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 10 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v10i1.1813

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Buana Bojonegoro dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Bojonegoro. Permasalahan utama meliputi cakupan layanan yang masih sekitar 40% rumah tangga, distribusi tidak merata akibat kebocoran pipa dan tekanan rendah, serta tarif lebih tinggi dibanding penyedia alternatif seperti PAM desa. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan pelaksana, pelanggan aktif, dan non-pelanggan. Analisis mengacu pada lima indikator efektivitas Sutrisno (2009). Hasilnya, pelayanan belum sepenuhnya efektif: pemahaman prosedur cukup baik namun informasi kurang terbuka; sasaran belum menjangkau seluruh wilayah; distribusi sering terlambat; target distribusi belum tercapai; kualitas air masih dikeluhkan. Meski demikian, manfaat dirasakan berupa efisiensi waktu, peningkatan sanitasi, dan kenyamanan. Perbaikan menyeluruh diperlukan agar pelayanan lebih merata dan berkelanjutan.
Efficiency of Village Government Administration Information System Applications in realizing Public Information Openness Amanda Putri; Ahmad Taufiq; Ida Swasanti
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 12, No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.12.2.%p.2023

Abstract

The Bojonegoro Regency Government, which is overseen by the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Service, initiated the creation of the Village Government Administration Information System Application (SIAP DESA). This application can be freely accessed by the public, however, it was discovered that in its implementation the village SIAP application was not completely efficient. Based on initial observations, it was found that many villages had not completed the information in the village SIAP Application. The aim of this research is to determine the efficiency of the Village SIAP Application in realizing public information transparency. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the village SIAP application is not completely efficient. Several factors that underlie this include the Village SIAP Application, there is a menu that has no time limit for uploading files, namely the data menu for the Village Head, Village Apparatus, PAW Members and Legal Products. Furthermore, there is also no time limit for completing data updating, making each village feel more relaxed in updating data in the application. The government's digital update in building the village SIAP application is the right step for efficiency, especially in terms of materials and costs. However, the SIAP Village Application can be said to be fully efficient if the menus are complete, accurate and updated. Therefore, it is important to create a timeline for updating the Village SIAP Application menus to show openness of public information to the community and related stakeholders.