Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Bestuur Jurnal Dinamika Hukum Proceeding SENDI_U Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Authentica : Privat Law Journal Soedirman Law Review
Rahadi Wasi Bintoro
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) Nurul Alfaruni Safitri; Rahadi Wasi Bintoro; Mr Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.51

Abstract

Article 293 of the Bankruptcy and PKPU Law regulating open remedies for PKPUdecisions only applies to PKPU termination decisions. Decision Number 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian /2018/PN.Niaga.Sby submitted by former employees of debtors in the form of BUMN. The petition was granted by the Surabaya Commercial Court Judge Panel. Based on the decision to cancel the homologation, the debtor submits a legal review to the Supreme Court, but the Supreme Court in its decision stated that the request for legal remedy was not acceptable. The purpose of this study was to determine the legal remedies submitted in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law and to determine the ratio of decidendi of the Surabaya Commercial Court Judges in applying the legal standing of the applicant in the request to cancel the homologation. The method used is normative juridical. Based on data from the research results, it was found that the legal remedies submitted were not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law, because the court's decision regarding PKPU was not open to any legal remedies, unless otherwise stipulated in this Law. However, those exceptions do not include homologation cancellation decisions. The Panel of Judges for review was appropriate in applying the law because it was based on the provisions of Article 293 in conjunction with Article 290 of the Bankruptcy and PKPU Law which stipulates that no legal remedies are open to PKPU decisions. The decidendi ratio of the Surabaya Commercial Court Judge Panel is correct, the applicant has the capacity and legal standing to submit an application because the debtor is a BUMN in the form of a Persero. Therefore, advocates as attorneys should pay more attention to and understand the provisions in the Bankruptcy Law and PKPU, so there is no error in the submission of an application. Keywords: Legal Remedies, Bankruptcy, Homologation Cancellation.
PENERAPAN SAKSI AHLI LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN MENIMBULKAN KEONARAN TERKAIT HASIL SWAB TEST (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM) Rosaniati Rosaniati; Sanyoto Sanyoto; Rahadi Wasi Bintoro
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.170

Abstract

Pemanfaatan ilmu linguistik forensik dalam rangka penegakan hukum dan keadilan digunakan dalam sidang pembuktian. Saksi ahli forensik bertugas untuk menganalisa penggunaan bahasa dalam ranah hukum serta menelaah fenomena kebahasaan yang diidentifikasi kemudian dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian mengenai tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No.  225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, disajikan dengan teks naratif, menggunakan analisis metode normatif kualitatif.  Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:  a) Pembuktian tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No.  225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM hakim memutus berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli linguistik forensik serta barang bukti. Sehingga, keterangan ahli linguistik forensik yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus dianggap sebagai pengetahuan hakim. Berdasarkan hal tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan sudah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagimana dalam Pasal 183 KUHAP. b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian menurut peneliti, pemidanaan yang diberikan oleh hakim tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek non-yuridis khususnya mengenai profil terdakwa secara komperhensif dalam putusan pemidanaan.Kata Kunci: Keterangan ahli linguistik forensik, pembuktian, penjatuhan pidana
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) Rissadika Cahyani; Dwi Hapsari Retnaningrum; Rahadi Wasi Bintoro
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.118

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perubahan sistem perdagangan orang khususnya perempuan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet atau sosial media yang disebut dengan prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudahkah penjatuhan putusan tepat dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menganalisa penerapan sanksi dan memperhatikan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Teknologi yang turut berperan dalam kasus tersebut adalah Twitter, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 44 Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun sosial media memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yang berupa pidana penjara.Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi Online, Dasar Pertimbangan Hakim
Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto) Rafida Rahmi Ichwandani Puri; Rahadi Wasi Bintoro; Antonius Sidik Marsono
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.124

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas menjadi Pendamping dan Pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan dalam menjalani setiap pemeriksaan atas kasus tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan Pendampingan dan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menjadi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Purwokerto beserta hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara, buku literatur, peraturan perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kegiatan Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakaran dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto berjalan dengan baik, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kerap mendapat bantuan oleh Pendamping Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas, Klien Anak, Keluarga dan masyarakat sekitar pun merasa terbantu, nyaman, aman dan mereka mendukung penuh kegiatan ini. Hambatan yang terjadi seperti terlambatnya waktu sidang, sarana dan prasana, anggaran dan kurangnya sumber daya manusia ini diharapkan untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah setempat dengan harapan akan lebih mempermudah kegiatan ini.Kata Kunci : Pendampingan, Bimbingan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan
KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr) Raden Fidela Raissa Ramadhanti; Rahadi Wasi Bintoro; Alef Musyahadah Rahmah
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.120

Abstract

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian
PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015) Tita Oktaviani; Rahadi Wasi Bintoro; Sanyoto Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.94

Abstract

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketetntuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan hakim bahwa pembuktian adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang membatalkan putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt.Pst adalah tepat karena pembuktian adanya utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana serta adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa di BANI sehingga pailit atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power harus dibatalkan dan harta yang telah di eksekusi harus dikembalikan dalam keadaan.Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Eksekusi
PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI A DE CHARGE DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Septian Chandra Arrozaqi; Rahadi Wasi Bintoro; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.2673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian keterangan saksi a de charge dalam tindak pidana pencucian uang, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Kekuatan pembuktian keterangan saksi a de charge dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah, namun majelis hakim tidak menggunakan saksi a de charge sebagai bahan pertimbangan hukumnya dikarenakan saksi a de charge yang dihadirkan tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa. Kedua, Majelis hakim telah menimbang aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim juga memenuhi landasasn yuridis, namun mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis. Seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.Kata Kunci:      Saksi A De Charge, Kedudukan dan Kekuatan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN INTERNET Sanyoto, Sanyoto; Maryono, Antonius Sidik; Bintoro, Rahadi Wasi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.44

Abstract

The growth of technological Progress make the change of pattern in  the socialize human life, and it can conduct the economic activity in the local scale, regional and also global. In the individual assocciation by using internet technology will take the relation pattern between individual which it is unlike what that happened in the real world. By the existence of internet, contractual terms between subject of law and each other without meeting (face to face), even it is enabled for subject of law not to recognizing each other. During the people conducting activity in the illusory world, especially in the private law, like commerce, agreement and also banking activity, it is enabled to take a problems such as performed in the conventional private relationship. If the consumer internet in the private activity feel their private rights are impinged and they are wish to claim their rights, so there is civil conflict.  The relationship between the individual in the transaction using internet not yet arrange peculiarly in law and regulation. But judge have to find the law and also create the law if he confronted with a dispute in the transaction using internet. Kata kunci : hakim, hukum, internet, perdagangan elektronik, tanda tangan digital
PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM Rahadi Wasi Bintoro
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.2.185

Abstract

This research is study about law construction of forming electronic contract in transaction that exploiting information technology and law of evidence that applying for electronic document. and to explaing its, researcher use statue approach, conceptual approach and case approach, that is included in the approach method in legal research. Pursuant to research which have been done, agreement  in e-commerce is form when there is an acceptance from buyer by electrically or when the buyer signing a digital signature. Evidence law of electronic document that form in e-commerce and e-banking have strength of  perfect verification as pukka act, as long as it is using security system which is difficult technically to be able to infiltrate or leaked by other party, while  electronic document from transfer of company document to electronic media have strength of perfect verification. In the case of dispute in e-commerce, e-banking  dispute and dispute of company document which have been transferred in the form of electronic media, hence can be raised by evidence appliance in the form of written evidence appliance, eyewitness, presupposition, confession, oath, and expert eyewitness to strengthen electronic document. But that way, rule of law not yet been given by comprehensively.  Keywords : internet, e-commerce, e-banking, company documen, evidence law
Co-Authors Abd. Shomad Abd. Shomad Agus Raharjo Agus Raharjo Agus Raharjo Alef Musyahadah Rahmah Alun Windari Praptonowati Amrullah Baru Ahnaf Angkasa Angkasa Antonius Sidik Marsono Antonius Sidik Maryono Antonius Sidik Maryono Astri Rubbih Budiyono Budiyono Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Dwi Hapsari Retnaningrum Gabrielia Febrianty Shofiana Handri Wirastuti Sawitri Handri Wirastuti Sawitri Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Masruhan Masruhan Mr Sanyoto Noor Dzuhaidah Dzuhaidah Nurul Alfaruni Safitri Raden Fidela Raissa Ramadhanti Rafida Rahmi Ichwandani Puri Raharjo, Agus Reni Kurniawati Rissadika Cahyani Rosaniati Rosaniati Sanyoto Sanyoto Sanyoto Sanyoto Sanyoto Sanyoto Septian Chandra Arrozaqi Sri Hartini Sulistyandari Sulistyandari Suyadi Suyadi Tedi Sudrajat Tita Oktaviani Utami, Nurani Ajeng Tri Weda Kupita