Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Contextualization of Hadith about Tolerance for Religious and Cultural Diversity Alkadri Alkadri; Zarul Arifin; Harles Anwar
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v7i1.5744

Abstract

This study aims to understand the contextualization of hadith regarding tolerance to religious and cultural diversity with a focus on the meaning of the text, the historical context of tolerance at the time of the Prophet and the contextualization of hadiths . Data analysis was in the form of content analysis. It was found that first, there were six editorials of hadith tolerance using the word samaha which means compassion, generosity and is equated with the word patient. Second, the historical context of the prophet's tolerance attitude was recorded in building a pluralist society in the form of forgiveness, good prejudice, recognizing other religions and cooperate with each other. Third, the contextualization of the hadith that the basic concept of Islam in a pluralist society must be based on the principles of living in harmony, peace and prioritizing spirituality and humanity and ignoring group subjectivity. Departing from this finding, the universality of Islamic teachings is able to respond to the social reality of Indonesian society through religious tolerance in cultural and religious diversity
Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective Zarul Arifin; Hatoli Hatoli
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1190

Abstract

The juridical operation of any sharia-based financial institution must refer to the DSN-MUI fatwa, including the multi-contract issue or better known as a hybrid contract, where has mandated by Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking Article 26 paragraph (2). Two multi-contracts are permitted by the DSN-MUI in the fatwa, namely Fatwa No. 71 of 2008 concerning Sale and Lease Back and Fatwa No. 72 Years. 2008 on Ijarah Sale and Back. However, PT. Pegadaian (Persero) Alianyang Singkawang Sharia Service Unit has carried out multiple contracts (murabahah and Rahn) since the last 6 (six) years on Murabahah Logam Mulia Abadi Investment (MULIA) products for non-cash Financing of gold. There is no fatwa from DSN- MUI, so that raises doubts about the guarantee of the quality of the product. So it is essential to study how the MULIA product contract system uses the murabahah and Rahn contracts from the perspective of sharia economic law. This research is descriptive qualitative research that deepens by conducting direct interviews with the parties involved in implementing multi-murabahah and Rahn contracts. This research completed in 2019. The sources of data in this study are the leadership and staff at the Singkawang sharia pawnshop, then customers who use multi-contract product services at the Singkawang sharia pawnshop. The results of the study concluded that the application of multi-murabahah and Rahn contracts on precious metal products at PT. Pegadaian (Persero) Alianyang Singkawang Sharia Service Unit, as stipulated in Law No. 21 of 2008 concerning sharia banking, has been implemented on this product. Therefore, in the view of sharia economic law, it is permissible and justified because the system refers to the DSN-MUI fatwa No. 92 of 2014 concerning Financing that accompanied by Rahn and becomes the basis for the use of multiple contracts.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG ARISAN ONLINE PADA APLIKASI WHATSAPP DI KECAMATAN SAMBAS Khairunnisa; Zarul Arifin; Yuniartik
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Arisan online melalui grup Whatsapp semakin berkembang karena pelaksanaannya praktis, menjangkau peserta dari dalam maupun luar kota, serta tidak memerlukan pertemuan langsung sebagaimana arisan konvensional. Keberhasilan pelaksanaan arisan online mendorong munculnya praktik lelang arisan online pada grup Whatsapp di Kecamatan Sambas sehingga perlu dikaji dari sisi mekanisme dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian bertujuan mengetahui praktik lelang arisan online pada aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas serta menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan lelang arisan dilakukan melalui promosi admin/owner di media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah bagi pembeli lelang, pelaksanaan lelang atas kemauan anggota, arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan jangka waktu penerimaan hasil lelang. Tinjauan hukum Islam menunjukkan adanya unsur gharar pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan peserta akibat penambahan maupun pengurangan harga lelang, unsur maysir pada sistem tawaran harga setiap periode untuk menentukan pembeli lelang, serta unsur riba pada penerimaan uang arisan pembeli lelang yang melebihi jumlah setoran yang dibayarkan.
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai) Aldi Rizqi Pratama; Zarul Arifin; Hasiah
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Penelitian bersifat empiris, yang mencakup kegiatan lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kendala yang bersifat struktural maupun kultural, serta tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, yang mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Kedua, pelaksanaannya terkendala faktor internal seperti keterbatasan sarana, tenaga kerja, dan sosialisasi; serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, tanah gambut, dan angin kencang. Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan tersendiri.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Muare Lakan Kabupaten Sambas Terhadap Praktik Sambunga Pipa Ilegal Di Kecamat Paring Nuggroho; Zarul Arifin; Nashirun
Cross-border Vol. 9 No. 2 (2026): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi temuan sambungan pipa ilegal atau sambungan pipa tanpa izin dari PDAM Tirta Muare Ulakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kecamatan Sambas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tenta Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Kedua, Apa saja faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif- deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris, yaitu digunakan untuk menganalisis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai parktik sambungan ilegal. Namun, pengimplementasian Perda ini masih belum maksimal. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan terkait praktik sambungan ilegal di PDAM meliputi: kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat, kurangnya sanksi formal atau legal yang efektif bagi pelaku penyambungan ilegal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, minimnya pemantauan berkala dan sistem pencatatan dan pelaporan digital, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta belum ditetapkannya sanksi hukum yang tegas dan sanksi administratif yang jelas dalam Peraturan PDAM Tirta Muare Ulakan.