Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Penataan Prosedur Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia: Studi Atas Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Hidayat, Rivan; Dwi Anggono, Bayu; Indrayati, Rosita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1480

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan produk hukum yang ditujukan guna mengatasi permasalahan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, penetapan perppu harus tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang berkepastian guna menciptakan tertib hukum. Penelitian ini mencoba meneliti terkait keabsahan penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023; dan memberikan gagasan penataan terhadap prosedur penetapan perppu menjadi UU. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal yang dielaborasi dengan metode Reform-Oriented Research, penelitian ini menemukan bahwa penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023 tidak memiliki keabsahan. Namun, hal ini disebabkan pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang tidak berkepastian. Ketidakjelasan dalam menakar “hal ihwal kegentingan memaksa”, interpelasi atas makna “persidangan yang berikut”, dan tidak dibatasinya materi muatan suatu perppu. Puncaknya, penulis menggagas penataan prosedur penetapan perppu menjadi UU melalui (i) mengatur “hal ihwal kegentingan memaksa” secara normatif dalam UU P3; (ii) membatasi makna “persidangan yang berikut” secara ketat; dan membatasi materi muatan suatu perppu. Penataan prosedur tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum agar tercipta tertib hukum dalam penetapan perppu menjadi UU.
Non-Interference Principle Dynamics in ASEAN and African Union Responses to Member States’ Unconstitutional Changes of Government Ulandari, Ulandari; Gautama, Budi Arundhati; Indrayati, Rosita
Reformasi Hukum Vol 29 No 2 (2025): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i2.1280

Abstract

Unconstitutional changes of government (UCG) are a serious challenge to regional stability and the principles of international law, especially the principle of non-interference. The African Union (AU) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are facing different dynamics in responding to the phenomenon. This study aims to analyze the influence of the United Nations' attitude on the application of the principle of non-interference and analyze the response of ASEAN and AU to the UCG in their member countries. The research uses normative juridical methods with legislative, case, and comparative approaches. The results of the study show that the AU has adapted the principle of non-interference through the Constitutive Act of The African Union by including an exception clause, including in situations of grave circumstances (war crimes, genocide, and crimes against humanity) or at the request of the country concerned. Meanwhile, ASEAN still maintains the strict application of the principle of non-interference without a specific legal mechanism to respond to the UCG, as happened in Myanmar. It can be concluded that the dynamics of the application of the principle of non-interference show a shift in norms and a transformation of legal approaches at the regional level, where the AU has moved towards adapting new norms, while ASEAN is still prioritizing the path of diplomacy and political consensus. As a recommendation, ASEAN needs to strengthen the legal legitimacy of the 'Five-Point Consensus' as a model for handling the UCG in the region, so that it can function as a constitutional instrument that supports stability and sustainable regional legal governance.