Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Lentera Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Warta Pengabdian Jurnal Justiciabelen Indonesian Journal of Law and Society Reformasi Hukum Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Kajian Konstitusi PUSKAPSI Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia PUSKAPSI Law Review
Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anjalline, Irwan; Anggraini, R.A. Rini; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.564

Abstract

Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat. Kata Kunci: Pemilu, Dana Kampanye, Peserta Pemilu
Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia Rahman, Moh Syaiful; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i1.8182

Abstract

The birth of Law No. 7 of 2017, as compared to Law No. 42 of 2008 about the General Election of President and Vice President, includes a difference in Article 5. The requirement in Article 5 is not followed by an explanation of what are the requirements that must be fulfilled by persons with disabilities, and there is no mention of the requirement so as to raise the question of such requirements are contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia more specifically those requirements are contradictory or not with Law Number 39 of 1999 Article 43 that every citizen has the right to be elected and elect in elections based on equality of rights through voting in accordance with the provisions of legislation. The research used for preparation of this thesis is juridical normative.This research uses legislative and analytical approaches. Persons with disabilities enrolled in the Special Electoral List may empower persons with disabilities to exercise their suffrage. Keywords: Suffrage, Disability and General Elections
Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Nugroho, Septa Eka; Soetijono, Iwan Racmad; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.561

Abstract

Proses pencalonan kepala desa di daerah Jember telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 30 nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Jika dikaji lagi ayat perayat secara mendalam pada pasal 30 peraturan daerah kabupaten Jemebr nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintaha desa mengenai mekanisme pencalonan kepala desa terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang diatasnya terutama pada hal penyerahan persyaratan menjadi calon kepala desa yang tertera pada pasal 30 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, dimana persyaratan untuk menjadi kepala desa di kabupaten jember mengacu pada pasal 26 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa, pada persyaratan inilah terdapat suatu syarat tepatnya pada pasal 26 huruf c peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa seorang calon kepala desa tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya persyaratan seperti ini dalam peraturan daerah kabupaten jember khususnya dalam hal pencalonan kepala desa yang tertera dalam mekanisme pencalonan kepala desa pada pasal 30 peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa telah melanggar peraturan diatasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, karena pada dasarnya dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam hal persyaratan menjadi kepala desa tidak membubuhkan persyaratan tersebut. Dengan menyertakan syarat yang akhirnya akan menjuru pada tindak diskriminatif seperti itu secara langsung pemerintah Kabupaten Jember telah mellanggar konstitusi dan pancasila . Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan konflik pada saat pencalonan Kepala desa Kata Kunci: Mekanisme Pencalonan, Kepala Desa, Pemerintah Desa
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sianipar, Veronica Agnes; Mulyono, Eddy; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.566

Abstract

Pengaturan atas hak asasi manusia telah dijamin dan dilindungi dalam UUD NRI 1945 serta UU HAM itu, maka dari itu seharusnya tidak perlu lagi dibuat pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang itu untuk berorganisasi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hanya saja, bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Karena alasan itulah, pemerintah memandang perlu untuk menyusun satu undang-undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi, UU Ormas yang lama tersebut sudah tidak relevan lagi dengan dinamika masyakarat kini yang kemudian mendorong lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai UU Ormas yang baru. UU Ormas yang baru diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi ormas secara jelas terkait dengan aspek legal administratif. Walaupun demikian, nyatanya UU Ormas yang baru masih meninggalkan beberapa masalah sehingga perlu ditinjau apakah UU Ormas yang baru tersebut telah sesuai dengan konstitusi serta dapat melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis melalui sanksi yang tercantum dalam batang tubuh UU tersebut. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Tindakan Anarkis
Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018) Tontrinia, Meilinda Putri Handayani; Ana, Ida Bagus Oka; Indrayati, Rosita
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5440.543 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30650

Abstract

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu. Menjelang pemilihan umum 2019 terhadap Pemilihan Legislatif Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.
Penggunaan Media Sosial sebagai Media Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Munfida, Nuris Sabilatul; Soetijono, Iwan Rachmad; Indrayati, Rosita
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.41193

Abstract

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan wadah untuk mempresentasikan keinginan rakyat dalam memilih wakilnya di lembaga pemerintahan, termasuk didalamnya adalah proses kampanye sebagai wadah untuk meraup dukungan dari masyarakat. Ketersediaan media sosial di era kemajuan teknologi informasi menyediakan banyak alternatif metode kampanye bagi para peserta, salah satunya dengan berkampanye melalui media sosial. Media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang menciptakan terjadinya jenis interaksi dengan memudahkan penggunanya untuk dapat berpartisipasi, berbagi dan menuangkan isi, termasuk untuk berkampanye. Pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye tentunya memberikan dampak negatif dan postif. Dampak positifnya adalah selain lebih efisien dalam hal biaya juga pesan atau visi misi pasangan calon dapat cepat mudah tersampaikan kepada khalayak. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi adalah penyalahgunaan media sosial sebagai alat melakukan kampanye hitam.Kata kunci: Kampanye; Media soial; Pemilu; Pilkada.General elections and regional head elections are a forum for presenting the people's wishes in electing their representatives in government institutions, including the campaign process as a forum for gaining support from the community. The availability of social media in the era of advances in information technology provides many alternative campaign methods for participants, one of which is campaigning via social media. Social media is a new set of communication and collaboration tools that create types of interaction by making it easier for users to participate, share and share content, including campaigning. The use of social media as a campaign medium certainly has negative and positive impacts. The positive impact is that apart from being more efficient in terms of costs, the message or vision and mission of the candidate pairs can be quickly and easily conveyed to the public. Meanwhile, the negative impact that can occur is the misuse of social media as a tool for carrying out black campaigns.Keywords: Campaign, Social Media; General Elections; Regional Head Elections.
PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UNTUK INDONESIA YANG MAJEMUK (KOMPARASI DENGAN SISTEM CHILE DAN AMERIKA SERIKAT) Cipta, Yulvia Chandra; Indrayati, Rosita; Putri, Intan Permata
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General elections, including the election of president and vice president, legislative members and other regional election, are a manifestation of democracy and the basic principles of the nation in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia currently adheres to an open proportionality election system. As time goes by and many changes occur, the electoral system adopted by Indonesia has many shortcomings, and various problems are also faced, such as identity politics and kinship politics. Based on the many differences in electoral systems in the world, the author examines two other countries, namely Chile and the United States, to see the differences and advantages of each of the electoral systems adopted. This is because the two countries are pluralistic countries. This research uses a normative method with a conceptual approach and a comparative approach which is configured into a systematic answer. Researchers found that Indonesia was right to use an open proportional electoral system, noting that Indonesia could adopt and combine several things to develop a better electoral system.
Legal Politics And Constitutionality Of Changes In The Term Of Office Of Village Heads Maulana, Thowil Fikri; Indrayati, Rosita; Ana, Ida Bagus Oka
Jurnal Justiciabelen Vol 7 No 2 (2024): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v7i2.8861

Abstract

The Village head is an important position at the local level. The village head's policies will greatly influence village life and village development. On January 23 2023, the Association of Indonesian Village Officials (APDESI) held a demonstration in front of the DPR building, one of the demands of which was to change the term of office for village heads to 9 years with the opportunity to serve for 2 terms. This research aims to determine the legal politics of changing the term of office of the head and the constitutionality of changing the term of office of the village head in the revision of the village law, and to determine the urgency of changing the term of office of the village head. The research method used in this research is normative research or library research using conceptual approach, statute approach and comparative approach. The legal politics of changing the term of office of the village head aims to improve the performance of the village head, which has often been hampered by social conflicts that occurred after the election of the village head, but this change is not in accordance with the principle of limiting power in countries that adhere to a democratic rule of law which has been implemented. outlined in the 1945 Constitution.
Racial Discrimination In Law Enforcement: Challenges For Human Rights In A Multicultural Society Indrayati, Rosita; Saputra, Calvin Yudha; Ahmada, Vaza Khulucky
Jurnal Justiciabelen Vol 7 No 1 (2024): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v7i1.7800

Abstract

This essay explores the important issue of racial discrimination in law enforcement and its challenges to human rights in a multicultural society. First, this research analyzes the root causes of racial discrimination in law enforcement. Sometimes, racial bias, stereotypes, and prejudice play a role in police and court decisions. These factors are often rooted in deep history, culture, and social structures. Therefore, a deeper understanding of how these biases develop is key to overcoming this problem. Second, this essay describes the impact of racial discrimination on a multicultural society. Inequality in law enforcement creates distrust of the legal system, which can result in social tensions and feelings of insecurity. Racial discrimination can also hinder social mobility and opportunity for individuals from minority groups. Third, this essay explores the efforts that have been made to overcome racial discrimination in law enforcement. This includes policy changes, better police training, and efforts to increase the accountability of law enforcement agencies. Additionally, a more holistic approach involves public education about the importance of human rights and cooperation between multicultural communities to combat discrimination. Through an in-depth understanding of the root causes, impacts, and efforts to overcome racial discrimination in law enforcement, this essay contributes to stronger awareness and advocacy to ensure that human rights are respected equally in multicultural societies.
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DITINJAU DARI PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Aryaduta, Yuldani Rafi; Wada, Igam Arya; Indrayati, Rosita
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30288

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari lahir. Proses mengemukakan pendapat adalah hal yang sangat penting di dalam negara hukum demokratis. Dengan adanya hal tersebut tentunya membuka peluang terjadinya konflik ketertiban, sehingga aparat kepolisian memiliki tugas untuk mengamankan suatu proses mengemukakan pendapat dalam demonstrasi salah satunya yaitu dengan menggunakan gas air mata untuk menangani proses demonstrasi yang anarkis. Namun dengan adanya penggunaan gas air tersebut terjadi proses pengamanan oleh kepolisian yang cenderung berlebihan. Desain kebijakan untuk pengamanan proses mengemukakan pendapat diatur dengan penggunaan kekuatan kepolisian yang terukur, preventif dan layak. Laporan oleh lembaga kredibel seperti Amnesty Internasional dan Tempo menemukan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dalam tendensi hingga secara khusus dalam pengamanan proses mengemukakan pendapat. Perancis dan Selandia Baru merupakan dua negara yang memiliki penanganan demonstrasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Eksistensi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 telah berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang memiliki visi pengamanan kepolisian yang humanis namun nyawa pengamanan yang humanis tersebut tidak didampingi dengan keterlibatan aktif oleh kelembagaan kepolisian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hadirnya mekanisme peradilan dan kode etik profesi polisi untuk anggota kepolisian menyimpang dari prinsip penggunaan kekuatan kepolisian. Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi bahwa Perwira polisi harus lebih ketat dalam memberikan persetujuan penggunaan kekuatan kepolisian hingga proses pelaksanaannya. Proses penindakan oknum aparatur polisi sejatinya telah tersedia secara komprehensif. Permasalahan terletak pada ketegasan antar kelembagaan yang bertanggung jawab dalam sistem terkait.
Co-Authors Ahmada, Vaza Khulucky Ana, Ida Bagus Oka Antikowati Antikowati Aryaduta, Yuldani Rafi Asmara Budi Dyah Darma Sutji Bayu Dwi Anggono Cipta, Yulvia Chandra Diksi Natasia Salsabila Eddy Mulyono Fadilah, Nurul Laili Farid, Mifta Febriana, Era Nandya Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gautama, Budi Arundhati Halsi, Klaudio Hidayat, Rivan Indramayu, Indramayu Intan Permata Putri Irwan Anjalline Iwan Rachmad Soetijono Iwan Racmad Soetijono Jayus Jayus Khanif, Al, Dr. Maulana, Thowil Fikri Muhammad Bahrul Ulum Muhshi, Adam Munfida, Nuris Sabilatul Nugroho, Rizal Patmiati, Tutik R.A. Rini Anggraini Rahman, Moh Syaiful Ryza Dwi Erlinda Saputra, Calvin Yudha Satyaningtyas, Ayu Citra Sekar Dani Ajeng Adinda Septa Eka Nugroho Soetijono, Iwan Rachmad Tontrinia, Meilinda Putri Handayani Triasita Nur Azizah Ulandari, Ulandari Veronica Agnes Sianipar Wada, Igam Arya Wildana, Dina Yuri Sulistyo Zensa Reginsa Putri