Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA KELOMPOK WANITA TANI MATAHARI Amanda, Vannia Tri; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain; Isabella, Isabella
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v3i2.1159

Abstract

The village government's efforts in empowering women through the Matahari Farmer Women's Group program in Rantau Kasih Village, Lawang Wetan District, Musi Banyuasin Regency to provide positive and productive activities to mothers and, encourage and help the family economy. However, in this case, there is still a lack of understanding, knowledge, and attention given by the rantau kasih village government is also still lacking so that this program has not received optimal support to face the problems faced.  The purpose of this study is to determine the process and benefits of village government efforts in empowering women in the sun farmer women's group in rantau kasih village. The research method used by the author is qualitative research method. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. Data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study show that the village government's efforts in empowering women in the sun farmer women's group (KWT) program in 2022 in Rantau Kasih village are declared quite successful. The stages include planning, implementation, monitoring, and evaluation, and each has an important role in achieving the goals of KWT Matahari.   Keywords: Group Matahari Farmer Women's Group; Village Government Efforts; Empowerment.
IMPLEMENTASI PERATURAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG Nirvananda, Della; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v3i2.1164

Abstract

The research aims to find out how the implementation of marriage regulations, Marriage Law no.  16 of 2019 in Kemuning District, Palembang City.  The research method used is a descriptive method with a qualitative approach.  Data collection techniques used include observation, interview and documentation methods, as well as sampling techniques, namely, with individuals and groups who may have information about the subject being studied.  Qualitative descriptive method was used as a research method.  As data collection methods, observation, survey and documentation methods were used, as well as sampling methods, namely, people who knew the subject of investigation in Kemuning District, Palembang City.  Furthermore, the results of the analysis and field results of this research use Van Metter and Van Horn's theory which includes 6 indicators, namely size and policy, resources, implementation characteristics, implementation attitude, communication between organizations, economic, social and political environment. This indicates that the government itself has not implemented it effectively.  good and optimal Decree Law No. 16 of 2019 concerning Marriage in Kemuning District, Palembang City.  The unfavorable social, economic and political environment causes the implementation of Law No. 16 concerning Marriage to not run smoothly and optimally.  Based on the research conducted, it was found that the implementation of the marriage dispensation by the Office of Religious Affairs (KUA) in Kemuning District, Palembang City has not run well and optimally because the local government has not been optimal and the social, economic and political environment has not run well and optimally.   Keywords: Implementation; Marriage; Dispensation
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN APLIKASI M-PASPOR DI KOTA PALEMBANG Juliastika, Arifah; Kencana, Novia; Isabella, Isabella
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v4i1.1166

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of Smart Governance in the use of the M-Passport application in the work area of the Immigration Office Class I Palembang City. The research method used is a qualitative method using a case study approach using various data collection procedures carried out in depth on an object, individual, group, etc. The results of this research and discussion use the theory of Gartner which has four indicators, namely Web presence (web presence). The results of this research and discussion use the theory of Gartner which has four indicators, namely Web presence (web presence) from the ease of accessing the M-Passport application can be said to be quite good, this is because there are still many negative responses from the public regarding the M-Passport application system, Interaction (interaction) at this stage is good because there are features that support getting information and there is also ease of sending and downloading application files, Transaction at this stage has gone very well, Transformation at this stage can be said to be good because there are many service innovations made by the Immigration Office Class 1 Palembang City as a tangible manifestation of commitment in making it easier for the communityBased on the results of research and discussion in this study, it can be concluded that it is good and is at the Transaction stage because the application can be used to transact both for the community and service providers.   Keywords: E-Government; Smart Governance; M-Passport; Passport
IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG Permata, Yola Adikara; Putra, Dwiki Adi; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i2.261

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang dan Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam fenomena yang sedang terjadi dan melakukan inovasi dalam situasi sosial, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melakukan analisis terdapat lima (5) indikator, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang untuk membantu kelompok UMKM berupa pemberian program sosialisasi dan BIMTEK agar masyarakat UKM di Kota Palembang maju dan berkembang dan masalah dalam bentuk barang atau dana di dukung oleh pusat atau pemerintah, (2) Sumber Daya, dinas ini memberikan sumber daya akhir yang bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Palembang dibatasi sesuai aturan yaitu maksimal tiga juta tanpa agunan, sedangkan bank lain maksimal dua ratus lima puluh juta tanpa agunan. (3) Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik utama bagian yang efektif dalam mendukung UKM adalah membantu mengembangkan, memajukan dan mensukseskan UKM Kota Palembang dengan mengadakan pameran-pameran di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, bahwa politik tidak ada kaitannya dengan dinas koperasi & UKM Kota Palembang yang lebih banyak terlibat dalam pemerintahan dan (6) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, bahwa SPAP merupakan pinjaman modal tetapi dari pihak bank hanya meminta data saja. Dan dinas berperan sebagai perantara atau jembatan bagi UKM dan dinas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada pelatihan, penjangkauan, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya, mereka berusaha memperkuat ekosistem UMKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan keuangan, dinas ini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang. Dengan tiga (3) saran, yaitu (1) Memperkuat Pelatihan dan Pendampingan, (2) Memperkuat Akses Pembiayaan, dan (3) Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta.
Kinerja Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang Yuliana, Yuyun; Isabella, Isabella; Febriyanti, Doris
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 6, No 2 (2022) : November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.662 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v6i2.20234

Abstract

Kinerja dinas sosial dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di kota Palembang cukup baik karena adanya penurunan jumlah anak jalanan.Isu ini, yang cukup penting dari perspektif kesejahteraan sosial, muncul dalam kasus penitipan anak jalanan, di mana di sebagian besar wilayah jumlah anak jalanan semakin meningkat. Masyarakat dalam lingkungan kemiskinan lah sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan. Perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan, hingga menjadi masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera. Hal tersebut disebabkan oleh situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (over urbanization) di kota besar. Fenomena ini mudah terlihat di persimpangan atau di lampu merah dan halte bus. Jumlah anak jalanan terus bertambah dan bertambah, meskipun ada upaya, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengurangi jumlah anak yang hidup di jalanan. Khususnya Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan wawancara, dokumen dan diukur melalui teori kinerja petugas dinas sosial kota palembang periode 2020-2021, dengan hasil kinerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan karena anak selalu turun jalan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN Winata, Prayogi; Isabella, Isabella; Walidain, Amaliatul
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.171 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.23955

Abstract

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin menggunakan teori Van Meter Van Horn untuk di analisa terdapat enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan. Pada indikator ini ditemukan adanya masalah tidak tepat sasaran, dimana terdapat masyarakat yang menerima dua bantuan disebabkan oleh data dari DTKS yang tidak valid dan tidak di update kembali oleh pemerintah desa. Indikator lainnya seperti Sumber Daya sudah cukup, karakterisitik Agen Pelaksana/Implementor sudah memiliki SOP yang baku, komunikasi sudah berjalan dengan baik dari adanya sosialisasi, Kecenderungan Sikap/Disposisi sudah jelas mengarah kepada kepentingan masyarakat. Indikator terakhir terkait kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pada kondisi sosial muncul kecemburuan sosial ditengah masyarakat tetapi dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Manggar Raya, pada kondisi ekonomi pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di desa sehingga adanya program BLT-DD. Pada kondisi sosial politik, masyarakat dituntut untuk lebih beperan aktif agar tidak terjadi mal-administrasi oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi program BLT-DD di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang telibat dalam program bantuan ini.
Cultivating Tech-Savvy Communities: Revitalizing Digital Literacy in Palembang City Isabella, Isabella; Alfitri, Alfitri; Saptawan, Ardiyan; Nengyanti, Nengyanti; Mahadika, Alam
Journal Public Policy Vol 10, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i2.7994

Abstract

This digital literacy is motivated by the COVID-19 Pandemic, people must adapt to new cultures such as work, school, and economic activities through online media. Advances in digital-based information technology cannot be stopped anymore and have become part of today's society's need., For this reason, it is necessary to increase public knowledge in the field of digital literacy. This study aims to determine the implementation of digital literacy programs in the community in Palembang City, among and students. This study uses a qualitative method, using the four pillars of digital literacy, digital skills, digital culture, digital ethics, and digital safety. The theory used in this study is the implementation theory of Grindle, in which determined by the content of the policy and the context of its implementation. The basic idea of this theory is that after the policy is transformed, its implementation takes place. Data analysis in this study used interactive model analysis of qualitative data from Miles and Saldana consisting of Data Condensation, Data Display, and Conclusion drawing or verifications. Based on this research, the four pillars of digital literacy are very important indicators in digital literacy programs. Digital skills are the most basic pillars of interest for the public to learn as basic knowledge of digital literacy. Then followed by digital ethics as further knowledge that needs to be studied so that people know ethics when using digital media. Based on this research, it can be concluded that the implementation of digital literacy will be successful if it is also supported by regulations, rules, and policies for equal distribution of internet networks in all regions of Indonesia, including in the city of Palembang. The government and relevant stakeholders should continuously improve the facilities and infrastructure related to digital literacy, such as expanding stable internet networks and boosting the economy through the development of various online businesses. The shared programs between the government and other communities in educating the masses need to be implied regulary, so that the people, especially in Palembang have an increase of digital literacy as a whole.
Peran Camat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UMKM Hafizah, Pradillah; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Jurnal Manajemen & Budaya Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Manajemen dan Budaya
Publisher : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51700/manajemen.v4i1.554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran camat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui program usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan sako kota Palembang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana menurut proses, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting diantaranya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari informan. Upaya tersebut dilakukan peneliti pada wilayah Kecamatan Sako Kota Palembang untuk melihat bagaimana peran Camat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui program usaha mikro kecil dan menengah menggunakan teori Transformasional oleh Bernard M. Bass, yaitu 1) Idealized Influence (Pengaruh Idealis), 2) Inspirational Motivation (Motivasi yang memberi informasi), 3) Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual) dan 4) Individualized Consideration (Pertimbangan Individu). Dapat disimpulkan bahwa peran camat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui program UMKM ini sudah cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan, walaupun upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal
Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital Isabella, Isabella; Iriyani, Atrika; Puji Lestari, Delfiazi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i3.3236

Abstract

In an effort to shape the culture of a digital society in Palembang, this study examines digital literacy. The purpose of this study is: Analyze the supporting and impeding factors for this program. Identify the implementation of digital literacy programs as an endeavor to develop the character of the digital society in the city of Palembang. In this study, a qualitative descriptive methodology was utilized to describe and assess how the Digital Literacy program was implemented in an effort to shape the characteristics of a digital society in Palembang. The analytical methods employed involve qualitative data analysis methods using FGD, interviews, and documentation. Additionally, the NVivo 12 Plus and SmartPLS analysis complement this research data. The theory applied is Merilee S. Grindle's theory of policy implementation. Digital Skills, Digital Culture, Digital Ethics, and Digital Safety are some of the supporting indicators in the Kominfo RI framework for digital literacy. The study's findings show that promoting digital literacy is a movement that cannot be carried out by one institution alone; instead, the government, society, and stakeholders all need to get involved if we want to avoid falling behind. People who are learning to use digital operating systems in daily life are concerned with developing their digital skills. The government is known to be interested in creating news in the media or online, therefore it requires journalists who are impartial and can speak the truth without instilling fear. Still other discoveries.
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP di Zona VIII Kecamatan Sematang Borang Ramadhan, Rama; Isabella, Isabella; Kencana, Novia
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i1.3721

Abstract

The ability of the State Civil Apparatus to provide services to the community is crucial in ensuring the smooth running of government administrative processes at the lowest level. Through this research, the researcher intends to find out how the State Civil Apparatus performs, especially in the process of providing e-KTP services to the community. This research itself is located in Zone VIII, Sematang Borang District, using qualitative methods and a case study approach. The results of this research show that the e-KTP making service in Sematang Borang District has not been running optimally, which is caused by various factors, including facilities or work tools that often have errors when they are used, which makes work a little hampered by the large number of people who want to make an e-KTP, the place can be said to be not very suitable because it is still shaped like a normal house, the parking space is narrow, and the human resources are minimal. The solution that the author can provide is that it is necessary to carry out evaluation and restructuring measures in terms of work facilities or tools in Zone VIII, Sematang Borang District, expanding the premises and also adding Human Resources, so that work is optimal and in accordance with applicable operational hours.