Garuda - Garba Rujukan Digital

Competitiveness and export development strategy for Indonesia's creative economy sector in the ASEAN market Haryadi Haryadi; Etik Umiyati; Sony Tian Dhora
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

The main objectives of this study are (1) to analyze the competitiveness of Indonesian exports in the ASEAN market (2) to formulate a strategy that will be able to support the export competitiveness of Indonesia's creative economy. Revealed Comparative Advantage, Acceleration Ratio, Export Competitiveness Index, and SWOT analysis (to determine a creative economy export development strategy using quantitative) were used as analysis tools. This study focused on examining the subsectors of architecture, movies, animation and video, craft, culinary, music, fashion, publishing, and art. Based on the results, we conclude that all subsectors have export competitiveness in the ASEAN market. Among them, craft and culinary appear as subsectors with strong competitiveness and meet all the analysis criteria. The results also show that SO strategy (growth) could be chosen to develop the creative economy.

The effect of the performance of the audit committee, internal audit, and manager religion on the implementation of good corporate governance and their implications on fraud Rita Friyani; Haryadi Haryadi; Afrizal Afrizal; Enggar Diah Puspa Arum
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

The main objective of this research is to analyze the performance of the audit committee, internal audit, and religiosity of the manager on the implementation of good corporate governance (GCG) and its implication for fraud. The study was conducted at State-owned enterprises (SOEs) in Indonesia. The population of this research is all SOEs in Indonesia, and the number of samples is 89 SOEs (based on the Slovin formula). The sampling method used a simple random sampling technique. The research data was obtained by submitting a list of questions to the selected respondents. Respondents consist of the chairman of the audit committee or members of the audit committee, the head of internal audit or members of internal audit, the corporate secretary, and the finance director (financial manager). The data were analyzed using the SEM-PLS model. The research proves that the performance of audit committees and internal audits affects the implementation of GCG, while the religiosity of managers does not affect the implementation of GCG. The research also proves that the performance of the audit committee and the implementation of GCG affect fraud, while internal audit and religiosity of managers do not affect fraud

Analysis of ethical decisions of tax consultants in Southern Sumatra Region Wiwik Tiswiyanti; Haryadi Haryadi; Sri Rahayu; Enggar Diah Puspa Arum
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 3 (2022): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

This study aims to determine the factors that influence the ethical decision-making of tax consultants in the Southern Sumatra Region. The population of this research is all tax consultants who are members of the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), which includes the provinces of Lampung, South Sumatra, Bangka Belitung, and Jambi. The total population is 139 tax consultants. The entire population was used as the research sample (with a return sample of 109 respondents). Data were analyzed using SEM-WarpPLS. The results of the analysis found that: (1) Machiavellian had a negative effect on ethical decisions (2) Machiavellian had a negative effect on ethics and social responsibility (3) Ethics and social responsibility had a positive effect on ethical decisions (4) Ethics and social responsibility can partially mediate the relationship between Machiavellian and ethical decisions

Penguatan Organisasi Kepemudaan Dan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Tantan Kabupaten Muaro Jambi Alva Beriansyah; Haryadi Haryadi; Sutri Destemi Elsiartati
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Desa Tantan merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sekarnan Kabupaten Muaro Jambi. Desa Tantan terletak di lokasi yang berdampingan langsung dengan kawasan perkotaan dan juga pusat pendidikan di Provinsi Jambi. Hal tersebut membuat pemuda dan pemudi yang berasal dari Desa Tantan tidak perlu meninggalkan desa untuk bekerja di kota maupun untuk menempuh pendidikan tinggi. Fakta tersebut membuat jumlah pemuda dan pemudi yang tinggal didesa tantan sangat banyak. Banyaknya jumlah pemuda dan pemudi memunculkan berbagai macam organisasi kepemudaan sebagai wadah berekspresi. Karang taruna sebagai organisasi yang berapliasi terhadap Pemerintah desa justru mengalami kepakuman. Salah satu upaya untuk mengaktifkan kembali karang taruna di Desa Tantan adalah dengan memberikan pemahaman tata kelola manajemen oraganisasi karang taruna. Selain itu dilengkapi dengan pendampingan organisasi mengenai penysusunan program kerja organisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa tahapan, Preliminary Survey,Focused Group Discussion, hingga konsultasi dan Evaluasi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengetahuan pemuda dan pemudi tentang manajemen tata kelola organisasi karang taruna. Selain itu kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran pemuda dan pemudi untuk aktif berorganisasi. Dengan hadirnya pengabdian ini diharapkan karang taruna Desa Tantan dapat kembali aktif menjadi wadah berekspresi bagi pemuda dan pemudi dan memiliki program-program yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat.

Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sasmiar Sasmiar; Andi Najemi; Haryadi Haryadi; Erwin Erwin; Aga Hanum Prayudi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.972

Maraknya penggunaan internet oleh pelajar tentunya akan menimbulkan akibat terhadap pelajar tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan penggunaan internet secara bebas ada segi negatif dan positifnya. Dampak positifnya dapat membantu pelajar untuk mendapatkan informasi, karena internet merupakan media yang bisa memberikan info seluas-luasnya. Sedangkan dari dampak negatifnya waktunya habis digunakan untuk berselancar di dunia maya, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif, sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya, dan kurang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, karena mereka lebih mengutamakan berkomunikasi dengan jejaring sosial ataupun teman-teman dunia mayanya, dan merekapun bisa menjadi korban ataupun pelaku kejahatan melalui situs internet. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan internet yang dapat membantu dalam proses belajar Apalagi pada masa pandemi pada saat ini media online merupakan solusi yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para pelajar dapat memahami tentang bahaya menggunakan internet dan menggunakannya untuk menambah informasi dalam proses pembelajaran, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan di Mushollah Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) yang dihadiri sebanyak 50 siswa, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengertian/pemahaman kepada pelajar tentang bahaya menggunakan internet yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Tita Nia; Haryadi Haryadi; Andi Najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19993

The purpose of this study was to determine the process of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352 of the Criminal Code in terms of the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Empirical juridical research methods. The conclusion of the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, but not all minor crimes are carried out with restorative justice because this can be realized when an agreement is reached by both parties. if it cannot be resolved in a restorative manner, the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be able to carry out restorative justice to avoid short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically regulates the limits of compensation that can be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal certainty and investigators further optimizing socialization to the public that restorative justice can be an effort in resolving minor crimes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 352 KUHP ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi tidak semua tindak pidana ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan kedua belah pihak jika tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Saran dengan adanya peraturan kepala kepolisian ini diharapkan untuk bisa melakukan keadilan restoratif untuk menghindari penjatuhan pidana jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku karena hal ini untuk mempertahankan kepastian hukum dan penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dala penyelesain tindak pidana ringan. Â

Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sasmiar Sasmiar; Andi Najemi; Haryadi Haryadi; Erwin Erwin; Aga Hanum Prayudi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.972

Maraknya penggunaan internet oleh pelajar tentunya akan menimbulkan akibat terhadap pelajar tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan penggunaan internet secara bebas ada segi negatif dan positifnya. Dampak positifnya dapat membantu pelajar untuk mendapatkan informasi, karena internet merupakan media yang bisa memberikan info seluas-luasnya. Sedangkan dari dampak negatifnya waktunya habis digunakan untuk berselancar di dunia maya, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif, sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya, dan kurang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, karena mereka lebih mengutamakan berkomunikasi dengan jejaring sosial ataupun teman-teman dunia mayanya, dan merekapun bisa menjadi korban ataupun pelaku kejahatan melalui situs internet. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan internet yang dapat membantu dalam proses belajar Apalagi pada masa pandemi pada saat ini media online merupakan solusi yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para pelajar dapat memahami tentang bahaya menggunakan internet dan menggunakannya untuk menambah informasi dalam proses pembelajaran, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan di Mushollah Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) yang dihadiri sebanyak 50 siswa, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengertian/pemahaman kepada pelajar tentang bahaya menggunakan internet yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika M. Zikron; Haryadi Haryadi; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.24207

This study aims to: 1). To find out and analyze, the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2). To find out and analyze the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region. The problems discussed are: 1). Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the City of Jambi ? 2). Obstacles Faced in Providing Protection to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? In this study, the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1). Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the field through the respondents who have been carried out. 2). Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the study contain: Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide protection for witnesses and whistleblowers whose core is justice and truth and is able to guarantee certainty, order, law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred. Abstrak Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis, kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi? 2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu â€œpenelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang: Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi tindak pidana yang telah terjadi.

Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana Andika Rifqi Fadilla; Haryadi Haryadi; Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.24074

Plagiarism has been recognized as a disapproved act and contrary to the scientific spirit and the academic environment in the university. Therefore, anyone who commits such an act shall usually get administrative sanctions. This article questions the possibility of imposing a criminal sanction upon anyone who commits an act of plagiarism. It is argued that in such action there is an element of a guilty mind with the intention of claiming scientific works belonging to others in an illegal way. Employing a normative-legal approach, this article operates a legal-positivistic interpretation to address the problem. It is found through the research a number of articles identified as a basis for criminalizing the act of plagiarism. This article also elaborates on studies related to the prevention of plagiarism of scientific work in universities to contribute to achieving national education goals. Â ABSTRAK Â Tindakan plagiarisme diakui telah menjadi sebuah perbuatan yang dicela dan bertentangan dengan semangat ilmiah dalam dunia akademik di perguruan tinggi. Karena itu, setiap orang yang melakukannya biasanya akan mendapatkan sanksi administratif. Artikel ini mempertanyakan kemungkinan diberikan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melakukan tindakan plagiarism. Hal ini mengingat adanya unsur-unsur niat jahat dengan maksud mengambil karya orang lain secara tidak sah. Dengan melakukan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini melakukan penafsiran hukum secara legal positivistik terkait masalah yang dikaji. Hasilnya, ditemukan sejumlah pasal yang dapat dijadikan dasar untuk memidanakan tindakan plagiarisme. Artikel ini juga memaparkan kajian terkaitÂ pencegahan tindakan plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi.Â Hal ini dilakukan demi tercapainyaÂ tujuan pendidikan nasional.

Income Inequality in a Democratic and Social Perspective in Indonesia Candra Mustika; Haryadi Haryadi; Junaidi Junaidi; Zamzami Zamzami
JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 16, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jejak.v16i2.36379

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the democracy index, aspects of civil liberties, aspects of political rights, and aspects of democratic institutions, crime rates, access to information from the internet, on inequality in income distribution. The research method used in this study is descriptive quantitative using panel data multiple regression analysis. This study uses panel data with objects from 34 provinces in Indonesia with a research period from 2014 to 2020. Based on the results of panel data regression with a random effects model, it shows that aspects of democracy both in general through the democracy index variable and specifically through the variable aspects of civil liberties, aspects of political rights and aspects of democratic institutions both have a positive and significant effect on income distribution inequality, as well as the variable number of criminal acts has a significant positive effect on income distribution inequality. Meanwhile, access to information has a significant negative effect on income distribution inequality.quality.

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search