Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Jurnal Paradigma Ekonomika JEJAK JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (e-journal) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Ekonomi Pembangunan Jurnal Trias Politika Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Ekonomi Aktual TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Joong-Ki Joong-Ki
Haryadi Haryadi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Daya saing dan determinan permintaan ekspor minyak sawit Indonesia ke China Khairul Asrori; Haryadi Haryadi; Heriberta Heriberta
e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1 (2015): e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Publisher : Konsentrasi Pembangunan Regional dan Publik, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze: 1) the competitiveness of Indonesian palm oil exports in the Chinese market; 2) factors that influence the demand for Indonesian palm oil exports to China. The data used are secondary time series data for the period 2000 - 2010. Data is sourced from the Central Bureau of Statistics, Foreign Trade Statistics, Indonesian Economic and Plantation Statistics, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade, Indonesian Oil Palm Research Institute, Malaysian Palm Oil Board, Oil World Annual Report. To analyze export competitiveness using the RCA model, while analyzing the factors that influence exports using multiple linear regression models. The results of the study found: 1) During the period 2000 - 2010 Indonesian CPO exports to China already had competitiveness which was high above the world average market share; 2) Simultaneously and partially, the rupiah exchange rate against the US dollar, the population and the price of soybean oil have a significant effect on Indonesian CPO exports to China.
PENDAMPINGAN KARANG TARUNA DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA DALAM MEMBUAT PROGRAM KERJA TAHUNAN BERBASIS IPTEK Haryadi Haryadi; Hapsa Hapsa; Eko Nuriyatman
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2018: 1. Penguatan Inovasi Sosial Humaniora Bagi Pemerintah Daerah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.315 KB)

Abstract

Karang Taruna menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melatih kepedulianmasyarakat terhadap permasalahan sosial. Memiliki jiwa muda dan kemajuan perkembanganIPTEK yang begitu cepat, diharapkan karangtaruna sebagai wadah yang tepat untukmemaksimalkan perapaduan antar keduanya. Bukan sebaliknya fenomena dimana organisasikarang taruna tidak lagi diminati oleh para pemuda karena terkesan masih tradisional, tidakmengikuti arus kemajuan teknologi informasi, kurangnya inovasi berupa kegiatan-kegiatan dan tidakbisa mengantisipasi cepatnya dinamika pemuda itu sendiri. Sehingga selama Pengabdianberlangsung tim intens dalam memberikan kajian tentang pentingnya partisipasi civil societytermasukkarangtaruna. Salah satu program yang dilakukan yaitu Adaptif KolaboratifManajemen, timmenjadi fasilitator dalam setiap kegiatan karang taruna dalam kurun waktu tiga bulan. Hasil capaianyang diperoleh tim terlihat dari intensitas dan kuantitas anggota karangtaruna dalam partisipasiketerlibatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dan memaksimalkan penggunaanmedia sosial sebagai media komunikasi dalam pembuatan program kerja. Adapun sistematikapelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut, Langkah 1 Metode Ceramah (matericivil society dan Open Goverment), Langkah 2 Metode Tutorial dan Langkah 3 diskusi (FGD).
ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA PILKADA 2017 Makmun Wahid; Haryadi Haryadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.624 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i2.2286

Abstract

Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana  sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik.  Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun tekhnis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.
Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Rahmi Zilvia; Haryadi Haryadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8271

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa telah terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi karena hakim belum mempertimbangkan fakta persidangan tentang akibat dari perbuatan pidana. Pada Kasus pertama tindak pidana mengakibatkan luka ringan dan tanpa senjata tajam. Kasus kedua tindak pidana mengakibatkan luka berat dengan menggunakan senjata tajam. Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih berat pada kasus pertama yang seharusnya lebih ringan dari kasus kedua. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, tetapi juga dengan cermat mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta sosiologis. ABSTRACT This study aims to analyze the basis of judge's considerations in imposing of sanction against Maltreatment perpetrators. This research are empirical. The study concludes that there has been a criminal sanction disparity due to judge's failure to consider the facts of the trial regarding the consequences of criminal acts. In the first case, the crime caused minor injuries, while the second case caused serious injuries. However, the judge sentenced him to with longer time in prison in the first case than that of the second case. It is suggested that judges consider not only judicial facts in judging juridical facts, but also the trial and sociological facts.
Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Nadia Febriani; Haryadi Haryadi; Dessy Rakhmawaty
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9614

Abstract

ABSTRAK Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan dan Kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika.  Dengan menggunakan metode yuridis normative, Artikel ini menunjukkan penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkotika diterapkan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dalam perkara penyertaan, dan berkas perkara telah dipisah, serta terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang mengetahui secara terperinci tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan penggunaan saksi mahkota tergantung dari kebijakan hakim dan kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila saksi mahkota dinyatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi dengan memberikan keterangan didepan persidangan dan telah disumpah terlebih dahulu serta keterangan yang diberikan bersesuaian dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim. ABSTRACT The purpose of this article is to study the Use of the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trials Against Narcotics Crimes. How to use the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trial Against Narcotics and How the Strength of the Crown Witness Uses Evidence in Proving Narcotics Crimes. The research method used is a normative juridical method with agreement, conceptual agreement and case access. This article discusses the use of crown witnesses (kroongetuige) in evidence in trials of narcotic crimes applied to search for and obtain material truth in inclusion cases, and forged cases posted, and also the reporting tools for complaints that are used together and the use of crowns depending the judge's policy and the power of the crown as evidence in proving narcotics crime has a value of proof power. Having fun with other statements besides evidence is also added to the judge's conviction.
Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ardiko Sitompul; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11090

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun di Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan penahanan terhadap pelaku anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung adalah memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan balasan dari korban, menghindari penghilangan barang bukti serta takut akan melarikan diri. Adapun kendala kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tempat penahanan anak dilakukan di suatu ruangan khusus di Polres Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga serta pelaksanaan ganti rugi yang tidak terlaksana sesuai kesepakatan. ABSTRACT This study aims to understand and determine the factors of detention of children who commit criminal acts which are punishable by under 7 (seven) years at the Tanjung Jabung Timur Police. To understand and find out what obstacles are faced in detention of children who commit criminal acts under the threat of 7 (seven) years by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Timur Police. The results obtained in this study indicate that the factors that led to the detention of child perpetrators by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Police were providing protection against the threat of retaliatory attacks from the victim, avoiding the loss of evidence and fear of running away. The obstacles faced are the limited facilities and infrastructure in East Tanjung Jabung Regency so that the place for detention of children is carried out in a special room at the Tanjung Jabung Timur Police. Lack of institutional support and cooperation and implementation of compensation that was not implemented according to the agreement.
Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online Yolla Fitri Amilia; Haryadi Haryadi; Dheny Wahyudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12413

Abstract

This article aims to find out and analyze the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police and find out what are the obstacles in the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort. The results of the study concluded that the online prostitution crime investigation process carried out by the Jambi City Resort Police officers in overcoming online prostitution crimes, the investigators carried out the investigation process by disguising themselves and trapping the perpetrators. In this case, the operational targets of the Jambi City Resort Police are commercial sex worker service providers (pimps). Furthermore, related to obstacles in the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police, in fact, investigators in the investigation process have difficulty collecting evidence, and lack of human resources such as IT experts at the Jambi City Police Resort. Abstrak   Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses  penyidikan prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan mengetahui apakah hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi prostitusi secara online, penyidik melakukan proses penyidikan dengan cara penyamaran dan penjebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari). Selanjutnya, terkait hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi pada kenyataannya, penyidik dalam proses penyidikan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan kurangnya sumber daya manusia seperti ahli IT di Kepolisian Resor Kota Jambi.
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT Dona Fitriani; Haryadi Haryadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14769

Abstract

The objectives of this study are: to determine implementation of the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) providing legal protection for women and children victims of domestic violence (KDRT). To find obstacles providing legal protection for women and children for being victims. Research Method: The method used is Juridical Empirical. Research Results: 1)Role’s implementation of the P2TP2A in Muaro Jambi providing legal protection for women and children by providing socialization, then implementing the Law of Child Protection and Law of Republic Indonesia of Elimination of Domestic Violence. 2)Obstacles experienced by P2TP2A Muaro Jambi providing legal protection for women and children. Namely, not having a safe house, limited budget, lacking human resources, many people who do not understand the law, victims and their families are not open in providing information, withdrawal of complaints from the police, P2TP2A Muaro Jambi lacks psychologists. Suggestion: The government should cooperate with P2TP2A in Muaro Jambi dealing with KDRT’s case and the community should be give more understanding regarding domestic violence’s law.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dan kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dengan memberikan sosialisasi, penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan kendala yang dialami yaitu tidak mempunyai Rumah Aman, anggaran yang terbatas, SDM  yang kurang, masyarakat yang kurang paham dengan hukum, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian dan kekurangan psikolog. Saran: diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus KDRT dan masyarakat diberikan pemahaman hukum mengenai KDRT.
Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ? Arya Bagus Wicaksono; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.15778

Abstract

The crime of theft with violence during the Covid-19 pandemic has increased, it needs thinking to overcome it. This article describes the problems of the Jambi Police's efforts in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of violent theft during the Covid-19 Pandemic. The method used is Juridical Empirical. The objectives are: to analyze the efforts of the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence during the Covid-19 Pandemic. The results in the article show that the police's efforts in tackling the crime of theft with violence during the covid-19 pandemic, the form of overcoming the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Jambi Police is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive efforts include patrols, socialization, and streamlining the role of the environmental security system. Although it is still not effective where there are several obstacles in its implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not provide complete information and is afraid to be a witness, lack of IT facilities, less personnel, other agencies are less cooperative. ABSTRAK Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, perlu pemikiran untuk menanggulanginya. Artikel ini memaparkan permasalahan tentang upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19 tersebut. Metode yang digunakan yang Digunakan adalah Yuridis Empiris. Tujuannya adalah: untuk menganalisa upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19. Hasil dalam artikel  menunjukan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi covid-19, bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Walau masih belum efektif dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang, instansi lain kurang kooperatif.
Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Niko Saputra; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17705

Abstract

This article aims to find out and understand the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the obstacles to the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police. The results of this study show that: 1) The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged by the masses. 2) Public awareness of the law is still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or eigenrichting behavior.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. 2) Kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum 1) Agar dapat lebih lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan asas praduga tak bersalah di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat 2) Agar dapat meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang orang yang melakukan perilaku main hakim atau eigenrichting.
Co-Authors Afrizal Aga Hanum Prayudi Alva Beriansyah Amri Amir Andi Najemi Andika Rifqi Fadilla Ardiko Sitompul Arya Bagus Wicaksono Bustanuddin Bustanuddin Candra Mustika Cindy Augare Malouni Saragih Citra Darminto Dessy Rakhmawati Dessy Rakhmawaty Dheny Wahyudi Dheny Wahyudi Dona Fitriani Eko Nuriyatman Emilia Emilia Emilia Emilia Enggar Diah Puspa Arum Erwin Erwin Etik Umiyati Etik Umiyati Etik Umiyati Gowon, Muhammad Hafrida Hapsa Hapsa Heriberta Heriberta Joventus Partogi Silaen Joventus Junaidi Junaidi Khairul Asrori Leni Hasalena Lisa Uswatun Hasanah M. Zahari M. Zikron Makmun Wahid, Makmun Maria Nababan Marya Ulfa Q Mohamad Rapik Muhammad Rizky Mulya Nadia Febriani Netty Herawaty Niko Saputra Nurhayani Nurhayani Nurjanah, Rahma Periyanto Periyanto Raffles Raffles Rahmi Zilvia Rakhman, Moh. Arief Rexsi Nopriyandi Rita Friyani Sasmiar Sasmiar Sony Tian Dhora Sri Rahayu Sutri Destemi Elsi Syaparuddin Syaparuddin Tiara Erwina Tita Nia Tri Imam Munandar Tuty Alawiyah Tuty Cahya Azizah Usman Usman Wiwik Tiswiyanti Yohannes Vyn Amzar Yolla Fitri Amilia Yulia Monita Zamzami Zamzami Zulfanetti Zulfanetti