Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Media Akademik (JMA)
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p13

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum secara umum serta langkah konkret bagi korban serta yang data pribadinya bocor. Penelitian ini disusun menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian dilakukan di Kantor legalpartner.id, Asosiasi Profesional Perlindungan Data Indonesia, dan Kantor Advokat di Denpasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara dengan beberapa informan. Teknik penentuan informan tersebut menggunakan penentuan sampel secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan, data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan umum data pribadi didasarkan pada ketentuan pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban pemerintah tersebut kemudian diderivasikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, langkah konkret yang dapat diambil oleh korban ketika datanya bocor adalah dengan memilih jalur hukum yang disediakan berupa penanganan perkara pada ranah perdata, administratif, dan/atau pidana sesuai jalur hukum yang dipilih korban atau dengan kata lain pengajuan perkara tersebut dilakukan secara litigasi atau non litigasi. This study aims to find out and provide knowledge about legal protection in general as well as concrete steps for victims and whose personal data is leaked. and the Advocate's Office in Denpasar. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data collected in the form of interviews with several informants. The technique of determining the informants uses purposive sampling. Meanwhile, secondary data is divided into primary, secondary, and tertiary legal materials. The research data were collected using observation, interview, and documentation techniques. The data that has been collected is then processed qualitatively. The results of the study show that the general protection of personal data is based on the provisions of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government's obligations are then derived through several laws and regulations in Indonesia. In addition, a concrete step that can be taken by the victim when the data is leaked is to choose the legal route provided in the form of handling cases in the civil, administrative, and/or criminal domains according to the legal route chosen by the victim or in other words the submission of the case is carried out by litigation or non-litigation.
LEGALITAS ABORTUS PROVOCATUS TERKAIT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) Tia Monica Sihotang; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p02

Abstract

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui legalitas abortus provocatus terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini antara lain sampai saat ini Indonesia masih belum mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan masih dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dapat diberikan hak untuk aborsi. Hal ini disebabkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam pasalnya menggunakan frasa perkosaan dimana pengertian perkosaan ini masih merujuk pada KUHP yang mensyaratkan perbuatan perkosaan harus berada di luar perkawinan. Hal ini membuat tindakan aborsi bagi korban perkosaan dalam perkawinan menjadi sesuatu yang ilegal. ABSTRACT This research was written with the aim of knowing the legality of abortion provocatus related to the crime of rape in marriage. This research was made using normative legal research methods and using a statutory approach. The results of this study, among others, until now Indonesia still has not acknowledged the existence of marital rape. Rape in marriage is still categorized as a criminal act of sexual violence according to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Victims of domestic sexual violence cannot be given the right to abortion. This is because the Law of the Republic of Indonesia concerning Health Number 36 of 2009 in its article uses the phrase rape where the meaning of rape still refers to the Criminal Code which requires that the act of rape must be outside of marriage. This makes abortion for victims of marital rape illegal.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN (Obstraction Of Justice) Nyoman Yogandiranjaya; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan selalu berupaya untuk bersikap adil dan jujur dalam menjalankan peradilan yang bersih dan tidak memiliki maksud tertentu, seperti menghambat atau menghalangi proses penyidikan. Namun, terdapat permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan formulasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan.. Dari sudut pandang Ius Constituendum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia, serta merumuskan pengaturan mengenai macam-macam perintangan terhadap proses penyidikan dari sudut pandang Ius Constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturanKUHAP tidak memuat ketentuan mengenai tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana. Memperjelas jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan, seperti ketika tersangka menyembunyikan barang bukti sebelum atau setelah proses penyidikan, akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus merintangi sistem peradilan pidana di masa depan. Dalam rangka mereformasi pembuatan undang-undang terhadap KUHP, perlu untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang krusial, terutama yang terkait dengan tindakan menghalangi proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam yang harus dilakukan oleh semua pihak mengenai tindakan merintangi proses peradilan pidana.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Di Kota Denpasar Made Dwi Raditya Utama Putra Sari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1141

Abstract

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.
Optimalization of the Notary Authority in Binding PPJB: Legal Review of the Job Creation Law Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.1-7

Abstract

The purpose of this writing is to explain the legal position and role of a Notary in the preparation and approval of land sale and purchase agreements, as required by the legislation. This research focuses on the changes that have occurred in the authority of a Notary, as well as the rights and obligations of the parties involved in making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) in accordance with Article 43 paragraph (1) of the Job Creation Law. The research method used is a normative legal approach by analyzing legal regulations and philosophical principles, as well as a prescriptive analysis method. The results of this research confirm that the authority of a Notary in making PPJB is a direct authority granted by the law to a Notary as a public official. This research uses the theory of contract to analyze the legal relationship between the Notary and the parties involved in the contract, while the theory of authority is used to analyze the scope of authority of the Notary in making the contract. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of the dynamics of Notary authority in the context of the Job Creation Law.
Authority of the Financial Transaction Analysis Reporting Center in Tracing Hidden Trading Crimes A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.8-14

Abstract

The search for money resulting from money laundering crimes carried out by the Financial Transaction Analysis Reporting Center regarding cases of illegal trading in Indonesia is very difficult to find or trace, in this case the stock game only involves guessing the rising or falling graph and in guessing the name of the stock is not given. up and down. From this game, the trading dealer makes a profit of 80% of the victim's losses and the remaining 20% ​​goes to the illegal trading application. Let's take a look back at this trading, everyone wants instant wealth in a short period of time and is sure to get it quickly just by guessing the rising or falling graph in this stock game, who would have thought that this stock game has been regulated by the trading bookie of the stock game and The trading bookie also determines whether we win or lose. The trading dealer deliberately gives us the first win in this stock trading game so that we continue playing and even sell our assets such as houses, cars and others so that we can multiply them. When placing a large deposit, that is where the trading dealer makes the player lose and this is regulated by the dealer. In this case, the Financial Transaction Analysis Reporting Center investigated the confiscation and impoverishment of movable and immovable, tangible or intangible assets obtained directly or indirectly carried out by affiliates in connection with criminal cases of money laundering which are regulated in Law 8 of 2010 concerning prevention. and eradicating money laundering crimes. However, the financial transaction analysis reporting center is not given more authority in investigations or investigations but is only given the authority to provide reports on analysis results and audit analysis results only.
TINDAKAN ABORSI ATAS KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Wahyuni, Komang Mira; Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 02 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i2.p2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana terhadap tindakan aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pandangan hukum pidana terkait dengan tindakan aborsi dalam konteks kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap undang-undang pidana yang berlaku dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami pendekatan hukum yang diterapkan terhadap kasus semacam ini. Tujuan yang kedua adalah untuk mengevaluasi apakah tindakan aborsi atas kehamilan akibat pemerkosaan dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan aborsi secara umum. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap argumen moral, etika, dan hukum yang digunakan dalam mendukung atau menentang pandangan ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis hukum normatif, studi perbandingan hukum, tinjauan literatur, serta analisis dan interpretasi data yang relevan. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan hukum terhadap tindakan aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, serta implikasi terhadap pembenaran tindakan aborsi secara umum. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti akan merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan oleh praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi isu ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan penyelesaian isu yang kompleks ini dalam konteks hukum pidana. Kata Kunci: aborsi, kehamilan akibat pemerkosaan, pandangan hukum pidana. ABSTRACT This study aims to explain the criminal law perspective on abortion in cases of pregnancies resulting from rape. The first objective of this research is to analyze and understand the criminal law perspective on abortion in the context of pregnancies resulting from rape. This study involves analyzing relevant criminal laws and court decisions to understand the legal approach applied to such cases. The second objective is to evaluate whether abortion in cases of pregnancies resulting from rape can be used to justify abortion in general. This research involves analyzing moral, ethical, and legal arguments used to support or oppose this perspective. The research methods used include normative legal analysis, comparative law study, literature review, as well as analysis and interpretation of relevant data. Through the findings of this research, it is expected to provide a clear picture of the legal perspective on abortion in cases of pregnancies resulting from rape, as well as the implications for justifying abortion in general. Based on the conclusions obtained, the researcher will formulate recommendations that can be used by legal practitioners, policymakers, and other stakeholders in dealing with this issue. Thus, this research is expected to contribute to the understanding and resolution of this complex issue in the context of criminal law. Keywords: abortion, pregnancies resulting from rape, criminal law perspective
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE) Putra, Nyoman Krisna Ananda; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i10.p5

Abstract

ABSTRAK Tujuan artikel ini disusun agar mengetahui sanksi pidana yang diberikan terhadap anak pelaku pemerkosaan, dan menganalisis mengenai substansi yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Apakah di dalam substansi tersebut sudah memberikan kepastian hukum, atau masih terdapat ketidakselarasan/ konflik norma antara satu pasal dengan pasal lainnya. Metode penelitian normative digunakan di dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan peraturan perundang-undangan, (statute approach) pendekatan fakta, pendekatan analitis terhadap konsep hukum (analytical-legal konseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan wajib diupayakan Diversi dalam proses penyelesaian perkaranya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) karena ancaman pidana dibawah 7 tahun. Namun dalam pernyataan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan sebaliknya bahwa anak wajib diberlakukan pembatasan kebebasan mengingat tindak pidana yang dilakukan disertai kekerasan. Maka dari itu terdapat konflik norma diantara pernyataan Pasal tersebut, terhadap proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan. ABSTRACT The purpose of this article is to explore the criminal sanctions imposed on juvenile perpetrators of rape, and to analyze the substance governing the sanctions against minors involved in the crime of rape. The aim is to determine whether the legal framework provides legal certainty or if there are inconsistencies/conflicts between different articles. A normative research method is employed, utilizing primary legal sources such as Law No. 11 of 2012 Regarding the Juvenile Justice System, as well as secondary legal materials in the form of literature relevant to this research. The study employs the method of statute approach, factual approach, and analytical-legal conceptual approach. The research findings indicate that for juveniles committing the crime of rape, diversion must be sought in the case resolution process, as stipulated in Article 7, paragraphs (1) and (2), due to the criminal threat being below 7 years. However, contrary to this, Article 79, paragraph (1) of the same Law states that juveniles must be subjected to freedom restrictions, considering the violent nature of the committed crime. Therefore, there is a normative conflict within the provisions of the said Article regarding the resolution process for cases involving juvenile perpetrators of rape, leading to legal uncertainty. Keywords: Restorative Justice, Children Who Commits Crime, Rape Crime.
KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN JANGKA WAKTU MEDIASI PENAL DALAM UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN NOMOR 11 TAHUN 2021 silanno, rikky; Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i03.p1

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari lebih jauh tentang mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yang diatur di undang-undang kejaksaan. yang dimana dalam undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal ini tidak memuat bagimana jangka waktu penerapan mediasi penal tersebut. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metodologi penelitian hukum normatif, negara indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang berlaku dinegara ini tentunya jika terdapat sedikit saja kekosongan hukum didalamnya maka peraturan tersebut dipertanyakan keabsahannya, Sebagai hasil dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa memang benar jangka waktu penerapan mediasi penal belum diatur didalam Undang-Undang Kejaksaan, dimana didalam UU Nomor 11 Tahun 2021 hanya satu pasal yang mengatur mengenai mediasi penal tersebut yaitu Pasal 31c huruf (d) dan itupun pengaturannya hanya berfokus sebagai hasil dari perkara yang dimediasi penalkan dimana tidak terdapat satu pasal,ayat tambahan serta pada bagian penjelasan dalam Undang-Undang ini yang menjelaskan mengenai jangka waktu penerapan mediasi penal tersebut, oleh karena hal itu meninggalkan kekosongan hukum didalamya. Kata Kunci : Restorative Justice, Mediasi Penal, Kepastian Hukum, Jangka Waktu ABSTRACT The purpose of this writing is to learn more about penal mediation in resolving criminal cases in Indonesia, which are regulated by the prosecutor's law. where the law governing penal mediation does not contain the time period for implementing penal mediation. In this writing, the author uses normative legal research methodology. Indonesia is a country that is based on the laws that apply in this country; of course, if there is even the slightest legal vacuum in it, then the validity of these regulations is questionable. As a result of this research, it can be proven that the time period for implementing mediation is indeed correct. penalties have not been regulated in the Prosecutor's Law, where in Law Number 11 of 2021 only one article regulates penal mediation, namely Article 31c letter (d), and even then the regulation only focuses on the results of cases being mediated by penal, where there is not one article, additional paragraphs, as well as the explanatory section in this Law, which explains the time period for implementing penal mediation, because this leaves a legal vacuum in it. Keywords: Restorative Justice, Penal Mediation, Legal Certainty, Term.
KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Putri Saniamarani, Kadek Sandra; Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p19

Abstract

Studi guna menganalisa kekosongan norma hukum bagi perlindungan hukum korban kebocoran data pribadi terkait dengan pemenuhan haknya dalam mendapatkan restorasi hak berupa pemberian restitusi dan ganti rugi. Dengan penelitian hukum normative yang digunakan sebagai metodenya, selain itu juga mengaplikasikan perundang-undangan dan komparatif dalam pendekatannya. Studi ini menunjukan adanya kekosongan norma yang urgent dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia di saat Data Pribadinya bocor dan digunakan dengan tujuan merugikan korban baik secara materiil maupun inmateriil. Sesungguhnya perlindungan hukum telah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meski demikian keberadaan undang-undang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak, terutamanya Hak Asasi Manusia. Maka dari itu sudah seharusnya hukum tidak hanya terpaku pada konsep pembalasan saja, tetapi juga dengan pengembalian keadaan seperti semula dengan pengaturan norma yang tepat. ABSTRACT This study aim analyzing the void of data protection’s norm for leakage personal data victims in order to fulfilling their rights of rights restoration by granting restitution and compensation. Using the normative legal research method in this legal research, also using statutory and comparative approaches. This study would show the urgency why the data protection’s norm should not be void for Indonesian when personal data’s leackage occur to give legal protection that has actually been stipulated in Article 12 of Law Number 27 of 2022 abour Personal Data’s Protection, however this norm still unable to accommodate the needs of society in nor material neither inmaterial fullfiling, especially human rights protection. The refore criminal law should not only focusing on retribution purpose but as well restore the condition to normal with setting the right norms.
Co-Authors Agus Dwi Saputra, Agus Dwi Anak Agung Anggy Tryeza Purnama Ningrum Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Gde Agung Yudistira Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arya Agung Iswara Aryantha Wijaya Asafita Benzelina Salhuteru Astiti, Ni Made Yordha Ayu Aulia Naomi Mariana Brahmana, Ida Bagus Cintyahapsari Lanthikartika Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra Gede Made Dananda Paramartha Susila I Gede Ardi Wiranata I Gede Leo Ananta Pratama I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Bagus Surya prabawa I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika I Made Gilang Rama Wisesa I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Darma Yoga I Wayan Wiguna Pujawan Johana Nababan Kadek Indah Bijayanti Leony Ghuusbertha Marpaung Luthfiyah Nur Halimah Made Dwi Raditya Utama Putra Sari Made Shannon Tjung Matthew Jeremy Sibarani Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis Ni Putu Melinia Ary Briliantari Nyoman Satyayudha Dananjaya Nyoman Yogandiranjaya Pradnya Dwiditya Putra, Nyoman Krisna Ananda Putri Amaris, Putu Kanitha Putri Saniamarani, Kadek Sandra Putu Sarasita Kismadewi Rafi Lukmanul Hakim Regina Santa Monica Lumban Gaol silanno, rikky Simanjuntak, Indah Galatia Chandra Tia Monica Sihotang Wahyuni, Komang Mira Widhi, Luh Putu Purnama Ning