Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Simanjuntak, Indah Galatia Chandra; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang dipakai pada penelitian yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang–undangan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa mengenai regulasi kekuatan pembuktian sertifikat tanah dalam bentuk media elektronik di pengadilan tata usaha negara mengacu pada Pasal 101 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang–Undang No 11 Tahun 2008 dalam kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik. Kata Kunci: sertifikat tanah, elektronik, pengadilan tata usaha negara.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN Luthfiyah Nur Halimah; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1344

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur perdagangan pengaruh yang termasuk dalam Pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC, 2003), Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut sebagai negara pihak. Namun demikian, terdapat kesenjangan norma karena Indonesia belum memasukkan undang-undang perdagangan pengaruh ke dalam hukum nasional. Penerapan pasal penyuapan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan pengaruh dalam studi kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman adalah tujuan lain dari penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penelitian ini, yang mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, UNCAC, dan literatur hukum yang relevan. Setelah dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, data akan disusun secara metodis.Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan perdagangan pengaruh sebagai hal yang ilegal atau mengaturnya dalam sistem hukum negara. Akibatnya, terdapat beberapa kasus di mana perdagangan pengaruh telah dituntut sebagai penyuapan, termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Oleh karena itu, perlu adanya kriminalisasi dan pengaturan trading in influence dalam tatanan hukum nasional agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.

Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI I Gede Leo Ananta Pratama; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i8.2694

Penelitian ini membahas potensi penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan semata-mata penghukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum dan data primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat pemulihan kerugian negara. Penerapan konsep ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, serta menghemat biaya dan waktu proses peradilan. Di samping itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan publik. Meski demikian, implementasi Restorative Justice dalam perkara korupsi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan multi-pihak termasuk masyarakat sipil dalam pengawasan penerapannya. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terukur, keadilan restoratif dalam kasus korupsi dapat menjadi inovasi hukum yang relevan dengan semangat pemulihan dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/56q0zm69

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pascareformasi 1998 dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran KY dalam sistem check and balances kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan penting dalam proses seleksi calon hakim agung, penyusunan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penanganan laporan pelanggaran etik oleh masyarakat. Namun, efektivitas KY masih terbatas karena sifat kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif dan sering terhambat oleh resistensi internal lembaga peradilan serta keterbatasan sumber daya. Meski demikian, keberadaan KY tetap krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan sebagai bagian dari mekanisme check and balances. Penguatan kewenangan dan kapasitas kelembagaan KY menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan peradilan yang independen, berintegritas, dan berkeadilan.

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN Johana Nababan; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/tv3t2k28

Penulisan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan antara pidana bersyarat dalam KUHP lama dan pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-komparatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pidana bersyarat maupun pidana pengawasan masih memiliki kekosongan norma akibat ketiadaan peraturan pelaksana yang tegas, serta kekaburan norma dalam frasa “pelanggaran syarat umum” yang menimbulkan potensi multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis dan pedoman implementasi yang komprehensif agar konsep pidana alternatif ini dapat diterapkan secara efektif, membantu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan sekaligus mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan humanis.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE Aulia Naomi Mariana; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xwh2j089

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor serta mengkaji lebih dalam mengenai hukum positif di Indonesia mengenai judi konvensional dan juga judi online, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai aturan yang terdapat di Indonesia yang mengatur mengenai judi online serta sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam dunia judi online. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan faktual dan pendekatan analisis konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku judi online, serta antara pengelola, pelaku, dan juga penyebar terdapat hukuman yang berbeda tergantung pada klasifikasi perbuatan mereka, namun terkait dengan pengaturan hukum positif yang mengatur mengenai judi online perlu dilakukan pembaharuan dan pembaharuan tersebut merupakan aturan yang benar-benar mengatur mengenai judi online sehingga dapat memperkuat penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan judi online.

IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA Rafi Lukmanul Hakim; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/j5axf532

Pelanggaran hak asasi manusia dan pertentangan terhadap martabat manusia menjadi ciri khas perdagangan manusia. Praktik ini telah berkembang menjadi jaringan kriminal, beberapa di antaranya terorganisasi dengan baik dan yang lainnya lebih tidak terorganisir; jaringan ini beroperasi baik di dalam maupun luar negeri, membahayakan negara dan warga negaranya serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut penelitian dan laporan di media, perdagangan manusia merupakan masalah besar, terutama ketika berdampak pada anak-anak dan perempuan. Tragisnya, prostitusi, pornografi, pengemisan, dan perbudakan dalam rumah tangga merupakan hasil yang sering terjadi dari perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengambil sikap hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia dan melihat undang-undang yang melindungi korban, variabel yang menyebabkan eksploitasi populasi rentan seperti anak-anak dan perempuan, dan kesulitan dalam menangani masalah ini. Penelitian ini mengambil perspektif hukum terhadap fenomena sosial, menggambarkannya sebagai masalah sehari-hari, dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia sekaligus berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut sepenuhnya. Sebagai salah satu unsur keamanan masyarakat dan penegakan hukum, kebijakan pidana harus diintegrasikan dalam setiap upaya pencegahan perdagangan orang. Kemiskinan, buta huruf, kurangnya pengetahuan, dan kondisi sosial budaya yang tidak diinginkan merupakan penyebab utama perdagangan orang. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan kurangnya pemahaman umum tentang UU No 21 Tahun 2007 merupakan dua hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus ini.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL I Gede Ardi Wiranata; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2490

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual sebelum mencapai usia delapan belas tahun. Fokus utama dari penelitian ini tidak hanya pada perlindungan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku, mengingat keduanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak, implementasi teknis, khususnya terkait prosedur pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual, masih belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian akhir berupa kompensasi, baik dalam bentuk ganti rugi finansial maupun pemulihan secara material dan psikologis, sangat penting bagi pemulihan korban. Di sisi lain, perlindungan hukum yang menyeluruh juga harus diberikan kepada anak yang menjadi pelaku, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan pengawasan sosial yang efektif.

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search