Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.084

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum WARTA Acta Comitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Hukum Saraswati Warta LPM Jurnal Media Akademik (JMA) Pemuliaan Keadilan

Putu Devi Yustisia Utami

Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : Deviyustisia27@gmail.com

Author-ID : 2917792

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Devi Yustisia Utami; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LAYANAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah dan mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan fitur SPayLater dan juga mengetahui akibat hukum ketika pengguna fitur tersebut melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakaan pada studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang didapatkan berdasarkan studi ini yaitu mekanisme dalam penggunaan fitur SPayLater ini cukup mudah dan sederhana karena pengguna hanya perlu melakukan langkah-langkah aktivasi melalui aplikasi Shopee. Setelah proses aktivasi selesai dilakukan diperlukan waktu kurang lebih 2x24 jam untuk kemudian disetujui. Ketika telah disetujui maka pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa fitur SPayLater telah aktif dan dapat digunakan. Jika pengguna fitur SPayLater melakukan wanprestasi tidak akan terjadi akibat hukum karena pihak Shopee dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak menempuh proses secara litigasi maupun non litigasi melainkan hanya diselesaikan secara internal saja yaitu pihak Shopee dapat membekukan akun pengguna, limit SPayLater pengguna dapat berkurang, keterlambatan pembayaran akan dicatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, dan selain itu juga dapat dilakukan penagihan lapangan. The purpose of this research was to examine and find out the mechanism for using the SPayLater feature and also to find out the legal consequences when the user commited a default. The research method used in this study is a normative research method with statutory and conceptual approach. The result obtained based on this study are the mechanism for using the SPayLater feature was quite easy and simple because users only needed to perform activation steps through the Shopee application. After the activation process was complete, it will take approximately 2x24 hours to be approved. When it has been approved, the user would get a notification that the SPayLater feature was active and can be used. If a user of the SPayLater feature commited a default, there would be no legal consequences because the Shopee party in resolving this problem did not go through a litigation or non-litigation process but was only resolved internally, that the Shopee party could freeze the user's account, the user's SPayLater limit could be reduced, late payments would be recorded in the OJK Financial Information Service System, and field billing could also be carried out.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PADA APLIKASI GOJEK Putu Shinta Dewi Pramayanti; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen dalam penggunaan layanan jasa pada aplikasi tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek atas transaksi elektronik dengan metode pembayaran Go-Pay dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan gugatan atas wanprestasi dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati sebelumnya dan bentuk tanggung jawab hukum pihak Gojek atas kerugian yang dialami konsumen karena hilangnya saldo Go-Pay pada akun pribadinya merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Upaya tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen adalah berupa pengembalian saldo maupun sejumlah uang yang nilainya setara dengan saldo yang hilang pada akun milik konsumen. This study aims to determine the form of legal protection for consumers as service users on the Gojek application and to determine the legal liability efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances in using services on the application. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for consumers as service users on the Gojek application for electronic transactions with the Go-Pay payment method can be done by filing a lawsuit for default because the law does not fulfill the obligations of business actors in the previously agreed electronic agreement and the form of Gojek's legal responsibility for the losses suffered by consumers due to the loss of Go-Pay balances on their accounts is a form of responsibility based on elements of error. Legal responsibility efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances are in the form of returning the balance or an amount of money whose value is equivalent to the lost balance in the consumer's account.

PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Ni Wayan Karina; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.

Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak Putu Devi Yustisia Utami
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.80-89

Indonesian citizens and foreigner who carry out marriages in Indonesia can face any problems regarding the personal status of the child and the inheritance system of the land rights, by considering both of their parents are subject to different legal jurisdictions. This study aims to determine the juridical implications of mixed marriages on the citizenship of the children and the inheritance system of the land rights. Normative legal research is used in this paper. The conclusions are, first, the juridical implications of mixed marriages to the citizenship of the children are the children has limited dual citizenship, second, according with Agrarian Law, children who have dual citizenship can only inherit land use rights and can’t inherit ownership rights, bussiness use right and building right.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE TERKAIT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG Putu Anggina Agistya Budiardianti; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan karya ilmiah ini adalah mendapatkan pengetahuan bagaimana perlindungan kosumemen terhadap jasa pengiriman barang khususnya ketika negosiasi perbelanjaan yang terdapat di laman belanja online shopee berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. serta proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi online tersebut. Metode yang dipakai saat menyelesaikan karya ilmiah kini yakni menetapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahannya. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer yang mencakup beragam macam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi dengan menyediakan akomodasi laporan pembeli via layanan obrolan shopee sekarang, email dan juga layanan call center. Shopee sebagai perantara biasa akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Tetapi jika mediasi tidak menemui hasil yang mufakat maka pihak yang diberati dapat memerkarakan melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. The purpose of this scientific work is to gain knowledge on how to protect consumers against goods delivery services, especially when negotiating shopping on the shopee online shopping page based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. as well as the settlement process in the event of a default in the online transaction. The method used when completing scientific work now is to establish a normative legal research method that uses a statutory approach, a conceptual approach to examine the problem. The legal materials used are primary legal materials which cover various kinds of legislation and jurisprudence, and secondary legal materials which include reading materials such as books and scientific journals that are relevant to the problem in research. The results show that Shopee provides protection to consumers who make transactions by providing accommodation for buyer reports via the Shopee chat service now, email and also call center services. Shopee as an ordinary intermediary will follow up on complaints submitted by mediating between the two parties. However, if the mediation does not reach a consensus, then the party concerned can file a lawsuit through the Consumer Dispute Settlement Agency.

EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN Angelin Rachelia; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan non-litigasi dan memahami kesesuaian dengan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), melalui studi literatur, studi dokumen dan analisis peraturan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Hasil studi menunjukan bahwasanya berdasarkan “POJK Nomor 61/POJK.07/2020”, urgensi pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah untuk terlaksananya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan urgensi tersebut maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution) merupakan proses yang sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan. Kata Kunci : Sektor Jasa Keuangan, Sengketa Perbankan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT This study aims to analyze the existence of alternative dispute resolution institution in resolving banking dispute through non-litigation method and understanding the alignment of the settlement regulation according to the primary legal materials. The method used in this paper is normative juridical through literature study, documents study referring to the statute approach. The results of the study show that according to the “Financial Services Authority Regulation no. 61/POJK.07/2020”, fast, efficient and win-win solution dispute resolution as the urgency of alternative dispute resolution institution existence. In compliance with this urgency, alternative dispute resolution is a common legal action taken in banking dispute resolution. Keywords : Financial Services, Banking Dispute, Alternative Dispute Resolutio.

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KONSUMEN DARI PEREDARAN SMARTPHONE BLACK MARKET KHUSUSNYA MEREK IPHONE DI INDONESIA Kadek Puri Gita Pertiwi; Putu Devi Yustisia Utami; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p09

Tujuan studi ini untuk menelaah perlindungan hukum bagi konsumen ditengah maraknya pengedaran smartphone black market yang salah satunya bermerek iPhone sebagai merek yang diminati masyarakat. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif yang diulas lebih lanjut dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tepatnya tentang terjaminnya hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses penegakan sengketa konsumen juga diatur dalam Pasal 45 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa pada undang-undang a quo. Dalam perspektif prelindungan konsumen, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas produk yang tidak sesuai merupakan pemenuhan hak-hak sebagai konsumen. The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers in the midst of the widespread circulation of black market smartphones, one of which is branded iPhone as a brand that is in demand by the public. This study uses normative legal research with a descriptive method which is further reviewed with a statutory approach and an analytical approach. The results of the study show that consumer protection is precisely about ensuring consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The consumer dispute enforcement process is also regulated in Article 45 Chapter X concerning Dispute Resolution in the law. In the perspective of consumer protection, obtaining correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services sold by business actors as well as obtaining compensation or compensation for products that are not in accordance with the fulfillment of rights as consumers.

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT OLEH BANK I Gusti Putu Ardya Maharani; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Ulasan ilmiah berikut bertujuan mempelajari susunan dari akad kredit dan menentukan kekuatan hukum akad kredit yang dituangkan secara bawah tangan ketika penyaluran kredit oleh bank. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang diterapkan pada ulasan berikut yakni pendekatan faktual (fact approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun lokasi penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Pertama-tama, hasil dari penelitian ini, yaitu: Susunan daripada akad kredit bank sebagai kontrak standar terdiri dari (1) judul, (2) komparisi, (3) substantif didalamnya terdapat sejumlah klausul yang menjadi syarat pemberian pinjaman bank. Kedua, kekuatan hukum akad kredit di bawah tangan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak disangkal oleh debitur. Bilamana akad kredit/perjanjian kredit secara bawah tangan tersebut disangkal oleh debitur, maka memiliki keabsahan pembuktian lemah. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akad Kredit, Di Bawah Tangan. ABSTRACT The following scientific review aims to study the structure of the credit agreement and determine the legal force of the credit contract which is poured underhand of the bank when disbursing credit. The research method used is the empirical legal research method. The types of approaches applied in the following review are the factual approach and the statute approach. The research location at PT. Bali Regional Development Bank. First of all, the results of this study, namely: The structure of the bank credit agreement as a standard contract consists of (1) title, (2) comparison, (3) substantive in which there are a number of clauses that are conditions for granting bank loans. Second, the legal force of an underhand credit contract has permanent legal force as long as it is not denied by the debtor. If the credit contract/credit agreement is denied by the debtor, then it has weak proof validity. Keywords: Legal Force, Credit Agreement, Underhand.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK BARANG PALSU DENGAN BUNDLING SECARA E-COMMERCE Mira Widiantary; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.01

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah pemahaman hukum mengenai aspek hukum penjualan produk barang bundling secara E-Commerce dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk barang palsu dengan bundling secara E-Commerce. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan aspek hukum penjualan produk barang bundling secara E-Commerce secara implisit dan eksplisit diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 UU PK. Berdasarkan KUH Perdata tercantum dalam pasal 1320 dan Pasal 1338. Merujuk pada UU Perdagangan diatur dalam pasal 3 huruf j, pasal 65 dan pasal 66. Sedangkan dalam PP PMSE diatur dalam Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 2, dan pasal 18 ayat 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan produk barang palsu dengan Bundling secara E-Commerce didasarkan kepada keberadaan UU PK, UU Perdagangan, UU ITE, dan PP PMSE. Keberadaan UU PK mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. UU Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif. UU ITE mengatur bagian penjualan barang secara E-Commerce melalui sanksi pidana dan sanksi denda. Merujuk pada PP PMSE sebagai lex specialis dari peraturan umum sebelumnya dalam memberikan perlindungan konsumen. ABSTRACT This study aims to increase legal understanding of the legal aspects of selling bundling products in E-Commerce and understand legal protection for consumers related to the sale of counterfeit goods products by bundling in E-Commerce. This research uses normative legal research using a statutory approach and a concept approach that is analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research show that the legal aspects of selling bundling products in E-Commerce are implicitly and explicitly regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Civil Code, Law No. 7 of 2014 concerning Trade, and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. Based on the PK Law, it is regulated in Article 7, Article 8, and Article 10 of the PK Law. Under the Civil Code it is listed in article 1320 and Article 1338. Referring to the Trade Law, it is regulated in article 3 letter j, article 65 and article 66. Meanwhile, the PP PMSE is regulated in Article 13 paragraph 1, Article 13 paragraph 2, and article 18 paragraph 1. Legal protection for consumers due to the sale of counterfeit goods products by Bundling on an E-Commerce basis is based on the existence of the PK Law, Trade Law, ITE Law, and PP PMSE. The existence of the PK Law regulates the rights of consumers and the obligations of business actors. The Trade Law regulates the obligations of business actors, dispute resolution, and administrative sanctions. The ITE Law regulates the sale of goods by E-Commerce through criminal sanctions and fines. Referring to PP PMSE as a lex specialis from previous general regulations in providing consumer protection.

Co-Authors Agita Justisia Br. Tarigan Alia Yofira Karunian Anak Agung Ayu Gangga Muni Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Angelin Rachelia Aryawan, I Komang Budi Mas Bambang Admadi Harsojuwono Budi Mas Aryawan, I Komang Christin Atika Cresta Violy Veronika Dandy Widhianto Putra Denise, Denise Desak Putu Nugraheni DEWI, NI MADE LIANA Dinda Rana Ningtyas Divayani, Ni Putu Ardelia Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Febripuspa Surya Candra Gede Agus Angga Saputra Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita I Gusti Putu Ardya Maharani I Komang Budi Mas Aryawan I Made Pasek Diantha I Made Sarjana I Made Wahyu Chandra Satriana I Putu Destra Markandeya I Putu Putra Widiarista Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Anggarita Patni Sekarini Kadek Puri Gita Pertiwi Kinanti Balqis Kurnia Dewi, Lusiana luh sarini Mandasari, Putu Dita Rahayu Mira Widiantary Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Luh Putu Yoni Priyacitta Ni Made Cahyani Indiraswari Ni Putu Arista Ratna Dewi Ni Putu Purwanti Ni Wayan Karina Ni Wayan Nitya Varshini Sahare Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti Pramana, Made Winata Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Putu Anggina Agistya Budiardianti Putu Shinta Dewi Pramayanti Ratna Emilia Ratu, Ida ayu Mas Sayi Hatiningsih Sayi Hatiningsih Sopiani, Ni Luh Ayu Trisna Yunita, Komang Anggie Warsiani, Ni Ketut Yuliawati, Ni Kadek Gita

Title

Found 61 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 61 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 61 Documents
Search