Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum WARTA Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Warta LPM Jurnal Media Akademik (JMA) Pemuliaan Keadilan Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Putu Devi Yustisia Utami
Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : Deviyustisia27@gmail.com
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN Mandasari, Putu Dita Rahayu; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai keabsahan kontrak elektronik perusahaan Financial Technology berdasarkan judicial review. Serta menjelaskan bentuk kontrak elektronik pada perusahaan Financial Technology. Penulisan berikut ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil riset menyebutkan bahwasanya perusahaan Financial Technology telah mendapat pedoman aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan adanya POJK No.77/POJK.01/2016. Keabsahan dari kontrak elektronik telah terjawab dengan adanya dasar hukum kontrak elektronik yang dicantumkan dalam UU ITE dan KUHPerdata. Perusahaan fintech telah berdiri dengan iringan perusahaan-perusahaan start-up lainnya, dengan hal itu peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi dan memberikan ijin telah didasari dengan peraturan yang berlaku.
Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia Utami, Putu Devi Yustisia; Sudiarawan, Kadek Agus; Mangku, Dewa Gede Sudika; Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.86 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i1p189-197

Abstract

This study aimed to analyze the legal system and the attitude of judges to resolve intermarriage divorce cases. This study used a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The study results showed that the judge determines the legal system in intermarriage divorce cases by evaluating the link points and collecting facts to find a relationship between the case and the possible legal system used based on the principles of international civil law. The attitude of judges in efforts to resolve mixed marriage divorce cases should not necessarily apply to Indonesian law. Judges should pay attention to foreign national parties' personal and national legal status based on Article 16 Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Nederlands Indie.
IMPLIKASI ATAS PENGESAHAN UU NO.4 TAHUN 2023 TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Kinanti Balqis; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i10.821

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui regulasi OJK untuk pengawasan terhadap aset kripto serta saja tantangan yang dihadapi OJK dalam implementasi UU P2SK setelah disahkan UU tersebut. Penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa regulasi OJK untuk pengawasan terhadap aset kripto setelah disahkannya UU P2SK dilakukan dengan mengimplementasikan kerangka regulasi sandbox, sebagaimana diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Regulatory Sandbox adalah cara kerja / sistem uji coba yang diterapkan OJK untuk mengevaluasi kendala  dari instrumen keuangan, model bisnis, proses bisnis, hingga tata kelola penyelenggara. Adapun pengalihan pengawasan ini memiliki beberapa tantangan meliputi penyesuaian internal terhadap kerangka kerja baru, pengembangan kapabilitas teknis untuk memahami dan mengatur aset kripto yang dinamis, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan yang efektif.
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1177

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji situasi hukum dari suatu fenomena yang menempatkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam posisi kepemilikan saham yang seimbang dalam suatu badan usaha terbatas. Dengan menggunakan perspektif perundang-undangan dan perbandingan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta membandingkan berbagai peraturan dari berbagai yurisdiksi. Hasil studi menunjukan bahwa kedudukan pemilik saham yang berimbang tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UU PT. Dalam kepemilikan saham yang berimbang, keputusan RUPS bisa terhambat karena tidak ada pihak mayoritas. Jika anggaran dasar tidak mengatur mekanisme khusus, kebuntuan dapat terjadi, menghambat operasional perusahaan. Untuk itu dapat diambil Langkah Langkah hukum dalam kondisi seperti ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT. Jika gagal, opsi mediasi atau arbitrase (UU No. 30/1999) dapat ditempuh dengan pihak netral. Jika tetap buntu, gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 61 ayat 1 UUPT) atau pembubaran perseroan (Pasal 146 ayat 1 huruf c UUPT) bisa diajukan. Alternatif lainnya adalah divestasi saham atau pembelian kembali saham.
Implementasi Prinsip 5C Guna Mencegah Resiko Wanprestasi dalam Pemberian Kredit pada Bank Milik Pemerintah Daerah Dandy Widhianto Putra; Putu Devi Yustisia Utami
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.101

Abstract

This study aims to determine the risks that must be considered by banks before providing credit in order to prevent default and to know the implementation of the 5C principles that are applied when granting credit in PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. The writing of this research uses the type of empirical research, the location where this research takes place is in PT. BANK BPD BALI Cabang Utama Denpasar, Denpasar. In this research, the law approach and the fact approach are used. The results of the study can be explained that there are two risks that must be considered before giving credit, namely the risk of the bank's reputation and the risk of bank losses, besides that there is also the risk of credit problems. And the implementation used by PT. Bank BPD BALI Cabang Utama Denpasar are interviews and verification as the initial foundation, and the implementation of credit principles using the credit principles of 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition.
STRENGTHENING LEGAL PROTECTIONS AGAINST SOCIAL ENGINEERING IN DIGITAL BANKING: CHALLENGES, GAPS, AND RECOMMENDATIONS Utami, Putu Devi Yustisia; Purwanti, Ni Putu
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.2.2025.214-226

Abstract

Social engineering is a form of manipulation used by malicious actors in digital banking services, exploiting social interaction mechanisms that can lead to financial losses for customers. Under Article 55 of the Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection, financial institutions are obligated to safeguard customer funds. However, these protections often fail during social engineering incidents. This study utilizes both normative and empirical legal research methods to analyze common social engineering schemes, such as the distribution of APK files containing malware, phishing, pretexting, baiting, and quid pro quo. Consumer protection in the banking sector is regulated by several legal instruments, including the Consumer Protection Act, Financial Sector Development and Strengthening Act, and Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection. Although these frameworks include fundamental consumer protection principles, they are inadequate in addressing the specific needs of customers affected by social engineering. Legal remedies for affected customers include filing complaints with banks or the Financial Services Authority, and pursuing litigation following fraud reports to the police, as stated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The study recommends that the government issue more detailed implementing regulations under the Financial Services Authority's Consumer Protection framework to provide effective legal remedies for victims. Additionally, banks should implement financial literacy programs, and customers should exercise caution to avoid disclosing sensitive information in digital banking services.
PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA Yustisia Utami, Putu Devi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23432

Abstract

Istilah Perseroan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata sudah tidak asing lagi bagi kita. Dasar hukum pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata adalah berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 23 KUHD, pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akan tetapi, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata dimana pendaftarannya mirip dengan pendaftaran badan usaha berbadan hukum yaitu dilakukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online. Ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian norma mengenai pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum. Berdasarkan paparan tersebut penulis menemukan permasalahan yaitu Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan dirinya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Analytical Concept Approach). Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex posterior derograt legi priori, dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata, ketentuan hukum yang dipergunakan adalah KUHD dan KUHPerdata.
Buy Now Pay Later : Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prudential Principle Yustisia Utami, Putu Devi; Dewi, Ni Made Liana; Satriana, I Made Wahyu Chandra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembayaran melalui Buy Now Pay Later (BNPL) dalam transaksi e-commerce di Indonesia, memahami hubungan hukum antara para pihak dalam BNPL, serta untuk mengkaji proses analisis dalam BNPL jika dikaitkan dengan prudential principle. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Diperoleh hasil bahwa pengaturan sistem pembayaran dengan metode BNPL belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi oleh karena BNPL dapat dikatagorikan sebagai salah satu bentuk financial technologi berupa payment gateaway, maka pengaturannya dapat mengacu pada peraturan yang lebih umum yakni ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diganti dengan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam layanan BNPL pihak-pihak yang terlibat diantaranya Pembeli sebagai debitur/penerima dana, penjual/ merchant , penyelenggara e-commerce, penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pemberi dana/kreditur. Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam BNPL bersifat kontraktual yakni terlahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik (e-contract). Proses analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi e-commerce belum sepenuhnya memenuhi prinsip prudential principle yang diturunkan kedalam prinsip 5C. Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa Perusahaan penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi hanya melakukan analisis atas aspek caracter dan capacity calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek capital, collateral dan condition.
KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0kbr8d20

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum Perdata di Indonesia  mengatur kecakapan hukum seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan hukum serta wewenang pelaku usaha di bawah umur dalam mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) secara individu pada sistem Online Single Submission (OSS). Metode penelitian pada studi ini berjenis yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan memperlihatkan bahwasanya seseorang dikatakan telah cakap hukum merupakan seseorang yang telah dianggap dewasa, yakni berusia genap 21 tahun atau telah kawin. Sebaliknya sesuai dengan peraturan KUHperdata pada Pasal 1330 menunjukkan orang belum dewasa, berada pada pengampuan, atau wanita yang bersuami tidak cakap hukum dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha di bawah umur tidak berwenang mendaftarkan nomor induk tersebut secara individu pada sistem OSS dikarenakan tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan hukum. Anak di bawah umur hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwalian atau dengan izin orang tua/wali. Namun, sistem OSS saat ini belum secara eksplisit membatasi usia pendaftar maupun melakukan verifikasi umur, sehingga tidak ada larangan langsung bagi anak di bawah umur untuk mendaftar NIB secara mandiri.
PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIRKULER Ratna Emilia; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8aycbd02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak diikutsertakan direksi pada pengambilan keputusan sirkuler, yang juga membahas mengenai syarat sah keputusan sirkuler, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, serta upaya hukum yang dapat diambil pemegang saham minoritas. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan terkait hak pemegang saham minoritas pada pengambilan keputusan sirkuler. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa untuk dianggap sah, sebuah keputusan sirkuler harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Perbuatan direksi yang tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang. Pemegang saham minoritas dilindungi melalui berbagai regulasi dan dapat mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas antara lain mengajukan gugatan langsung atau derivatif, audit dokumen perusahaan, RUPS, pembubaran perusahaan, menuntut keterbukaan informasi, hingga pelaporan dan gugatan ke OJK dan pengadilan.
Co-Authors Agita Justisia Br. Tarigan Alia Yofira Karunian Anak Agung Ayu Gangga Muni Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Angelin Rachelia Aryawan, I Komang Budi Mas Bambang Admadi Harsojuwono Budi Mas Aryawan, I Komang Christin Atika Cresta Violy Veronika Dandy Widhianto Putra Denise, Denise Desak Putu Nugraheni DEWI, NI MADE LIANA Dinda Rana Ningtyas Divayani, Ni Putu Ardelia Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Febripuspa Surya Candra Gede Agus Angga Saputra Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita I Gusti Putu Ardya Maharani I Komang Budi Mas Aryawan I Made Pasek Diantha I Made Sarjana I Made Wahyu Chandra Satriana I Putu Destra Markandeya I Putu Putra Widiarista Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Anggarita Patni Sekarini Kadek Puri Gita Pertiwi Kinanti Balqis Kurnia Dewi, Lusiana luh sarini Mandasari, Putu Dita Rahayu Mira Widiantary Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Luh Putu Yoni Priyacitta Ni Made Cahyani Indiraswari Ni Putu Arista Ratna Dewi Ni Putu Purwanti Ni Wayan Karina Ni Wayan Nitya Varshini Sahare Palguna, Made Gde Surya Dharma Paramitha, Sally Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti Pramana, Made Winata Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Putu Anggina Agistya Budiardianti Putu Shinta Dewi Pramayanti Ratna Emilia Ratu, Ida ayu Mas Sayi Hatiningsih Sayi Hatiningsih Sopiani, Ni Luh Ayu Trisna Yunita, Komang Anggie Uttari Dewi, Ida Ayu Tri Warsiani, Ni Ketut Yuliawati, Ni Kadek Gita Yusnia, Gusti Ayu Era