Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.789

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum WARTA Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Warta LPM Jurnal Media Akademik (JMA) Pemuliaan Keadilan Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum

Putu Devi Yustisia Utami

Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : Deviyustisia27@gmail.com

Author-ID : 2917792

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Devi Yustisia Utami; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.

Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak Putu Devi Yustisia Utami
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.80-89

Indonesian citizens and foreigner who carry out marriages in Indonesia can face any problems regarding the personal status of the child and the inheritance system of the land rights, by considering both of their parents are subject to different legal jurisdictions. This study aims to determine the juridical implications of mixed marriages on the citizenship of the children and the inheritance system of the land rights. Normative legal research is used in this paper. The conclusions are, first, the juridical implications of mixed marriages to the citizenship of the children are the children has limited dual citizenship, second, according with Agrarian Law, children who have dual citizenship can only inherit land use rights and can’t inherit ownership rights, bussiness use right and building right.

EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN Angelin Rachelia; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan non-litigasi dan memahami kesesuaian dengan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), melalui studi literatur, studi dokumen dan analisis peraturan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Hasil studi menunjukan bahwasanya berdasarkan “POJK Nomor 61/POJK.07/2020”, urgensi pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah untuk terlaksananya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan urgensi tersebut maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution) merupakan proses yang sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan. Kata Kunci : Sektor Jasa Keuangan, Sengketa Perbankan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT This study aims to analyze the existence of alternative dispute resolution institution in resolving banking dispute through non-litigation method and understanding the alignment of the settlement regulation according to the primary legal materials. The method used in this paper is normative juridical through literature study, documents study referring to the statute approach. The results of the study show that according to the “Financial Services Authority Regulation no. 61/POJK.07/2020”, fast, efficient and win-win solution dispute resolution as the urgency of alternative dispute resolution institution existence. In compliance with this urgency, alternative dispute resolution is a common legal action taken in banking dispute resolution. Keywords : Financial Services, Banking Dispute, Alternative Dispute Resolutio.

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT OLEH BANK I Gusti Putu Ardya Maharani; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Ulasan ilmiah berikut bertujuan mempelajari susunan dari akad kredit dan menentukan kekuatan hukum akad kredit yang dituangkan secara bawah tangan ketika penyaluran kredit oleh bank. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang diterapkan pada ulasan berikut yakni pendekatan faktual (fact approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun lokasi penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Pertama-tama, hasil dari penelitian ini, yaitu: Susunan daripada akad kredit bank sebagai kontrak standar terdiri dari (1) judul, (2) komparisi, (3) substantif didalamnya terdapat sejumlah klausul yang menjadi syarat pemberian pinjaman bank. Kedua, kekuatan hukum akad kredit di bawah tangan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak disangkal oleh debitur. Bilamana akad kredit/perjanjian kredit secara bawah tangan tersebut disangkal oleh debitur, maka memiliki keabsahan pembuktian lemah. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akad Kredit, Di Bawah Tangan. ABSTRACT The following scientific review aims to study the structure of the credit agreement and determine the legal force of the credit contract which is poured underhand of the bank when disbursing credit. The research method used is the empirical legal research method. The types of approaches applied in the following review are the factual approach and the statute approach. The research location at PT. Bali Regional Development Bank. First of all, the results of this study, namely: The structure of the bank credit agreement as a standard contract consists of (1) title, (2) comparison, (3) substantive in which there are a number of clauses that are conditions for granting bank loans. Second, the legal force of an underhand credit contract has permanent legal force as long as it is not denied by the debtor. If the credit contract/credit agreement is denied by the debtor, then it has weak proof validity. Keywords: Legal Force, Credit Agreement, Underhand.

ANALISIS KREDIT BERMASALAH DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN Anak Agung Ayu Gangga Muni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dalam artikel penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kredit bermasalah dan mengetahui prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah. Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris Dengan lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud , jenis pendekatan Deskriptif yang berdasarkan pada sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data yang dilakukan di penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Dalam memberikan kredit bank memiliki tingkat resiko yang paling tinggi mengalami kredit bermasalah, kredit bermasalah ini sering terjadi juga karena beberapa faktor yang terdiri dari faktor dari debitur, faktor dari kreditur itu sendiri dan juga faktor dari luar debitur dan kreditur. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini bank-bank biasanya melakukan upaya penyelamatan kredit yang disebut dengan restrukturisasi. Sebelum memberikan kebijakan restrukturisasi biasanya di Bank BPD Bali melakukan Prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah sesuai dengan SOP Bank Tersebut. Kata Kunci : Analisis Kredit, kredit bermasalah, Kebijakan Restrukturisasi. ABSTRACT The purpose of this research article is to determine the factors that cause non-performing loans and to determine credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as the handling of non-performing loans. In this study using the Juridical Empirical Research Type with the research location at PT. The Bali Regional Development Bank Ubud Branch in this study used the Legislative Approach (The Statue Approach) besides that there was also a Fact approach, namely a descriptive approach based on data sources of primary legal materials and secondary legal materials. This study uses data collection techniques through interviews and document studies. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that in providing credit, banks have the highest level of risk for experiencing non-performing loans, these non-performing loans often occur due to several factors consisting of factors from the debtor, factors from the creditor itself and also factors from outside the debtor and creditor. In dealing with non-performing loans, banks usually carry out credit rescue efforts called restructuring. Before providing a restructuring policy, Bank BPD Bali usually performs credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as a handling of non-performing loans in accordance with the Bank's SOP. Keywords : Credit Analysis, non-performing loans, Restructuring Policy.

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BAWAH TANGAN APABILA TERJADI WANPRESTASI Desak Putu Nugraheni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui terkait kekuatan hukum dalam perjanjian kredit di bawah tangan dalam lembaga perbankan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum nornatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pihak bank selaku kreditur dalam pemberian kredit kepada nasabah selaku debitur dapat dilakukan dengan cara perjanjian kredit dibawah tangan. Namun, perjanjian kredit di bawah tangan terhadap kekuatan hukumnya juga tetap mengikat para pihak antara kreditur dan debitur. Perjanjian di bawah tangan jika dilihat dari kekuatan hukumnya, maka tergantung terhadap pengakuan para pihak bersangkutan “debitur maupun kreditur” terhadap kebenaran isi maupun tanda tangan yang telah disetujui terkait perjanjian tersebut. Namun kelemahannya, para pihak mungkin saja dapat membenarkan maupun memungkiri tanda tangannya. Perjanjian di bawah tangan dapat disebut memiliki pembuktian secara lahir, jika pihak yang menandatanganinya mengakui telah menandatangani perjanjian tersebut, maka terhadap perjanjian itu merupakan bukti sempurna dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani. Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian secara formil, jika para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengakui tanda tangannya. Menurut KUHPerdata pada Pasal 1875, menegaskan “perjanjian di bawah tangan yang diakui secara pembuktian materiil oleh para pihak yang menandatangani dan merupakan bukti sempurna sama seperti akta otentik, sedangkan bagi Hakim perjanjian di bawah tangan terhadap pihak ketiga memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.” Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Kredit, Perjanjian Bawah Tangan. ABSTRACT This study aims to determine the legal power of underhanded credit agreements in banking institutions. The writing method in this article uses normative legal research using statutory and conceptual approach. The results of the study show that the bank as a creditor in offering credit to customers as debtors can be done by means of an underhand credit agreement. However, the credit agreement under the hand against its legal force also binds the parties between the creditor and the debtor. An underhand agreement if viewed from its legal force, it depends on the acknowledgment of the parties related to the “debtor and creditor” of the correctness of the contents and signatures that have been approved by the agreement. However, the weakness in that the parties may be able to confirm or deny the signature. An underhand agreement can have outward proof, if the recognized party has been called the agreement, then the agreement is perfect evidance and applies to the parties involved. An underhand agreement has the power of formal proof, if the parties recognizing the acknowledment receive a sugnature. According to the Civil Code in Article 1875, it is stated that “a private agreement which is recognized as material evidance by the parties which is parfect evidance is the same as an authentic deed, while of judges, a third underhand agreement has free evidentiary power.” Key Words: Legal Force, Credit Agreement, Underhand Agreement.

PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE Dinda Rana Ningtyas; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan klausula baku yang terkandung pada transaksi jual beli secara online dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui dampaknya bagi konsumen dan pelaku usaha. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada hukum positif yang berlaku. Hasil yang didapat dari penulisan artikel ini adalah bahwa pengaturan mengenai dicantumkannya klausula baku didalam transaksi jual beli dengan sistem online dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diatur pula dalam Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik Pasal 53 Ayat 2 tentang klausula baku serta dampak klausula baku apabila tidak mengikuti prasyarat yang telah diberlakukan akan menimbulkan nilai kerugian materiil yang secara nyata diderita konsumen dan menimpa pelaku usaha seperti denda dan pidana penjara bagi pelaku usaha itu sendiri. Kata Kunci: Klausula baku, jual beli online, hukum positif ABSTRACT The main objective of writing an article is to findout which regulations contained standard clauses in electronic commerce in positive law in Indonesia and to determine the impact on consumers and business actors. Written based on normative juridical research methods that focus on the applicable positive law. The results obtained from writing this article are that the regulation of standard clauses in electronic commerce transaction can be found in Article 1 Number 10 and Article 18 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is also regulated in Article 45A of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Article 46 of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Article 65 of Law No. 7 of 2014 concerning Trade, as well as Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through electronic systems, Article 53 Paragraph 2 concerning standard clauses and the impact of standard clauses, if they do not follow the regulated rules by applicable laws and regulations can cause consumers and business actors experience material losses such as fines and imprisonment for business actors. Keywords Standard clause, online buying and selling, positive law

Penguatan Produk Pangan Tradisional Serta Literasi Hukum Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar I Komang Budi Mas Aryawan; Putu Devi Yustisia Utami; Sayi Hatiningsih
Warta LPM WARTA LPM, Vol. 25, No. 1, Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Tunjung Mekar yang terletak di Desa Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali merupakan UMKM yang bergerak dibidang pangan tradisional dengan berbagai produk yang dihasilkan, seperti: (1) Jajanan Cakar Ayam, (2) Keripik Talas dan (3) Keripik Singkong. Permasalahan mitra adalah pemasaran produk terbatas area lokal, alat produksi kurang memadai dan belum memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil. Metode pelaksanaan difokuskan ke tiga aspek prosedur kerja, yaitu: manajemen bidang pemasaran, manajemen bidang produksi dan manajemen bidang hukum. Masing – masing prosedur kerja terdiri dari perencanaan dimana dalam kegiatan perencanaan adanya sosialisasi kegiatan, koordinasi tim dan mitra, penentuan waktu kegiatan dan pengumpulan data terkait. Selanjutnya kegiatan inti dilakukan pelatihan dan pendampingan serta diakhiri dengan evaluasi kegiatan. Hasilnya, penguatan bidang pemasaran mitra melakukan pemasaran produk pangan tradisional menggunakan media pemasaran online dengan aplikasi e-commerce “Toko Pangan” sehingga radius pemasaran menjadi lebih luas yang berbanding lurus dengan peningkatan omset penjualan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini. Penguatan bidang produksi, mitra diberikan peralatan produksi yang lebih modern sehingga kapasitas produksi meningkat, dan literasi hukum yang diberikan mitra dapat memahami hukum tentang transaksi elektronik dan ijin usaha serta mitra memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga mendapatkan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk pengembangan usaha.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI DEBITUR ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK Ni Putu Arista Ratna Dewi; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this article is to identify and analyze legal protection for customers as debtors for using standard agreements in bank credit agreements. This study uses normative legal research methods with a legal instrument or legal product approach and a legal concept analysis approach. The sources of legal materials are Primary Legal Materials in the form of regulations relating to standard agreements and bank credit agreements and the secondary legal materials used are obtained from law books and scientific journals related to the problem under study. The writing technique for the article uses literature study by analyzing books that focus on secondary data and written law. The results of the study show that legal protection for customers for the use of standard agreements in bank credit agreements has been regulated preventively in the provisions of Article 18 UUPK, articles 21 and 22 POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Service Sector, and also regulated in the SE. Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 Concerning Standard Agreements while repressively regulated in Articles 29 and 30 paragraph (1) of the OJK Law besides that it is also regulated in Article 40 POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Service Sector Finance and Article 4 letter a POJK Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.

Edukasi dan Pelatihan Mengolah Limbah Kulit Kopi Arabika Menjadi Cascara Sebagai Minuman Kesehatan Hatiningsih, Sayi; Aryawan, I Komang Budi Mas; Utami, Putu Devi Yustisia; Harsojuwono, Bambang Admadi
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2023): April
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v5i3.1809

Desa Batur Tengah adalah salah satu daerah penghasil kopi Arabika terbesar di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Limbah kulit kopi Arabika di Desa Batur Tengah saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal, hanya digunakan sebagai bahan tambahan pupuk, sedangkan sisanya hanya dibuang begitu saja. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kelompok Tani Harapan Maju melalui edukasi dan pelatihan mengolah limbah kulit kopi Arabika menjadi Cascara sebagai minuman kesehatan, sehingga bernilai ekonomis. Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan penyuluhan, demonstrasi, pelatihan produksi Cascara, strategi pemasaran produk, dan manajemen bidang hukum, hingga pendampingan. Tim pelaksana pengabdian juga melakukan upgrading teknologi dengan memberikan bantuan berupa mesin dehydrator. Mitra dalam kegiatan ini adalah Kelompok Tani Harapan Maju sebanyak 13 orang, dan untuk mengetahui keberhasilan program dilakukan pre-test dan post-test lalu dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pengetahuan mitra dalam pengolahan limbah kulit kopi Arabika dari tidak mengetahui menjadi sebesar 92,31% mengetahui. Mitra dapat menggunakan media pemasaran online, dan hukum tentang izin usaha.

Co-Authors Agita Justisia Br. Tarigan Alia Yofira Karunian Anak Agung Ayu Gangga Muni Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Angelin Rachelia Aryawan, I Komang Budi Mas Bambang Admadi Harsojuwono Budi Mas Aryawan, I Komang Christin Atika Cresta Violy Veronika Dandy Widhianto Putra Denise, Denise Desak Putu Nugraheni DEWI, NI MADE LIANA Dinda Rana Ningtyas Divayani, Ni Putu Ardelia Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Febripuspa Surya Candra Gede Agus Angga Saputra Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita I Gusti Putu Ardya Maharani I Komang Budi Mas Aryawan I Made Pasek Diantha I Made Sarjana I Made Wahyu Chandra Satriana I Putu Destra Markandeya I Putu Putra Widiarista Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Anggarita Patni Sekarini Kadek Puri Gita Pertiwi Kinanti Balqis Kurnia Dewi, Lusiana luh sarini Mandasari, Putu Dita Rahayu Mira Widiantary Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Luh Putu Yoni Priyacitta Ni Made Cahyani Indiraswari Ni Putu Arista Ratna Dewi Ni Putu Purwanti Ni Wayan Karina Ni Wayan Nitya Varshini Sahare Palguna, Made Gde Surya Dharma Paramitha, Sally Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti Pramana, Made Winata Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Putu Anggina Agistya Budiardianti Putu Shinta Dewi Pramayanti Ratna Emilia Ratu, Ida ayu Mas Sayi Hatiningsih Sayi Hatiningsih Sopiani, Ni Luh Ayu Trisna Yunita, Komang Anggie Uttari Dewi, Ida Ayu Tri Warsiani, Ni Ketut Yuliawati, Ni Kadek Gita Yusnia, Gusti Ayu Era

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search