Articles
<![CDATA[TATA CARA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENANGANI TRANSAKSI FINTECH ILLEGAL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Febripuspa Surya Candra]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.443 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p09
<![CDATA[Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata cara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam hal menangani atau melindungi konsumen (pembeli) terhadap perlakuan pelaku usaha yang menyimpang dalam transaksi Fintech Illegal di Kota Denpasar. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum penelitian empiris. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dimana Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap konsumen yang merasa dirugikan terhadap kasus fintech illegal yakni diantaranya dengan cara melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dari pihak kepolisian, selain itu YLPK sendiri membantu mendampingi konsumen tersebut untuk mendapatkan hak-haknya dalam hukum seperti dalam penyelesaian kasusnya yang diproses oleh pihak kepolisian, kemudian memberikan bantuan berupa konsultasi hukum, dan juga memberikan informasi mengenai tindakan hukum yang tepat yang dapat konsumen tersebut laksanakan selama proses penggugatan maupun proses pengadilan dalam perihal kasus penipuan transaksi finctech illegal, serta pihak YLPK juga wajib bisa meminimalisir hambatan dana keuangan yang dialaminya dengan cara mengajukan proposal terhadap pemerintah demi kelancaran bantuan hukum terhadap konsumen. The research in this paper aims to find out deeper about the procedures for the Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) in terms of handling or protecting consumers (buyers) against deviant treatment of business actors in Illegal Fintech transactions in Denpasar City. The method used by the author in this study is the legal method of empirical research. The result of this research is that the Bali’s Indonesian Consumer Protection Organization (YLPK) has provided maximum legal protection for consumers who feel disadvantaged by illegal fintech cases, including by collaborating with the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) and also the police. Besides, YLPK itself helps assist these consumers to obtain their rights under the law, such as in resolving their cases processed by the police, then providing assistance in the form of legal consultation, and also providing information regarding appropriate legal actions that consumers can carry out during the lawsuit process or the court process concerning fraud cases of illegal fintech transaction, and YLPK is also required to minimize the financial constraints the organization experiences by submitting a proposal to the government for the smooth running of legal assistance to consumers.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER ATAS BARANG CACAT PRODUKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Putu Putra Widiarista]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.117 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p17
<![CDATA[Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan artikel ini ialah untuk memahami pengaturan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan demi memahami bentuk pertanggungjawaban dropshipper atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menyatakan bahwa ketentuan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep jual beli sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1320. Dropship yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik seusai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PP PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE. Sesuai dengan ketentuan diatas, sistem jual beli dengan cara dropship sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebankan pertanggungjawaban kepada dropshipper demi mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab. The goal to be obtained in writing this article is to understand the dropshipping business arrangement based on the provisions and laws and regulations that are running in Indonesia and to understand the form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK. This journal research uses a normative legal research method with a literature review approach and statutory regulations. The results of the study state that the provisions of the dropshipping business are based on the rules and regulations that apply in Indonesia, the concept is has fulfilled the concept of buying and selling in accordance with the Civil Code Article 1313, Article 1338, Article 1457, and Article 1320. electronic according to the provisions of Article 1 paragraph (2) of the ITE Law, Article 1 number (17) PP PSTE, and Article 45 paragraph (2) PP PSTE. In accordance with the provisions above, the system of buying and selling by way of dropship is in accordance with the rules and regulations that are running in Indonesia. The form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK is regulated in Article 19 paragraph (2) of the UU PK which imposes responsibility on the dropshipper in order to compensate for the loss of the value of the goods within a period of 7 (seven) days, given that the UU PK adheres to the principle of responsibility. presumption is always responsible.]]>
<![CDATA[KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA OLEH PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[I Putu Destra Markandeya]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.711 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i06.p06
<![CDATA[Artikel dengan topik ruang angkasa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dalam hukum internasional terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini diperoleh hasil bahwa instrumen hukum internasional belum mengatur aktivitas komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta, ketidakjelasan instrumen hukum ini menjadi celah tersendiri bagi negara-negara untuk mengatur sendiri yurisdiksinya terhadap komersialisasi ruang angkasa dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Batasan-batasan dalam aktivitas komersialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta belum secara jelas diatur dalam instrumen hukum internasional, serta pertanggungjawaban atas aktivitas komersialisasi ruang angkasa secara hukum internasional adalah menjadi tanggung jawab negara. The aim of this article with the space topic is to find out how the perspectives in international law are on the commercialization of space activities carried out by private companies. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. In this study, the results show that international legal instruments have not regulated the commercialization of space by private companies, this legal instrument obscurity is a separate loophole for countries to regulate their own jurisdiction over space commercialization carried out by private companies. The limitations on commercialization activities carried out by private companies have not been clearly regulated in international legal instruments, and the responsibility for space commercialization activities under international law is the responsibility of the state.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA NASABAH BILAMANA MENGALAMI LIKUIDASI ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Mirah Febriary Adhyaksa]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.849 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p02
<![CDATA[Penulisan artikel memiliki maksud guna dapat mengetahui pengaturan terkait dengan bank yang diliikuidasi pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Adapun yang dipergunakan sebagai metode metode untuk mengkaji artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Setelah dikaji maka didapatkan hasil bahwa pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Perbankan, UU LPS, Peraturan Pemeriintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan lainnya. Dasarnya dalam ketetapan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan akhir dari kegagalan bank. Dalam hal bank mengalami likuidasi, maka bank harus mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Bilamana aset yang dimiliki bank tidak mencukupi, maka komisaris, direksi dan pemegang saham bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban dari bank tersebut. The purpose of this research is to find out what arrangements currently exist in relation to the liquidation of banks in the banking system in Indonesia and to determine the accountability of the bank to its customers when it goes into liquidation. The method used in reviewing this research is the normative legal research method. Which in this normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach as a way to solve problems from the data obtained. Regulations related to bank liquidation in the banking system in Indonesia have actually been regulated. This can be seen in the Banking Law, LPS Law, Government Regulation Number 25 of 1999 and other provisions. Basically, the provisions contain the same thing, namely that liquidation is the end of bank failure. In the event that the bank goes into liquidation, the bank must return the deposits held by the customer. If the assets owned by the bank are not sufficient, then the members of the board of directors, commissioners and shareholders can be held accountable for fulfilling the obligations of the bank.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Seni Lukis Gaya Batuan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Ketut Diah Mahadewi]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penulisan karya tulis ini ialah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berupa Seni Lukis Gaya Batuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berupa seni lukis gaya Batuan perlu dilindungi oleh pemerintah agar keberadaannya tidak diklaim oleh negara asing dengan mengambil keuntungan ekonomi dari Seni Lukis gaya Batuan, sesuai dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual bagi seni budaya tradisional Indonesia dan segala hak yang dimikili oleh pencipta karya seni seperti Hak Ekonomi diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk palaksanaan perlindungan hukum terhadap karya seni ini. Pemerintah Kabupaten Gianyar wajib memberikan perlindungan hukum terhadap Seni Lukis Gaya Batuan, upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah dengan membuat suatu peraturan daerah yang memuat mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya ini. Kata kunci : Perlindungan Hukum, EBT, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of writing this paper is to find out the legal protection for Traditional Cultural Expressions in the form of Rock Style Painting in Law number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and the efforts made by the Gianyar Regency government in carrying out legal protection against Style Painting. Rock. The research method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach. The results of this study are Traditional Cultural Expressions (EBT) in the form of Batuan-style painting need to be protected by the government so that their existence is not claimed by foreign countries by taking economic benefits from Batuan-style painting, according to Article 10 paragraph (2) of Law Number 28 2014 concerning Copyright which provides protection for intellectual property for traditional Indonesian cultural arts and all rights owned by creators of works of art such as Economic Rights are given legal protection by this law. In this study it was found that the role of local government is very important for the implementation of legal protection for this work of art. The Gianyar Regency Government is obliged to provide legal protection for Batuan Style Painting, the maximum effort that can be made by the Gianyar Regency government is to make a regional regulation that contains legal protection for this cultural heritage. Keywords: Legal Protection, EBT, Copyright.]]>
<![CDATA[Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i03.p07
<![CDATA[Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengindentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, untuk mengidentifikasi apakah pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi COVID-19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL). Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai force majeure relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan dan monitoring, serta melakukan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi antara bentuk restrukturisasi yang diatur dalam POJK dengan pelaksanaannya di lapangan.]]>
<![CDATA[Indonesian Labor Sector During Covid-19 : Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Gede Agus Angga Saputra]]>;
<![CDATA[Alia Yofira Karunian]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p02
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has a very significant impact on the global economy, especially in the business sector, which has suffered significant losses. On this matter it is deemed necessary to carry out research with the objectives first, to determine whether the policies implemented by companies in the form of employment termination and temporary workers layoff in order to survive the company can be legally justified, second, to determine what forms of legal protection should be obtained by workers in an industrial relationship with companies amidst of COVID-19, and third, to determine what forms of work relations/alternative policy models that can be offered to companies to be able to ease the burden on the company while being able to provide protection for workers amidst COVID-19. Research method that is applied is normative legal research with a statutory approach and legal concepts. The results show that company policies in the form of layoffs during the COVID-19 pandemic can be justified as long as they comply with the provisions of Article 163 to Article 165 of the Manpower Law, the act of laying off workers can be justified as long as it complies the provisions of the Minister of Manpower Circular Letter Number 5/1998 and Minister of Manpower Circular Letter Number 907/2004. Legal protection that shall be obtained if a worker is laid off must comply with the provisions of Article 156 of the Manpower Law. Companies can implement an industrial relationship by implementing Work From Home (WFH) during the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08
<![CDATA[The purpose of this article was to determine the position of company organs and to analyze the authority and responsibility of company organs in Individual Limited Liability Company. This study used a normative juridical method with a statutory and concept approach. The study indicated that the position of the company's organs in Individual Limited Liability Company is different from the Limited Liability Company organs. The organs of Limited Liability Company consist of the General Meeting Shareholders (GMS), Board of Directors and the Board of Commissioners, while the organs of the Individual Limited Liability Company consist of Shareholders as well as Directors and doesn’t have Board of Commissioners. The authority and responsibility of the Individual Limited Liability Company organs can be seen in the provisions of article 109 number (5) of the Job Creation Law which includes articles 153 letter d and 153 letter j. Individual Limited Liability Company in Indonesia adhere to the one tier system, but there are differences between the one tier system in Indonesia and the Anglo Saxon countries. The company's organs in Anglo Saxon countries still consist of the GMS, Directors and Commissioners who can hold concurrent positions, whereas in Individual Limited Liability Company in Indonesia, shareholders only hold concurrent positions. as the Board of Directors and eliminate the organs of the Board of Commissioners. Individual Company Organs in PP No. 8/2021 is not in accordance with the provisions of the company organs in the above regulations, namely the Job Creation Law and the Company Law. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan. Metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan berbeda dengan organ PT pada umumnya. Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan organ perseroan perorangan terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur namun tidak memiliki organ Dewan Komisaris. Wewenang dan tanggung jawab organ perseroan perorangan dapat dilihat pada ketentuan pasal 109 angka (5) UU Cipta Kerja yang menyisipkan pasal 153 huruf d dan 153 huruf j. Perseroan perorangan di Indonesia menganut one tier system, namun terdapat perbedaan mengenai one tier system yang dianut oleh Indonesia dengan yang dianut oleh negara Anglo Saxon. Pada negara Anglo Saxon organ perseroan tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris yang dapat dirangkap jabatan, sedangkan pada perseroan perorangan di Indonesia pemegang saham hanya merangkap jabatan sebagai Direksi dan tidak ada organ Dewan Komisaris. Organ perseroan perorangan pada PP No. 8/2021 tidak sesuai dengan ketentuan organ perseroan pada peraturan diatasnya yakni UU Cipta Kerja dan UUPT.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p15
<![CDATA[Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kini dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Pemberian fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank selalu didasari oleh perjanjian kredit dan seringkali dilanjutkan dengan pengikatan agunan dan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang oleh debitur. Hal ini memunculkan kesan di kalangan masyarakat bahwa terdapat tiga dokumen yang berbeda menyangkut satu obyek hutang yang sama. Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil tunduk kepada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan paparan tersebut penulis ingin mengkaji mengenai kedudukan hukum dari grosse akta pengakuan hutang disamping adanya akta perjanjian kredi notariil dan akta pengikatan jaminan. Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Analytical Concept Approach) serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bahwa kedudukan hukum dari grosse akta pengakuan hutang notariil hanyalah sebatas perjanjian accesoir (tambahan) yang berfungsi untuk memperkuat posisi kreditur, namun perlu dipahami bahwa grosse akta pengakuan hutang notariil haruslah berdiri sendiri dan tidak boleh dicampur adukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan. Kata Kunci : grosse akta, pengakuan hutang, eksekutorial.]]>
<![CDATA[KERJASAMA ANTARA NOTARIS/PPAT DENGAN BANK YANG DITUANGKAN DALAM SUATU PERJANJIAN REKANAN ]]>
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banks in providing credit, require the role of Notary/PPAT in the process of binding credit agreements and credit guarantees. Because of the increasing number of Notary/PPAT in some area, this cause more difficult for a Notary/PPAT to get clients. To overcome this, some Notaries/PPAT’s want to get many clients by collaborating with the banks, which is stated in a partnership agreement. When a Notary/PPAT becomes a partner of the bank, they will obtain job and client from the bank and binding themselves to the bank. The problems in this study are How is the existence of a partnership agreement between the Notary/PPAT with the bank reviewed from UUJN, Notary Code of Ethics and PPAT Regulation. This study used a normative legal research, with a Statute Approach and the Analytical Concept Approach. The legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials.The conclusions in this stydy that the partnership between Notary/PPAT and the bank violates the provisions of article 16 paragraph 1 letter of the Law of The Notary and violates code of Ethics Notary and code of Ethics PPAT, as well as the partnership agreement between Notary/PPAT with the bank raises a contractual relationship between the Notary/PPAT and his client so that the Notary/PPAT can no longer carry out his position independently.]]>
