Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Pendidikan Multikultural NEGARA DAN KEADILAN Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Social Political Sciences (JSPS) YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Mandiri Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sulistyani Eka Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI DESA MERKAWANG, KABUPATEN TUBAN Sulistyani Eka Lestari; Armaya Mangkunegara; Vivin Astharyna Harysart
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 7: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi sebagai gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam memilih wakil dan pemimpin, dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan masyarakat melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Pemilu dianggap sebagai tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Bawaslu adalah Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum ini masih kurang, salah satunya adalah masyarakat di Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban sehingga memerlukan pelatihan tentang penguatan peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum. Hasil kegiatan PKM yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan diundang berdasarkan arahan Kepala Desa sebanyak 26 orang (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), hal ini dikarenakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan meskipun tidak secara detail karena waktu yang terbatas, serta kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%). Keywords: Demokrasi, Peran Pengawas Pemilu, PKM
Wawasan Kebangsaan sebagai Cara Pandang Masyarakat Mereduksi Pemilih Apatis dalam Menyongsong Pemilu yang Demokratris dan Pastisipatif Lestari, Sulistyani Eka; Mangkunegara, RM. Armaya; Nugroho, Aguk; Muhari, Muhari; Harysart, Vivin Astharyna
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/kangmas.v5i2.1629

Abstract

Indonesia's diverse society, as the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), has the potential to trigger division if not managed properly. This report discusses the importance of national insight as a perspective for reducing voter apathy ahead of the 2024 elections. National insight here includes understanding national identity and unity based on Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, and the 1945 Constitution. Voter apathy and the potential for abstention in elections are often triggered by political rhetoric and campaigns that rely on agitation and propaganda. Therefore, socialization and education are needed to increase voter participation actively and rationally. Through community service activities by lecturers from the Faculty of Law, Sunan Bonang University, national insight socialization, and education were carried out in Saringembat Village, Singgahan District, Tuban Regency. This activity aims to support the government in successfully conducting the 2024 elections by enhancing nationalism and voter participation. The methods used include participatory and descriptive approaches, with presentations on national insight and election simulations to realize fair and democratic elections
WANPRESTASI DALAM KONTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Ngadimin; Sidarta, Dudik Djaja; Lestari, Sulistyani Eka
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1805

Abstract

Menganalisis pelaksanaan perjanjian PPK dengan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu kontrak dan Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip kontrak secara universal yang terdapat dalam norma KUHPerdata tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbansagan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik melalui media cetak dan/atau melalui media elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan salah salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintahmasih terdapat prinsip-prinsip efisien;. efektif; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel.Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak yang dilakukan merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perbuatan penyedia barang pemerintah yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA M. Firmansyah; Sidarta, Dudik Djaja; Lestari, Sulistyani Eka
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1806

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus dengan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SDA memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dalam kasus ini, pengemudi yang tidak berhati-hati dalam berkendara menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan korban. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan kesalahan dan dampak dari kelalaian tersebut terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses hukum berjalan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta relevansi keputusan tersebut dalam konteks perlindungan hak-hak korban dan pencegahan kecelakaan serupa di masa depan. Dengan menganalisis putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana penerapan hukum pidana dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang berujung pada korban jiwa dan pentingnya aspek pencegahan serta edukasi bagi masyarakat guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru Sulistyani Eka Lestari; Fanny Tanuwijaya; Ferdricka Nggeboe; Asmak ul Hosnah; Deni Setya Bagus Yuherawan; Joice Soraya
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), there will be legal implications for several important aspects, namely the source of criminal law, the criminal justice system, and the practice of criminal law. This article aims to analyze predictions of implementing these 3 (three) aspects related to the provisions of Article 1 paragraph (1) and Article 2 of the New Criminal Code. In principle, Article 1 paragraph (1) of the New Criminal Code regulates the Principle of Legality, and Article 2 of the New Criminal Code regulates the existence and application of laws in society. The legal issue in this article is the potential difficulty of implementing 'living law'. It is necessary to substantially analyze several substantial things about the existence of the criminal law system and the criminal justice system that was formed with the enactment of Article 2 paragraph (1) of the New Criminal Code, as well as the potential juridical obstacles that exist in legal practice, with the existence of the newly formed criminal law system. This article uses legal research methods and doctrinal research types. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses prescriptive analysis with authentic and systematic interpretation. The analysis is intended to develop legal arguments regarding the juridical obstacles to enforcing 'laws that live in society.
Supervision of Business Actors in Trade Through Electronic Systems According To Minister of Trade Regulation No. 31 Of 2023 Sulistyani Eka Lestari; RM. Armaya Mangkunegara; Teguh Endi Widodo; Ruminingsih Ruminingsih; Ciptono Ciptono
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 3 No. 1 (2025): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v3i1.1767

Abstract

The issuance of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Electronic Commerce is the Indonesian government's effort to regulate digital trading activities, including those conducted through social commerce platforms like TikTok Shop. This regulation aims to create a balanced trade ecosystem, ensure fair competition, and protect micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the midst of rapid technological advancements. However, the implementation of this regulation also raises challenges, particularly for MSME actors who rely on social commerce platforms as a marketplace. This paper aims to analyze the impact of the regulation on TikTok Shop and its implications for MSME development in Indonesia. The analysis is conducted by examining the content of the regulation and its effects on various stakeholders in the e-commerce ecosystem.
Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah Mokh. Thoif; Sulistyani Eka Lestari; Nur Aziz; Muhari Muhari; Nuris Pratama Wisesa; Didik Wahyu Sugianto; Sujono Ali Mujahidin
Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/inovasisosial.v2i3.1958

Abstract

Preventing and addressing bullying in schools is crucial for creating a safe and supportive educational environment for student development. Bullying, whether physical, verbal, or psychological, can have long-term impacts on the mental and emotional well-being of students who are victims. This study aims to explore strategies implemented by schools to address and prevent bullying, and to analyze the challenges faced in implementing these strategies. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study approach in several schools in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews with principals, teachers, students, and parents, as well as observations of school programs. Document analysis of school policies on bullying was also conducted. The study found that although most schools have policies related to bullying, insufficient supervision and a lack of parental involvement in supporting these policies remain obstacles. Other factors influencing the effectiveness of bullying prevention are teacher awareness and skills in addressing students' social issues. This study recommends a community-based approach, in which all parties, from students, teachers, and parents, play an active role in creating an anti-bullying culture. Training programs for teachers and outreach to students regarding the negative impacts of bullying need to be improved. With stronger policies and increased awareness, it is hoped that bullying can be minimized and addressed, making schools a safe place for learning and development. Implementing this community-based approach is expected to create a culture that is free from bullying and provide better support for victims of bullying.
Civil Law: Inheritance Law According To The Civil Code Sulistyani Eka Lestari
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 2 (2025): September
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i2.327

Abstract

Inheritance law is an important part of civil law that regulates the transfer of a person's assets after death to their heirs. In the Indonesian legal system, there are three applicable inheritance laws: Western civil inheritance law (KUHPerdata), Islamic inheritance law, and customary inheritance law. This article discusses inheritance law according toCivil Code(Civil Code) which is a legacy of Dutch law and is still in effect today. Research purposesThis study aims to analyze the inheritance law provisions in the Civil Code, explain the applicable inheritance principles and principles, and outline the status of heirs and the inheritance distribution mechanism based on positive law provisions. This research is expected to contribute to the development of civil law and serve as a reference in the practice of resolving inheritance disputes in Indonesia.This study uses a normative approach by analyzing provisions in the Civil Code and legal doctrines from experts. The analysis shows that the civil inheritance law system emphasizes the principles of individualism, freedom of will, and protection of the rights of certain heirs through legitimate institutions.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI POLITIK MASYARAKAT INDONESIA Lestari, Sulistyani Eka; Minan, Minan; Marwan, Marwan; Wisesa, Nuris Pratama; Muhari, Muhari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35877

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan akademik dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap pemikiran dan perspektif Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan agenda sosial dengan pembagiian sumbangan berupa uang kepada peserta. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban ini dihadiri khususnya oleh warga Kelurahan Panyuran yang berjumlah kurang lebih 15 orang, kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hasil kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (85%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (90%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).
Dynamics Of Election Supervision Authority By The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia After The Revision Of The Election Law: A Review Of Constitutional Law Lestari, Sulistyani Eka; Tahir Yahya, Muhammad
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 4 No 2 (2025): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v4i2.8138

Abstract

This study examines the changes in the Constitutional Court’s authority regarding election supervision and its implications for the principle of people’s sovereignty within Indonesia’s constitutional law system. The research adopts a normative legal method employing statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that amendments through Law No. 7 of 2023 and Constitutional Court Regulation No. 4 of 2023 have expanded the Court’s authority beyond adjudicating election disputes to supervising electoral processes constitutionally. This expansion strengthens the protection of citizens’ voting rights but may disrupt the balance between judicial and administrative functions in a democratic framework. The implications for people’s sovereignty are ambivalent: while enhancing constitutional justice, it simultaneously risks transferring part of the people’s sovereign power to the judiciary. Thus, proportional authority, decision transparency, and institutional capacity strengthening are essential to ensure that the reform reinforces rather than undermines democratic sovereignty.
Co-Authors Ahmad Siboy Asmak UI Hosnah Baktiono, Agus Che Zalina bt Zulkifli Ciptono Ciptono Deni Setya Bagus Yuherawan Didik Wahyu Sugianto Fanny Tanuwijaya Ferdricka Nggeboe Firman Aditya Hardianto Djanggih I Putu Artaya IGA Sri Deviyanti Kamisutara, Made M. Firmansyah Marwan Marwan Minan, Minan Mokh. Thoif Muchayan, Achmad Muhari Muhari Muhari, Muhari Ngadimin Nugroho, Aguk Nur Aziz Nuris Pratama Wisesa Rizal Bahaswan RM. Armaya Mangkunegara Ruminingsih Ruminingsih Sidarta, Dudik Djaja Sujono Ali Mujahidin Tahir Yahya, Muhammad Thoif, Mokh Vivin Astharyna Harysart Vivin Astharyna Harysart Widodo, Teguh Endi Wisesa, Nuris Pratama