Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum dan Peradilan
Budi Santoso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek Diannita Anjar Prasomya; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.27522

Abstract

AbstractThis jurnal article discusses the owners of trademark rights in general who apply for the cancellation of the mark for other parties who resemble their mark. However, in reality there are parties who are not entitled to be aware of their mistakes, so in good faith they make an application for cancellation of the mark. The purpose of this study is to find out the arrangements for cancellation of a mark in good faith under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The result of the research is to explain the development of good faith principle regulation from time to time with the latest amendment regulating the provisions on good faith as stated in Article 21 paragraph (3) regarding the application being rejected if submitted by a Petitioner with bad faith, as well as explained in the Explanation section regarding the Petitioner. in bad faith, as well as Article 77 paragraph (2) related to a lawsuit for cancellation can be filed indefinitely if there is an element of bad faith and the implementation of the principle of good faith in the trademark registration system in cases of cancellation of a registered trademark is that a trademark must be registered in good faith, because if there is an element of bad faith, the mark is canceled.Keywords : development; cancellation; good faithAbstrakArtikel jurnal ini membahas pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah menjelaskan perkembangan pengaturan prinsip itikad baik dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir yang mengatur ketentuan tentang itikad baik sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonanditolakjikadiajukanoleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure iktikad tidak baik serta Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik, karena apabila terdapat unsur iktikad tidak baik maka merek tersebut dibatalkan.Kata kunci : perkembangan; pembatalan; iktikad baik
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya Felenvi Olivia Umbas; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37459

Abstract

AbstractNotaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position.Keywords: notary; land titles registrar; legal protectionAbstrakNotaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitan normatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya.Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum
Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum Agil Febriansyah Santoso; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33566

Abstract

AbstractIntellectual property, as a spiritual and economic right, requires legal protection to create technical innovations, accelerate industrial development, create new jobs, promote economic growth, and improve the quality of life of the people. The questions answered by this study are how the intellectual property protection legal system encourages creativity to improve people's welfare, and the extent to which the state provides legal protection in the field of intellectual property rights. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research results, it can be argued that the legal protection of intellectual property rights is the recognition, respect and protection of the state for the wishes and desires of every citizen in a society that produces intellectual property rights. Therefore, countries need to take the expected steps related to the development and protection of intellectual property rights, issue regulations and create conditions suitable for changing global trends. This includes increasing the role of research institutions and universities in order to be able to produce innovations and technology needed by the market and consumers.Keywords: legal protection; law of intellectual property; copyrights.AbstrakKekayaan intelektual, sebagai hak spiritual dan ekonomi, memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan penemuan inovatif di bidang teknis, mempercepat perkembangan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual mendorong kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara atas keinginan dan keinginan setiap warga negara dalam masyarakat penghasil hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah yang diharapkan terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengeluarkan peraturan dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk perubahan tren global. Hal tersebut termasuk meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi agar mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.Kata kunci: perlindungan hukum; hukum kekayaan intelektual; hak cipta
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Razhez Akbar Wildan Utama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37014

Abstract

Abstractlimited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsibleAbstrakPerusaahan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram Shafira Inan Zahida; Budi Santoso
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.186-203

Abstract

Penjual yang menggunakan gambar hasil dari pencurian terhadap Hak Cipta baik berupa gambar, kaligrafi atau sebagainya di media sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual gambar yang terlah diunggah ke instagram dan mengetahui sanksi bagi penjual online yang mengambil kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas Kekayaan Intelektual yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya. Sanksi hukum bagi pihak penjual online yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang - Undang Hak Cipta. Selain itu, instagram sebagai salah satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri terhadap pelanggar hak cipta. Hasil kajian menyimpulkan bahwa foto, kaligrafi atau sebagainya yang telah diunggah di instagram akan dilindungi oleh hak cipta namun masih banyak terjadi pelanggaran, maka perlu adanya tindakan yang tegas bagi para pelanggar dan meningkatkan pengetahuan pengguna media sosial terhadap pentingnya melindungi hak cipta.
BASIS OF JUDES AT THE LEVELAGAINST THE PERSONNEL OF THE CRIMINAL ACTION OF RAPE UNDER THE AGE OF CHILDREN CONTINOUSLY Danti Yudistiara; Budi Santoso
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i1.278

Abstract

There is an appeal filed by the Public Prosecutor against the decision of the Blambangan Umpu District Court Number: 81/Pid.Sus/2021/PN Bbu, Decision regarding the criminal act of rape which was carried out continuously with underage victims. The decision of the Blambangan Umpu District Court was carried out as a continuation of the submission of a letter of cassation from the Way Kanan District Attorney who felt that he did not fulfill the value of justice in passing a decision on the period of detention to investigators . defendant. In this article, what will be discussed is: what are the factors that cause the defendant to commit the crime of rape against a minor and what is the basis for judges' considerations at the appellate level in making decisions on criminal cases against children that are carried out continuously. This research uses a normative and empirical juridical research method, using secondary and primary data, obtained from library research and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study show that thefactors that cause the defendant to commit the crime of rape of a minor which is carried out continuously are environmental factors that provide opportunities to commit crimes. Basic considerations of judges at the appellate level in cases of rape of minors which are carried out continuously by taking into account the guidelines for sentencing regarding the degree of guilt of the accused, the impact of the crime and the value of the sentence. assets obtained by the defendant from the crime and the aggravating and mitigating laws and regulations.
Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya Marchananda Diva Engracia; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39339

Abstract

AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits. From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed. In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017. Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions. for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions. Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran. Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum
Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan Bernadete Sonia Surya Santika; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46032

Abstract

Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan
Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia Kartika Ira Widyanti; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.38438

Abstract

AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa
Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga Dewi Sarah Afifah; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39173

Abstract

AbstractAn intellectual property dispute occurs because of a party that feels harmed under a circumstance. Disputes that often occur is the struggle of nbrand on businesses accompanied by the existence of bad faith from one of the parties. Businesses that register their brand first have the right to legal protection. The purpose of this study is to know and analyze the legal provisions that apply to the resolution of brand disputes in the event of the occurrence of registration of the same brand in the same class. The research method used by researchers is normative juridical. The result of the study is a legal provision on the settlement of brand disputes in the event that the registration of 2 (two) same brands in the same class is resolved by litigation is a settlement through a court institution stipulated in Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications” from Article 83 to Article 92. While non-litigation dispute resolution is an out-of-court dispute resolution, such as through alternative dispute resolution or arbitration stipulated in article 93 of Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications”.Keywords: dispute; brand; good faithAbstrakSengketa hak kekayaan intelektual terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan. Sengketa yang sering terjadi adalah perebutan merek yang disertai dengan itikad yang tidak baik dari salah satu pihak pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran dua merek yang sama dan kelasnya juga sama dan penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yakni lewat lembaga pengadilan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa yang secara non litigasi yakni diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) yang diatur dalam pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata kunci: sengketa; merek; iktikad baik
Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Trinah Asi Islami Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi