Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum dan Peradilan
Budi Santoso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dewi Ajipawang Setyawati; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42566

Abstract

Abstract Notaries have the role of a number of matters or conditions related to the company, including as a candidate to propose the legitimacy of a legal element, in order to apply for ratification of changes to the organization's articles of association. A Notary also has a role in amendments to the articles of association and changes in the Notary's organizational information. The research method used is normative juridical and the research specification is descriptive-analytic. The data analysis technique used qualitative analysis. Based on the results of this study, it was found that for every amendment to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes from the previous Articles of Association. In making the company deed, the substance and statements contained in the organizational contract actually refer to positive law, and still refer to the draft organizational structure, but changes are made in the articles so that they do not conflict with company regulations and principles in order to create a good corporate company. Governance.Keywoards: articles of association; notary; amandmentAbstrak Notaris memiliki peran sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas perusahaan, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Seorang Notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang Good Corporate Governance.Kata kunci: anggaran dasar; notaris; perubahan 
Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Annisa Fita Cintani; Budi Santoso; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43722

Abstract

Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan
Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Nabella Devy Maharani; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39614

Abstract

Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nila Erdiana; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43784

Abstract

Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia Annisa Nur Asrini; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39606

Abstract

AbstractThe establishment of a Limited Liability Company must be proven by a Notary Deed and used as an attachment to the registration of the PT. Mubarokfood Cipta Delicia trademark as legal evidence in legal evidence. This thesis uses a normative juridical approach. The data source is in the form of secondary legal materials and data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the legal consequences that arise for the home industry that falsify the PT. MubarokFood Cipta Delicia by the judge the defendant was found guilty and sentenced. The judge's consideration regarding the facts and constitutes a violation of the law by the defendant, namely the registration of the PT. MubarokFood Cipta Delicia at the Directorate General of Intellectual Property Rights (formerly the Directorate General of Copyright, Patents, Trademarks)-Ministry of Law and Human Rights, so that there is recognition of rights from the state on the brand. The role of the Notary in the trademark rights owner of PT. MubarokFood Cipta Delicia is the deed of establishment by a Notary.Keywords: protection; law; brand; tradeAbstrakPerseroan Terbatas pendiriannya harus dibuktikan dengan Akta Notaris dan digunakan sebagai lampiran pendaftaran merek dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai alat bukti sah dalam pembuktian secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum sekunder dan analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi home industry yang memalsukan Merek PT. MubarokFood Cipta Delicia oleh Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim tentang fakta dan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa yaitu telah didaftarkannya merek PT. MubarokFood Cipta Delicia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek)-Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ada pengakuan hak dari negara atas mereknya. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah dengan telah dibuatnya akta pendiriannya oleh Notaris.Kata kunci: perlindungan; hukum; merek; dagang
Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nadhila Adani; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39476

Abstract

AbstractIn recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.Keywords: weaknesses; protection; intellectual property rightsAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara illegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.  Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan.  Kata kunci: kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual
Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yuliana Duti Harahap; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43800

Abstract

he substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation LawAbstrakSubstansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja
Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak Katinka Dyah Kusumawati; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43786

Abstract

A notary is usually considered an official from whom reliable advice can be obtained. However, in practice in the field, there are notaries who violate the provisions. This study aims to determine the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by being sentenced, but in terms of the strength of evidence, the original deed is degraded into an underhand deed because it has violated several articles contained in the law. -invited the position of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses to one of the parties involved in the implementation of the contract. Loss of a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.Keywords: change; deed; Notary  AbstrakSeorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Namun dalam praktek di lapangan, ada notaris  yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang jabatan notaris. Akibat hukum dari perubahan akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Kerugian salah satu pihak akibat daru perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mengubah perilaku yang sebenarnya tanpa memberitahu para pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.Kata kunci: perubahan; akta; notaris 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Adelia Dwi Anggraen; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43711

Abstract

AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner
Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Waras Putri Andrianti; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43801

Abstract

The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure
Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi